Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Hari Ke-3 Lebaran, Pergerakan Pemudik dengan Transportasi Umum Menurun

    Hari Ke-3 Lebaran, Pergerakan Pemudik dengan Transportasi Umum Menurun

    Hari Ke-3 Lebaran, Pergerakan Pemudik dengan Transportasi Umum Menurun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    menyebut bahwa pergerakan penumpang naik transportasi umum untuk
    mudik Lebaran
    mulai menurun pada hari ketiga
    Lebaran
    2025, Rabu (2/4/2025).
    Hal ini semakin mendekati masa arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada 5-7 April 2025.
    “Meskipun sudah mulai terjadi penurunan dibanding hari-hari sebelumnya, lonjakan diperkirakan akan terjadi menjelang arus balik mudik, terutama volume kendaraan seperti bus yang juga mengakomodasi program-program mudik gratis,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
    Di sektor transportasi umum, dia mengungkapkan, pergerakan penumpang mulai dari Bandara Soekarno-Hatta. Disebutkan bahwa keberangkatan dan kedatangan di bandara tersebut masing-masing mencapai 58.392 dan 48.098 penumpang.
    Di Jakarta, menurut Budi Gunawan, enam stasiun kereta api mencatat jumlah keberangkatan mencapai 108.736 penumpang dan kedatangan mencapai 87.058 penumpang.
    Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, menjadi titik krusial dengan tercatat 63.795 penumpang tiba dan 39.657 berangkat.
    Selain sektor transportasi, pemerintah juga mencatat pergerakan masyarakat ke sejumlah tempat wisata.
    Di Jakarta, masyarakat mengunjungi beberapa objek wisata seperti Ragunan, Monas, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Kota Tua.
    “Per 3 April 2025, diperkirakan pengunjung Monas mencapai lebih dari 20.000 orang,” ungkap Budi.
    Di Jawa Barat, Budi mengatakan, kawasan Bandung menerima sekitar 150.000–200.000 pengunjung harian. Sementara 102 titik wisata di Jawa Tengah, dikunjungi kurang lebih 45.996 orang.
    Budi menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama TNI-Polri telah menyiapkan titik-titik pengamanan, posko kesehatan, pengaturan lalu lintas, termasuk mengerahkan ribuan aparat untuk melakukan pengamanan.
    “Kami mengapresiasi kerja keras berbagai sektor dalam menjaga suasana tetap aman dan nyaman bagi masyarakat,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
    Secara umum, Budi menegaskan bahwa situasi keamanan nasional saat ini dalam kondisi terkendali.
    Beberapa daerah juga disebut mengalami penurunan angka kecelakaan lalu lintas seiring penurunan kepadatan lalu lintas sejak 1 April 2025.
    “Salah satunya di Jakarta, tercatat kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 294 kejadian, angka ini juga mengalami penurunan sebesar 25,76 persen dari data tahun 2024,” ujar Budi.
    Selain sektor pengamanan, Budi mengatakan, pemerintah telah mengerahkan berbagai Kementerian/Lembaga mulai dari BMKG, BNPB, hingga pemerintah daerah dalam upaya pemantauan cuaca ekstrem serta mitigasi bencana.
    Menko Polkam memastikan bahwa seluruh upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginstruksikan pentingnya pelayanan publik terpadu dan jaminan keamanan nasional selama mudik Lebaran.
    “Ini bukan hanya soal teknis pengaturan lalu lintas atau pengamanan tempat wisata, tapi mencerminkan kesiapan nasional dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
    Terakhir, Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah terus memantau situasi hingga seluruh rangkaian arus balik selesai.
    Dia pun mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban bersama.
    “Dengan kerja sama seluruh pihak, mari kita pastikan libur panjang ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” ujar Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lalu Lintas Jakarta Diprediksi Mulai Kembali Padat pada 5-7 April

