Category: Kompas.com Nasional

Profil Djuyamto: Dulu Hakim Kasus Novel dan Hasto, Kini Tersangka Suap Nasional 14 April 2025

Profil Djuyamto: Dulu Hakim Kasus Novel dan Hasto, Kini Tersangka Suap
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hakim
Djuyamto
ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis lepas kasus ekspor crude palm oil (CPO) di tiga perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Djuyamto bersama Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) selaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, diduga menerima suap sebesar Rp 22,5 miliar.
Pada saat itu, ketiganya merupakan majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO.
Uang tersebut diserahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), sebanyak dua kali. Tujuannya, agar ketiga hakim memutuskan perkara CPO onslag atau putusan lepas.
Muhammad Arif Nuryanta awalnya menyerahkan uang Rp 4,5 kepada ketiga hakim. Lalu pada September-Oktober 2024, Muhammad Arif Nuryanta menyerahkan uang senilai Rp 18 miliar kepada Djuyamto (DJU).
Djuyamto membagi uang tersebut dengan Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) yang diserahkan di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Pusat.
“Untuk ASB menerima uang dollar AS dan bila disetarakan rupiah sebesar Rp 4,5 miliar, DJU menerima uang dollar AS jika dirupiahkan sebesar atau setara Rp 6 miliar, dan AM menerima uang berupa dollar AS jika disetarakan rupiah sebesar Rp 5 miliar,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar saat konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Sabtu (12/4/2025) malam.
Lalu siapakah Djuyamto? Berikut profilnya:
Djuyamto lahir di Sukoharjo pada 18 Desember 1967. Dia menuntaskan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS). Gelar doktornya juga diperoleh di Fakultas Humum UNS.
Berdasarkan situs resmi PN Jakarata Selatan, Djuyamto merupakan hakim dengan jabatan Pembina Utama Muda (IV/c).
Sebelumnya, ia pernah bertugas di sejumlah tempat seperti PN Tanjungpandan, PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, PN Bekasi, PN Jakarta Utara.
Dia juga masuk dalam kepengurusan Ikatan Hakim Indonesia sebagai Sekretaris Bidang Advokasi.
Harta kekayaan Djuyamto berdasarkan LHKPN di KPK sebesar Rp 2,9 miliar.
Djuyamto tercatat menjadi hakim ketua dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada tahun 2019.
Dalam sidang yang dipimpin Djuyamto itu menyatakan terdakwa penyiraman air keras Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette, divonis dua tahun penjara.
Sementara terdakwa lainnya yakni Ronny Bugis dijatuhkan vonis 1,5 tahun penjara.
Selain itu, Djuyamto juga tercatat pernah menjadi Hakim anggota dalam kasus obstruction of justice perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang saat itu turut menyita perhatian publik.
Djuyamto menjadi hakim anggota untuk menyidangkan 3 terdakwa, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman Arifin.
Beberapa waktu lalu, Djuyamto menjadi hakim tunggal dalam sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Hasto Kristiyanto
.
Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
Dalam putusannya, Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Hasto.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” kata Djuyamto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/04/2025 05:28
Kejagung Sita 21 Motor dari Rumah Tersangka Suap Vonis Lepas Ekspor CPO Nasional 14 April 2025

