Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Amerika Serikat
(AS) Donald
Trump
mengenakan
tarif timbal balik
(Reciprocal Tariffs) atau disebut
tarif Trump
terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Kebijakan ini juga diterapkan terhadap lebih dari 180 negara lain.
Namun hingga Jumat (4/4/2025) sore,
pemerintah
Indonesia belumlah mengeluarkan pernyataan langsung secara terbuka dalam menanggapi kebijakan tarif
impor
tersebut.
Pernyataan resmi pemerintah baru sekedar rilis tertulis yang diunggah di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Rabu (2/4/2025). Di dalamnya termuat sembilan poin pernyataan pemerintah ihwal tarif Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen.
Dalam poin ke-2 pernyataan pemerintah, tertulis bahwa pengenaan tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika Serikat di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
”
Pemerintah
Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi poin ke-3 pernyataan pemerintah.
Selanjutnya dalam poin ke-6, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan. Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.
“Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” bunyi poin ke-7 pernyataan pemerintah.
Pemerintah juga menunda konferensi pers yang sebelumnya dijadwalkan untuk merespon kebijakan AS dalam menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen bagi Indonesia.
Dalam undangan yang sebelumnya sudah dibagikan, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri.
Penundaan dilakukan agar pemerintah dapat menambahkan kajian lebih mendalam untuk memberikan tanggapan yang komprehensif.
“Terkait kebijakan tarif AS yang sangat teknis dengan beragam komoditas, masih perlu pembahasan lebih lanjut di tataran masing-masing kementerian dan lembaga,” ujar pihak Kemenko Perekonomian dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho menilai adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan tarif timbal balik tersebut.
Terbukti dari batalnya konferensi pers dari sejumlah menteri dalam menanggapi pernyataan kebijakan tarif Trump.
“Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
Di samping itu, ia menyoroti pemerintah yang tidak segera menunjuk duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebab saat ini posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
Padahal posisi tersebut penting dalam melakukan diplomasi kepada pemerintah Amerika Serikat.
“Jadi ada kekosongan representatif di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.
Berbeda dengan Indonesia yang terkesan masih berhitung, sejumlah negara sudah melancarkan protes terkait kebijakan tarif timbal balik Trump.
Salah satunya adalah pemerintah
China
yang mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tarif baru tersebut. Diketahui, Trump pada Rabu (3/4/2025) mengumumkan tarif tambahan sebesar 34 persen bagi China.
Pemerintah China berjanji akan mengambil langkah balasan guna melindungi kepentingannya. Langkah AS dianggap mengabaikan kesepakatan multilateral yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
“China dengan tegas menentang kebijakan ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak serta kepentingannya,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China.
Sementara itu, Perdana Menteri
Australia
Anthony Albanese menyebut tarif timbal balik atau tarif Trump 10 persen yang diberlakukan terhadap negaranya sebagai tindakan yang sepenuhnya tidak berdasar.
“Presiden Trump menyebutnya sebagai tarif timbal balik. Jika benar timbal balik, maka tarifnya seharusnya nol, bukan 10 persen. Kebijakan tarif pemerintahan ini tidak memiliki dasar logis dan justru bertentangan dengan prinsip kemitraan antara dua negara. Ini bukan tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat,” kata Albanese pada Rabu (2/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/04/03/67edcb0216d1d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Indonesia Masih Hitung-hitungan Kala Negara Lain Protes Tarif Trump
-
/data/photo/2025/04/04/67efa7b1dafce.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri
Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
Said Abdullah
menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis baik di tingkat internasional maupun domestik untuk menjaga
stabilitas ekonomi
nasional di tengah ketidakpastian global yang makin kompleks.
“Di dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga volatilitas tinggi di pasar saham dan sektor keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/4/2025).
Sebagai respons terhadap ketidakpastian tersebut, Said merinci beberapa poin kebijakan yang perlu segera disiapkan oleh pemerintah.
Pertama
, mendorong inisiatif di forum World Trade Organization (
WTO
). Pemerintah perlu melakukan penyehatan sistem perdagangan global yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan.
