Category: Kompas.com Nasional

  • Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak Nasional 17 April 2025

    Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    dan
    Komisi V DPR
    membahas masalah
    infrastruktur
    dan pemeliharaan jalan. Prabowo memberi jaminan.
    Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya di sektor infrastruktur, yaitu mengenai preservasi (pemeliharaan) jalan nasional.
    “Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama,” ucap Lasarus usai pertemuan.
    Ia menyampaikan bahwa pertemuannya juga membahas peningkatan kualitas jalan daerah.
    Presiden Prabowo memerintahkan untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
    Terlebih, kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 40 persen, sementara jalan provinsi mencapai 60 persen.
    Sementara itu, kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90 persen.
    “Tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 (persen) di jalan kabupaten, dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres (Instruksi Presiden). Namanya nanti ada Inpres Jalan Daerah,” tuturnya.
    Tak cuma itu, pihaknya juga membahas isu
    ketahanan pangan
    , salah satunya mengenai penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Ia menyebut Prabowo menginstruksikan agar segera diselesaikan.
    “Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” ucap Lasarus.
    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pertemuan turut membahas mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
    Adapun dalam sektor transportasi jalan, Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
    “Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya yang sudah ada,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April Nasional 17 April 2025

    Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) memperpanjang Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 Hijriah atau 2025 Masehi hingga 25 April 2025.
    Sejatinya, tenggat waktu pelunasan Bipih reguler berakhir pada Kamis (17/4/2025).
    “Kami perpanjang lagi pelunasan Bipih Reguler hingga 25 April 2025,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain, dalam keterangan resmi, Kamis (17/4/2025).
    Zain mengatakan, secara nasional jumlah jemaah haji reguler yang melunasi Bipih sudah lebih dari total kuota.
    Tahun ini, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
    “Hingga saat ini, jemaah yang melunasi biaya haji reguler sebanyak 209.359 orang,” kata Zain.
    Untuk
    kuota haji
    reguler, terdiri atas 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).
    Mereka yang melunasi terdiri atas 180.641 jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II.
    Kendati demikian, ada empat provinsi yang belum terpenuhi 100 persen, yakni Jawa Barat (95,23 persen), Jakarta (98,75 persen), Sumatera Selatan (99,73 persen), dan Gorontalo (97,21 persen).
    “Dengan perpanjangan ini, kami berharap seluruh kuota haji reguler terserap secara optimal,” ucapnya.
    Sebagai informasi, terdapat 26.525 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.512 petugas haji daerah (PHD), dan 681 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah.
    Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.
    Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Bakal Sanksi XL Smart Bila Gagal Penuhi Komitmen 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Menkomdigi Bakal Sanksi XL Smart Bila Gagal Penuhi Komitmen Nasional 17 April 2025

    Menkomdigi Bakal Sanksi XL Smart Bila Gagal Penuhi Komitmen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    memastikan akan memberikan sanksi tegas jika PT
    XL Smart Telecom
    Sejahtera Tbk, entitas baru hasil penggabungan PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk, tidak menjalankan kewajibannya usai
    merger
    .
    “Apabila tidak terpenuhi, ada sanksi administratif berupa denda hingga pencabutan izin,” kata Meutya di kantornya, Kamis (17/4/2025).
    Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi pembangunan 8.000
    Base Transceiver Station
    (BTS) tambahan.
    Penambahan BTS ini ditujukan untuk memperluas akses layanan digital yang difokuskan di daerah-daerah pelosok, utamanya ke lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.
    Kewajiban selanjutnya adalah memastikan peningkatan kecepatan unduh (download) layanan. Ada target yang harus dipenuhi pada empat tahun lagi.
    “Pemerintah tidak hanya memberikan persetujuan, tapi juga memberikan kewajiban atas komitmen-komitmen, di antaranya adalah peningkatan kecepatan unduh hingga 16 persen pada tahun 2029 nanti sudah ada peningkatan sampai 16 persen,” lanjut Meutya.
    Terkait dengan pengembangan teknologi, Meutya menyebut bahwa penambahan BTS yang diwajibkan diproyeksikan mendukung implementasi jaringan 5G.
    “8.000 BTS baru yang diwajibkan, jadi artinya bisa lebih dari ini, yang tentu secara otomatis karena kita sudah memasuki era 5G, maka ini harapkan juga berbasis teknologi 5G,” ujarnya.

