Category: Kompas.com Nasional

Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha

Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dunia
usaha
di Indonesia, baik yang besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (
UMKM
) akan menjadi yang terdampak dari
tarif impor
yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor, Didin S. Damanhuri pun meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi dampak jangka pendek, menengah, hingga panjang dari
tarif impor Trump
sebesar 32 persen untuk Indonesia.
“Pemerintahan Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerjasama ekonomi ASEAN, OKI, BRICS Plus,” ujar Didin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).
Ia juga menyarankan
pemerintah
melakukan penyesuaian visi, misi, dan program dalam mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.
Termasuk menyiapkan stimulus kepada para pelaku usaha yang dipastikannya akan terdampak tarif impor Trump sebesar 32 persen tersebut.
“Hendaknya disiapkan shifting pendanaan besar-besaran dari program-program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar-besaran kepada para pelaku usaha untuk membangkitkan pasar dalam negeri, terutama kepada kalangan UMKM dan daerah-daerah,” ujar Didin.
Didin menjelaskan, dampak tarif impor Trump yang akan segera terasa adalah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Pelemahan nilai tukar rupiah akan langsung bersinggungan dengan dunia usaha yang berpotensi melahirkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Akan banyak perusahaan besar melakukan PHK besar-besaran, mengingat dalam usahanya terhadap unsur dolar AS. Sehingga bisa terancam mempailitkan dirinya/bangkrut dan dalam waktu dekat mereka kemungkinan memilih PHK sebagai upaya rasionalisasi korporasi,” ujar Didin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan tarif impor Trump akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah industri padat karya.
Komoditas ekspor Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta pemerintah melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
”
Pemerintah
Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/04/2025 13:57
Macron Unggah Pernyataan dalam Bahasa Indonesia, Ungkap Komunikasi dengan Prabowo

Macron Unggah Pernyataan dalam Bahasa Indonesia, Ungkap Komunikasi dengan Prabowo
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prancis
menyatakan telah berbicara dengan Presiden
Prabowo
Subianto dan memutuskan akan memperkuat hubungan kedua negara.
Pernyataan resmi
Macron
tersebut secara mengejutkan diunggah menggunakan bahasa
Indonesia
di media sosial X.
“Saya baru saja berbicara dengan Presiden Indonesia, @Prabowo Subianto. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan,” tulis Macron dalam akun @EmmanuelMacron pada Jumat (4/5/2025).
Ia mengatakan, dirinya akan berkunjung ke Indonesia pada Mei mendatang. Kedatangannya tersebut dalam rangka mempererat
kerja sama
antara Prancis dengan Indonesia.
“Kita bertekad untuk mempererat kerja sama di bidang
pertahanan
,
ekonomi
, ilmu pengetahuan, dan budaya, serta mengembangkan pertukaran akademik kita,” ujar Macron.
Lanjutnya, Prancis dan Eropa ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh. Terutama di sektor logam kritis dan mendukung transisi energi.
Perancis juga memiliki tekad yang sama untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Serta mengakhiri perang agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.
“Kami akan bekerja sama dalam persiapan konferensi tentang Gaza yang akan diadakan pada bulan Juni,” ujar Macron.
“Masa depan dibangun melalui kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama,” sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean Noel Barrot menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Pertemuan itu membahas rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei 2025 untuk merayakan hubungan erat Indonesia-Perancis yang sudah berjalan selama 75 tahun.
Barrot mengatakan, pertemuan dua kepala negara juga bertujuan untuk membuka babak baru hubungan yang lebih erat.
“Jadi, ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas persiapan aktif kunjungan (Presiden Macron) ini ke pihak Indonesia,” kata Barrot.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/04/2025 12:39
TNI Terjunkan Satu Peleton Bantu Evakuasi Korban Longsor di Pacet

TNI Terjunkan Satu Peleton Bantu Evakuasi Korban Longsor di Pacet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