    Lalu Lintas Jakarta Diprediksi Mulai Kembali Padat pada 5-7 April

    Lalu Lintas Jakarta Diprediksi Mulai Kembali Padat pada 5-7 April
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan,
    lalu lintas
    Jakarta diperkirakan akan mengalami peningkatan kembali pada periode
    arus balik Lebaran
    5-7 April 2025.
    Hal ini merupakan hasil pemantauan terpadu dari tim Kemenko Polkam, bersama TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya.
    “Per 2 April 2025, Operasi Ketupat-Lodaya dan pemantauan lainnya telah mencatat adanya penurunan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta yang diperkirakan akan meningkat kembali pada periode arus balik 5-7 April 2025,” kata Budi, dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
    Tim mencatat adanya lonjakan signifikan arus kendaraan dan penumpang baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, sejak 21 Maret hingga 1 April 2025.
    Salah satu data yang dikumpulkan mencatat jumlah kendaraan keluar masuk Jabodetabek pada 2 April melalui jalan tol dan arteri mencapai 417.974 kendaraan.
    Jumlah ini, lanjut Budi, mengalami penurunan sebesar 73,4 persen dibandingkan hari sebelumnya.
    Angka kecelakaan di Jakarta selama mudik Lebaran juga disebut menurun 25,76 persen dibandingkan tahun 2024.
    Hal ini karena mudik Lebaran telah membuat penurunan kepadatan lalu lintas di sejumlah daerah sejak 1 April 2025.
    “Akibat penurunan kepadatan lalu lintas sejak 1 April 2025, beberapa daerah juga mengalami penurunan angka
    kecelakaan lalu lintas
    ,” ungkap Budi.
    “Salah satunya di Jakarta, tercatat kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 294 kejadian, angka ini juga mengalami penurunan sebesar 25,76 persen dari data tahun 2024,” lanjut dia.
    Budi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memantau situasi hingga seluruh rangkaian arus balik selesai.
    “Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban bersama. Dengan kerja sama seluruh pihak, mari kita pastikan libur panjang ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Hindia Buat Lagu bersama Maria Sumarsih yang Berisi Cerita Kematian Korban Tragedi ’98

    Alasan Hindia Buat Lagu bersama Maria Sumarsih yang Berisi Cerita Kematian Korban Tragedi ’98

    Alasan Hindia Buat Lagu bersama Maria Sumarsih yang Berisi Cerita Kematian Korban Tragedi 98
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Musisi
    Baskara Putra
    mengungkapkan alasan di balik pembuatan lagu yang berkolaborasi dengan
    Maria Sumarsih
    , ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan, atau yang akrab dipanggil Wawan, mahasiswa yang tewas dalam
    tragedi Semanggi I
    pada tahun 1998.
    Baskara mengungkapkan, pesan utama yang ingin disampaikan adalah sudut pandang seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat tindakan aparat negara.
    “Ada semacam paralel yang menarik antara apa yang gue masukkan di dalam ruangan karya tersebut di album pertama ada nyokap gue, bagaimana dia melihat tumbuh besar gue sampai dia melihat gue masuk umur kuliah,” ujar Baskara, dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com pada Kamis (3/4/2025).
    “Di saat yang bersamaan, ada ibu lain yang enggak seberuntung itu yang anaknya meninggal saat dia masih jadi mahasiswa,” sambung dia.
    Dalam album terbarunya yang berjudul
    Doves
    , Baskara menciptakan lagu berjudul “(Kamis)” yang mengisahkan cerita Maria Sumarsih mengenai kematian Wawan.
    Ia menegaskan bahwa karyanya tidak dimaksudkan untuk dilihat dari sudut politik, melainkan untuk menunjukkan perasaan seorang ibu yang kehilangan anak tercintanya akibat tindakan aparat negara.
    “Fokus gue adalah memberikan ruang untuk seorang ibu yang kehilangan anaknya untuk bercerita dari perspektif dia. Kebetulan ibu ini adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya dan mereka warga negara Indonesia, kayak tadi gue bilang, kebetulan ada hubungannya dengan negara bagaimana anaknya ini kehilangan nyawanya,” papar dia.
    Baskara juga ingin menyampaikan pesan penting mengenai kematian Wawan agar generasi muda memahami perjuangan para penuntut keadilan dalam
    aksi Kamisan
    .
    Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap pandangan yang salah dari banyak anak muda mengenai aksi tersebut.
    “Kayak satu setengah, satu tahun ke belakang gue melihatnya sangat memprihatinkan komen-komen di internet terhadap bagaimana kebanyakan orang yang masih muda melihat aksi Kamisan,” imbuh dia.
    Aksi Kamisan
    sendiri merupakan gerakan yang menuntut negara untuk bertanggung jawab atas berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.
    Hingga saat ini, pemerintah belum meminta maaf atau mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, termasuk tragedi Semanggi I dan II yang menewaskan sejumlah mahasiswa pada tahun 1998.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses

    Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses

    Pemda Diingatkan tak Angkat Honorer Baru, Pernah Sentil Titipan Timses
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan
    pemerintah
    daerah untuk tidak melakukan
    pengangkatan
    tenaga
    honorer
    baru atau
    non-ASN
    (aparatur sipil negara).
    Ia meminta pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer.
    “Kami ingatkan semuanya supaya ikut kebijakan pusat. Tidak boleh ada pengangkatan baru untuk honorer. Semuanya ikut skema pusat,” ujar Bima Arya di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
    Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) terus berkoordinasi untuk mensosialisasikan arahan ini.
    Bima menyebut pemerintah pusat sedang berupaya menyamakan waktu dari pengangkatan ini.
    “Kemendagri terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk menyamakan timelinenya. Tenggat waktunya. Supaya disosialisasi dengan baik,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
    Dalam laman resmi Kemenpan RB yang dilansir pada 24 Januari 2025, tercatat sebanyak 2.355.092 tenaga non-ASN atau honorer berdasarkan pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2022.
    Jumlah tersebut terus berkurang, karena banyak di antaranya diterima dalam proses pengadaan ASN pada 2021, 2022, dan 2023. Sehingga tersisa 1,7 juta non-ASN atau honorer pada 2024.
    Sementara itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR bersama BKN pada Rabu (5/3/2025), terdapat 1.075.259 non-ASN atau honorer berdasarkan data per 28 Februari 2025.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun beberapa kali menyinggung jumlah tenaga honorer yang terus bertambah setiap tahunnya.
    Bahkan, ia menyentil tenaga honorer yang masuk melalui jalur titipan dan ditempatkan di bagian administrasi pemerintah daerah. Tenaga honorer titipan tersebut biasanya berasal dari tim sukses kepala daerah yang memenangi kontestasi Pilkada.
    “Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang, kan repot,” ujar Tito, Jumat (27/9/2024).
    Lanjutnya, dari tahun ke tahun jumlah tenaga honorer malah makin bertambah. Banyak dari mereka yang di kemudian hari menuntut pengangkatan menjadi ASN.
    “Nanti kalau ganti kepala daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentiin mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi,” kata Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Ziswaf Dompet Dhuafa Tumbuh 13,79 Persen, Bukti Masyarakat Makin Peduli Sesama

    Dana Ziswaf Dompet Dhuafa Tumbuh 13,79 Persen, Bukti Masyarakat Makin Peduli Sesama

