Category: Kompas.com Nasional

  • Usia Anak Bermedsos Dibatasi, Ini Klasifikasinya Menurut Menkomdigi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Maret 2025

    Usia Anak Bermedsos Dibatasi, Ini Klasifikasinya Menurut Menkomdigi Nasional 28 Maret 2025

    Usia Anak Bermedsos Dibatasi, Ini Klasifikasinya Menurut Menkomdigi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menkomdigi
    Meutya Hafid
    memberi penjelasan terkait klasifikasi usia anak dalam
    Peraturan Pemerintah
    (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
    Perlindungan Anak
    yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Meutya mengatakan, penggunaan media sosial (medsos) tidak dipukul rata hanya bagi anak-anak yang sudah berusia 18 tahun saja.
    “Jadi, anak itu sesuai undang-undang di Indonesia adalah anak sampai 18 tahun. Namun demikian, apakah 18 tahun baru akan diberikan akses, nah kita tidak menerapkan pukul rata. Karena yang diperhatikan oleh tim kami adalah melihat tumbuh kembang anak,” ujar Meutya, dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
    Meutya mengatakan, jika suatu platform risikonya rendah, maka bisa saja anak berusia 13-16 tahun boleh mengaksesnya secara mandiri.
    Yang pasti, kata dia, anak-anak harus didampingi oleh orangtua hingga 18 tahun.
    “Maka dia akan
    full
    bisa mengakses secara mandiri di usia 18 tahun,” ucapnya.
    Meutya mengakui aturan pembatasan ini berbeda dengan yang berlaku di negara-negara lain.
    Hanya saja, yang membedakan adalah pemerintah Indonesia memperhatikan tumbuh kembang anak dan kecil atau besarnya risiko dari masing-masing platform.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penggeledahan Paksa Jurnalis Kompas.com di Aksi Tolak UU TNI, Komnas HAM: Bentuk Kesewenangan Aparat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Maret 2025

    Penggeledahan Paksa Jurnalis Kompas.com di Aksi Tolak UU TNI, Komnas HAM: Bentuk Kesewenangan Aparat Nasional 28 Maret 2025

    Penggeledahan Paksa Jurnalis Kompas.com di Aksi Tolak UU TNI, Komnas HAM: Bentuk Kesewenangan Aparat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Nasional
    Hak Asasi Manusia
    (
    Komnas HAM
    ) menegaskan bahwa penggeledahan paksa barang-barang pribadi milik jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah perbuatan yang melanggar hukum.
    Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan aparat seharusnya memiliki prosedur yang jelas, bukan asal main geledah, terlebih saat jurnalis sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.
    “Penggeledahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas itu juga tidak bisa dilakukan karena melanggar hukum, apalagi data-data pribadi juga tidak bisa kemudian diperiksa begitu saja tanpa ada mekanisme yang jelas melalui proses hukum yang ada di Indonesia,” kata Anis, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).
    “Karena itu juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat,” ujarnya lagi.
    Atas kejadian itu, Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis.
    Dia menyebut, tindakan tidak profesional aparat tersebut adalah gangguan terhadap
    hak asasi manusia
    (HAM), yang seharusnya dilindungi oleh negara.
    “Kami mendorong dalam merespons aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan UU TNI, aparat mesti menunjukkan sikap yang profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya dalam meliput aksi demonstrasi yang terjadi karena penolakan UU TNI,” kata dia.
    “Kami (juga) mendorong ke depan pemerintah lebih menjamin dan melindungi jurnalis,” tambah Anis.
    Sebelumnya, Rega Almutada (23), seorang jurnalis Kompas.com, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).
    Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.35 WIB, ketika aparat kepolisian tengah menyisir dan membubarkan massa menggunakan mobil water cannon.
    Rega mengaku ditarik secara tiba-tiba oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat.
    Mereka kemudian memeriksa isi ponselnya tanpa alasan yang jelas.
    Setelah ditarik, kedua orang tersebut meminta Rega untuk menunjukkan isi ponselnya.
    Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, mereka tetap memeriksa isi galeri dan grup WhatsApp di ponselnya.
    “Saya punya dua ponsel, satu untuk kerja dan satu pribadi. Dua-duanya dicek. Bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman,” kata Rega.
    Rega menambahkan bahwa aparat yang memeriksanya tidak mengenakan seragam dan tidak memperkenalkan diri sebagai polisi.
    Awalnya, ia mengira mereka adalah peserta aksi atau wartawan lain.
    “Saya baru sadar mereka aparat karena postur tubuhnya, dan mereka begitu saja menarik saya. Mereka tidak membawa senjata, tapi cara mereka mendekati saya cukup membuat saya terkejut,” ujar dia.
    Selain Rega, insiden serupa juga dialami oleh seorang jurnalis dari media asing.
    Dua wartawan dari media Russia Today diminta untuk mematikan kamera mereka saat meliput.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri: Lebih Cepat, Waktu Tempuh Jakarta-Semarang Kini 5 Jam 12 Menit