TNI
melalui Kodim 0815/
Mojokerto
diterjunkan untuk mengevakuasi pencarian korban bencana
tanah longsor
yang terjadi di Jalur Pacet-Cangar, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Jumat (4/4/2025).
Tanah longsor
yang terjadi akibat hujan deras pada Kamis (3/4/2025) kemarin, menimpa dua kendaraan yang sedang melintas di lokasi kejadian.
Proses
evakuasi korban
sempat terhenti akibat cuaca ekstrem, dan baru dapat dilanjutkan kembali pada Jumat pagi.
“Kami menurunkan satu peleton dari Kodim 0815/Mojokerto guna membantu proses evakuasi serta pencarian korban,” kata Kasdim 0815/Mojokerto, Mayor Inf Suwadi dalam keterangan yang dibagikan Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Sabtu (5/4/2025).
“Sejak kemarin sore upaya pencarian sudah dilakukan, namun terkendala cuaca buruk. Hari ini proses dilanjutkan kembali dengan kekuatan penuh bersama seluruh tim yang ada,” ujarnya.
Dalam proses pencarian korban, Kodim 0815/Mojokerto bekerja sama dengan tim SAR gabungan.
Tim ini terdiri dari personel Polres Mojokerto, Basarnas, BPBD, PUPR, Tahura, Satpol PP, Dishub, PMI, dan berbagai elemen relawan.
Suwadi menambahkan, hingga Jumat siang, total 10 korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
Dari jumlah tersebut, tiga korban yang merupakan satu keluarga asal Desa Jatijejer dilarikan ke RSUD Sumberglagah.
Sementara tujuh korban lainnya, yang juga merupakan satu keluarga asal Sidoarjo, dibawa ke RS Bhayangkara Kota Batu.
Mayor Inf Suwadi mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu belakangan ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/04/2025 09:56
Tak Mau Kehilangan Harapan untuk Indonesia, Baskara: Kalau Lo Salah, Masa Gue yang Cabut?

Tak Mau Kehilangan Harapan untuk Indonesia, Baskara: Kalau Lo Salah, Masa Gue yang Cabut?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Musisi
Baskara Putra
atau
Hindia
mengatakan tak mau kehilangan harapan untuk Indonesia agar lebih baik.
Meski begitu, ia mengaku tetap mendukung sejumlah masyarakat yang sempat menggaungkan tagar #kaburajadulu.
Baginya, tak masalah ada masyarakat yang ingin pergi dari Indonesia dan lelah dengan kondisi negara saat ini.
Tapi, ia masih ingin berjuang dengan cara dan kemampuannya agar terjadi perubahan.
“Gue sangat mengerti kalau misalnya yang udah capek gitu, ada yang kayak ‘Ah udah gue enggak mau mikirin, udahan,’ Misalnya kayak beberapa waktu lalu #kaburajadulu heboh banget kan dan gue mendukung gitu. Bahkan temen-temen gue kalo ada yang mau cabut karena stres di sini, ayok, kalo gue ada info dari temen-temen gue yang di luar ada lowongan pekerjaan apa, gue akan kabarin lo, maksudnya state of mind-nya di situ,” ujar Baskara dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
Ia menganggap, bukan masyarakat yang harus kabur jika pemerintah yang melakukan kesalahan.
Tapi para pejabat yang tak bekerja optimal yang mestinya mau mengakui kesalahan dan berani melepaskan jabatannya.
Baginya, tak adil jika masyarakat yang harus menyingkir karena situasi negara tidak baik-baik saja.
Harusnya, pemerintah adalah pihak paling utama yang harus bertanggung jawab.
“Tapi gue enggak pengen, gue juga kehilangan harapan. Ada kayak semacam percikan apinya, kayak ini lo yang salah nih, masa gue yang cabut? Ada sedikit keras kepala itu yang gue pegang aja, enggak mau, enggak mau cabut, lo yang cabut, lo yang keluar, lo yang turun, lo yang dapet ganjaran sesuai dengan tindakan yang lo lakukan gitu secara hukum, moral, sosial, ya lo harusnya lo, gimana pun caranya, ya lo, gue enggak mau,” tuturnya.
Di sisi lain, Baskara mengaku akan tetap memberikan kritik dan masukan dengan berbagai cara yang bisa ia lakukan sebagai seorang musisi.
Saat ini, dalam album Hindia bertajuk Doves, ia membuat dua lagu yang berisi kritik dan pengingat tentang sejarah kelam Indonesia yang terjadi di tahun 1998.
Termasuk, salah satu lagunya berisi cerita Maria Sumarsih tentang Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan, anaknya yang meninggal dalam tragedi Semanggi I.
Jauh sebelum itu, bersama dengan Feast, band pertamanya Baskara sudah membuat banyak lagu yang memuat kritik untuk kondisi sosial, politik di Indonesia.
“Siapa tahu solusinya bukan dari gue, tapi gue cuma jadi trigger buat orang lain, dari yang tadinya hopeless, jadi ada semangatnya lagi dan dia yang punya jalan keluarnya, oh oke kita harus gini, kita harus gitu, dalam skala yang kecil-kecil dan lama-lama jadi domino effect,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/04/2025 09:31
Baskara Hindia Tak Takut Suarakan Kritik meski Sukatani Sempat Dibungkam Polisi

