Bareskrim Hadapi Kendala Bahasa untuk Periksa 2 WN China Tersangka Penipuan SMS Palsu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Bareskrim Polri
menghadapi kendala bahasa dalam mengungkap kasus penipuan dengan mengirimkan SMS melalui sinyal
BTS palsu
.
Pasalnya, kedua tersangka yang saat ini sudah ditangkap merupakan warga negara asing (WNA) asal China berinisial XY dan YXC.
“
Sorry
, ini kita juga punya kendala bahasa juga kan. Mereka enggak bisa bahasa Indonesia, kita harus … Kalau ada teman-teman yang bisa bahasa Mandarin, kita ajak juga untuk ikut memeriksa,” ujar Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua tersangka bekerja dalam sindikat yang berbeda.
XY sudah datang ke Indonesia sejak 18 Februari 2025 lalu.
Setibanya XY di Indonesia, dia langsung diarahkan dan diajari oleh seseorang berinisial XL untuk tata cara menggunakan perangkat BTS palsu.
Sementara, YXC yang punya tugas yang sama seperti XY, mendapatkan instruksi melalui aplikasi Telegram dari seseorang dengan ID JGX.
“Tersangka ini mengetahui fungsi alat itu untuk menyebarkan SMS dan menurut pengetahuan tersangka, SMS yang disebarkan adalah SMS dari salah satu bank swasta,” lanjut Wahyu.
Berdasarkan pemeriksaan saat ini, kedua tersangka baru diketahui beroperasi sejak bulan Maret 2025, dan sudah ada 259 orang yang menerima SMS berisi phishing.
Sebanyak 12 orang sudah menjadi korban karena sempat melakukan transaksi melalui link yang dicantumkan dalam SMS ini.
Total kerugian saat ini mencapai Rp 473 juta.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis.
Beberapa di antaranya, Pasal 48 juncto Pasal 32 dan/atau Pasal 50 juncto Pasal 34 dan/atau Pasal 51 juncto Pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua, atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus digunakan untuk aktivitas ilegal dan/atau melakukan manipulasi informasi atau elektronik dan/atau dokumen elektronik, dianggap seolah-olah data yang identik.
Kemudian yang kedua, Pasal 50 juncto Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu melakukan perbuatan tak berhak, tidak sah memanipulasi jaringan telekomunikasi.
Selanjutnya, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Para tersangka mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 12 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 12 miliar,” tegas Wahyu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/03/24/67e109eb90cc1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua Komisi III Minta Dugaan Polisi Terima Setoran Sabung Ayam Diusut Tuntas
Ketua Komisi III Minta Dugaan Polisi Terima Setoran Sabung Ayam Diusut Tuntas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi III
DPR RI
meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perjudian
sabung ayam
di
Way Kanan
, Lampung.
Munculnya dugaan soal adanya anggota polisi yang membekingi bahkan menerima setoran dari oknum TNI, yang diduga menjadi mengelola sabung ayam tersebut, juga harus dapat terungkap.
“Semua pelanggaran hukum harus diselesaikan dan diusut tuntas, termasuk soal sabung ayam siapa yang melakukan, siapa yang membekingi, siapa yang menerima aliran dan sebagainya,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (24/3/2025).
Meski begitu, Habiburokhman mengingatkan penegak hukum untuk tetap mengutamakan pengusutan kasus pembunuhan 3 polisi, saat hendak menindak sabung ayam tersebut.
“Tapi, yang paling penting dan paling prioritas sekarang adalah mengungkap kasus pembunuhannya. Siapa yang melakukan, tersangkanya harus jelas, harus segera diekspos,” kata Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, pengungkapan kasus pembunuhan tersebut dinilai penting, karena berkaitan dengan persoalan kemanusiaan.
Di samping itu, lanjut Habiburokhman, sudah ada prajurit TNI yang sudah mengaku sebagai pelaku penembakan. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pemeriksaan terduga pelaku tersebut.
“Ada keluarga korban yang menunggu kepastian, siapa tersangkanya harus jelas gitu lho. Kan sudah ada yang ngaku tuh, oknum TNI, nah seperti apa pengakuannya, jangan berlarut-larut,” kata Habiburokhman.
Diberitakan sebelumnya, lima hari setelah peristiwa penembakan tiga anggota polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, dua oknum TNI yang diduga terlibat masih berstatus sebagai saksi.
Kedua oknum tersebut adalah Pembantu Letnan Satu (Peltu) L dan Kopral Kepala (Kopka) B.
Keduanya diduga terlibat dalam insiden penembakan yang terjadi pada Senin (17/3/2025) sore.
Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rikas Hidayatullah, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini status kedua oknum masih sebagai saksi.
“Masih saksi,” katanya singkat saat dihubungi, Sabtu (22/3/2025).
Saat ditanya mengenai alasan status belum ditingkatkan, Rikas menyebut penyidik masih melakukan proses pemeriksaan.
“Info dari penyidik untuk melengkapi bukti,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II Sriwijaya, Kolonel Eko Siregar, belum memberikan respons terkait pertanyaan mengenai perkembangan penyelidikan kasus ini.
Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menemukan sejumlah temuan penting saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penembakan yang menewaskan tiga anggota polisi.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, mengungkapkan bahwa pelaku penembakan dipastikan bukan berasal dari kalangan sipil.
Menurut Anam, luka tembak yang mengenai kepala dan dada korban secara spesifik menunjukkan bahwa pelaku memiliki keahlian, yang menurutnya tidak mungkin dimiliki warga sipil biasa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/13/67d272e1673ae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ganjil Genap Saat Arus Mudik Lebaran 2025 Bakal Diterapkan, Ini Waktu dan Lokasinya
Ganjil Genap Saat Arus Mudik Lebaran 2025 Bakal Diterapkan, Ini Waktu dan Lokasinya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Ganjil genap
pada saat
arus mudik
Lebaran 2025 akan diterapkan mulai Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB, hingga Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.
“Ganjil genap akan diberlakukan di Km 47 Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai dengan Km 98 Tol Tangerang-Merak berlaku sejak Kamis,” kata Kepala
Korlantas Polri
Irjen Pol. Agus Suryonugroho dalam keterangan resmi, Minggu (23/3/2025).
Selain ganjil genap, Korlantas juga akan menerapkan
rekayasa lalu lintas
lain untuk memecah kemacetan, berupa
one way
dan
contraflow
.
“Menghadapi Lebaran tahun ini, kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan arus mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman,” kata Kakorlantas.
Untuk contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai dengan Km 70.
Contraflow di jalur ini untuk periode pertama akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.
Sedangkan periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB.
Untuk one way, kegiatan penutupan dan pembersihan jalur dimulai dari Km 414 Tol Semarang-Batang sampai dengan Km 70 Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Maret 2025, pukul 12.00-14.00 WIB.
Sementara untuk normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama akan dilakukan pada 30 Maret 2025 pukul 00.00-02.00 WIB.
Adapun rekayasa lalu lintas ini dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.
“Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idul Fitri. Itu akan kami lakukan one way, namanya one way nasional. Itu akan kami lakukan,” ujarnya.
“Termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2, nanti akan kami umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kami akan lakukan one way arus balik,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/14/67861b78a9b9d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BMKG Ungkap Mengapa Jakarta Rawan Alami Banjir Rob
BMKG Ungkap Mengapa Jakarta Rawan Alami Banjir Rob
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG
), Guswanto mengungkapkan bahwa
Jakarta
memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana
tsunami
dan
banjir rob
, terutama karena kondisi geografisnya yang rendah.
“Secara ketinggian wilayah, hampir 80-90 persen Jakarta berada di bawah 15 meter di atas permukaan laut (MDPL),” kata Guswanto dalam diskusi secara virtual, Senin (24/3/2025).
“Jika terjadi banjir rob atau bahkan tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter, maka Jakarta menjadi daerah yang paling rawan terdampak pertama kali,” ujarnya lagi.
Selain itu, BMKG juga mencatat bahwa meskipun luas wilayah Jakarta tidak begitu besar, namun mengalami frekuensi banjir dan genangan yang cukup tinggi setiap tahunnya.
BMKG menjelaskan bahwa terdapat delapan faktor utama yang memengaruhi kondisi cuaca ekstrem di Indonesia, termasuk yang berkontribusi terhadap risiko tsunami dan banjir rob di Jakarta.
Faktor-faktor tersebut meliputi, El Nino dan La Nina, yang mempengaruhi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah.
Kemudian, suhu muka laut yang berperan dalam pembentukan awan dan pola curah hujan. Lalu, Indian Ocean Dipole (IOD) yang berdampak pada pola cuaca di Samudra Hindia.
Selanjutnya, ada siklon tropis, yang bisa memicu hujan ekstrem dan gelombang tinggi di wilayah pesisir. Kemudian, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, yang memperburuk dampak banjir rob.
Ada juga perubahan pola angin Monsun atau Monsun Asia/ Australia, yang berpengaruh pada curah hujan di wilayah Indonesia.
