Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • ASN Wajib “On Time” Usai Libur Lebaran, Wamendagri:Jangan Telat!

    ASN Wajib “On Time” Usai Libur Lebaran, Wamendagri:Jangan Telat!

    ASN Wajib “On Time” Usai Libur Lebaran, Wamendagri:Jangan Telat!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Bima Arya Sugiarto menyebut seluruh aparatur sipil negara (
    ASN
    ) harus masuk tepat waktu atau on time pada hari pertama kerja setelah
    libur Lebaran
    nanti.
    Bima Arya mengatakan, biasanya, di hari pertama kerja akan ada halal bihalal.
    “Wah enggak bisa santai-santai. Itu hari pertama kerja, tradisinya adalah halal bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time,” ujar Bima Arya di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama,” sambungnya.
    Bima Arya mengatakan, hari pertama kerja setelah Lebaran bagi ASN adalah 8 April 2025.
    Bima Arya menekankan, tidak boleh ada ASN yang telat ke kantor setelah musim liburan ini. “Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, kantor-kantor kementerian, hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah,” imbuh Bima Arya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat (
    Jabar
    )
    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan bahwa banyak warga di Jabar yang menunggak
    pajak kendaraan
    hingga 18 tahun.
    Dedi Mulyadi pun memilih untuk membebaskan warga-warganya dari tunggakan. Sebab, tidak mau menunggu kesanggupan mereka membayar pajak kendaraan tersebut.
    “Logikanya kan sederhana, yang pertama adalah mereka tidak bayar karena ketidaksanggupan membayar utang dan kemudian denda. Itu kan ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun, ya paling sedikit kan dua tahun,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kita kan tidak mungkin menunggu ketidaksanggupan itu menjadi sanggup. Mau kapan (menunggu sampai sanggup)?” katanya lagi.
    Dedi menjelaskan, ketika tunggakan dibebaskan maka warga Jabar langsung berbondong-bondong membayar pajak kendaraan satu tahun.
    Dengan demikian, Dedi meyakini bahwa pada tahun ini pasti ada peningkatan warga yang melakukan pembayaran wajib pajak.
    “Dan tahun depan kita harapkan kalau misalnya dari 6 juta yang menunggak, itu kemudian nanti bisa membayar 4 juta (orang), berarti tahun ini ada tambahan pembayaran pajak sebanyak 4 juta wajib pajak kendaraan bermotor. Maka tahun depan yang 4 juta itu akan membayar,” ujar Dedi.
    Kemudian, alasan lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan pemutihan adalah karena warga yang menunggak mencapai 6 juta orang.
    Dedi bahkan menyebut, menangani 6 juta warga yang menunggak pajak bukanlah hal mudah.
    “Saya melihat timbul antrean yang begitu panjang, dan itu merepotkan, baik petugas atau para wajib pajak. Sehingga agar tidak terjadi antrean yang terlalu panjang, maka waktunya diperpanjang, agar nanti jumlahnya tidak terlalu berdesak-desakan dan bisa terlayani dengan baik semuanya,” katanya.
    Sementara itu, Dedi memastikan, bakal memberi hadiah kepada mereka yang tetap taat pajak.
    “Itu sudah saya rumuskan. Tapi kan tidak boleh disebutin sekarang. Buat yang taat pajak juga nanti akan kita kasih
    surprise
    ,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Pemprv Jawa Barat melaksanakan program pemutihan pajak dan denda kendaraan bermotor mulai 20 Maret 2025 hingga 30 Juni 2025.
    Hingga Jumat (28/3/2025), pendapatan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor mencapai hampir Rp 184 miliar.
    “Pendapatan selama delapan hari, Rp 183.826.980.550,” kata Dedi Mulyadi pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    , Jumat.
    Pada hari biasa sebelum ada kebijakan pemutihan tunggakan pajak dan denda kendaraan bermotor, pendapatan pajak selama delapan hari sebesar Rp 136.657.459.150.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?

    Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?

