Prabowo: Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh filosofi
politik luar negeri
yang bebas aktif, netral, dan mengedepankan hubungan damai dengan semua pihak.
Presiden Prabowo menekankan bahwa prinsip netralitas ini sejalan dengan filosofi kuno yang menjadi warisan peradaban Asia.
“Seribu teman terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Kalimat ini sangat sederhana tapi sulit untuk diwujudkan,” ucap Presiden dalam pidatonya di acara
Antalya Diplomacy Forum
(ADF) di Turkiye, Jumat (11/4/2025).
Prabowo menyebut bahwa prinsip ini telah menjadi tradisi sejak Indonesia bersama India, Mesir, dan Yugoslavia mendirikan Gerakan Non-Blok.
“Rakyat kami tidak ingin dilibatkan dalam aliansi atau blok manapun, khususnya blok militer. Kami netral,” kata Prabowo
Menurut Kepala Negara, filosofi ini juga menjadi fondasi suksesnya perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan ASEAN.
Presiden Prabowo menyebut bahwa meskipun ada perbedaan, ASEAN memilih berdialog daripada bertikai.
“Kita memiliki perbedaan, tapi kita cenderung menggunakan diplomasi. Kita cenderung bicara, bicara, dan bicara. Dan terkadang bicara itu membosankan, tapi lebih baik bicara daripada bertikai,” kata Presiden.
Prabowo pun menegaskan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai jembatan dan mediator dalam hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara besar di dunia.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh kekuatan global demi menciptakan stabilitas dan kerja sama yang saling menguntungkan.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya, ia telah menetapkan kebijakan bertetangga baik. Hal tersebut sebagai salah satu prinsip utama diplomasi Indonesia.
“Saya ingin berada dalam hubungan yang sangat baik. Saya ingin menghormati semua kekuatan besar, sebagaimana saya berharap mereka juga menghormati kita,” kata Presiden.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/04/11/67f87516e3b2e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo: Seribu Teman Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak Nasional 12 April 2025
-
/data/photo/2025/04/12/67f9a1eb8c87e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hadiri ADF di Turkiye, Prabowo Tekankan Pentingnya Jalur Damai Nasional 12 April 2025
Hadiri ADF di Turkiye, Prabowo Tekankan Pentingnya Jalur Damai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menghadiri pembukaan
Antalya Diplomacy Forum
(ADF) yang digelar di Nest Convention Center, Antalya, pada Jumat, (11/4/2025).
Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, kehadiran Presiden dalam forum diplomasi tingkat tinggi tersebut dilakukan untuk membahas isu-isu global dan kerja sama antarnegara.
Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan.
Kepala Negara kemudian menuju ADF Lounge, tempat para pemimpin dunia berkumpul sebelum rangkaian acara dimulai.
Di ADF Lounge, Presiden Prabowo tampak bergabung dengan sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan lainnya, menandai momen diplomatik yang sarat interaksi informal dan persahabatan antarpemimpin.
Setelah itu, Presiden bersama para pemimpin negara yang hadir berjalan bersama menuju ruang plenary, tempat pembukaan resmi ADF dilangsungkan.
Dalam prosesi pembukaan, Presiden Prabowo duduk di antara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdo?an dan Presiden Sudan Abdel Fattah al-Burhan.
Forum pun dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, disusul sambutan dari Presiden Erdo?an sebagai tuan rumah penyelenggara.
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud, hingga Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.
Kehadiran Prabowo dalam forum ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara aktif dalam
diplomasi global
, tetapi juga membuka peluang strategis dalam memperluas
kerja sama internasional
, termasuk dalam bidang perdamaian, ketahanan pangan, energi, dan pendidikan.
Antalya Diplomacy Forum 2025 juga menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk terus mengedepankan diplomasi aktif, solutif, dan berdaya saing dalam tatanan dunia yang terus berubah.
Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya jalur diplomasi. Namun, kondisi global membuat sejumlah negara meningkatkan kesiapsiagaanya.