    Kapolri: Lebih Cepat, Waktu Tempuh Jakarta-Semarang Kini 5 Jam 12 Menit

    Kapolri: Lebih Cepat, Waktu Tempuh Jakarta-Semarang Kini 5 Jam 12 Menit
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut rata-rata waktu tempuh pemudik dari Jakarta hingga Semarang saat
    arus mudik
    Lebaran 2025 mencapai 5 jam 12 menit.
    “Lebih cepat dibanding tahun sebelumnya,” kata Kapolri di Semarang, Jumat (28/3/2025).
    Selain itu, kata dia, jumlah kecelakaan selama arus mudik hingga H-3 Idul Fitri 1446 Hijriah juga mengalami penurunan.
    “Jumlah kecelakaan tahun ini juga turun dibanding tahun lalu. Ini jadi catatan baik,” katanya.
    Ia mengimbau pemudik untuk mewaspadai potensi cuaca buruk saat perjalanan mudik.
    “Cuaca masih berpotensi hujan, oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati,” katanya.
    Ia meminta pemudik untuk beristirahat sejenak di tempat istirahat yang telah disediakan di sepanjang jalan tol sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
    Menurut dia, pelaksanaan arus mudik hingga H-3 Lebaran di jalan tol berjalan aman dan lancar.
    Ia menambahkan diperkirakan masih akan terjadi puncak mudik di jalan tol pada Jumat (28/3) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Banyak Pemimpin Dunia Ingin Mencontoh Makan Bergizi Gratis

    Prabowo: Banyak Pemimpin Dunia Ingin Mencontoh Makan Bergizi Gratis

    Prabowo: Banyak Pemimpin Dunia Ingin Mencontoh Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengatakan dirinya dihubungi banyak
    pemimpin dunia
    yang ingin mencontoh
    program unggulan

    makan bergizi gratis
    .
    Bahkan, kata dia, pemimpin dunia itu sampai datang ke Indonesia.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
    “Pemerintah sudah meluncurkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia, dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini, dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani,” ujar Prabowo.
    Prabowo mengatakan, Indonesia berani karena memberi makan anak-anak adalah sebuah keharusan.
    Dia menegaskan, tidak boleh ada anak yang kelaparan dan berangkat sekolah dengan perut kosong.
    “Per hari ini, sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik. Karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik,” tuturnya.
    Prabowo menjelaskan, jika sesuai rencana, maka pada akhir tahun 2025, semua anak dan ibu hamil akan mendapat makan setiap hari.
    Total ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis pada akhir tahun ini.
    Sementara itu, Prabowo mengungkit Brasil yang sudah memulai makan bergizi gratis sejak tahun 2011.
    Brasil, kata Prabowo, butuh 11 tahun untuk membuat semua anak Brasil menerima makan gratis.
    “Kalau enggak salah, jumlah yang beliau (eks Presiden Brasil) sebut adalah sekitar 26 juta anak, 11 tahun. Kita alhamdulillah insyaallah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerima manfaat akhir tahun 2025, kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Laporan Warga Enggan Cek Kesehatan Gratis, Prabowo: Mungkin Takut Sama Hasilnya

    Dapat Laporan Warga Enggan Cek Kesehatan Gratis, Prabowo: Mungkin Takut Sama Hasilnya

    Dapat Laporan Warga Enggan Cek Kesehatan Gratis, Prabowo: Mungkin Takut Sama Hasilnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengatakan, dirinya mendapat laporan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti program
    cek kesehatan gratis
    (CKG).
    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
    “Saya dapat laporan masih banyak yang belum mau periksa kesehatan mungkin takut hasilnya,” ujar Prabowo.
    Prabowo menjelaskan, pemeriksaan kesehatan lebih awal sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
    Dengan begitu, langkah-langkah antisipasi yang diperlukan bisa diberikan kepada warga.
    “Justru harus tahu supaya dilakukan langkah-langkah (antisipasi) dini,” katanya.
    Oleh sebab itu, Prabowo mengimbau masyarakat untuk segera mengikuti
    program cek kesehatan gratis
    .
    Dia mengatakan, masyarakat bisa mengikuti program tersebut saat berulang tahun.
    “Semua warga negara harus kita anjurkan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan satu kali setahun pada hari ulang tahun warga negara tersebut,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beri Remisi 158.351 Narapidana, Pemerintah Hemat Rp 81 Miliar

