Hasan Nasbi: Saya Bukan Mengecilkan Kebebasan Pers, tapi Mengecilkan Peneror!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menegaskan, pernyataan “dimasak saja” yang diucapkannya terkait
teror kepala babi
ke redaksi Tempo, bukanlah bentuk mengecilkan kebebasan pers.
Pernyataan Hasan itu justru ditujukan untuk mengecilkan pihak yang mengirim kepala babi tersebut.
“Jadi, saya bukan mengecilkan kebebasan pers, tapi justru kita harus mengecilkan si peneror,” ungkap Hasan kepada Kompas,com, Sabtu (22/3/2025).
Hasan bermaksud, dengan mengatakan agar kepala babi tersebut dimasak saja, membuat pelaku tidak mencapai tujuannya, yakni menebar teror.
“Menurut saya, kalau benar dimasak, bisa jedot-jedotin kepala itu si peneror. Gagal deh, kata dia, begitu kan,” lanjut Hasan.
Pernyataan Hasan itu pula sejalan dengan respons salah seorang jurnalis perempuan Tempo, Francisca Christy Rosana, terhadap teror kepala babi tersebut.
Diketahui, melalui akun X, Francisca merespons teror kepala babi itu dengan candaan. Berikut ini unggahan Fransisca:
“Lain kali ngirim jangan kepala babi, daging babi gitu lho yg enak. Mana telinganya sudah ga ada,” tulis Cica, sapaan akrabnya.
Menurut Hasan, Fransisca sudah menyikapi teror ini dengan benar.
“Saya tuh jarang lho setuju sama Tempo. Tapi kali ini saya setuju dengan cara Francisca merespons teror itu. Supaya yang meneror itu kehabisan akal dan stres karena KPI-nya enggak kesampaian,” ujar Hasan.
Ia pun mendorong kasus teror kepala babi ini diusut tuntas oleh kepolisian supaya motif si pengirim dapat terungkap jelas sehingga persepsi publik tidak semakin liar.
Diberitakan sebelumnya, redaksi Tempo mendapat kiriman seonggok kepala babi dengan kondisi kedua telinganya terpotong melalui paket dari orang tak dikenal.
Kepala babi itu dibungkus dengan kardus, styrofoam, dan plastik. Tidak ada surat yang mengiringi paket, hanya sebuah kata “Cica” — mengacu pada seorang jurnalis dan host sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.
Adapun paket diterima pihak keamanan kantor pada Rabu (19/3/2025), dan baru diterima Cica pada Kamis (20/3/2025) sore, sekembalinya dari liputan.
Saat dibuka, bau busuk menguar. Redaksi Tempo lantas membawanya ke luar ruangan, karena khawatir membahayakan. Setelah dibuka, tampak kepala babi yang masuk terbungkus plastik lekat-lekat.
“Nah di kantor dibuka, baunya menyengat. Sehingga itu dibawa ke luar, lalu dibuka. Ya itu isinya kepala babi,” kata Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat saat dihubungi, Kamis (20/3/2025).
Mengenai peristiwa itu, wartawan lantas bertanya kepada Hasan Nasbi sebagai perwakilan pemerintah. Sebab, ada dugaan bahwa kepala babi itu merupakan simbol teror bagi kebebasan pers di Indonesia.
Tetapi, Hasan hanya menjawab singkat “dimasak saja”.
“Sudah dimasak aja, sudah dimasak aja,” ucap Hasan, semalam.
Hasan kemudian meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
“Ada yang dihalang-halangi bikin berita? Kalau enggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di-stop buat bikin berita dan wawancara? Enggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus,” beber Hasan.
Redaksi Tempo sendiri telah resmi melaporkan peristiwa teror pengiriman kepala babi ke Bareskrim Polri pada Jumat (21/3/2025).
Laporan bernomor STTL/153/III/2025/BARESKRIM tersebut telah diterima pihak Bareskrim pada Jumat sore.
“Jadi, pasalnya tadi yang dipakai pasal 18 ayat 1 pasal pidana di pers yang menghambat kerja jurnalistik, itu ancaman pidananya dua tahun penjara,” ujar Erick saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/03/21/67dd11f05eb06.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Biro Umrah Diminta Terbuka dalam Penyelidikan Kecelakaan Bus Jemaah di Arab Saudi
Biro Umrah Diminta Terbuka dalam Penyelidikan Kecelakaan Bus Jemaah di Arab Saudi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) An’im Falachuddin meminta transparansi penyebab
kecelakaan busjemaah umrah
di Arab Saudi.