    Dana Ziswaf Dompet Dhuafa Tumbuh 13,79 Persen, Bukti Masyarakat Makin Peduli Sesama
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Dompet Dhuafa
    sebagai lembaga
    amil zakat
    nasional terus memainkan peran strategis dalam menghimpun serta mengelola dana umat untuk kesejahteraan bersama. 
    Pada 1 Syawal 1446 Hijriah (H) yang jatuh pada Senin (31/3/2025), Dompet Dhuafa mengumumkan hasil penghimpunan dana
    zakat
    ,
    infak
    ,
    sedekah
    , dan
    wakaf
    (
    ziswaf
    ) selama Ramadhan 1446 H. 
    Penghimpunan dana pada 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 13,79 persen dibandingkan Ramadhan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam berbagi untuk sesama.
    Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika (YDDR), Ahmad Juwaini menyatakan bahwa peningkatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Dompet Dhuafa semakin kuat. 
    “Alhamdulillah, kenaikan penghimpunan ini tidak hanya menjadi capaian bagi Dompet Dhuafa, tetapi juga mencerminkan peran aktif masyarakat Indonesia dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui lembaga,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/4/2025).
    Dompet Dhuafa tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga menyalurkannya melalui berbagai program yang bertujuan memberdayakan masyarakat. 
    Melalui lima pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, serta dakwah dan budaya, Dompet Dhuafa menghadirkan berbagai program yang memberikan dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan.
    Beberapa program yang telah dijalankan selama Ramadhan 1446 H, antara lain Muliakan Anak Yatim, Grebek Kampung, Tebar
    Zakat
    Fitrah, Parsel Ramadan, Sadar Kebersihan Makam Selama Ramadan (Sekar), serta program internasional seperti Ramadan di Palestina. 
    Selain itu, Dompet Dhuafa juga menyelenggarakan Pos Mudik Ceria dan Mudik Gratis, yang membantu ribuan perantau kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.
    Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana umat, Dompet Dhuafa terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
    Tidak hanya dengan mitra pengelola zakat (MPZ), tetapi juga dengan tokoh masyarakat, komunitas, serta publik figur yang memiliki visi yang sama dalam menebar kebaikan.
    Milenial pun menjadi kelompok yang mendominasi daftar donatur. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin sadar akan pentingnya berbagi dan berkontribusi dalam penyelesaian masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
    “Terima kasih kepada para donatur dan mitra kebaikan yang telah berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa selama Ramadhan 1446 H. Insyaallah, setiap kebaikan bapak-ibu sekalian selalu tersampaikan dan menjadi kekuatan bersama dalam upaya pemberdayaan sesama,” ujar Ahmad Juwaini. 
    Dompet Dhuafa berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Buka Peluang Berlakukan “One Way” Nasional di 5 dan 6 April jika Arus Balik Padat

    Polisi Buka Peluang Berlakukan “One Way” Nasional di 5 dan 6 April jika Arus Balik Padat

    Polisi Buka Peluang Berlakukan “One Way” Nasional di 5 dan 6 April jika Arus Balik Padat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Korlantas Polri
    membuka peluang untuk memberlakukan skema lalu lintas
    one way
    nasional pada tanggal 5 dan 6 April 2025 jika kepadatan arus balik melonjak tinggi.
    “Jika terjadi lonjakan arus balik pada 5 dan 6 April, kami akan memberlakukan
    one way
    nasional, dengan titik awal di KM 414 Kalikangkung, untuk memudahkan
    pemudik
    yang kembali ke kota,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol
    Agus Suryanugroho
    , dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
    Sejauh ini, polisi masih memantau kepadatan arus balik, baik di Trans Jawa maupun di Trans Sumatera yang mengarah ke Jakarta.
    Hingga hari ini, sudah ada beberapa skema lalu lintas yang diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan sekaligus untuk persiapan menghadapi
    puncak arus balik
    pada tanggal 6 April 2025 nanti.
    Pada tanggal 2 April, sistem
    contraflow
    sudah diterapkan mulai KM 70 hingga KM 55.
    Kemudian, pada tanggal 3 April, apabila volume kendaraan meningkat, skema
    one way
    lokal akan diterapkan dari KM 188 hingga KM 70, dan bahkan dapat diperpanjang hingga KM 246 Pejagan jika diperlukan.
    Agus mengatakan, pihaknya masih terus memantau pergerakan arus balik.
    Sebab, para pengendara yang tadinya juga melakukan mudik, tentu akan melintas kembali saat arus balik nanti.
    Namun, Agus mengantisipasi adanya perbedaan psikologis dari pemudik saat berangkat kemarin dengan nanti di arus balik.
    “Untuk arus balik, para pemudik biasanya sudah dalam kondisi lelah, sehingga kami perlu menyiapkan skema yang lebih hati-hati dan fleksibel,” ujar Agus.
    Untuk mengantisipasi hal ini, Korlantas terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi puncak
    arus balik Lebaran
    yang diprediksi akan terjadi pada 5, 6, dan 7 April 2025 mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perpol 3/2025 Atur SKK untuk WNA yang Melakukan Kegiatan Jurnalistik