“Kalau Anda mau tanya, saya katakan kita harus melalui jalur diplomasi. Tapi sekarang banyak negara yang sedang menilai, saya kira, dan bersiap untuk yang terburuk,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/12/67f9a1eb8c87e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo: Saya Pernah Pimpin Pasukan Militer Terkuat, lalu Dipecat Nasional 12 April 2025
Prabowo: Saya Pernah Pimpin Pasukan Militer Terkuat, lalu Dipecat
Tim Redaksi
DUBAI, KOMPAS.com –
Presiden RI
Prabowo Subianto
memamerkan dirinya pernah menjadi tentara berpangkat jenderal di masa lalu.
Bahkan, saat itu, Prabowo memimpin pasukan militer terkuat yang ada di Indonesia.
Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam Antalya Diplomacy Forum di Turkiye, Jumat (11/4/2025).
“Saya pernah menjadi tentara. Saya pernah menjadi jenderal. Pernah memimpin pasukan militer terkuat di Indonesia,” ujar Prabowo.
Namun, karir Prabowo harus berakhir karena dirinya diminta untuk mundur.
Dia pun mengakui bahasa gampangnya adalah dirinya dipecat dari TNI.
“Tapi kemudian saya diminta untuk mundur. Dalam bahasa yang lebih langsung, saya dipecat,” ucapnya.
Meski begitu, Prabowo menekankan dirinya pernah bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi.
Konstitusi, kata Prabowo, mengatakan dengan tegas bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.
“Jadi, ketika Presiden saya meminta saya untuk mundur, saya tidak ragu-ragu, saya langsung berkata, ‘siap, Pak’,” kata Prabowo.
“Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah kami percaya pada demokrasi. Kami percaya pada hak asasi manusia. Kami percaya pada sistem berbasis aturan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/11/67f91d6fde76a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Akun Ridwan Kamil Diretas, Posting "Tanggung Jawab Jangan Lari" Nasional 11 April 2025
Akun Ridwan Kamil Diretas, Posting “Tanggung Jawab Jangan Lari”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Akun
InstagramRidwan Kamil
tiba-tiba mengunggah sebuah gambar pada Jumat (11/4/2025) malam. Akun dengan jumlah pengikut sebanyak 21,7 juta itu disebut
diretas
oleh pihak tak bertanggung jawab.
Dalam gambar yang diunggah di @ridwankamil, terdapat sebuah tulisan “Selamat Bermimpi Buruk”.
Tepat di bawah tulisan tersebut, terdapat lagi tulisan “Ini hanya permulaan dari kami”.
Akun Ridwan Kamil tersebut pun hanya menuliskan tiga kata dalam caption atau keterangannya, yakni “The Right Time”.
Sebelum postingan tersebut, juga terdapat unggahan gambar dengan latar belakang hitam yang bertuliskan “Eng ing eng kami kembali kawan. Ridwan Kamil Tanggung Jawab Jangan Lari”.
Lewat pernyataan resminya, Ridwan Kamil menyatakan bahwa akun Instagram @ridwankamil diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ridwan Kamil sudah tidak bisa mengakses akun tersebut sejak pukul 19.20 WIB.
“Sehingga saya simpulkan bahwa akun saya sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ridwan Kamil dalam pernyataan resminya, Jumat (11/4/2025).
Peretasan tersebut juga akan dilaporkan Ridwan Kamil ke pihak Meta untuk dilakukan pemulihan. Ridwan Kamil juga menyatakan, untuk sementara waktu ia tidak bertanggung jawab atas segala unggahan di akun @ridwankamil.
“Insiden peretasan ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keamanan digital dan perlindungan terhadap identitas daring,” ujar Ridwan Kamil.
“Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat serta titip pesan soal kewaspadaan terhadap informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/09/67f618cccbcb0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Duga Ada Perpindahan Uang dalam Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku Nasional 11 April 2025
KPK Duga Ada Perpindahan Uang dalam Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pertemuan antara pengusaha
Djoko Tjandra
dengan buron kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024,
Harun Masiku
, di Kuala Lumpur, Malaysia, terjadi sebelum praktik suap menyuap.