Kejagung Sita 21 Motor dari Rumah Tersangka Suap Vonis Lepas Ekspor CPO
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 21 unit sepeda motor dan 7 sepeda dari berbagai merek disita
Kejaksaan Agung
(Kejagung) dari rumah tersangka suap vonis lepas kasus
ekspor crude palm oil
(CPO), Ariyanto Bahri (AR).
Selain itu, penyidik juga menyita 1 unit mobil merek Toyota Land Cruiser dan 2 unit mobil merek Land Rover.
“Kemudian 21 unit sepeda motor, ini di sebelah kanan saya banyak motor besar ya, dan 7 sepeda, juga ini disita dari rumah Ariyanto Bahri (kuasa hukum korporasi),” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Selain puluhan motor dan sepeda, Kejagung juga menyita 10 lembar pecahan 100 dollar Singapura. Lalu 74 lembar pecahan 50 dollar Singapura.
“Uang tersebut telah disita di rumah Ariyanto Bahri yang tersangkutan juga sudah ditetapkan sebagai bersangka satu hari yang lalu,” ungkapnya.
Selain AR, Kejagung juga telah menetapkan enam tersangka lainnya terkait kasus suap vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.
Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel),
Muhammad Arif Nuryanta
; Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG; dan Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso.
Kemudian, Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) selaku hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat, serta hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU).
Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta menerima suap Rp 60 miliar. Sementara tiga hakim yakni Agam Syarif Baharuddin (ASB), Ali Muhtarom (AM) dan Djuyamto (DJU) diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.
Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas.
Vonis lepas merupakan putusn hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
Atas tindakannya, Arif alias MAN disangkakan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
MS dan AR disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, tiga hakim yakni Agam Syarif Baharuddin (ASB), Ali Muhtarom (AM) dan Djuyamto (DJU) disangkakan melanggar Pasal 12C juncto 12B juncto 6 ayat 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/04/2025 04:06
Tiga Hakim Tersangka Suap Vonis Lepas Ekspor CPO Langsung Ditahan Nasional 14 April 2025

Tiga Hakim Tersangka Suap Vonis Lepas Ekspor CPO Langsung Ditahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Tiga hakim
langsung ditahan
Kejaksaan Agung
(Kejagung) usai ditetapkan ebagai tersangka suap vonis lepas kasus fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) terhadap tiga perusahaan.
Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) selaku hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, serta Djuyamto (DJU) selaku hakim Pengadilan Jakarta Selatan.
Ketiganya ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejagung.
“Ketiga tersangka tersebut dilakukan
penahanan
di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia selama 20 hari,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Kejaksaan Agung menduga ketiga tersangka menerima uang suap yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN).
Tujuannya, agar ketiga hakim memutuskan perkara CPO korporasi besar menjadi onslag atau putusan lepas.
Uang suap sebesar Rp 22,5 miliar dibagikan sebanyak dua kali. Pertama, sebesar 4,5 miliar di ruangan Muhammad Arif Nuryanta.
“Rp 4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag. Kemudian setelah keluar dari ruangan yang tadi dibagi kepada tiga orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AL yang keduanya sebagai hakim anggota, dan juga kepada DJU sebagai ketua majelis hakim dalam persidangan perkara dimaksud,” katanya.
Lalu pada September-Oktober 2024, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) menyerahkan uang senilai Rp 18 miliar kepada Djuyamto (DJU).
Djuyamto membagi uang tersebut dengan Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AL) yang diserahkan di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Pusat.
“Untuk ASB menerima uang dollar AS dan bila disetarakan rupiah sebesar Rp 4,5 miliar, DJU menerima uang dollar AS jika dirupiahkan sebesar atau setara Rp 6 miliar, dan AM menerima uang berupa dollar AS jika disetarakan rupiah sebesar Rp 5 miliar,” ujarnya.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 c juncto 12B juncto 6 ayat 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/04/2025 03:24
SBY Ingatkan Politik Bebas Aktif Indonesia Tak Berarti Diam: Harus Ikut Bicara! Nasional 13 April 2025