Baskara Hindia Tak Takut Suarakan Kritik meski Sukatani Sempat Dibungkam Polisi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Musisi
Baskara Putra
atau
Hindia
mengaku tak takut menyuarakan kritikan meski Band
Sukatani
sempat dibungkam polisi untuk tidak membawakan lagu berjudul “Bayar, Bayar, Bayar”.
Menurutnya, aparat tak boleh melakukan pembungkaman atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Apalagi, jika upaya pembungkaman itu tak memiliki dasar hukum.
“Cuma gue pun belajar untuk enggak takut gitu. Takut tuh sama Tuhan. Terutama selama kayak lo yakin apa yang lo lakuin itu tidak bisa dipidana secara hukum. Lo melakukan apa yang benar, nurani lo bilang itu benar dan kalo misalnya salah, pasti kalau (karya) baru keluar orang-orang, publik pada umumnya, langsung engga suka,” kata Baskara dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
Baginya, apa yang terjadi pada Sukatani membuat banyak musisi dan pihak yang bekerja di industri musik merasa geram.
Pasalnya, hal itu menunjukan bahwa aparat bisa melakukan pembungkaman pada siapa saja.
“Semua orang di musik atau berhubungan dengan musik yang gue kenal melihat kasus tersebut marahnya setengah mati karena itu preseden yang sangat buruk buat kemudian hari,” paparnya.
Di sisi lain, Baskara yakin bahwa upaya pihak kepolisian justru membuat banyak masyarakat tidak percaya.
Terlebih, Sukatani akhirnya membenarkan adanya tekanan dari aparat untuk tidak membawakan lagu “Bayar, Bayar, Bayar”.
“Yang bikin makin kesel, apa dasar hukumnya ngelakuin (pembungkaman) itu? Polisi mana (yang dimaksud Sukatani), polisi Itali? (kan bisa) Iya kan. Maksudnya enggak ada dasarnya untuk melakukan (pembungkaman) itu, dan kesannya gue ngelihatnya main cantik aja kan jadinya (polisi bilang) ‘enggak kok kita enggak nyuruh mereka bikin permintaan maaf, mereka bikin permintaan maaf sendiri, enggak ada intimidasi,’ Siapa yang percaya sekarang?” tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga menganggap bahwa lagu Sukatani memang menggambarkan kondisi realita yang terjadi di masyarakat.
Sebab, mayoritas publik sepakat dengan lirik lagu tersebut yang menceritakan banyak hal dilakukan harus dengan membayar polisi.
“Kalau misalnya apa yang Sukatani lakukan itu salah kemarin bahkan secara etika bukan secara hukum, anggeplah itu salah, gue enggak pernah lihat orang yang kayak (mengatakan) ‘gue enggak suka sama lagu ini karena polisi tidak seperti itu,’ enggak. Semua orang kayak wah banger,” ujar dia.
“Akhirnya jadi lebih besar lagunya kan, tapi dari pertama kali (lagu) ‘Bayar, Bayar, Bayar’ ini ada, gue enggak pernah lihat ada orang yang enggak suka sama lagu itu. Enggak ada orang yang enggak suka sama muatan liriknya ya, enggak ada, semuanya yang kayak, ‘iya bener,’ polisi Itali ya maksudnya,” ucap Baskara.
Diketahui Sukatani sempat menyatakan permintaan maaf karena lagu “Bayar, Bayar, Bayar”.
Kemudian pernyataan itu menjadi perhatian publik karena dinilai merupakan bentuk pembungkaman aparat pada kritik masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun angkat bicara. Ia menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan munculnya lagu tersebut.
Bahkan, Sigit menekankan bahwa polisi terbuka dengan kritik.
Meski begitu Sukatani sendiri akhirnya mengakui bahwa permintaan maaf itu dilakukan karena mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota polisi sejak Juli 2024.
Polda Jawa Tengah (Jateng) pun mengakui ada anggota yang menemui Sukatani, tapi bukan untuk melakukan pembungkaman, hanya mengklarifikasi maksud dari pembuatan lagu tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/04/2025 07:34
Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS

Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dunia kini dihadapkan pada tensi
perang dagang
menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak menaikkan tarif
impor
terhadap sejumlah produk strategis.
Presiden AS,
Donald Trump
, menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
Anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menilai pemerintah perlu merespons cepat perang dagang yang dikumandangkan Trump.
Sebab jika tidak, menurutnya ada dampak-dampak buruk yang bisa ditimbulkan.
Saat ini, kata Rieke, nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia mencapai 18 miliar dollar AS.
Komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang, ikan, serta peralatan elektrik.
Jika kenaikan
tarif impor
32 persen yang diberikan Trump tak segera direspons, akan ada dampak yang signifikan terhadap
ekonomi Indonesia
.
“Tarif masuk barang naik, harga beli konsumen naik, daya beli menurun. Jika daya beli konsumen Amerika menurun, permintaan ke Indonesia pasti menurun. Permintaan menurun, produksi Indonesia menurun,” ujar Rieke, Jumat (4/4/2025).
Dampak jangka panjang terhadap industri nasional adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran.
“PHK memengaruhi daya beli rakyat. Pastinya berimbas pada ‘anomali’ deflasi dan risiko fiskal Indonesia, terutama kuartal IV 2025,” kata dia.
Sejumlah negara mengecam kebijakan tersebut dan meminta Trump menarik kembali tarif terbaru yang diberlakukan. Salah satu kecaman datang dari China.
Jika tarif terbaru itu tak segera dibatalkan AS maka China mengancam akan memberikan balasan.
Kementerian Perdagangan China menilai langkah AS tersebut mengabaikan keseimbangan kepentingan yang telah dicapai dalam negosiasi perdagangan multilateral selama bertahun-tahun.
Selain itu, kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan fakta bahwa AS selama ini telah mendapatkan manfaat besar dari perdagangan internasional.
“China dengan tegas menentang langkah ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya,” ujar Kementerian Perdagangan China.
Sementara, Uni Eropa menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi perang dagang dengan AS.
Perancis, sebagai salah satu negara yang terdampak signifikan, menegaskan akan menyerang sektor layanan online AS sebagai langkah balasan.
Juru bicara pemerintah Perancis, Sophie Primas, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi dampak negatif dari kebijakan Trump.
Ia menjelaskan bahwa Uni Eropa akan merespons kebijakan tarif Trump dalam dua tahap.
“Respons awal akan diterapkan sekitar pertengahan April yang akan menyasar sektor aluminium dan baja,” katanya.
Tahap kedua akan mencakup semua produk dan layanan, yang kemungkinan akan siap pada akhir April.
Di tengah tekanan global ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis.
Dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Prabowo meminta jajarannya mempercepat perbaikan struktural dan menyederhanakan regulasi, terutama terkait hambatan non-tarif.
“Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tulis Kemenlu, Jumat (4/4/2025).
Pemerintah juga disebut tengah menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mendorong respons bersama menghadapi dampak tarif dari AS.
Di sisi lain, kementerian terkait akan segera menghitung dampak tarif tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi dalam negeri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pada Jumat di Putrajaya, untuk membahas strategi bersama menghadapi dinamika ekonomi global.
Kendati arahan Presiden sudah jelas, implementasi di lapangan dinilai belum cukup gesit.
Posisi Duta Besar RI untuk AS masih kosong hingga saat ini.
Padahal, peran Dubes sangat vital dalam menjalin komunikasi dan lobi strategis di tengah krisis seperti ini.
Ditambah lagi, suasana libur panjang nasional dan kebijakan
work from anywhere
(WFA) yang diperpanjang di sejumlah kementerian membuat roda birokrasi tak bergerak optimal.
Ketika negara lain sudah tancap gas, Indonesia dinilai masih berkutat pada tahapan koordinasi internal.
Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, mendesak agar Pemerintah Indonesia secepatnya mengangkat seorang Duta Besar untuk AS.
Dia menyebutkan, Pemerintah juga harus mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS.
“Agar terlahir konsesi atas produk asal RI yang berbasis teknologi asal AS dan padat karya,” kata dia kepada
Kompas.com
, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/04/2025 06:41
“Wisata Jokowi”, Bentuk “Soft Power” Jokowi meski Sudah Tak Punya Jabatan