    Nasib RUU Polri akan Ditentukan Saat DPR Masuk Masa Sidang?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua
    DPR
    Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU
    Polri
    ).
    Ia hanya menyampaikan, DPR pada masa sidang berikutnya akan memutuskan undang-undang mana saja yang akan dibahas. Namun, ia tak mengungkapkan lebih detail terkait dibahas atau tidaknya
    RUU Polri
    .
    “Kita akan memasuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa UU yang pada saat ini dibahas,” ujar Dasco di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    DPR sendiri saat ini tengah memasuki masa reses sejak 26 Maret hingga 16 April 2025.
    Pimpinan DPR disebut Dasco akan berkoordinasi dengan delapan ketua fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.
    Sedangkan sebelum masa reses kemarin, mereka sudah sepakat bahwa akan ada formulasi baru terkait pembahasan undang-undang di DPR. Namun sekali lagi, ia tak menjelaskan lebih detail terkait nasib RUU Polri.
    “Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan UU di DPR. Apakah itu nanti, tunggu saja,” ujar Dasco.
    Adapun RUU Polri sendiri sudah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, pada Selasa (28/5/2024). Dalam rapat paripurna tersebut hanya dijelaskan satu poin revisi, yakni soal batas usia pensiun yang dapat diperpanjang menjadi paling lama dua tahun.
    Namun, Komisi III DPR telah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai RUU Polri.
    Mereka masih fokus pada pembahasan revisi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (bahas RUU Polri). Kita masih fokus di KUHAP,” ujar anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan, Senin (24/3/2025).
    Diketahui, RUU Polri mendapatkan penolakan dari publik karena dianggap memuat perubahan pasal-pasal yang bermasalah.
    RUU Polri disebut akan menambah kewenangan Polri untuk menindak, memblokir, memutus, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
    Revisi tersebut juga diduga akan mengatur kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Polri.
    Ketua DPR Puan Maharani pun menegaskan bahwa draf RUU Polri yang beredar saat ini adalah dokumen tidak resmi.
    “Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar, itu bukan DIM resmi. Itu kami tegaskan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (25/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah

    Dedi Mulyadi Sentil ASN Jabar: Spirit Bela Negaranya Rendah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jawa Barat
    (Jabar)
    Dedi Mulyadi
    menyentil aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar yang kurang memiliki spirit
    bela negara
    .
    Menurutnya, jiwa bela negara yang dimiliki ASN zaman dulu dan sekarang berbeda, sehingga mereka akan dilatih oleh
    TNI dan Polri
    .
    “Urgensinya, pertama di kalangan ASN sendiri spirit bela negaranya rendah. Karena beda ya, spirit ASN zaman dulu dengan ASN yang sekarang,” ujar Dedi di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Kalau ASN zaman dulu kan ada proses tahapan yang dilakukan, agak lama ya dari honorer segala macam. Sekarang kan banyak yang kemudian jadi ASN,” sambungnya.
    Dedi mengatakan, melihat kondisi tersebut, dirinya akan menggelar pelatihan bela negara bagi ASN di Jabar.
    Dia menyebut, pemahaman ASN terhadap negara terlalu rendah saat ini.
    “Sekarang di kalangan ASN saja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN lho, coba lihat. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu,” ujar Dedi.
    Kemudian, Dedi menjelaskan ada dua macam bela negara, yakni formal dan kultural.
    Untuk bela negara formal, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan semi militer.
    Sedangkan untuk bela negara kultural, Dedi mencontohkan bagaimana mereka menjaga kekayaan alam yang Indonesia miliki.
    “Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh tebasin, sungai-sungai harus dikeruk. Di bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka dan pepohonan harus ditanam. Itu bela negara kultural yang sesungguhnya karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bakal diikutsertakan dalam pembekalan bela negara.
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bakal melibatkan TNI dan Polri sebagai instruktur atau pemateri dalam kegiatan belajar negara nantinya.
    Dikatakan Dedi, ASN Pemprov Jabar harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat, seperti yang dilakukan para anggota TNI-Polri.
    “Belajarlah pada tentara dan Polisi. Mereka ketika ditugaskan oleh atasannya selalu siap,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari
    Tribun Jabar
    , Sabtu (29/3/2025).
    Rencananya pada Juni 2025 ASN Pemprov Jabar akan mulai diberikan pembekalan bela negara.
    Dedi belum secara spesifik, apakah hanya berlaku untuk kepala OPD atau seluruh pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditanya soal RUU Polri, Dasco Sebut DPR Akan Putuskan UU yang Akan Dibahas