“Kami tidak ingin kepentingan negara adidaya justru mengorbankan kesejahteraan masyarakat global,” tegasnya.
Indonesia, lanjut Said, perlu kembali mengingatkan dunia atas tujuan utama WTO, yaitu menegakkan prinsip perdagangan nondiskriminatif dan meningkatkan kapasitas perdagangan internasional.
Tujuan WTO lainnya adalah menjaga transparansi, mendorong perdagangan bebas, serta menjadi forum penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara.
“Kedua
, menyiapkan langkah strategis dalam negeri,” ucap Said.
Untuk merespons ketidakpastian global yang berkepanjangan, pemerintah juga perlu segera melakukan langkah-langkah strategis di dalam negeri, antara lain:
Melindungi produk-produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif jika pasar utama terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat harga menjadi tidak kompetitif.
“Langkah ini penting untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujar Said.
Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan efektif dan dipatuhi oleh para eksportir.
“Ini adalah cara untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah,” kata Said.
Menurut Said, penting untuk menyiapkan instrumen
hedging fund
sebagai pembayaran impor oleh para importir.
Mengembangkan kerja sama bilateral
currency swap
dengan negara mitra dagang strategis, guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional.
Menyusun kebijakan fiskal kontra-siklus (
counter-cyclical
) yang mendukung dunia usaha menghadapi perlambatan global, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal nasional.
Meningkatkan infrastruktur dan regulasi di sektor pasar saham dan keuangan untuk menjadikannya lebih inklusif dan menarik bagi investor global.
Membangun sistem komunikasi publik yang terpercaya, dialogis, dan komunikatif, sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.
Said menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika ekonomi global yang kembali diselimuti ketidakpastian akibat gelombang proteksionisme perdagangan, yang dimulai dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden
Donald Trump
.
“Dunia kembali dihadapkan awan kelabu. Distorsi mulai terjadi akibat kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara, yang dipicu oleh memanasnya kembali tensi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” jelasnya.
Hal tersebut, lanjut dia, menandai babak kedua
perang dagang
, setelah babak pertama terjadi pada 2018 silam.
Padahal, dalam dua tahun terakhir, ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19 dan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.
“Namun, kondisi tersebut kembali terancam setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024 lalu,” imbuh Said.
Di bawah kepemimpinan Trump, AS kembali masuk ke dalam arena konflik dagang dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia mencapai 27,7 triliun dollar AS.
Tiongkok kini juga menyandang status sebagai kekuatan ekonomi baru dengan PDB sebesar 17,7 triliun dollar AS.
Presiden Trump juga melancarkan kebijakan dagang agresif terhadap negara-negara tetangga seperti Kanada dan Meksiko, memperluas jangkauan gelombang proteksionisme yang kini mulai menyebar ke berbagai belahan dunia.
Dalam berbagai pernyataannya, Trump menegaskan keberpihakan terhadap kebijakan tarif sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit perdagangan, serta memperkecil kesenjangan antara nilai ekspor dan impor.
“Pandangan tersebut sekaligus menandai pergeseran tajam posisi AS dari negara penganjur perdagangan bebas menjadi pengusung kebijakan proteksionis,” ucap Said.
Pada era Presiden William McKinley, AS juga pernah menerapkan tarif tinggi lewat kebijakan McKinley Tariff pada 1890.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya depresi panjang global (
long depression
) antara tahun 1873 hingga 1896.
Kondisi saat ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya petaka ekonomi global, terutama karena negara-negara besar, seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko telah mulai merespons dengan kebijakan serupa.
Hal yang paling memprihatinkan, Indonesia pun tak luput dari imbasnya. Pemerintahan Trump baru-baru ini menerapkan tarif sebesar 32 persen terhadap berbagai produk ekspor asal Indonesia ke pasar AS.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/10/67a9da77503a4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
DPR: Pemerintah Harus Hati-hati Hitung Untung Rugi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi XI DPR
Misbakhun
mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menghitung kerugian dan keuntungan dari kebijakan
tarif impor
baru yang diumumkan Presiden
Amerika
Serikat (AS)
Donald Trump
.