“Wisata Jokowi”, Bentuk “Soft Power” Jokowi meski Sudah Tak Punya Jabatan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro mengatakan, fenomena ”
Wisata Jokowi
” yang muncul baru-baru ini menunjukkan bahwa politik tidak selalu bersifat serius dan formal.
Fenomena tersebut membuat
Joko Widodo
(Jokowi) tetap bisa eksis di tengah-tengah masyarakat meski dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI.
“Politik juga bisa hadir dalam bentuk budaya populer, seperti kunjungan, foto-foto, dan lain sebagainya. Jokowi pasca-presidensi tetap mempertahankan citra politiknya sebagai bentuk
soft power
. Meski tak lagi punya jabatan formal presiden, tapi kekuatan simboliknya masih menarik perhatian publik,” ujar Verdy kepada
Kompas.com
, Jumat (4/4/2025).
“Ini bukan wisata dalam arti literal, tapi wisata simbolik. Warga yang berkunjung merasa ‘terhubung’ secara emosional dengan figur Jokowi,” sambungnya.
Verdy menyoroti bahwa diksi “Wisata Jokowi” justru dikonstruksi oleh pemerintah.
Menurut Verdy, pemerintah ingin menunjukkan bahwa hubungan warga dengan Jokowi tetap positif di tengah dinamika dan konstelasi politik yang terjadi saat ini.
“Selain itu, Solo sebagai kota asal Jokowi, mencoba mengkapitalisasi simbolisasi ini memanfaatkan popularitas Jokowi. “Wisata Jokowi’ semacam menempatkan ketokohan Jokowi sebagai
city

branding
menjadi identitas kota sekaligus mendulang keuntungan dari arus kunjungan,” papar Verdy.
Meski demikian, Verdy menegaskan bahwa fenomena mantan pemimpin yang masih memiliki daya tarik publik bukanlah hal yang baru.
Di beberapa negara, mantan presiden atau perdana menteri kerap menjadi tokoh yang dikagumi dan dihormati.
Namun, ia mencatat bahwa konsep ‘wisata’ yang secara eksplisit merujuk pada kunjungan ke kediaman pribadi kemungkinan memiliki kekhasan tersendiri di Indonesia.
“Namun saya memandang, jika “Wisata Jokowi” hanya dijadikan sekadar sarana berkunjung ke kediaman, bertemu Jokowi, bisa berfoto ‘
selfie-selfie
‘ bersama mantan presiden, hal itu lebih cenderung bermuatan
entertain
daripada edukasi,” katanya.
Karena itu, Verdy mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada konteks “Wisata Jokowi” semata, melainkan mengarah pada institusi kepresidenan secara lebih luas.
Dia menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membangun pusat pengetahuan kepresidenan sebagai
legacy
pengetahuan dan kebijakan dari seluruh presiden Indonesia.
“Ini bukan sekadar tempat wisata, tetapi pusat edukasi dan dokumentasi sejarah kepemimpinan nasional, agar generasi mendatang dapat belajar dari perjalanan para pemimpin sebelumnya. Dengan hal tersebut, presiden tidak hanya jadi objek kunjungan, tetapi juga dapat memproduksi pengetahuan dengan ragam karya dan warisan kebijakan yang pernah dibuat,” imbuh Verdy.
Diketahui, kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di rumahnya yang terletak di Jl. Kutai No. 1, Sumber, Solo, telah menarik perhatian wisatawan, terutama selama momen Lebaran tahun ini.
Setiap harinya, lebih dari 1.000 orang datang untuk bersalaman dan berfoto dengan Jokowi.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
dari 2 hingga 4 April 2025, antrean di depan rumah Jokowi terus mengular.
Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menyatakan bahwa sejak hari kedua Lebaran, pengunjung dari luar Soloraya mulai berdatangan.
“Jumlahnya mencapai 1.500-an lebih,” ujarnya.
Syarif menjelaskan bahwa pada hari pertama Lebaran, pengunjung mayoritas berasal dari warga sekitar Sumber.
“Mulai hari Lebaran pertama, menurut pemantauan saya, banyak dari warga tetangga terutama di sekeliling Sumber dan sekitarnya,” kata dia saat diwawancarai.
Pada hari ketiga Lebaran, jumlah pengunjung semakin meningkat.
“Karena mungkin pemikiran saya kemarin sudah bersama keluarga dan sanak saudara, sehingga banyak masyarakat yang ingin berkunjung ke rumah Pak Jokowi untuk bersalaman dan bersilaturahmi,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 22:44
Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS

Mau Negosiasi dengan Soal Tarif, tapi Indonesia Tak Punya Dubes di AS
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Langkah
pemerintah