    Ditanya soal RUU Polri, Dasco Sebut DPR Akan Putuskan UU yang Akan Dibahas

    Ditanya soal RUU Polri, Dasco Sebut DPR Akan Putuskan UU yang Akan Dibahas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR RI
    , Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait pembahasan Revisi UU (RUU) Polri. Dasco mengatakan, ketika DPR sudah memasuki masa sidang nanti, mereka akan memutuskan UU apa saja yang akan dibahas.
    “Jadi begini, kita akan memasuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa UU yang pada saat ini dibahas,” ujar Dasco di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Dasco menjelaskan bahwa pimpinan DPR juga akan berkoordinasi dengan semua ketua fraksi di DPR.
    Menurut dia, sebelum masa reses kemarin, mereka sudah sepakat bahwa akan ada formulasi baru terkait pembahasan UU di DPR.
    “Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan UU di DPR. Apakah itu nanti, tunggu saja,” katanya.
    Untuk diketahui, pembahasan
    RUU Polri
    sebenarnya telah bergulir pada masa DPR RI periode 2019-2024.
    Namun, pembahasannya belum juga selesai dan gagal disahkan hingga periode kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
    RUU Polri ini diketahui juga sempat mendapatkan penolakan dari publik karena dianggap memuat perubahan pasal-pasal yang bermasalah.
    Misalnya, menambah kewenangan Polri untuk menindak, memblokir, memutus, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
    Revisi
    UU Polri
    juga mengatur kewenangan penyadapan yang diberikan kepada Polri.
    Selain itu, revisi UU juga membuka peluang bagi Kapolri atau polisi berpangkat jenderal untuk pensiun lebih lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan di Jabar, Dedi Mulyadi: Ada yang Nunggak 18 Tahun, Mau Kapan Bayarnya?

    Dedi Mulyadi Desak Polisi Tangkap Kades yang Minta THR Rp 165 Juta: Sama Kayak Preman

    Dedi Mulyadi Desak Polisi Tangkap Kades yang Minta THR Rp 165 Juta: Sama Kayak Preman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendesak agar polisi menangkap Kepala Desa (Kades) Klapanunggal Ade Endang Saripudin karena meminta tujangan hari raya (
    THR
    ) ke pengusaha sebesar Rp 165 juta.
    Dedi mengaku, sudah melaporkan perihal adanya permintaan THR tersebut kepada Kapolda Jabar.
    Apalagi, beberapa hari lalu, sempat ada preman yang meminta THR dan berujung ditangkap. Oleh karenanya, Dedi meminta perlakuan sama diberikan kepada
    Kades Klapanunggal
    .
    “Kalau saya lebih cenderung, ketika di Subang, saya menginstruksikan untuk penangkapan terhadap premanisme, di Bekasi, dan berbagai tempat lain juga dilakukan penangkapan,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    “Saya cenderung Kades (Klapanunggal) sama dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” katanya lagi.
    Dedi menjelaskan bahwa pembinaan kades sebenarnya merupakan tanggung jawab bupati setempat. Sebab, yang mengeluarkan surat keputusan (SK) kepada kades adalah bupati.
    Hanya saja, Dedi menekankan bahwa dalam kasus ini, Kades Klapanunggal tersebut abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat.
    “Tapi dari sisi dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan
    Gubernur Jabar
    terhadap seluruh daerah di Jabar, baik itu pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten/kota kan tidak boleh memberi dan menerima. Nah ini kan, meminta. Artinya meminta diberi,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebuah surat berkop Pemerintah Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, viral di media sosial.
    Dalam surat itu, Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, diduga meminta THR beserta berbagai keperluan lain dengan total Rp 165 juta kepada perusahaan di wilayahnya.
    Dalam surat bertanggal 12 Maret 2025, Ade mengajukan permohonan THR kepada pimpinan perusahaan dengan alasan peringatan Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Besar harapan kami bapak/ibu pimpinan perusahaan dapat berpartisipasi untuk dapat membantu kami dalam memberikan tunjangan kepada perangkat dan aparatur wilayah yang ada di Desa Klapanunggal,” tulis surat tersebut.
    Selain surat permintaan THR, beredar pula undangan acara halal bihalal yang akan diselenggarakan di Kantor Desa Klapanunggal pada Jumat, 21 Maret 2025.
    Kemudian, Ade tercatat sebagai ketua pelaksana acara tersebut.
    Setelah surat tersebut viral, Ade Endang Saripudin menyampaikan permintaan maaf melalui akun resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
    Dia berdalih surat tersebut hanya bersifat imbauan dan meminta para pengusaha untuk mengabaikannya.
    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan,” ujar Ade dalam video yang dibagikan pada Sabtu, 29 Maret 2025.
    Ade juga berjanji untuk menarik kembali surat yang telah beredar luas di masyarakat tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditanya soal RUU Polri, Dasco Sebut DPR Akan Putuskan UU yang Akan Dibahas