    Di sisi lain, Meutya memastikan agar entitas baru ini tetap memenuhi hak-hak karyawan, utamanya terkait dengan potensi PHK pasca merger.
    “Kami juga memiliki komitmen terhadap bagaimana bahwa kami memastikan tidak ada PHK untuk karyawan,” tegasnya.
    Meutya juga meminta layanan pelanggan yang saat ini tercatat mencapai 95 juta pelanggan gabungan dari ketiga perusahaan tidak akan terganggu.
    “Kami pastikan para pelanggan tidak perlu khawatir, Kemenkomdigi akan mengawasi proses penggabungan ini agar kualitas layanan justru semakin baik, efisien, inklusif, dan terjangkau,” tegas Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Bangun 8.000 BTS, XL Smart Juga Diwajibkan Naikkan Kecepatan Download 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Selain Bangun 8.000 BTS, XL Smart Juga Diwajibkan Naikkan Kecepatan Download Nasional 17 April 2025

    Selain Bangun 8.000 BTS, XL Smart Juga Diwajibkan Naikkan Kecepatan Download
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – 
    Menteri Komunikasi
    dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyetujui merger PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk menjadi
    PT XL SMart Telecom
    . Tapi ada syaratnya. PT XL Smart harus berkomitmen membangun 8.000 BTS hingga meningkatkan kecepatan download.
    Penambahan BTS ini ditujukan untuk memperluas
    akses layanan digital
    yang difokuskan di daerah-daerah pelosok, utamanya ke lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.
    “Penambahan 8.000 BTS baru yang difokuskan di daerah. Peningkatan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia,” kata Meutya di kantornya, Kamis (17/4/2025).
    Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan, nilai investasi untuk pembangunan BTS diperkirakan mencapai sekitar Rp 16 triliun, dengan asumsi biaya pembangunan satu BTS rata-rata Rp 1,5 miliar.
    Meutya mengatakan Kemenkomdigi tidak mematok angka lantaran ada perbedaan harga di berbagai wilayah dan potensi fluktuasi harga di masa depan.
    “Jadi kenapa kita tidak juga mematok angka, ini tentu berbeda-beda di berbagai wilayah, kemudian juga kita nggak tahu harga ke depan berapa,” kata Meutya.
    “Jadi yang kita hitung adalah komitmen fisik dengan angka minimal penambahan 8.000 BTS,” tegas Meutya.
    Meutya menambahkan, komitmen lainnya yang didorong dalam merger ini adalah peningkatan kecepatan unduh layanan (download) hingga 16 persen pada tahun 2029.
    “Pemerintah tidak hanya memberikan persetujuan, tapi juga memberikan kewajiban atas komitmen-komitmen, di antaranya adalah peningkatan kecepatan unduh hingga 16 persen pada tahun 2029 nanti sudah ada peningkatan sampai 16 persen,” kata Meutya.

    Terkait dengan pengembangan teknologi, Meutya menyebut bahwa penambahan BTS yang diwajibkan diproyeksikan mendukung implementasi jaringan 5G.
    “8.000 BTS baru yang diwajibkan, jadi artinya bisa lebih dari ini, yang tentu secara otomatis karena kita sudah memasuki era 5G, maka ini harapkan juga berbasis teknologi 5G,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Royal Enfield RK, KPK Pernah Titip Rawat Kendaraan Sita Ketum PP Japto
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Selain Royal Enfield RK, KPK Pernah Titip Rawat Kendaraan Sita Ketum PP Japto Nasional 17 April 2025

