Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Irit Bicara Usai Diperiksa 12 Jam Lebih di Kejagung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga,
Alfian Nasution
irit bicara setelah lebih dari 12 jam diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan
korupsi tata kelola minyak mentah
dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, di Kejaksaan Agung pada Jumat (21/3/2025).
Berdasarkan pantauan di lokasi, Alfian terlihat keluar dari Gedung Kartika Kejaksaan Agung (
Kejagung
) sekitar pukul 21.35 WIB.
Sementara itu, Alfian diketahui tiba di Kejagung sekitar pukul 09.19 WIB.
“(Ditanya) mengenai tugas-tugas pokok, mengenai.. (tanya) ke penyidik saja deh,” ujar Alfian saat keluar dari Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.
Kepada awak media yang menunggu, Alfian mengaku, tidak ditanya soal pengadaan minyak mentah. Terlebih, terkait pemesanan minyak beda RON seperti yang dilakukan oleh para tersangka.
Namun, dengan langkah cepat, Alfian segera masuk ke mobil dan enggan bicara lebih banyak lagi mengenai pemeriksaannya.
Nama Alfian sempat disebut oleh mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diperiksa Kejaksaan Agung pada 13 Maret 2025.
Ahok mengatakan, seharusnya mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Pasalnya, Alfian merupakan orang lama di Pertamina dan pada tahun 2023, dia ditarik dari PT Pertamina Patra Niaga untuk menjadi Direktur Logistik dan Infrastruktur di PT Pertamina Persero.
“Saya kira nanti beliau bisa sudah dipanggil atau belum, saya enggak tahu. Harusnya sudah dipanggil ya. Kan masih dirut yang lama. Kalau Pak Riva kena (jadi tersangka), harusnya dirutnya (sebelum Riva) juga dipanggil, mungkin ya,” ujar Ahok saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.
Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.
Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin.
Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/03/21/67dd7d2f5aaed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Irit Bicara Usai Diperiksa 12 Jam Lebih di Kejagung
-
/data/photo/2025/03/21/67dd65df2054f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menag Ungkap Dugaan Awal Penyebab Kecelakaan Bus Umrah WNI di Arab Saudi
Menag Ungkap Dugaan Awal Penyebab Kecelakaan Bus Umrah WNI di Arab Saudi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (
Menag
)
Nasaruddin Umar
menduga kecelakaan bus yang mengangkut jemaah
umrah
asal Indonesia di Arab Saudi, terjadi karena sopir mengantuk.
Akan tetapi, menurut Nasaruddin, hal ini masih menjadi dugaan awal saja.
“Iya kecelakaan, mungkin ngantuk kali ya itu kali ya,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Dari data yang diperolehnya, sebanyak 20 korban menjadi korban, termasuk enam orang di antaranya meninggal dunia.
Kemudian, ada 13 orang mengalami luka-luka dan satu orang tidak luka.
“6 orang (meninggal), jumlah terluka 13 orang, jumlah tidak terluka 1 orang,” ujarnya.
Akan tetapi, Nasaruddin mengaku, belum mengetahui penyebab utama kecelakaan maut itu.
Lebih lanjut, Menag mengatakan, sejumlah korban luka masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
“Kondisi saat ini wafat dalam proses pemakaman di sana, dirawat di dua rumah sakit,” kata Nasaruddin.
Selanjutnya, dia juga menyoroti terkait asuransi korban. Nasaruddin mengatakan, ketentuan soal asuransi juga sudah diatur dalam undang-undang.
“Kan ada asuransinya kan. Kalau di peraturan umrah itu ada. Kalau umrah, kan sekarang kan lebih mandiri dan kita tetap membina. Kalau kecelakaan seperti ini tetap kita koordinasikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Yusron Ambari menyebut bahwa penyebab pasti kecelakaan bus tersebut masih didalami.
Diberitakan sebelumnya, KJRI Jeddah Arab Saudi mengonfirmasi daftar enam warga negara Indonesia (WNI) korban meninggal dunia dan korban luka kecelakaan bus saat umrah di Arab Saudi.