    Beri Remisi 158.351 Narapidana, Pemerintah Hemat Rp 81 Miliar

    Beri Remisi 158.351 Narapidana, Pemerintah Hemat Rp 81 Miliar
    Editor
    KOMPAS.com
    – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan
    remisi khusus
    (RK) dan
    pengurangan masa pidana
    (PMP) pada Hari Raya
    Nyepi
    dan
    Idul Fitri
    2025.
    Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada
    narapidana
    secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).
    Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.
    Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.
    “Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi,” kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.
    Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.
    Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.
    Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.
    Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.
    “Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Laporan Warga Enggan Cek Kesehatan Gratis, Prabowo: Mungkin Takut Sama Hasilnya

    Batasi Penggunaan Medsos, Prabowo: Teknologi Digital Bisa Rusak Akhlak dan Watak Anak-anak

    Batasi Penggunaan Medsos, Prabowo: Teknologi Digital Bisa Rusak Akhlak dan Watak Anak-anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengatakan,
    teknologi digital
    sangat menjanjikan untuk kemajuan pesat bagi kemanusiaan.
    Akan tetapi, jika tidak diawasi, teknologi digital dapat merusak akhlak anak-anak.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
    Perlindungan Anak
    di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
    “Jadi, teknologi digital ini menjanjikan, bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi, juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,” ujar Prabowo.
    “Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita,” sambung dia.
    Prabowo mengatakan, beberapa waktu lalu, dirinya pernah didatangi oleh Menkomdigi Meutya Hafid.
    Meutya, kata Prabowo, memberikan masukan dari segala unsur bahwa
    media digital
    dapat merusak masa depan anak-anak.
    Prabowo pun menyetujui segala upaya yang diajukan Meutya untuk melindungi anak-anak.
    “Saya katakan, ‘teruskan. Konsultasi dengan semua pihak’. Dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dulu dari kita melakukan upaya-upaya
    perlindungan anak
    ,” kata Prabowo.
    Sementara itu, Prabowo menekankan bahwa anak-anak harus tumbuh secara kreatif dan sehat jiwa raganya.
    Anak-anak juga harus tumbuh menjadi manusia yang berani, mandiri, optimis, berjiwa ingin meraih ilmu, dan berbuat yang terbaik.
    “Sehingga perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dilakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tidak melakukan langkah-langkah pengelolaan yang baik,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Terjadi Nanti Malam hingga Setelah Sahur

    Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Terjadi Nanti Malam hingga Setelah Sahur

    Kapolri Prediksi Puncak Arus Mudik Terjadi Nanti Malam hingga Setelah Sahur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi kemungkinan
    puncak arus mudik
    akan terjadi Jumat (28/3/2025) malam hingga Sabtu (29/3/2025) subuh.
    Menurut dia, hingga pagi hari tadi, jumlah kendaraan yang lewat masih belum masuk kategori puncak
    arus mudik

    Lebaran 2025
    .
    “Kemungkinan prediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam dan khususnya pola dari masyarakat yang melaksanakan mudik akan mencapai puncaknya pada saat menjelang subuh atau pasca sahur,” kata Kapolri, di Gerbang Tol Cikampek Utama, dikutip dari Kompas TV, Jumat (28/3/2025).
    Sigit meminta semua pihak tetap waspada menghadapi potensi arus mudik Lebaran tahun ini.
    Dia berharap semua proses perjalanan mudik berjalan dengan baik.
    “Tentunya saya pesankan kepada rekan-rekan untuk tetap waspada,” ujar dia.
    Ia mengatakan, skema rekayasa lalu lintas satu arah (
    one way
    ) yang diberlakukan tahun ini berbeda dengan tahun lalu.
    Sebab,
    one way
    tahun ini digelar secara bertahap, dimulai dari
    one way
    lokal hingga skala nasional.
    Adapun per pukul 09.00 WIB pagi tadi, telah diterapkan
    one way
    nasional dari titik Km 70 Tol Cikampek hingga Km 414 Tol Kalikangkung.
    “Kalau dulu kita tarik
    one way
    langsung dari 70 ke 414, tapi kali ini bertahap dan kita lihat juga hasilnya ada perbaikan yang signifikan. Tentunya ini juga akan kita coba untuk pada saat nanti melaksanakan arus balik,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Litbang Kompas: 69,5 Persen Responden Khawatir Perluasan Jabatan TNI Mundurkan Reformasi

    Survei Litbang Kompas: 69,5 Persen Responden Khawatir Perluasan Jabatan TNI Mundurkan Reformasi