An’im meminta biro umrah terlibat dalam proses penyelidikan kecelakaan.
Pemeriksaan kelayakan kendaraan juga perlu dilakukan.
“Biro umrah harus terbuka dalam proses penyelidikan, termasuk memeriksa apakah ada ketidaklayakan kendaraan, faktor
human error
, atau murni kecelakaan. Semua harus transparan,” tegas An’im dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (22/3/2025).
An’im menuturkan, pemerintah perlu melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali ke depannya.
“Di sini pentingnya peran dari kedutaan, maupun konsulat jenderal Indonesia di Arab Saudi. Upaya pencegahan harus dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah umrah Indonesia,” katanya.
An’im meminta
Konsulat Jenderal RI
, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama untuk membantu proses pemulihan korban luka serta memberikan bantuan kepada korban yang meninggal dunia.
“Kami minta kementerian tersebut membantu proses penanganan korban luka-luka yang masih dalam perawatan dan meminta pemerintah memfasilitasi proses pemakaman,” kata dia.
An’im mengatakan, tiga korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit perlu mendapatkan pelayanan yang maksimal.
“Kami berharap korban luka maupun meninggal bisa mendapatkan perlakuan semestinya,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari, menyampaikan bahwa peristiwa bermula saat bus melintas di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah yang berjarak 150 kilometer dari Jeddah.
Bus tiba-tiba disalip sebuah bus lain.
Setelah itu, bus jemaah WNI menabrak jip, lalu terguling dan terbakar.
“Lalu, bus menabrak jip itu terguling dan terbakar. Kedua kendaraan, baik bus maupun jip, terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir tol-nya itu,” imbuh Yusron saat memberikan keterangan secara daring, Jumat (21/3/2025).
Yusron mengungkapkan, ada 20 orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka-luka.
Identitas para korban meninggal dunia yakni Sumarsih Djarudin (44), Audrya Malika Adam (16), Eny Soedarwati (49), Dian Novita (38), Areline Nawallya Adam (22), dan Dawam Mahmud (48).
Korban yang masih dirawat yakni Fabian R Respati (14) yang mengalami luka bakar cukup serius, Ahsantudhonni Ghozali (55) yang mengalami retak tulang, dan Muhammad Alawi (22) yang juga mengalami retak tulang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/21/67dd11f05eb06.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah Diminta Maksimal Tangani Korban Luka Kecelakaan Bus Umrah di Arab Saudi
Pemerintah Diminta Maksimal Tangani Korban Luka Kecelakaan Bus Umrah di Arab Saudi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) An’im Falachuddin meminta pemerintah menangani korban luka
kecelakaan bus umrah
di Arab secara optimal.
An’im mengatakan, kecelakaan yang menewaskan enam orang ini adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak diharapkan.
“Kami berharap pemerintah segera bekerja sama dengan Kedutaan Arab Saudi untuk mempermudah proses penanganan korban. Kami juga menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban,” ujar An’im dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (22/3/2025).
An’im menambahkan, tiga korban luka yang saat ini masih dirawat di RS perlu mendapatkan pelayanan yang maksimal.
“Kami berharap korban luka maupun meninggal bisa mendapatkan perlakuan semestinya,” ujarnya.
Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri ini meminta Konsulat Jenderal RI, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama untuk membantu pemulihan korban luka.
Untuk korban meninggal, An’im meminta pemerintah memfasilitasi pemakaman bagi enam korban.
“Kami minta kementerian tersebut membantu proses penanganan korban luka-luka yang masih dalam perawatan dan meminta pemerintah memfasilitasi proses pemakaman,” kata dia.
An’im juga meminta adanya keterlibatan biro umrah dalam proses penyelidikan kecelakaan.
“Biro umrah harus terbuka dalam proses penyelidikan, termasuk memeriksa apakah ada ketidaklayakan kendaraan, faktor
human error
, atau murni kecelakaan. Semua harus transparan,” tegasnya.
Ia menuturkan, upaya pencegahan perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Di sini pentingnya peran dari kedutaan maupun konsulat jenderal Indonesia di Arab Saudi. Upaya pencegahan harus dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah umrah Indonesia,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari, menyampaikan bahwa peristiwa bermula saat bus melintas di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah yang berjarak 150 kilometer dari Jeddah.
Bus tiba-tiba disalip sebuah bus lain.
Setelah itu, bus jemaah WNI menabrak jip, lalu terguling dan terbakar.