    Perpol 3/2025 Atur SKK untuk WNA yang Melakukan Kegiatan Jurnalistik

    Perpol 3/2025 Atur SKK untuk WNA yang Melakukan Kegiatan Jurnalistik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken
    Peraturan Kepolisian
    (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Terhadap
    Orang Asing
    pada 10 maret 2025. Dalam Pasal 5 ayat (1) b Perpol tersebut termaktub soal penerbitan
    surat keterangan kepolisian
    (
    SKK
    ) terhadap
    orang asing
    atau warga negara asing (
    WNA
    ) yang melakukan kegiatan
    jurnalistik
    dan
    penelitian
    di lokasi tertentu.
    Sebagai informasi terlebih dahulu, Pasal 2 ayat (1) Perpol 3/2025 itu menjelaskan bahwa Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
    Kemudian dalam Pasal 4 Perpol 3/2025 dijelaskan, pengawasan fungsional kepolisian terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan operasional.
    Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b Perpol 3/2025 berbunyi, “Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui: a. permintaan keterangan kepada orang yang memberikan kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan; dan”.
    “b. penerbitan
    surat keterangan Kepolisian
    terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan jurnalistik dan penelitian pada lokasi tertentu.”
    Sedangkan pada Pasal 5 ayat (2) Perpol 3/2025 menjelaskan bahwa frasa “lokasi tertentu” ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Perpol 3/2025 mengatur bahwa penerbitan surat keterangan kepolisian (SKK) untuk orang asing harus memenuhi dua persyaratan.
    “a. surat permohonan tertulis yang memuat data/identitas pada Dokumen Perjalanan dan jenis kegiatan; dan b. izin kegiatan jurnalistik yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 9 ayat (1) Perpol 3/2025 yang mengatur dua syarat penerbitan surat keterangan kepolisian.
    Sigit sendiri telah membantah jika polisi disebut mewajibkan surat keterangan kepolisian (SKK) bagi jurnalis asing yang meliput di Indonesia.
    Ia menyebut, penerbitan Perpol 3/2025 tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.
    “Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap WNA seperti para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalkan di wilayah rawan konflik,” ujar Sigit kepada Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
    “Perpol ini dibuat berlandaskan upaya preemtif dan preventif kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA dengan koordinasi bersama instansi terkait untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS

    Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS

    Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco
    Ahmad mengatakan, Indonesia jangan sampai menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat (AS).
    Hal tersebut disampaikan Dasco terkait Presiden AS
    Donald Trump
    yang menetapkan
    tarif timbal balik
    yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    “Penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS,” ujar Dasco, kepada Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
    Menurut Dasco, jika itu terjadi, maka sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa mengagalkan proses hilirisasi.
    Maka dari itu, Dasco mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga
    kepentingan nasional
    .
    “Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” ucap dia.
    Sementara itu, Dasco menekankan bahwa AS tetap menjadi mitra dagang yang penting bagi Indonesia.
    “AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” imbuh Dasco.
    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang Amerika Serikat.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Tarif timbal balik
    tersebut belum tentu merupakan satu-satunya tarif AS yang akan dikenakan pada negara-negara tersebut.
    Trump mengangkat bagan tersebut saat ia mengungkap kebijakan tarifnya di White House Rose Garden.
    Dilansir dari CNBC, Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini.
    Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS

    Trump Umumkan Tarif Impor Baru, Dasco: AS Mitra Dagang Penting, Kita Harus Lakukan Diplomasi

    Trump Umumkan Tarif Impor Baru, Dasco: AS Mitra Dagang Penting, Kita Harus Lakukan Diplomasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    angkat bicara terkait Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan
    tarif timbal balik
    yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Dasco mengatakan, AS adalah mitra dagang yang penting, sehingga Indonesia harus melakukan
    diplomasi perdagangan
    yang baik.
    “AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujar Dasco, kepada Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
    Hanya saja, kata Dasco, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan bahwa jangan sampai Indonesia menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS.
    Menurut Dasco, hal ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa mengagalkan proses hilirisasi.
    “Kita mesti jaga bersama
    kepentingan nasional
    ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang Amerika Serikat.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Tarif timbal balik
    tersebut belum tentu merupakan satu-satunya tarif AS yang akan dikenakan pada negara-negara tersebut.
    Trump mengangkat bagan tersebut saat ia mengungkap kebijakan tarifnya di White House Rose Garden.
    Dilansir dari CNBC, Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini.
    Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Sebagai gambaran, jumlah ini relatif besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain.
    Sebagai pembanding, Malaysia dikenakan tarif timbal balik senilai 24 persen, dan Filipina memiliki tarif timbal balik 17 persen.
    Adapun, Singapura juga dikenai tarif timbal balik yang lebih landai yakni 10 persen.
    Meskipun demikian, negara seperti Vietnam dan Thailand justru mendapat tekanan tarif lebih berat dengan dikenakan tarif timbal balik AS yang lebih tinggi.
    Vietnam misalnya dikenakan tarif timbal balik 46 persen dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klaim Berhasilnya WFA Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025