SBY Ingatkan Politik Bebas Aktif Indonesia Tak Berarti Diam: Harus Ikut Bicara!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-6 RI
Susilo Bambang Yudhoyono
(
SBY
) mengingatkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti diam.
Ia menekankan, Indonesia juga harus berani berbicara dan mengemukakan pendapat di kancah internasional atas berbagai isu geopolitik, ekonomi, hingga keamanan.
“Kita dari mimbar ini, dari bumi Indonesia harus juga ikut bicara. Jangan diam, politik bebas aktif tidak berarti diam, tidak berarti tidak berpendapat,” kata SBY saat memberikan
closing remarks
dalam diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
SBY mengemukakan, Indonesia harus mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Selain itu, ia merasa Indonesia perlu menjadi bagian dari solusi meski ia memahami bahwa negara ini juga memiliki batas kemampuan.
Kendati demikian, SBY menilai tidak ada salahnya untuk mencoba demi ikut menyelamatkan kekacauan dunia.
“Paham, kita juga memiliki batas kemampuan, tapi
why no
t,
nice try
, untuk apa yang bisa kita lakukan menyelamatkan perekonomian dunia yang dipicu dari perang tarif dan perang dagang sekarang ini,” ucap SBY.
SBY mengatakan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dipertanggungjawabkan.
Pekerjaan rumah ini berlaku untuk semua negara, yakni mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dunia.
“Itu juga global agenda yang sangat penting, karena diinginkan oleh semua bangsa di dunia,” ucapnya.
SBY lantas mengungkapkan kecemasannya jika perhatian dan tanggung jawab dunia bergeser. Ia khawatir banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China makin abai dari kewajiban internasionalnya.
Adapun salah satu kewajiban internasional atau kewajiban bersama negara-negara dunia adalah mencegah perubahan iklim. Namun kini, dunia justru disibukkan oleh banyak kebijakan lain, termasuk perang tarif antarnegara.
“Makin kita mengusahakan pikiran kita hari-hari kita, hanya untuk perang dagang yang mungkin dampaknya buruk. Demikian juga pendekatan dalam mengatasi persoalan regional melalui
geopolitics of power
, melalui perang, melalui apa-apa yang
hard power
. Jadi dari
power politics
seperti itu, yang sebetulnya makin menjauh dari kewajiban global yang lain,” tandas SBY.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 22:22
Prabowo Ungkap Qatar Bakal Investasi 2 Millar Dollar AS di Danantara Nasional 13 April 2025

Prabowo Ungkap Qatar Bakal Investasi 2 Millar Dollar AS di Danantara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengungkapkan
Qatar
akan berinvestasi ke Badan Pengelola
Investasi
(BPI) Daya Anagata Nusantara (
Danantara
) senilai 2 miliar dollar AS.
Kepastian itu disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, yang berlangsung di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu (23/4/2025) waktu setempat.
“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk akan tingkatkan kerja sama. Beliau akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau commit 2 miliar dollar ya tadi,” kata Prabowo, usai pertemuan, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.
Kepala Negara menyampaikan pihak Qatar sangat antusias dengan rencana
investasi
ini.
“Tadi (masing-masing) dua miliar, dua miliar. Saya kira bagus, ini tindak lanjut, dan beliau sangat antusias,” ucap Prabowo.
“Masing-masing dua. Kita dua, dia dua,” imbuh Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait, yang mendampingi Prabowo.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, pada Minggu (13/4/2025).
Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara menyambangi Istana Amiri Diwan dan disambut langsung dengan hangat oleh Emir Qatar.
Kedua pemimpin negara kemudian berjalan bersama memasuki Amiri Diwan untuk mengikuti rangkaian upacara kehormatan penyambutan.
Selanjutnya, kedua kepala negara memimpin pertemuan bilateral yang turut dihadiri oleh para delegasi dari kedua negara.
Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama strategis di berbagai bidang.
Setelah sesi bilateral, Presiden Prabowo dan Emir Sheikh Tamim melanjutkan pembicaraan secara tertutup (tête-à-tête).
Puncak dari kunjungan ini ditandai dengan penandatanganan memorandum saling pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) yang mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan kerja sama di berbagai sektor strategis.
Kegiatan resmi pun ditutup dengan jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Emir Qatar untuk menghormati kunjungan Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 22:12
Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj Nasional 13 April 2025

Menteri Agama: Tambahan Kuota Petugas Haji Sudah Masuk E-Hajj
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, permintaan tambahan
kuota petugas haji
telah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj,” kata Nasaruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).
Nasaruddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas persetujuannya memberikan tambahan kuota bagi petugas haji Indonesia.
Ia menjelaskan, pada awalnya Indonesia menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1 persen dari total kuota jemaah sebanyak 221.000 orang, atau setara dengan 2.210 petugas.
“Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1 persen lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji,” ujarnya.
Sejak awal, kata Nasaruddin, Kementerian Agama (Kemenag) telah menyampaikan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa penambahan jumlah petugas sangat penting.
Pasalnya, mereka akan bertugas memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
“Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya,” kata dia.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, pihaknya akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan.
Ia mengatakan, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter dari yang biasanya lima orang.
“Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya,” kata Hilma.
Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal.
Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan dilakukan dari 14-20 April 2025.
“Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji,” ucap dia.
Sebagai informasi, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.
Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 21:27
Presiden Prabowo dan Emir Qatar Saksikan Penandatanganan MoU Dialog Strategis Dua Negara Nasional 13 April 2025