Indonesia
yang ingin mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan
tarif
timbal balik sebesar 32 persen disorot Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (
Indef
), Andry Satrio Nugroho.
Sebab, saat ini Indonesia tidak memiliki Duta Besar (
Dubes
) yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Washington DC, Amerika Serikat selama hampir dua tahun.
“Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita.
Pemerintah
abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
Diketahui, saat ini posisi Dubes Indonesia untuk
AS
telah kosong selama hampir dua tahun, setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kita tidak punya ya Dubes yang kita taruh di Washington, itu udah hampir dua tahun,” ujar Andry.
Padahal beberapa komoditas utama menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia lewat ekspornya ke AS. Beberapa di antaranya perlengkapan elektrik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
“Kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.
Hal tersebut semakin membuatnya skeptis terkait diplomasi yang ingin dilakukan pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menegosiasikan
tarif timbal balik
sebesar 32 persen.
Apalagi pemerintah dinilainya tak memiliki pendirian dalam menanggapi kebijakan tarif
impor
yang dicetuskan Presiden Donald
Trump
.
“Jadi memang tidak ada kata yang lebih tepat selain bahwa pemerintah melakukan pengabaian dan juga merasa ini bukan sesuatu yang urgen. Nanti kita bisa melihat paling nyata Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita akan jatuh ketika pembukaan pasar,” ujar Andry.
“Kenapa? karena investor lagi-lagi kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah diam saja. Jadi tidak punya standpoint yang diberikan oleh Indonesia kepada pihak US,” sambungnya menegaskan.
Diketahui, pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk bernegosiasi atas kebijakan tarif impor yang diambil Presiden AS Donald Trump.
Hal itu disampaikan melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri untuk merespons kebijakan kenaikan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” tulis Kemenlu di laman resminya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 19:57
WFA ASN dan Pejabat Publik Diperpanjang sampai 8 April untuk Urai Arus Balik Lebaran

WFA ASN dan Pejabat Publik Diperpanjang sampai 8 April untuk Urai Arus Balik Lebaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang masa
Work From Anywhere
(
WFA
) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik lainnya hingga Selasa (8/4/2025).
Penyesuaian ini dilakukan untuk mengurai arus balik lebaran 2025 sekaligus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara optimal.
“Melalui perubahan surat edaran (SE) ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini melalui keterangannya, Jumat (4/4/2025).
Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN ini diatur dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri PANRB pada Jumat (4/4/2025).
Rini menyebutkan, keputusan untuk memperpanjang masa WFA ini diambil usai mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan
stakeholder
, terutama setelah melihat kepadatan arus balik yang ada.
“Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman,” kata Rini.
Rini meminta setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema
Flexible Working Arrangements
(FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi.
Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.
Rini mengimbau agar pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional.
Instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 19:38
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal

Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Penulis
KOMPAS.com
– Menjelang
arus balik

Hari Raya Idul Fitri
1446 Hijriah dan Hari Suci
Nyepi
Tahun Baru Saka 1947, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
Menpan-RB
) Rini Widyantini mengimbau agar instansi pemerintah tetap menjamin terselenggaranya
pelayanan publik
dan pelaksanaan pemerintahan secara optimal.
Untuk mengurai kepadatan arus balik, Kemenpan-RB berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan
stakeholder
terkait menetapkan penyesuaian
flexible working arrangement
(
FWA
) pada Selasa (8/4/2025).
Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam SE Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2025 yang ditandatangani Menpan-RB, Jumat (4/4/2025).
Rini mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman.
“Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Rini melalui siaran persnya, Jumat.
Langkah itu, sebutnya, diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema FWA sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi.
Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.
Sebelumnya pada SE Menpan-RB Nomor 2 Tahun 2025 pengaturan FWA dilaksanakan selama empat vhari sebelum libur nasional dan cuti bersama
Hari Suci Nyepi
1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, yaitu pada hari Senin (24/3/2025) hingga Kamis (27/3/2025).
Melalui perubahan SE ini, dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu, hari yaitu pada Selasa (8/4/2025).
Pelayanan publik
yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional.
Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.
Lebih lanjut, Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antarpimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik
Lebaran
dan Nyepi.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah juga mengajak masyarakat terus berpartisipasi aktif dalam pemantauan pelayanan publik dengan menggunakan kanal LAPOR! dan berkontribusi dalam survei kepuasan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 18:29