    Klaim Berhasilnya WFA Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025

    Klaim Berhasilnya WFA Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Work from anywhere (
    WFA
    ) atau kerja tak harus ke kantor menjadi salah satu strategi pemerintah mengurai kepadatan
    arus mudik
    dan balik
    Lebaran
    2025.
    Kebijakan WFA ini berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) pada 24 hingga 27 Maret 2025. Tujuan utamanya adalah mengurai kepadatan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum selama arus mudik Lebaran 2025, terutama di Pulau Jawa.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pun mengeklaim keberhasilan WFA dalam membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2025.
    “Jauh lebih tertata, feeling saya mengatakan karena ada work from anywhere,” ujar Dody di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, Jumat (28/3/2025).
    Puncak arus mudik sendiri terjadi pada Jumat (28/3/2025), dilihat dari sekira 2,1 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta melalui gerbang tol. Dody menjelaskan, arus lalu lintas menuju Jakarta tetap terkendali meski sistem one way diterapkan di jalan tol.
    Kondisi jalan nasional yang sudah diperbaiki juga membuat pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.
    “Arus lalu lintas ke Jakarta tidak terlalu padat, jadi walaupun di jalan tol diberlakukan one way, arus lalu lintas ke Jakarta juga masih alhamdulillah,” kata Dody.
    Klaim keberhasilan WFA dalam mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025 juga disampaikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
    Kebijakan WFA membuat pergerakan penumpang lebih tersebar, sehingga kepadatan tidak terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, sejak kebijakan WFA mulai berlaku pada 24 Maret 2025, pihaknya mencatat peningkatan jumlah penumpang menjelang pemberlakuan kebijakan tersebut.
    “Pada 21 Maret 2025, tercatat 170.556 orang bepergian dengan kereta api, lalu meningkat menjadi 174.505 penumpang pada 22 Maret 2025, dan mencapai puncak pada 23 Maret 2025 dengan 183.123 penumpang,” ujar Anne dalam siaran persnya, Kamis (3/4/2025).
    KAI sendiri memberangkatkan 2.015.447 pemudik selama periode angkutan arus mudik Lebaran per 21-31 Maret 2025.
    Dari data tersebut, Anne menjelaskan bahwa lonjakan awal penumpang terjadi pada 23 Maret 2025 atau sehari sebelum WFA dimulai, dengan jumlah mencapai 183.123 orang. Setelah itu, pergerakan penumpang tetap stabil tanpa lonjakan signifikan.
    “(Hal itu) membuktikan bahwa kebijakan tersebut membantu mendistribusikan perjalanan dengan lebih baik,” kata Anne.
    Kendati WFA diklaim berhasil mengurai kepadatan pemudik Lebaran, kebijakan tersebut tidak akan diperpanjang pada masa
    arus balik
    . Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 5-7 April 2025.
    Keputusan tak adanya WFA selama masa arus balik diambil setelah dilakukannya simulasi terhadap pola pergerakan pemudik.
    “Kami sudah coba simulasi. Kalau ada tambahan hari libur, pemudik justru cenderung menunda kepulangan, sehingga puncak arus baliknya mundur,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/3/2025).
    Puncak arus balik Lebaran, kata Dudy, diprediksi terjadi pada 6 April 2025. Jika ada perpanjangan waktu libur atau WFA, pemudik kemungkinan besar akan memilih pulang lebih lambat dan justru berpotensi memperpanjang periode kepadatan lalu lintas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.