    Survei Litbang Kompas: 69,5 Persen Responden Khawatir Perluasan Jabatan TNI Mundurkan Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hasil
    survei Litbang Kompas
    menyebutkan 69,5 persen responden khawatir perluasan jabatan prajurit TNI di ranah sipil akan memundurkan proses reformasi yang telah terjadi pada tahun 1998.
    Peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiyarko menjelaskan, awalnya muncul keterbelahan hampir sama ketika diberikan pertanyaan apakah demokrasi akan terganggu ketika TNI masuk ke institusi sipil.
    Ada 46,8 persen responden menyebut terganggu, sedangkan 49,7 persen tidak terganggu, dan sisanya 3,5 persen tidak tahu.
    “Cuma ketika kita tanya lebih dalam soal apakah ini nanti memundurkan proses reformasi yang sudah terjadi di ’98, itu baru kelihatan bahwa memang di situ baru muncul kekhawatiran yang lebih tinggi: 55,5 persen khawatir, 14 persen sangat khawatir,” kata Vincentius saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).
    Dia menjelaskan, keterbelahan di awal terjadi karena pertanyaan masih bersifat umum.
    Namun, ketika pertanyaan lebih mendalam mengenai kemunduran reformasi, para responden menyikapi dengan cara yang berbeda.
    “Ketika kita perdalam dengan konteks ini, kan pembatasan jabatan sipil untuk militer ini ada dalam proses reformasi, gitu ya. Nah, itu baru responden ingat, gitu mungkin ya, atau mereka mulai khawatirannya muncul,” imbuhnya.
    Hasil pendalaman ini berkorelasi dengan sikap responden ketika ditanya apakah prajurit TNI perlu mundur ketika menjabat di institusi sipil.
    Ada 58,8 persen responden yang mengatakan perlu, 36,7 persen tidak perlu, dan sisanya 4,5 persen tidak tahu.
    “Artinya, kan 6 dari 10 responden itu bilang kalau perlu mundur, gitu. Hanya ada yang bilang tidak perlu. Nah, tetap yang kita garis bawahi, yang lebih banyak, separuh lebih ya, yang mengatakan perlu,” ucap Vincentius.
    Sedangkan yang merasa tidak perlu, Vincentius menilai ada rasa romantisme militer dan patriotisme di tengah-tengah masyarakat yang mempengaruhi jawaban tersebut.
    Karena pengenalan terkait patriotisme di Indonesia memang sering disimbolkan dengan militer.
    “Nah, mungkin mereka merasa, ya itulah yang membuat ada sebagian kecil, ya 36 persen itu yang mengatakan tidak perlu (mundur dari TNI),” katanya.
    Adapun jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon pada 17-20 Maret 2025.
    Terdapat 535 responden dari 38 provinsi yang diwawancarai.
    Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk tiap provinsi.
    Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan hasil jajak pendapat mencapai 95 persen dengan
    margin of error
    +/- 4,25 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Jajak pendapat ini sepenuhnya dibiayai oleh PT Kompas Media Nusantara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Masih Dalami Sumber Uang yang Disita dari Rumah Djan Faridz

    KPK Masih Dalami Sumber Uang yang Disita dari Rumah Djan Faridz

    KPK Masih Dalami Sumber Uang yang Disita dari Rumah Djan Faridz
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) masih mendalami asal uang yang disita dari rumah eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden,
    Djan Faridz
    .
    “Masih didalami,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).
    Hingga saat ini, KPK juga belum membocorkan berapa total uang yang disita dari hasil penggeledahan pada Sabtu (22/3/2025) lalu.
    Namun, Tessa membenarkan penggeledahan Sabtu lalu ini dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat eks calon anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Harun Masiku
    , pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah, dan Hasto.
    “Tidak terinfo jumlahnya. Betul untuk kasus Harun Masiku,” lanjut Tessa.
    Penyidik juga belum menjadwalkan pemeriksaan selanjutnya kepada Djan Faridz.
    Pasalnya, Djan baru diperiksa pada Rabu (26/3/2025).
    “Belum ada jadwal pemanggilan selanjutnya,” kata Tessa lagi.
    Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang dalam penggeledahan rumah eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Djan Faridz, pada Rabu (22/1/2025).
    “Info terakhir ada uang juga yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).
    Namun, Tessa enggan menyebutkan terkait jumlah dan jenis mata uang yang diamankan KPK dalam penggeledahan awal tahun tersebut.
    “Belum tahu saya (berapa jumlah dan jenisnya), tapi infonya ada (diamankan),” imbuh dia.
    Selain uang yang belum diketahui jumlahnya, KPK juga menyita beberapa dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.