“Lalu, bus menabrak jip itu, terguling, dan terbakar. Kedua kendaraan, baik bus maupun jip, terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir tol-nya itu,” imbuh Yusron saat memberikan keterangan secara daring, Jumat (21/3/2025).
Yusron mengungkapkan, ada 20 orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia.
Identitas para korban meninggal dunia yakni Sumarsih Djarudin (44), Audrya Malika Adam (16), Eny Soedarwati (49), Dian Novita (38), Areline Nawallya Adam (22), dan Dawam Mahmud (48).
Korban yang masih dirawat yakni Fabian R Respati (14) yang mengalami luka bakar cukup serius, Ahsantudhonni Ghozali (55) yang mengalami retak tulang, dan Muhammad Alawi (22) yang juga mengalami retak tulang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/22/67de371f48c69.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat
Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Bidan hingga Perawat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan 30.000 unit
rumah subsidi
yang diperuntukkan untuk
tenaga kesehatan
di seluruh Indonesia.
Menteri PKP
Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, rumah murah diberikan karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
”
Tenaga kesehatan
merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Ara dikutip dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
Ara menuturkan, rencana rumah subsidi ini merupakan komitmen Presiden
Prabowo Subianto
guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis.
“Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga kesehatan,” kata dia.
Adapun, kuota rumah subsidi untuk tenaga kesehatan tersebut terbagi dengan rincian:
15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah akan menyediakan tanahnya dan membangun rumah tersebut.
“Terobosan luar biasa sekali karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit,” tutur Budi.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) siap mendukung program ini.
Heru menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin,” jelas Heru.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/19/67b5d4fb147a1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PKB Berduka, Kadernya Turut Jadi Korban Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Bus di Arab
PKB Berduka, Kadernya Turut Jadi Korban Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Bus di Arab
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membenarkan kabar kadernya dari Kabupaten Bojonegoro menjadi korban
kecelakaan busjemaah umrah
asal Indonesia di Arab Saudi.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro sekaligus Ketua Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa Bojonegoro,
Eny Soedarwati
meninggal dunia dalam kecelakaan bus umrah di Jeddah.
“Betul, saya semalam dapat kabar duka itu,” ujar Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3/2025).
Jazilul mengatakan, seluruh keluarga besar PKB menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Eny.
“Diiringi doa, kami keluarga besar PKB menyampaikan belasungkawa,” ujar Jazilul.
Diketahui, Eny Soedarwati merupakan satu dari enam korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus umrah jemaah warga negara Indonesia (WNI) di Wadi, Qudeid, Arab Saudi, pada Kamis (22/3/2025).
Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari menyampaikan, peristiwa bermula saat bus melintas di Wadi Qudied, jalan antara Mekkah dan Madinah yang berjarak 150 kilometer dari Jeddah.
Bus tiba-tiba disalip sebuah bus lain. Setelah itu, bus jemaah WNI menambah jip lalu terguling dan terbakar.
“Lalu, bus menabrak jip itu terguling dan terbakar. Kedua kendaraan, baik bis maupun jip terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir tol-nya itu,” imbuh Yusron saat memberikan keterangan secara daring, Jumat (21/3/2025).
Yusron mengungkapkan, ada 20 orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia.
“Terkait dengan korban, total WNI jemaah umrah yang menjadi korban kecelakaan di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari muthawif (pembimbing) dan travel. Enam meninggal dunia,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/22/67de200351bbd.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kementerian ESDM dan Pertamina Pastikan Pasokan Gas Bumi di Palembang Aman Jelang Lebaran
Kementerian ESDM dan Pertamina Pastikan Pasokan Gas Bumi di Palembang Aman Jelang Lebaran
Editor
KOMPAS.com –
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT
Pertamina
(Persero) mengunjungi area operasional ketersediaan energi
gas
di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/3/2025).
Mewakili Menteri ESDM, Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kementerian ESDM
Dadan Kusdiana melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah infrastruktur energi di Palembang, Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pasokan gas bumi bagi masyarakat dan industri menjelang momentum hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Kehadiran kami di sini bertujuan untuk memastikan kesiapan sektor ESDM, terutama di wilayah strategis Palembang yang merupakan salah satu jalur utama mudik Lebaran,” kata Dadan di titik akhir kunjungan lapangan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, seperti dikutip dari siaran pers Pertamina.
Dadan menekankan bahwa menjaga kestabilan pasokan gas untuk pelanggan, baik industri maupun rumah tangga, merupakan hal penting, mengingat permintaan pada periode Lebaran tinggi.