Data tersebut diperoleh dari
jemaah umrah
yang berada dalam bus yang mengangkut jemaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid, Arab Saudi, pada Kamis (20/3/2025) pukul 13.30 waktu setempat atau 17.30 WIB.
Selain WNI, kecelakaan ini juga merenggut nyawa tiga warga asing, yakni seorang kernet bus yang berasal dari Pakistan serta dua warga Bangladesh yang merupakan penumpang mobil yang bertabrakan dengan bus tersebut.
Berikut identitas enam korban meninggal kecelakaan bus travel jemaah umrah asal Indonesia yang terjadi di Wadi Qudeid, Arab Saudi:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/21/67dd61a3db103.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…
Jokowi dan Puan Hadir di Bukber Nasdem, Surya Paloh: Kita Butuh Kesejukan…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum (Ketum) Partai
Nasdem
,
Surya Paloh
menjelaskan alasan di balik keputusannya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu dalam acara buka puasa bersama dengan sejumlah elite partai politik pada Jumat (21/3/2025).
Dalam acara tersebut, Surya Paloh bahkan duduk di antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
Jokowi
) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP
PDI-PPuan Maharani
.
“Bagaimanapun juga, saya pikir adalah sesuatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan
lifespan
yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada, untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa,” ujar Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jumat (21/3/2025).
Menurut Paloh, kehadiran para tokoh bangsa dalam acara tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah dinamika politik yang terjadi.
Dia lantas menekankan pentingnya menciptakan suasana yang sejuk dan harmonis di tengah tantangan yang semakin besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita membutuhkan kesejukan, harmonisasi, dan komunikasi di antara kita. Apalagi tantangan yang semakin besar kita hadapi dalam kehidupan kita keseharian hari ini,” kata Paloh.
“Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas, perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apa pun,” ujarnya lagi.
Surya Paloh pun menegaskan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jokowi maupun Puan. Bahkan, dia telah menganggap Puan sebagai keluarganya sendiri.
“Saya kebetulan mengenal baik kedua tokoh kita yang kebetulan hadir pada hari ini. Berulang kali saya katakan, Puan saya anggap sebagai ponakan saya, dalam referensi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama,” katanya.
Sementara dengan Jokowi, Paloh menyinggung soal dukungan yang diberikan Partai Nasdem dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
Namun, Paloh mengakui bahwa hubungannya Nasdem dengan Jokowi juga tidak terlepas dari adanya dinamika perbedaan pendapat dan kesalahpahaman satu sama lain.
“Pak Jokowi sama saja, beliau memang jelas didukung dari tempat ini sebagai calon presiden dan menjadi Presiden 10 tahun,” ujar Paloh.
“Kalian juga bisa memahami ada dinamika perjalanan antara Pak Jokowi bersama Nasdem, bersama dengan saya. Ada dialektika, ada dinamika, ada kesalahpahaman, atau ada hal-hal prinsip yang barangkali belum ditemukan,” katanya lagi.
Mendengar penjelasan Surya Paloh, Jokowi pun menyatakan bahwa rakyat akan senang melihat pemimpinnya rukun, kompak, dan harmonis
“Rakyat itu senang ya kalau melihat pemimpinnya itu rukun, kompak, dan harmonis. Senang, rakyat itu senang. Coba ditanyakan aja ke bawah,” ujar Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/12/67d1bc10c9d46.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
AHY: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi 26-28 Maret, Arus Balik 6-7 April 2025
AHY: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi 26-28 Maret, Arus Balik 6-7 April 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah memprediksi puncak arus
mudik Lebaran
tahun 2025 terjadi pada tanggal 26-28 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada 6-7 April 2025.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (
AHY
) mengungkapkan, pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi
puncak arus mudik
dan arus balik tersebut.
“Diperkirakan akan mulai memasuki masa padatnya mobilitas ke kampung halaman dan diprediksi pada tanggal 26-28 (Maret), itu akan terjadi puncak arus mudik. Dan sebaliknya arus balik diperkirakan di tanggal-tanggal 6-7 bulan April,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
AHY mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memastikan transportasi multimoda baik di darat, laut, udara, hingga kereta api berjalan lancar. Terutama di titik-titik yang seringkali menjadi pusat kemacetan kendaraan.