    Dasco Ungkap Tujuan Didit Prabowo Datangi Megawati dan Jokowi Saat Lebaran

    Dasco Ungkap Tujuan Didit Prabowo Datangi Megawati dan Jokowi Saat Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan tujuan dari safari lebaran yang dilakukan oleh anak Presiden Prabowo Subianto,
    Didit Hediprasetyo
    .
    Pasalnya, dalam momen lebaran kali ini, Didit diketahui menyambangi rumah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
    “Jadi gini, silaturahmi dalam Idul Fitri itu kan biasa, bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, sudah ke Pak Jokowi. Nah, itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri,” ujar Dasco di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Dasco mengatakan, kedatangan Didit bertujuan untuk menyampaikan pesan dan salam dari Prabowo.
    Selain itu, menurut Dasco, Didit memiliki acaranya sendiri dalam pertemuan dengan para tokoh bangsa tersebut.
    “Dan kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo, yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri,” katanya.
    Sebagaimana diketahui, Didit menyambangi kediaman Megawati usai acara open house Idul Fitri di Istana Merdeka pada 31 Maret 2025.
    Kemudian, Didit langsung terbang menuju kediaman Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, untuk melakukan silaturahmi Lebaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan dan Dasco Tegaskan Pertemuan Prabowo-Megawati Secepatnya

    Puan dan Dasco Tegaskan Pertemuan Prabowo-Megawati Secepatnya

    Puan dan Dasco Tegaskan Pertemuan Prabowo-Megawati Secepatnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Puan Maharani
    menegaskan pertemuan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Presiden ke-5
    Megawati Soekarnoputri
    akan dilakukan secepatnya.
    “Secepatnya,” ujar Puan usai menghadiri open house Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Wartawan kembali mencoba memastikan kapan Prabowo dan Megawati akan bertemu kepada Ketua Harian Partai Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad
    yang juga hadir di lokasi.
    Sama seperti Puan, Dasco enggan membeberkan tanggal pasti dari pertemuan Prabowo-Megawati.
    Hanya saja, kata dia, mereka sudah sepakat pertemuan itu akan terjadi secepatnya.
    “Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya. Secepatnya itu kapan, ayo kita tunggu saja,” kata Dasco.
    “Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mba Puan (soal pertemuan),” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo diisukan akan terjadi sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024. 
    Prabowo Subianto berharap dapat segera bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 
    “Insya Allah, mudah-mudahan (segera bertemu),” ujarnya singkat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lewat Promo “Silaturahmi Mudik Lebaran”, KAI Berikan Diskon 25 Persen