Pasalnya, kebijakan Trump ini akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor
Indonesia
.
“Kebijakan tarif bea masuk tambahan ke US (
United States
/Amerika Serikat) di era Trump 2.0 ini akan signifikan dampak tekanannya pada kinerja ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” ujar Misbakhun kepada
Kompas.com
, Jumat (4/4/2025).
“Karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” katanya lagi.
Menurut Misbakhun, upaya pemerintah dengan mengirim Tim Khusus Tingkat Tinggi untuk melakukan
lobby
kepada pemerintah AS adalah sebuah langkah awal yang tepat.
Dia menyebut bahwa publik berharap pada hasil tim
lobby
khusus tersebut.
“Upaya renegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah langkah terbaik. Apalagi, produk ekspor Indonesia didominasi oleh produk tekstil, garmen, alas kaki, minyak CPO dan peralatan elektronik, di mana hampir semuanya merupakan industri padat tenaga kerja terutama untuk tekstil, garmen dan alas kaki,” ujar Misbakhun.
Misbakhun mengatakan, industri-industri tersebut akan mengalami tekanan pada harga mereka di pasar AS menjadi lebih mahal karena terkena dampak penambahan tarif baru tersebut.
Supaya bisa bersaing dari sisi harga, menurut Misbakhun, maka mereka juga harus makin efisien dalam struktur biaya produksinya untuk menjaga kelangsungan usaha.
“Dampak lainnya yang sangat serius adalah pada kinerja nilai tukar rupiah atas dollar AS karena harga barang di AS akan makin mahal, sementara pendapatan pekerja mereka masih tetap, sehingga memicu kenaikan inflasi di AS yang saat ini masih relatif tinggi sejak pandemi Covid-19 lalu,” katanya.
Misbakhun meyakini bahwa kondisi ini akan mengakibatkan The Fed menurunkan tingkat suku bunga mereka sebagai alat kontrol mereka supaya inflasi bisa dikendalikan.
Sementara itu, akibat penurunan tingkat suku bunga The Fed, maka akan memicu ketidakpastian lagi sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi akan mengalami koreksi.
“Dan itu membuat kekhawatiran pada ketidakpastian baru di pasar uang sehingga akan memberikan tekanan koreksi negatif pada nilai tukar rupiah atas dollar AS,” ujar Misbakhun.
Sementara itu, Misbakhun mengatakan, dampak tarif tambahan baru ini pasti akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor pasti mengalami tekanan.
Dengan begitu, bisa jadi tekanan itu akan mempengaruhi struktur laba mereka, dan akan memberikan dampak pada pembayaran pajak ke negara.
“Berapa poin di atas harus disiapkan kebijakan antisipasinya oleh pemerintah sehingga dampak langsung dari kebijakan tarif tambahan baru sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat tersebut bisa diminimalisir,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/24/67bbfc40d05f9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump
Kata Kantor Komunikasi Kepresidenan soal Tarif Impor Donald Trump
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi angkat bicara terkait Presiden
Amerika
Serikat (AS)
Donald Trump
yang mengumumkan kebijakan tarif impor baru.
Hasan menjelaskan bahwa Pemerintah
Indonesia
saat ini sedang menghitung dampak dari kebijakan baru AS tersebut.
“Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh pemerintah US (
United States/
Amerika Serikat),” ujar Hasan kepada
Kompas.com
, Jumat (4/4/2025).
Hasan menjelaskan, Pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS.
Khusus di dalam negeri, Hasan mengatakan, Pemerintah fokus menyederhanakan regulasi bagi produk Indonesia.
“Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” katanya.
Sebelumnya, Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang Amerika Serikat.
Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
Tarif timbal balik tersebut belum tentu merupakan satu-satunya tarif AS yang akan dikenakan pada negara-negara tersebut.
Trump mengangkat bagan tersebut saat dia mengungkap kebijakan tarifnya di White House Rose Garden.