    Selain Royal Enfield RK, KPK Pernah Titip Rawat Kendaraan Sita Ketum PP Japto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan, mekanisme
    titip rawat

    kendaraan sitaan
    tidak hanya dilakukan penyidik terhadap motor
    Royal Enfield
    milik mantan Gubernur Jawa Barat,
    Ridwan Kamil
    .
    KPK menjelaskan bahwa mekanisme titip rawat juga pernah dilakukan terhadap sejumlah kendaraan yang disita dari Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP),
    Japto Soerjosoemarno
    (JS), sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.
    “Sebelumnya, dalam perkara dugaan TPK/TPPU dengan Tersangka RW (mantan Bupati Kutai Kartanegara), penyidik juga melakukan titip rawat penyitaan kepada pihak pemilik barang yang dilakukan penyitaan. Sebelum penyidik kemudian memindahkan penyimpanannya ke Rupbasan KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
    Tessa menjelaskan, berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berwenang untuk menempatkan barang sitaan di Rupbasan atau melakukan titip rawat atas barang yang disita kepada pihak lain, dalam hal ini pemilik/penguasa barang tersebut.
    Ia menambahkan, dalam titip rawat kendaraan sita, para pihak, yakni penyidik, penerima titip rawat, serta saksi lainnya, juga menandatangani Berita Acara (BA) titip rawat penyitaan.
    Dia menjelaskan, dalam BA titip ini disebutkan bahwa pihak penerima titip rawat penyitaan (tertitip) memiliki kewajiban menjaga barang bukti yang dititip untuk dirawat secara baik.
    “Dengan ketentuan bahwa apabila sewaktu-waktu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan membutuhkan barang bukti tersebut, maka tertitip harus segera menyerahkan kepada penyidik atau penuntut dalam keadaan baik dan utuh sesuai dengan keadaan pada saat barang bukti tersebut dititipkan,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Tessa mengatakan, penerima titip dilarang untuk memindahtangankan barang bukti yang dititipkan kepada pihak lain dengan cara apapun. “Merawat dan memelihara aset titipan sebagaimana mestinya, serta jika ada biaya yang timbul, dibebankan kepada tertitip,” ucapnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penyidik belum memindahkan motor Royal Enfield yang disita dari rumah Ridwan Kamil ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, motor tersebut dipinjampakaikan sementara kepada Ridwan Kamil.
    “Posisi kendaraan yang dilakukan penyitaan masih dipinjampakaikan kepada yang bersangkutan (Ridwan Kamil). Jadi, belum ada pergeseran ke Rupbasan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/4) kemarin.
    Tessa mengeklaim tidak ada kendala untuk memindahkan motor tersebut, hanya menunggu waktu.
    Tessa menjelaskan, kendaraan yang dipinjampakaikan juga harus memenuhi persyaratan, yaitu tidak mengubah bentuk, tidak dijual, dan nilainya tetap sama saat dipindahkan ke Rupbasan.

    Ia mengingatkan bahwa seseorang bisa dikenakan pasal perintangan penyidikan apabila kendaraan yang dipinjampakaikan disalahgunakan. “Kalau itu tidak dilakukan oleh siapapun yang telah diberikan izin, itu ada sanksinya tentunya, dalam hal ini kaitannya adalah baik itu Pasal 21 (UU Tipikor) bisa masuk menghalangi penyidikan maupun dari sisi nilainya bisa dimintakan untuk diganti tentunya sesuai dengan nilai pada saat kendaraan itu disita,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • STR Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien Dicabut Sementara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    STR Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien Dicabut Sementara Nasional 17 April 2025