    Lewat Promo “Silaturahmi Mudik Lebaran”, KAI Berikan Diskon 25 Persen

    Lewat Promo “Silaturahmi Mudik Lebaran”, KAI Berikan Diskon 25 Persen
    Penulis
    KOMPAS.com
    – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menghadirkan promo “Silaturahmi Mudik Lebaran” untuk musim Lebaran 2025,
    Lewat promo itu KAI memberikan potongan harga sebesar 25 persen bagi pelanggan untuk pembelian tiket pada periode 4-11 April 2025 dan periode keberangkatan pada 7-11 April 2025.
    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan bahwa promo tersebut merupakan wujud komitmen KAI memberikan layanan transportasi terjangkau dan nyaman.
    Terlebih bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.
    “KAI terus berupaya menghadirkan berbagai program menarik yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan. Promo ‘Silaturahmi Mudik Lebaran’ ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik yang lebih hemat dan nyaman dengan kereta api,” ujar Anne.
    Promo tersebut berlaku untuk pembelian tiket melalui seluruh
    channel
    penjualan resmi KAI, seperti aplikasi Access by KAI, situs
    booking.kai.id
    dan loket stasiun.
    Promo “Silaturahmi Mudik Lebaran” berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen menuju berbagai tujuan di Jawa, meliputi:sebagai berikut
    1. KA Parahyangan Fakultatif Relasi Gambir-Bandung (Eksekutif)
    2. KA Madiun Jaya Relasi Pasar Senen-Madiun (Ekonomi, Eksekutif)
    3. KA Blambangan Ekspres Relasi Pasar Senen-Ketapang (Ekonomi, Eksekutif)
    4. KA Singasari Relasi Pasar Senen-Blitar (Ekonomi, Eksekutif)
    5. KA Brantas Relasi Pasar Senen-Blitar (Ekonomi, Eksekutif)
    6. KA Bangunkarta Relasi Pasar Senen-Jombang (Ekonomi, Eksekutif)
    7. KA Gumarang Relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi (Bisnis, Eksekutif)
    8. KA Dharmawangsa Ekspres Relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi (Ekonomi, Eksekutif)
    9. KA Menoreh Relasi Pasar Senen-Semarang Tawang Bank Jateng (Ekonomi, Eksekutif)
    10. KA Tawang Jaya Premium Relasi Pasar Senen-Semarang Tawang Bank Jateng (Ekonomi, Eksekutif)
    11. KA Tegal Bahari Relasi Pasar Senen-Tegal (Bisnis, Eksekutif)
    12. KA Batavia Relasi Gambir-Solo Balapan (Ekonomi, Eksekutif)
    13. KA Jayakarta Relasi Pasar Senen-Surabaya Gubeng (Ekonomi)
    14. KA Kertajaya Relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi (Ekonomi)
    15. KA Jaka Tingkir Relasi Pasar Senen-Solo Balapan (Ekonomi)
    16. KA Tawang Jaya Relasi Pasar Senen-Semarang Poncol (Ekonomi)
    17. KA Matarmaja Relasi Pasar Senen-Malang (Ekonomi)
    18. KA Gajayana Tambahan Relasi Gambir-Malang (Eksekutif)
    19. KA Sembrani Tambahan Relasi Gambir-Surabaya Pasarturi (Eksekutif)
    20. KA Kereta Tambahan GMR-YK Relasi Gambir-Yogyakarta (Ekonomi, Eksekutif)
    21. KA Brantas Tambahan Relasi Pasar Senen-Blitar (Ekonomi, Eksekutif)
    22. KA Kertajaya Tambahan Relasi Pasar Senen-Surabaya Pasarturi (Ekonomi, Eksekutif)
    23. KA Senja Utama Yogyakarta Relasi Pasar Senen-Yogyakarta (Ekonomi, Eksekutif)
    24. KA Fajar Utama Yogyakarta Relasi Pasar Senen-Yogyakarta (Ekonomi, Eksekutif)
    25. KA Sawunggalih Relasi Pasar Senen-Kutoarjo (Ekonomi, Eksekutif)
    26. KA Gunung Jati Relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng (Ekonomi, Eksekutif)
    27. KA Gunung Jati Relasi Gambir-Cirebon (Ekonomi, Eksekutif)
    28. KA Cirebon Ekspres/Cakrabuana Relasi Gambir-Cirebon (Ekonomi, Eksekutif)
    29. KA Cirebon Ekspres/Cakrabuana Relasi Gambir-Purwokerto (Ekonomi, Eksekutif)
    30. KA Cirebon Fakultatif Relasi Gambir-Cirebon (Ekonomi, Eksekutif)
    31. KA Pangandaran Relasi Gambir-Banjar (Ekonomi, Eksekutif)
    32. KA Papandayan Relasi Gambir-Garut (Ekonomi, Eksekutif)
    33. KA Parahyangan Relasi Gambir-Bandung (Ekonomi, Eksekutif)
    34. KA Kereta Tambahan PSE-SLO Relasi Pasarsenen-Solo Balapan (Ekonomi)
    35. KA Brawijaya Relasi Gambir-Malang (Eksekutif)
    36. KA Sembrani Relasi Gambir-Surabaya Pasarturi (Eksekutif)
    37. KA Taksaka Relasi Gambir-Yogyakarta (Eksekutif)
    38. KA Purwojaya Relasi Gambir-Cilacap (Eksekutif)
    39. KA Manahan Relasi Gambir-Solo Balapan (Eksekutif)
    40. KA Fajar Utama Solo Relasi Pasar Senen-Solo Balapan (Ekonomi, Eksekutif)
    41. KA Mataram Relasi Pasar Senen-Solo Balapan (Ekonomi, Eksekutif)
    42. KA Gaya Baru Malam Selatan Relasi Pasar Senen-Surabaya Gubeng (Ekonomi, Eksekutif)
    43. KA Jayabaya Relasi Pasar Senen-Malang (Ekonomi, Eksekutif)
    44. KA Bogowonto Relasi Pasar Senen-Lempuyangan (Ekonomi, Eksekutif)
    45. KA Gajahwong Relasi Pasar Senen-Lempuyangan (Ekonomi, Eksekutif)
    46. KA Kereta Tambahan GMR-YK Relasi Gambir-Yogyakarta (Eksekutif)
    47. KA Argo Bromo Anggrek Relasi Gambir-Surabaya Pasarturi (Eksekutif)
    48. KA Argo Semeru Relasi Gambir-Surabaya Gubeng (Eksekutif)
    49. KA Bima Relasi Gambir-Surabaya Gubeng (Eksekutif)
    50. KA Argo Lawu Relasi Gambir-Solo Balapan (Eksekutif)
    51. KA Argo Dwipangga Relasi Gambir-Solo Balapan (Eksekutif)
    52. KA Argo Sindoro Relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng (Eksekutif)
    53. KA Argo Muria Relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng (Eksekutif)
    54. KA Argo Merbabu Relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng (Eksekutif)
    55. KA Argo Anjasmoro Relasi Gambir-Surabaya Pasarturi (Eksekutif)
    56. KA Pandanlungan Relasi Gambir-Jember (Eksekutif)
    57. KA Gajayana Relasi Gambir-Malang (Eksekutif)
    58. KA Kutojaya Utara Relasi Pasarsenen-Kutoarjo (Ekonomi)
    1. Tiket promo dapat dibeli di seluruh
    channel
    penjualan resmi KAI selama periode 4-11 April 2025.
    2. Promo berlaku untuk perjalanan pada 7-11 April 2025.
    3. Tidak berlaku untuk Kereta Compartment, Luxury, Panoramic, Priority, Imperial, dan/atau Kereta Wisata lainnya.
    4. Tidak dapat digabungkan dengan tarif khusus, reduksi, dan/atau diskon lainnya.
    5. Berlaku untuk kereta api yang telah ditentukan dalam promo ini.
    6. Informasi jadwal dan daftar kereta dapat dilihat melalui aplikasi Access by KAI.
    7. Tiket promo dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    8. Promo berlaku selama tiket dengan tarif diskon masih tersedia.
    Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI 121 melalui telepon 121/(021) 121, WhatsApp 0811-1211-1121, email cs@kai.id, atau melalui media sosial resmi KAI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BERITA FOTO: Perjumpaan Dua Sahabat Menteri Agama dan Kardinal Suharyo, Toleransi dalam Pelukan Hangat