Dalam pertemuan itu, KPK menduga terjadi perpindahan sejumlah uang untuk Harun Masiku.
“Dugaan kami ada pertemuan lah di KL beberapa saat sebelum terjadinya peristiwa suap. Antara saudara DJ (Djoko Tjandra) dengan HM (Harun Masiku). Kami menduga bahwa ada di sana perpindahan sejumlah uang yang nanti uang ini akan digunakan untuk suap. Ini yang sedang kita perdalam,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Asep mengatakan, penyidik terus mendalami sumber uang yang digunakan Harun Masiku untuk menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan proses PAW Anggota DPR.
Sebab, berdasarkan pendalaman KPK, Harun Masiku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyuap Wahyu Setiawan.
“Kemudian berangkat dari sana penyidik bertanya, ini uangnya dari mana? Yang Rp 400 juta sudah kita ketahui yang sekarang sudah disidangkan, (uang itu) dari Pak HK (Hasto Kristiyanto), diduga di sana,” ujarnya.
“Selebihnya kalau tidak salah Rp 800 juta sampai Rp 1 miliar ya untuk suapnya itu, ini dari mana, yang selebihnya,” sambungnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terjadi pertemuan antara pengusaha Djoko Tjandra dengan buron kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024, Harun Masiku, di Kuala Lumpur, Malaysia.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Djoko Tjandra diduga meminta bantuan kepada eks kader PDIP tersebut.
Meski demikian, KPK tak mengungkapkan secara detail jenis bantuan yang diminta Djoko.
“Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Tjandra) kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
“Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini,” sambungnya.
Tessa mengatakan, informasi terkait pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku masih terus didalami penyidik dari pemeriksaan hari ini.
Ia juga belum dapat memastikan adanya aliran uang dalam pertemuan tersebut.
“Jadi informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan (Djoko Tjandra) dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM (Harun Masiku) di Kuala Lumpur, Malaysia,” ujarnya.
“Kalau aliran uang belum ada infonya. Jadi baru ada pertemuan di sana di KL,” ucap dia.
Sebelumnya, Djoko Tjandra mengaku tidak kenal dengan eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Hal ini disampaikan Djoko seusai 3,5 jam diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku.
“Ngobrol santai saja, enggak ada apa-apa. Saya tidak kenal sama sekali (Harun Masiku),” kata Djoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Djoko juga menepis kabar bahwa dirinya membantu Harun Masiku yang saat ini berstatus buron sejak 2020.
Ia kembali menekankan bahwa dirinya tidak mengenal sosok Harun Masiku.
“Enggak betul (bantu Harun Masiku), kenal saja enggak, bagaimana bantu,” ujarnya.
Djoko juga mengatakan tidak mengenal Hasto dan advokat Donny Tri Istiqomah yang sama-sama terjerat kasus suap Harun Masiku.
“Enggak, enggak. Tidak sama sekali (kenali Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah),” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/11/67f8b6d229314.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Massa Demo Adili Hasto Disebut Kelompok Suruhan: Dibayar 40 Ribu Nasional 11 April 2025
Massa Demo Adili Hasto Disebut Kelompok Suruhan: Dibayar 40 Ribu
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jumat (11/4/2025), terdapat kelompok massa yang membentangkan spanduk bertuliskan “Tangkap & Adili
Hasto Kristiyanto
“.
Kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy pun menduga bahwa massa yang menggelar aksi tersebut merupakan orang-orang yang dibayar.
Bahkan Ronny menyebut, bayaran untuk massa tersebut berkisar Rp 40.000 hingga Rp 45.000.
“Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40.000 hingga Rp 45.000 per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater,” kata Ronny, Jumat (11/4/2025).
“Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik,” sambungnya.
Di samping itu, Ronny berpandangan bahwa kasus yang menimpa Hasto merupakan pengulangan dari perkara yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap pada 2020.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P itu juga meyakini bahwa Hasto tidak pernah terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara
Harun Masiku
.
Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyita ponsel milik staf Hasto, Kusnadi. Ronny mengeklaim, tidak pernah ada komunikasi yang dapat membuktikan keterlibatan Sekjen PDI-P itu dalam perkara Harun Masiku.
“Handphone Kusnadi sudah disita penyidik sejak 10 Juni. Tidak ada penghilangan bukti atau penghalangan. Begitu pula dengan panggilan telepon ke Hasan pada 8 Januari 2020, sudah dibuktikan di persidangan sebelumnya bahwa itu bukan dari Pak Hasto,” kata Ronny.
Ia pun menuding mantan penguasa sebagai dalang di balik kasus ini. Pasalnya, posisi Hasto sebagai Sekjen PDI-P dinilai mengganggu tokoh tertentu.
“Pak Hasto sengaja ditarget karena posisinya sebagai Sekjen PDI-P. Ini upaya sistematis untuk mengganggu partai dan melemahkan perjuangan kami,” kata Ronny.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/27/6746a2aa9dd34.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PSU di 6 Daerah, Bawaslu Temukan Masalah Logistik hingga Saksi Kenakan Atribut Paslon Nasional 11 April 2025
PSU di 6 Daerah, Bawaslu Temukan Masalah Logistik hingga Saksi Kenakan Atribut Paslon
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu
) memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan
pemungutan suara ulang
(
PSU
) Pilkada 2024 di enam daerah pada 5 dan 9 April 2025 lalu.
Keenam daerah itu adalah Kota Sabang, Kabupaten Kepulauan Taliabu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Bungo, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Kendati demikian, Bawaslu mencatat masih terdapat empat permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan PSU tersebut,” ucap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam keterangan pers, Jumat (11/4/2025).
Bagja menjelaskan, salah satu yang menjadi sorotan adalah logistik pemungutan suara ulang yang tidak tepat jumlahnya.
Hal ini terjadi di Kabupaten Banggai dengan beragam jumlah logistik, khususnya di TPS 2 Kencana, TPS 3 Rusa Kencana, dan TPS 1 Cendana.
“Dan kekurangan 100 surat suara di TPS 02 Singkoyo,” imbuhnya.
Kedua, Bagja menyebut pemungutan suara ulang dimulai tidak tepat waktu, yakni di atas pukul 07.00 WIB, dikarenakan saksi pasangan calon belum seluruhnya hadir.
Hal ini terjadi di tiga TPS, yaitu di Kabupaten Bungo, Banggai, dan Kepulauan Talaud.
Catatan berikutnya adalah saksi yang mengenakan atribut calon atau pasangan calon, yang terjadi di satu TPS di Kabupaten Banggai.
Terakhir, terdapat kesalahan dalam pengisian daftar hadir yang terjadi pada delapan TPS di Kabupaten Banggai dan satu TPS di Kabupaten Bungo.
Atas empat catatan tersebut, Bawaslu memberikan saran kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
“Pertama, terhadap logistik pada pemungutan suara ulang yang tidak tepat jumlahnya, maka kelebihan surat suara wajib dicatat dalam formulir kejadian khusus. Surat suara tambahan dapat didatangkan dari TPS lain yang masih memiliki kelebihan, dan proses tersebut juga harus dicatat dalam formulir kejadian khusus,” kata Bagja.
Terhadap masalah kedua, Bawaslu meminta agar dicatat dalam kejadian khusus.
Begitu juga dengan masalah ketiga, saksi beratribut pasangan calon harus dicatat dalam kejadian khusus sekaligus diberikan teguran agar melepas atribut.
Terakhir, pengisian daftar hadir yang keliru dapat dicoret dengan garis dua pada tanda tangan/cap jempol yang salah, dan meminta pemilih menandatangani pada kolom yang sesuai serta dicatat dalam kejadian khusus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/04/11/67f9166b9ff38.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/05/67a32ebd28d42.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/11/67f8dc5154aaf.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)