Presiden Prabowo dan Emir Qatar Saksikan Penandatanganan MoU Dialog Strategis Dua Negara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto dan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, menyaksikan langsung penandatanganan
Memorandum of Understanding
(MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.
Penandatanganan tersebut digelar dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu (13/4/2025).
Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang
Dialog Strategis
antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, MoU ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat
kerja sama bilateral
melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri.
Selain itu,
Senior Officials Meeting
(SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc
Working Group
dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.
Dialog strategis
ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis.
Di antaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.
Penandatanganan MoU ini juga diharapkan dapat mengokohkan peran Indonesia dan Qatar dalam menjawab tantangan global secara bersama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 19:15
Wamenaker: Industri Tekstil Harus Bangkit, Saatnya Aksi Nyata Nasional 13 April 2025

Wamenaker: Industri Tekstil Harus Bangkit, Saatnya Aksi Nyata
Tim Redaksi

KOMPAS.com
— Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
Wamenaker
)
Immanuel Ebenezer
(Noel) mengajak seluruh pemangku kepentingan
industri tekstil
bersatu dan bergerak cepat menghadapi krisis yang membayangi sektor padat karya.
Hal itu dia ungkapkan dalam acara Silaturahmi dan
Halalbihalal
“Bersatu Bangun Indonesia” bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).
Noel menegaskan, tanda bahaya bagi industri tekstil Indonesia telah menyala sehingga membutuhkan respons yang konkret.
“Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tutupnya pabrik besar, dan anjloknya daya saing harus dijawab dengan strategi yang tidak biasa-biasa saja,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (13/4/2025).
Lebih lanjut, Noel memaparkan tujuh tantangan utama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Beberapa di antaranya adalah ketergantungan impor bahan baku, tingginya biaya produksi, hingga minimnya investasi riset dan pendidikan vokasi.
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar jika semua pihak dapat bersinergi.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kebijakan yang konsisten dan adaptif agar target pertumbuhan industri tekstil hingga 8 persen dalam lima tahun bisa tercapai,” ujarnya.
Noel mengatakan, upaya tersebut selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lebih lanjut, Wamenaker menekankan pentingnya program pelatihan ulang dan jaminan sosial, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk para pekerja terdampak PHK, sebagai bagian dari solusi jangka pendek.
“Halalbihalal ini dapat jadi momentum refleksi dan seruan untuk kembali menguatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangkitkan industri tekstil nasional,” katanya.
Selain mengikuti acara yang digelar bersama API Badan Pengurus Jawa Tengah (Jateng), Noel juga menghadiri Halalbihalal Garment and Textile Solo Raya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 19:14
SBY Hati-hati “Ngetweet” di Medsos, AHY: Beliau Menghormati Presiden Prabowo Nasional 13 April 2025