    STR Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasien Dicabut Sementara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Konsil Kesehatan Indonesia
    (KKI) mencabut sementara surat tanda registrasi (STR) dokter kandungan yang diduga melakukan
    pelecehan seksual
    terhadap pasiennya di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Arianti Anaya menyatakan, penonaktifan sementara dilakukan karena kasus ini masih menunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian.
    “Kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari penegak hukum. Nantinya akan kami lanjutkan, tentunya ini kami masih menunggu,” kata Arianti dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).
    Arianti menyebut, tenaga medis bisa dikenakan sanksi pidana dengan syarat penyidik harus meminta rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) KKI.
    Nantinya, jika STR ini dicabut, maka secara otomatis membatalkan Surat Izin Praktek (SIP) dokter tersebut.
    “Majelis Disiplin Profesi telah melakukan investigasi ke lapangan. Kemarin malam dilaporkan ternyata hasil investigasi ada tindak pidana yang dilakukan,” ujar dia.
    MDP telah melaporkan temuan adanya tindak pidana itu ke pihak berwajib.
    Sembari menunggu koordinasi dengan kepolisian, KKI menonaktifkan STR pelaku untuk sementara.
    “Untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR dokter bersangkutan dinonaktifkan sementara sampai menunggu informasi dari penegak hukum,” kata Arianti.
    Diketahui, seorang dokter kandungan bernama M
    Syafril Firdaus
    , diduga melakukan aksi pelecehan terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat.
    Syafril memanfaatkan profesinya untuk melakukan aksi tidak senonoh saat proses pemeriksaan USG.
    Polisi sudah menetapkan Syafril sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasiennya.
    Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Garut melakukan serangkaian penyelidikan intensif sejak Syafril ditangkap pada Selasa (15/4/2025).
    “Yang bersangkutan sudah kami tetapkan sebagai tersangka, setelah penyelidikan maraton sejak tersangka ditangkap kemarin,” ujar Kasatreskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolres Garut.
    Menurut Joko, polisi telah mengantongi setidaknya dua alat bukti yang dianggap cukup untuk menjerat Syafril sebagai tersangka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Menag Sebut Persiapan Layanan Jemaah Haji Hampir 100 Persen Nasional 17 April 2025

    Menag Sebut Persiapan Layanan Jemaah Haji Hampir 100 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    menyampaikan bahwa persiapan layanan jemaah haji 1446 Hijriah atau tahun ini di Arab Saudi sudah hampir selesai.
    “Alhamdulillah, untuk urusan haji, Mekkah dan Madinah itu sudah hampir 100 persen rampung,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
    Nasaruddin saat ini berada di Arab Saudi untuk meninjau persiapan menyambut jemaah haji.
    Selain itu, Nasaruddin juga menggelar rapat koordinasi bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
    “Tahun ini pemerintah memang menerapkan sejumlah langkah efisiensi dalam penyelenggaraan haji,” ucap dia.
    Sejumlah terobosan baru telah disiapkan untuk meningkatkan pelayanan agar pelaksanaan haji tahun ini berjalan sukses.
    “Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan,” ungkap Menag.
    Meski biaya haji lebih terjangkau untuk tahun ini, Nasaruddin memastikan bahwa kualitas layanan tidak akan menurun.
    “Murah tidak berarti pelayanannya kurang. Justru kami akan menampilkan pelayanan terbaik dengan harga yang sangat terjangkau,” imbuh dia.
    Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengungkapkan bahwa Kerajaan Arab Saudi menyebut penyelenggara haji terbaik berasal dari Indonesia.
    “Ini diakui sendiri oleh Kerajaan Arab Saudi. Seperlima jemaah haji dunia berasal dari Indonesia, tapi tingkat pelanggarannya sangat minim. Itu membanggakan,” tuturnya.
    Untuk diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan kuota
    jemaah haji Indonesia
    sebanyak 221.000 orang untuk haji tahun 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Terjunkan 2.000 Personel Amankan Rangkaian Paskah di Gereja Katedral 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Polri Terjunkan 2.000 Personel Amankan Rangkaian Paskah di Gereja Katedral Nasional 17 April 2025