Palembang, sambung Dadan, merupakan titik strategis bagi jalur mudik masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan sistem distribusi gas harus tetap optimal.
Kunjungan tersebut juga difokuskan pada jaringan gas kota yang melayani sekitar 40.000 pelanggan rumah tangga. Tidak hanya mengawasi pasokan di sisi hulu, kunjungan ini juga menyoroti operasional di sisi hilir.
Pertamina
Gas
Negara (
PGN
) melalui Area Head PGN Palembang, Braman Setyoko, menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga keandalan dan penyaluran gas selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
Data PGN menunjukkan, saat ini, terdapat 103 pelanggan di sektor industri dan komersial, 164 usaha kecil, serta 6.638 pelanggan rumah tangga yang terlayani melalui jaringan pipa sepanjang 198,4 km.
Kesiapan infrastruktur ini diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi gas bumi serta mendukung aktivitas masyarakat dan industri selama momen Lebaran.
Sebagai informasi, selain PGN, sambungan gas untuk rumah tangga di Palembang juga dibangun oleh Kementerian ESDM menggunakan APBN. Saat ini, sudah ada pelanggan sebanyak 23.660 sambungan rumah (SR).
Kemudian, Pertagas Niaga melalui PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) selaku mitra pengelola Jargas Kota Palembang melakukan pengembangan pelanggan mandiri sebanyak 7.763 SR.
Dengan demikian, total jumlah keseluruhan pelanggan Jargas Kota Palembang sebanyak 31.423 SR.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina Group terus mengoptimalkan dan meningkatkan layanan energi pada momentum Ramadhan dan Idul Fitri 2025, salah satunya Subholding Gas, Pertamina Gas Negara.
Hal ini dilakukan untuk memastikan layanan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/03/67c572115b78b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan
BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Dadan Hindayana
memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cair minggu depan.
Pasalnya, proses administrasi pencairan
gaji SPPI
sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.
“Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Dadan mengungkapkan, gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program
Makan Bergizi Gratis
(MBG) digulirkan pada awal Januari 2025.
Tak hanya SPPI,
pencairan gaji
ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.
“Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai,” ucap dia.
Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK).
Dadan bilang, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.
Dengan demikian, pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.
Saat ini, pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.
“Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” jelas Dadan.
“Kalau dua yang digunakan itu artinya kita kontak satu-satu, pembayarannya satu-satu. Nah, ini akan memakan waktu lama sehingga kita ubah ke 6,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program
makan bergizi gratis
bagi anak-anak sekolah.
Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.
SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.
Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/19/67da91dd5fc7c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah Targetkan Bangun 80.000 Koperasi Desa Tahun Ini
Pemerintah Targetkan Bangun 80.000 Koperasi Desa Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000
Koperasi Desa Merah Putih
pada tahun ini.
Menteri Koperasi (Menkop)
Budi Arie Setiadi
mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tengah dimatangkan.
“Tadi Pak Presiden sudah sampaikan, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih jumlahnya 80.000 Koperasi Desa. Jadi bukan 70.000, (tapi) 80.000 Koperasi Desa. Targetnya tahun ini membentuk Koperasi Desa Merah Putih, 80.000,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Budi berharap, Inpres mengenai Koperasi Desa Merah Putih itu segera keluar dalam waktu dekat. Sebab, beleid itu akan menjadi dasar eksekusi kebijakan ini.
Namun ia menegaskan, pendirian Koperasi juga diselaraskan dengan kearifan lokal di wilayah masing-masing.
“Setiap desa kan kondisinya beragam, ada desa petani, ada nelayan, ada desa yang juga agak terluar, tertinggal. Jadi kita perlu untuk menyelaraskan dengan kearifan lokal Indonesia, itu pasti berbeda setiap desa,” tutur Budi.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih akan berperan memajukan desa dan menyejahterakan rakyat lewat kegiatan ekonominya.
Hal ini lanjutnya, turut berkontribusi dalam
pengentasan kemiskinan
dan kemiskinan ekstrem.
“(Koperasi desa) menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang sebanyak 3,1 juta desa. Tunggu saja (launching-nya), ada (pilot project),” jelas Budi.
Sebelumnya diberitakan, setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan outlet simpan pinjam (modal kerja rakyat desa).
Lalu, ada pula outlet klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/02/24/67bbe3da0db88.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/19/67da60f5d8a37.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/22/67de23173aa0d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)