Dilansir dari
CNBC
, Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini.
Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
Besaran tarif impor ini relatif besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain.
Sebagai pembanding, Malaysia dikenakan tarif timbal balik senilai 24 persen, dan Filipina memiliki tarif timbal balik 17 persen.
Kemudian, Singapura dikenai tarif timbal balik yang lebih landai yakni 10 persen.
Meskipun demikian, negara seperti Vietnam dan Thailand justru mendapat tekanan tarif lebih berat dengan dikenakan tarif timbal balik balik AS yang lebih tinggi.
Vietnam misalnya dikenakan tarif timbal balik 46 persen dan Thailand 36 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/27/67e4d3465cd39.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS
Trump Naikkan Tarif Impor, Indonesia Kirim Delegasi Tingkat Tinggi Negosiasi dengan AS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan ”
perang dagang
” yang diambil Presiden AS Donald Trump.
Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri RI untuk merespons kebijakan kenaikan
tarif impor
untuk Indonesia sebesar 32 persen.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan
Pemerintah AS
dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu RI, Jumat (4/4/2025).
Kemenlu RI juga menjelaskan bahwa upaya negosiasi pemerintah Indonesia tersebut bukan tanpa rencana.
Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat
pemerintah AS
untuk “menyerang” Indonesia dengan tarif tinggi.
“Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” tulis Kemenlu RI.
Selain itu, Indonesia juga membangun komunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang seluruhnya akan terdampak oleh kebijakan “perang dagang Trump” ini.
Untuk upaya dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinet Merah Putih melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural merespons isu perang dagang ini.
Salah satunya adalah menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat terkait dengan Non-Tariff Barrier ini.
Langkah lainnya adalah memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.
“Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” imbuh Kemenlu RI.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/03/67ee24b4228f2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar
Indonesia Serahkan Bantuan Rp 22,6 Miliar untuk Korban Gempa di Myanmar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia memberikan
bantuan kemanusiaan
kepada pemerintah Myanmar untuk korban gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo yang terjadi pada 28 Maret 2025.
Bantuan ini disalurkan melalui
Tim Bantuan Indonesia
yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri RI.
“Total bantuan logistik Indonesia seberat 143 ton senilai Rp 22,6 miliar atau USD 1,3 juta terdiri dari bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan medis, serta perlengkapan penunjang pengungsian,” tulis Kemenlu RI, Jumat (4/4/2025).
Penyerahan bantuan itu dilakukan pada Kamis (3/4/2025) bertempat di Bandara Naypyitaw, Myanmar.
Bantuan diterima oleh Mr Soe Kyi, Deputy Minister of Social Welfare Relief and Resettlement.
Pemerintah Indonesia menyampaikan bantuan tersebut sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia kepada korban gempa di Myanmar dan wujud komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama penanggulangan bencana di antara negara ASEAN.
Pihak Myanmar menyampaikan terima kasih atas bantuan rakyat Indonesia tersebut.
Selain bantuan material, Indonesia juga menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari unsur-unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, Kementerian Kesehatan dengan Emergency Medical Team (EMT), dan Kementerian Luar Negeri.
“Tim dari Indonesia bergabung dengan sejumlah negara yang juga mengirimkan USAR dalam rangka membantu melakukan pertolongan pertama dan pencarian korban-korban gempa bumi di Myanmar,” tulis Kemenlu RI.
Hingga saat ini, sekitar 2.886 orang tewas, dan 4.636 orang terluka akibat gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang melanda Myanmar.
Sejumlah 351 orang dinyatakan hilang. Tim Indonesia telah mengupayakan evakuasi 5 orang WNI terdampak bencana gempa dari Mandalay ke Yangon.
Di antara kelima WNI tersebut, empat di antaranya merupakan kelompok rentan.
Ikut hadir pada penyerahan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, dan anggota Komisi VIII.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/03/30/67e944b16bebb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/02/67ed4f81a930e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/03/67ee7e0f08781.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)