“Termasuk malam hari ini Menteri Perhubungan akan meninjau Merak misalnya dan tempat-tempat yang lain,” ujar AHY.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga disebut akan mempersiapkan diri untuk memperbaiki jalan yang berpotensi rusak.
AHY menyebut, upaya ini dilakukan untuk menjadikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman, lancar, dan menyenangkan.
“Jadi saya rasa secara keseluruhan pemerintah berupaya semaksimal mungkin baik tingkat pusat maupun daerah untuk mempersiapkan arus mudik yang berjalan dengan baik dan lancar,” kata AHY.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/21/67dd40509438f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri
Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
DPR RIPuan Maharani
meminta semua pihak yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hingga menggelar
aksi demonstrasi
untuk menahan diri.
Hal itu disampaikan Puan saat ditanya mengenai demonstrasi besar-besaran menolak
RUU TNI
di berbagai daerah yang berujung bentrok dengan aparat, tak terkecuali di depan Gedung DPR RI.
“Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI,” ujar Puan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah akan menyosialisasikan hasil RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) kemarin.
Puan berharap langkah ini dapat membuat masyarakat memahami apa saja aturan-aturan yang direvisi dalam RUU TNI yang telah disahkan.
“Sehingga publik, masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kesalahpahaman, Insya Allah secepatnya,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Rapat pengesahan RUU TNI menjadi UU yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani itu berlangsung di tengah gelombang penolakan masyarakat.
Adapun RUU TNI ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/21/67dd40509438f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri
Respons Demo Penolakan RUU TNI, Puan: Saya Harap Semua Menahan Diri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
DPR RIPuan Maharani
meminta semua pihak yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI hingga menggelar
aksi demonstrasi
untuk menahan diri.
Hal itu disampaikan Puan saat ditanya mengenai demonstrasi besar-besaran menolak
RUU TNI
di berbagai daerah yang berujung bentrok dengan aparat, tak terkecuali di depan Gedung DPR RI.
“Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI,” ujar Puan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah akan menyosialisasikan hasil RUU TNI yang telah disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) kemarin.
Puan berharap langkah ini dapat membuat masyarakat memahami apa saja aturan-aturan yang direvisi dalam RUU TNI yang telah disahkan.
“Sehingga publik, masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kesalahpahaman, Insya Allah secepatnya,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Rapat pengesahan RUU TNI menjadi UU yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani itu berlangsung di tengah gelombang penolakan masyarakat.
Adapun RUU TNI ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkaitan dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/20/67dbacaa800fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menkomdigi Sayangkan Kiriman Kepala Babi ke Jurnalis Tempo: Silakan Saja Laporkan
Menkomdigi Sayangkan Kiriman Kepala Babi ke Jurnalis Tempo: Silakan Saja Laporkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
Meutya Hafid
menyayangkan teror
kepala babi
kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.
Ia pun menyarankan untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian agar pengirimnya dapat diketahui.
“Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu, dan silakan saja nanti laporkan gitu, ya, supaya ketahuan begitu siapa yang kirim,” kata Meutya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Meutya menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan soal
kebebasan pers
.
Buktinya saat ini, ada banyak masukan yang ditampung oleh pemerintah dan Prabowo.
“Bahwa masukan-masukan dari masyarakat, dari sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi,” ucap Meutya.
Untuk itu ia mendorong kasus ini diproses secara hukum di kepolisian.
Terlebih, ia merupakan menteri komunikasi yang juga membawahi berbagai media.
“Kami mewakili pemerintah, kan kami menteri komunikasi yang membawahi pers gitu, ya, ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2025) berbau busuk ketika dibuka oleh sang penerima.
Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat menerangkan, kiriman paket itu diterima oleh jurnalis Tempo Francisca Christy alias Cica.
Cica mulanya tak tahu menahu isi paket tersebut.
Namun, begitu dibuka, kardus paket langsung mengeluarkan bau menyengat.