Sementara itu, Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab mengungkapkan bahwa perubahan iklim di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Berdasarkan laporan terbaru World Meteorological Organization (WMO)–State of Global Climate 2025, suhu global terus meningkat dengan tren yang semakin ekstrem.
“Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan suhu dunia selama 175 tahun terakhir. Laju kenaikan suhu global telah mencapai 1,55 derajat Celcius, melampaui ambang batas yang disepakati dalam
Paris Agreement
,” ungkap Fachri.
Tidak hanya secara global, Indonesia juga disebut mengalami peningkatan suhu yang sangat drastis. Fachri menunjukkan data
warming stripe
yang mengindikasikan tren kenaikan suhu di Indonesia sejak tahun 1981 hingga 2024.
“Dulu, hingga awal tahun 2000-an, kita masih melihat warna biru, artinya suhu masih di bawah rata-rata,” kata Fachri.
“Namun, sejak 2000 ke atas, semuanya berubah menjadi merah, dan pada 2024, warnanya bahkan merah tua. Ini menunjukkan bahwa suhu di Indonesia meningkat dengan signifikan,” ujarnya lagi.
BMKG mencatat bahwa tahun 2024 bukan hanya tahun terpanas di dunia, tetapi juga di Indonesia. BMKG memperkirakan, suhu rata-rata Indonesia akan terus meningkat hingga tahun 2100.
“Peningkatan suhu sampai (tahun) 2100 hampir merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Fachri.
“Proyeksi perubahan curah hujan, di periode musim hujan, hari-hari dengan hujan ekstrem akan bertambah dan meningkat. Di musim kemarau, hari-hari tanpa hujan panjang akan meningkat,” ujarnya lagi menjelaskan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/24/67e05fcfc5872.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
AHY Ungkap Alasan Teuku Riefky Jadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dampingi SBY
AHY Ungkap Alasan Teuku Riefky Jadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dampingi SBY
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum (Ketum) Partai
Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono (
AHY
) mengungkapkan alasan penunjukan
Teuku Riefky Harsya
sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Penunjukan dilakukan karena Riefky dianggap sudah menunjukan kinerja optimal dan saat ini dipercaya mengisi Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.
“Sekjen sebelumnya, Bung Teuku Riefky Harsya telah menjalankan tugas dengan sangat baik lima tahun terakhir,” ujar AHY di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Oleh karenanya, AHY mengaku telah berdiskusi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (
SBY
), untuk memberikan tugas dan peran baru untuk Riefky di struktur DPP Demokrat 2025-2030.
Selain itu, AHY menginginkan agar Riefky fokus untuk bekerja dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menilai, termasuk saya berkonsultasi dengan Pak SBY, ada baiknya kalau ketum dan sekjen tidak dua-duanya di pemerintahan, supaya bisa ada yang lebih fokus mengurus partai juga,” kata AHY.
“Karena pasti menteri itu lebih fokus pada menjalankan portfolio kementerian agar sukses,” ujarnya lagi.
Tetapi, AHY juga tetap meminta Riefky masuk dalam jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat 2025-2030 sebagai Wakil Ketua Umum.
AHY mengaku, masih membutuhkan peran Riefky. Apalagi, politikus asal Aceh itu berperan penting membantu AHY menghadapi upaya perebutan kepemimpinan Demokrat yang dilakukan oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat pada 2021 silam.
“Saya sangat terbantu, dalam suka dan duka, termasuk menghadapi KLB dan lain sebagainya,” kata AHY.
Teuku Riefky sendiri saat ini diminta untuk menjadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat menggantikan Andi Mallarangeng.
Dia merupakan salah satu politisi senior Demokrat yang sudah terpilih lima kali sebagai anggota DPR RI.
Sebenarnya, Riefky terpilih untuk kembali untuk duduk di Senayan periode 2024-2029 ini, namun dia akhirnya mundur karena diminta Prabowo untuk menjadi Menteri Ekonomi Kreatif.
Di Senayan, Riefky pernah menjadi sekretaris Fraksi Demokrat mendampingi Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Kemudian, dia didapuk menjadi Sekjen Demokrat saat AHY terpilih menjadi ketua umum di tahun 2020.
Selama berkiprah sebagai anggota dewan, Riefky juga pernah menduduki berbagai posisi, di antaranya Ketua Komisi VII bidang Energi, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI ketika beranggotakan 148 orang, Ketua Komisi X bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Ketua Badan Anggaran (banggar), dan terakhir Wakil Ketua Komisi I DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/03/24/67e120f8cabb9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/24/67e0fd4f621a7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/24/67e0f16ae1922.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/04/67c701144b52a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/07/67a5f526a0798.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/24/67e04315ec280.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)