SBY Hati-hati “Ngetweet” di Medsos, AHY: Beliau Menghormati Presiden Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) menyebut tindakan hati-hati Presiden ke-6 RI
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dalam menulis cuitan (tweet) di media sosial untuk menanggapi kebijakan pemerintah bertujuan untuk menghormati Presiden
Prabowo Subianto
.
Sebab, SBY tahu persis bahwa tidak mudah memimpin negara seluas Indonesia.
“Yang dimaksudkan oleh Pak SBY lebih hemat berbicara, apalagi menyampaikan
statement
secara publik. Mengapa? Karena beliau sangat menghormati Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata AHY, usai acara diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
Menurut AHY, tak banyak yang bisa berempati secara penuh mengingat jabatan presiden hanya diisi oleh segelintir orang saja.
Oleh karenanya, SBY sebagai seorang mantan presiden berupaya berempati kepada Prabowo yang saat ini memimpin.
“Pak SBY tahu persis bahwa tidak mudah memimpin negeri sebesar Indonesia di tengah-tengah badai dan tantangan global yang juga menuntut kebijaksanaan, termasuk langkah-langkah kepemimpinan yang strategis dan juga berdampak positif langsung pada masyarakat kita,” ucap AHY.
Di sisi lain, menurut putra SBY ini, Presiden ke-6 itu tidak ingin pendapat yang dikeluarkannya di ranah publik disalahartikan.
Daripada menulis pernyataan secara publik, lanjut AHY, ayahnya lebih banyak memberikan masukan secara diam-diam kepada Presiden Prabowo.
“Saya tahu persis beliau reguler cukup sering memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini sebagai bentuk komitmen secara moral yang disampaikan sejak awal,” ujar AHY.
Sebelumnya diberitakan, SBY mengaku lebih memilih berhati-hati menyampaikan pendapat sebagai mantan Presiden RI.
Kehati-hatian ini juga dia terapkan saat Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal atau tarif impor kepada 180 negara, termasuk Indonesia, yang dikenakan sebesar 32 persen.
Saat berita itu tersiar, SBY lebih memilih menulis tujuh butir pandangannya mengenai dinamika saat ini, meski tidak dipublikasikan.
Menurut SBY, berhati-hati melemparkan pendapat di media sosial adalah etika.
“Di tengah malam saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal, coba saya ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara,” kata SBY saat memberikan closing remarks dalam diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 18:41
SBY Ungkap Hati-hati “Ngetweet” di Media Sosial sebagai Mantan Presiden: Itu Bagi Saya Etika Nasional 13 April 2025

SBY Ungkap Hati-hati “Ngetweet” di Media Sosial sebagai Mantan Presiden: Itu Bagi Saya Etika
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-6 RI
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) mengaku kerap berhati-hati ketika hendak menyampaikan pendapat terkait pemerintahan melalui cuitan (tweet) di media sosial.
Kehati-hatian ini juga dia terapkan saat Presiden AS
Donald Trump
mengumumkan tarif resiprokal atau
tarif impor
kepada 180 negara, termasuk Indonesia, yang dikenakan sebesar 32 persen.
Saat berita itu tersiar, SBY lebih memilih menulis tujuh butir pandangannya mengenai dinamika saat ini, meski tidak dipublikasikan.
Menurut SBY, berhati-hati melemparkan pendapat di media sosial adalah etika.
“Di tengah malam saya memanggil staf saya, Kolonel Tumpal, coba saya ingin menulis sesuatu. Tidak akan saya lepas dalam bentuk tweet, karena saya tahu sebagai seorang yang pernah memimpin negeri ini, saya harus hemat bicara dan berhati-hati dalam bicara,” kata SBY saat memberikan
closing remarks
dalam diskusi panel terkait Perkembangan dan Dinamika Dunia Terkini di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
SBY mengaku akan memastikan setiap yang ditulis maupun disampaikan dirinya tetap benar secara
etika politik
.
“Dan itu bagi saya etika. Ditulislah tujuh butir bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi yang baru saja disampaikan oleh Presiden Donald Trump,” ucap dia.
Setelah menulis pandangannya, SBY lalu mendengar langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk merespons
tarif Trump
dua hari kemudian.
Setelah mendengar langkah tersebut, ia bersyukur lantaran yang dijelaskan oleh para menteri Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto sekitar 80 persen sama dengan apa yang dia pikirkan.
“Oleh karena itu saya melepas tweet, hanya beberapa butir tweet yang merupakan dukungan saya kepada pemerintah Indonesia ABC karena saya pandang tepat,” beber dia.
Ia pun merekomendasikan Indonesia agar mampu mengetahui batas dan kemampuannya.
SBY mengaku khawatir jika Indonesia terlalu reaktif, lebih emosional, dan kurang rasional.
“Ketika kita menyadari kita ini siapa, dunia seperti apa, Amerika Serikat seperti apa, kita harus tahu kemampuan dan batas kemampuan kita. Kita harus tahu apa yang bisa Indonesia lakukan dan apa yang tidak bisa Indonesia lakukan,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/04/2025 17:55