    BERITA FOTO: Perjumpaan Dua Sahabat Menteri Agama dan Kardinal Suharyo, Toleransi dalam Pelukan Hangat

    BERITA FOTO: Perjumpaan Dua Sahabat Menteri Agama dan Kardinal Suharyo, Toleransi dalam Pelukan Hangat
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan tampak mewarnai rumah dinas Menteri Agama Republik Indonesia
    Nasaruddin Umar
    dalam pertemuan silahturahmi yang berlangsung pada momen Idul Fitri, Selasa (1/4/2025).
    Di tengah perayaan hari kemenangan, Nasaruddin menerima kunjungan dari Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta.
    Dalam foto yang dibagikan Humas Keuskupan Agung Jakarta dan
    Gereja Katedral
    , nampak
    Kardinal Suharyo
    dan Menag Nasaruddin Umar saling berpelukan erat. 
    Humas Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Katedral, Susyana Suwadie mengatakan, Kardinal Suharyo dan Menag Nasaruddin Umar keduanya merupakan sahabat baik. 
     
    “Perjumpaan dua sahabat dalam suasana kemenangan, sebuah momen yang amat menginspirasi semua,” kata Susyana, dalam keterangannya, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Suharyo disebut mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri kepada Nasaruddin.
    “Menjumpai sahabat dalam silahturahmi di hari Idul Fitri untuk mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri, saling memohon maaf lahir dan batin di kediaman dinas Menteri Agama Republik Indonesia,” ujar dia.
     
    Kardinal Suharyo datang didampingi Romo Hani Rudi Hartoko, SJ, Pastor Kepala Paroki Gereja Katedral dan Susyana Suwadie.
    Meskipun acara
    open house
    di kediaman Menteri Agama ramai, keduanya dapat saling bertukar ucapan dan doa.
    “Jadi tadi sejenak bercakap menyapa, memberi ucapan dan mendoakan,” ujar dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.