“Nah di kantor dibuka, baunya menyengat. Sehingga itu dibawa ke luar lalu dibuka. Ya itu isinya kepala babi,” kata Bagja saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/21/67dd32d11ea32.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Sindir Negara Lain: Tidak Punya Tambang Tapi Punya Bank Emas, Aneh
Prabowo Sindir Negara Lain: Tidak Punya Tambang Tapi Punya Bank Emas, Aneh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
merasa aneh ada negara yang tidak punya tambang emas, namun justru memiliki
bank emas
.
Hal ini berbeda dengan Indonesia yang baru saja memiliki bank emas (bullion bank) tahun ini, padahal cadangan emasnya menjadi yang terbesar keenam di dunia.
“Ada negara lain tidak punya satupun tambang emas tapi dia punya bank emas, aneh itu,” kata Prabowo dalam sidang kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Prabowo menuturkan, peluncuran bank emas juga dilakukan mengingat sumber daya emas Indonesia yang melimpah.
Lewat bank emas, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi menyimpan emasnya di luar negeri.
“Jadi terima kasih semua pihak yang akhirnya kita sekarang (punya) bullion bank, bank emas, sehingga rakyat bisa menyimpan emasnya di Indonesia dan tidak di negara lain,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo telah meresmikan bank emas atau bullion bank pada Rabu (27/2/2025).
Perempuan itu hanya terpaut dua hari setelah dirinya meresmikan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Presiden Prabowo mengatakan, keberadaan bank emas bakal meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 245 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.
Keberadaan bank emas juga bakal meningkatkan devisa, menghemat devisa negara yang keluar di luar negeri lantaran diolah dan disimpan di dalam negeri, serta meningkatkan stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi emas kepada bank emas di dalam negeri.
Terlebih, Indonesia memiliki
cadangan emas
yang kaya, menempati peringkat 6 terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 2.600 ton.
Sayangnya, cadangan emas batangan masih kalah jauh dari Singapura di angka 201 ton, meski produksi sudah ditingkatkan dari 100 ton per tahun menjadi 160 ton per tahun.
“Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan
produksi domestik bruto
kita. Kalau tidak salah bisa menambah Rp 245 triliun kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru,” kata Prabowo saat meresmikan, di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembentukan bullion bank dapat menciptakan nilai tambah di industri emas hingga Rp 50 triliun.
Prospek bisnis bank emas juga diperkirakan semakin baik.
Berdasarkan hasil penelitian OJK, usaha bullion dapat memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya emas yang ada di Indonesia, baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat.
“Usaha bullion bank dapat berpotensi meningkatkan konsumsi emas ritel yang akan memacu peningkatan industri emas dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi, dengan tambahan value added (nilai tambah) hingga sebesar Rp 30-50 triliun,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/21/67dd393193a07.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Ungkap Banyak Negara Mau Belajar MBG, padahal Indonesia Baru Mulai
Prabowo Ungkap Banyak Negara Mau Belajar MBG, padahal Indonesia Baru Mulai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengungkapkan banyak negara lain yang ingin belajar mengeksekusi
program Makan Bergizi Gratis
(
MBG
) dari Indonesia.
Keinginan itu kerap disampaikan para pemimpin dunia melalui surat yang ditujukan kepadanya.
Padahal, Indonesia baru memulai melaksanakan program ini pada Januari 2025.
“Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan belajar dari kita, banyak kunjungan pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai,” kata Prabowo, dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Prabowo mengungkapkan, keinginan itu diutarakan lantaran Indonesia dianggap menjadi negara yang paling serius melaksanakan program ini.
Tak heran, negara-negara lain pun ingin belajar lebih lanjut untuk mengeksekusi program serupa di negaranya.
“Mereka menganggap kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini,” tutur dia.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini meminta Kepala
Badan Gizi Nasional
(BGN)
Dadan Hindayana
untuk mempercepat program MBG agar bisa dirasakan di semua provinsi.
Ia meminta Dadan untuk lebih berpikir kreatif dan inovatif untuk mencapai target tersebut.
“Saya minta kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat. Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/03/21/67dd43337b794.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)