    Polri Terjunkan 2.000 Personel Amankan Rangkaian Paskah di Gereja Katedral
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Polri
    menyiapkan 2.000 orang personel untuk mengamankan rangkaian perayaan Paskah di sekitar
    Gereja Katedral
    , Jakarta Pusat.
    Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago menyatakan, pengamanan sudah dimulai sejak Kamis (17/4/2025) hari ini.
    “Polri bersinergi dengan
    stakeholder
    lainnya turut mengamankan gereja-gereja yang berada di Indonesia, salah satunya di Gereja Katedral dengan jumlah jemaat kurang lebih sebanyak 2.000 umat yang akan beribadah,” ujar Erdi dalam keterangan resminya, Kamis.
    Pengamanan ini dilakukan dalam beberapa langkah strategis, mulai dari deteksi dini potensi gangguan keamanan sebelum, saat, hingga setelah perayaan atau ibadah selesai.
    Upaya pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh umat Kristiani dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan khidmat.
    Pada saat Jumat Agung nanti, Polri akan menempatkan personelnya di sejumlah wilayah, dan di setiap Polda sudah dilakukan persiapan yang optimal.
    Selain itu, patroli siber juga diperkuat guna mencegah penyebaran berita hoaks dan konten provokatif di ruang digital yang dapat mengganggu suasana perayaan.
    Polri juga mengantisipasi potensi kemacetan yang mungkin terjadi saat libur panjang saat Jumat Agung dan Paskah.
    “Polri turut menyiapkan pengamanan di titik-titik rawan kemacetan seperti jalan tol, jalur arteri, bandara, pelabuhan penyeberangan, hingga kawasan wisata,” lanjut Erdi.
    Kekuatan personel di masing-masing wilayah juga dioptimalkan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025

    Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbakhun, buka suara usai dirinya disindir oleh Ketua Umum Partai Golkar,
    Bahlil Lahadalia
    , karena tidak hadir dalam acara
    halal bihalal Golkar
    pada Rabu (16/4/2025) kemarin.
    Misbakhun
    menyebut dirinya sedang mengikuti
    race marathon
    di akhir pekan, sehingga tak menghadiri halal bihalal Golkar.
    “Saya memang tidak hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, Bahlil Lahadalia. Saya mengikuti kegiatan
    race marathon
    di akhir pekan,” ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
    Misbakhun mengatakan, dirinya sebenarnya sudah meminta izin kepada Bahlil bahwa tidak bisa menghadiri halal bihalal Golkar.
    Namun, Misbakhun mengakui sindiran Bahlil memang benar.
    Meski sedang tanggal merah, kepentingan partai dan negara harus tetap diutamakan.
    Misbakhun pun menganggap sindiran Bahlil ini sebagai isyarat panggilan untuk segera kembali ke Jakarta.
    “Saya mengetahui bahwa saya dicari oleh Bapak Ketum dari berita saat masih dalam penerbangan menggunakan Wi-Fi di penerbangan. Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat, saya mengambil keputusan langsung kembali ke Tanah Air dengan penerbangan yang paling awal,” paparnya.
    Misbakhun menekankan, sebagai politisi, tidak ada yang lebih berharga dari negara dan partai.
    Misbakhun menyebut, ketika dirinya memutuskan menjadi politisi, artinya dia harus mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai.
    “Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan negara memanggil kembali,” imbuh Misbakhun.
    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang tidak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025).
    Bahlil menyindir Misbakhun yang disebut memilih mengikuti kegiatan lari, padahal menurutnya Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi, bukan seorang pelari.
    “Pak Misbakhun di mana? Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam.
    “Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Disebut Tak "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Prabowo Disebut Tak "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat Nasional 17 April 2025

    Prabowo Disebut Tak “Reshuffle” Kabinet dalam Waktu Dekat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    menyatakan belum ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.
    Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah isu yang menyebut Presiden
    Prabowo Subianto
    akan kembali merombak jabatan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
    “Enggak ada
    reshuffle
    . Enggak ada, enggak ada. Sama sekali enggak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
    Prasetyo justru berseloroh, isu soal
    reshuffle
     ada di Partai Golkar setelah Ketua Umum Partai Golkar mengirim sinyal akan merombak susunan pengurus partai tersebut.
    “Enggak ada
    reshuffle
    , itu ini itu
    reshuffle
     Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu hehehe,” ujar dia.
    Sebelumnya, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kembali setelah Prabowo bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan dukungan dari PDI-P.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani pun mengaku belum mendengar kabar soal kemungkinan terjadinya reshuffle itu.
    “Saya belum dengar isu
    reshuffle
    ,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
    Muzani menekankan bahwa dukungan dari partai politik, termasuk PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo, sangat penting, walaupun tetap memilih untuk tidak bergabung ke dalam koalisi dan kabinet.
    “Artinya, membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi, dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI-P. Tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI-P dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” kata Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.