Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dan
Komisi V DPR
membahas masalah
infrastruktur
dan pemeliharaan jalan. Prabowo memberi jaminan.
Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya di sektor infrastruktur, yaitu mengenai preservasi (pemeliharaan) jalan nasional.
“Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama,” ucap Lasarus usai pertemuan.
Ia menyampaikan bahwa pertemuannya juga membahas peningkatan kualitas jalan daerah.
Presiden Prabowo memerintahkan untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Terlebih, kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 40 persen, sementara jalan provinsi mencapai 60 persen.
Sementara itu, kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90 persen.
“Tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 (persen) di jalan kabupaten, dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres (Instruksi Presiden). Namanya nanti ada Inpres Jalan Daerah,” tuturnya.
Tak cuma itu, pihaknya juga membahas isu
ketahanan pangan
, salah satunya mengenai penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Ia menyebut Prabowo menginstruksikan agar segera diselesaikan.
“Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” ucap Lasarus.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pertemuan turut membahas mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
Adapun dalam sektor transportasi jalan, Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
“Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya yang sudah ada,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/03/25/67e28c287ac88.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak Nasional 17 April 2025
-
/data/photo/2025/04/17/6800e351e389f.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menkomdigi Bakal Sanksi XL Smart Bila Gagal Penuhi Komitmen Nasional 17 April 2025
Menkomdigi Bakal Sanksi XL Smart Bila Gagal Penuhi Komitmen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
Meutya Hafid
memastikan akan memberikan sanksi tegas jika PT
XL Smart Telecom
Sejahtera Tbk, entitas baru hasil penggabungan PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk, tidak menjalankan kewajibannya usai
merger
.
“Apabila tidak terpenuhi, ada sanksi administratif berupa denda hingga pencabutan izin,” kata Meutya di kantornya, Kamis (17/4/2025).
Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi pembangunan 8.000
Base Transceiver Station
(BTS) tambahan.
Penambahan BTS ini ditujukan untuk memperluas akses layanan digital yang difokuskan di daerah-daerah pelosok, utamanya ke lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.
Kewajiban selanjutnya adalah memastikan peningkatan kecepatan unduh (download) layanan. Ada target yang harus dipenuhi pada empat tahun lagi.
“Pemerintah tidak hanya memberikan persetujuan, tapi juga memberikan kewajiban atas komitmen-komitmen, di antaranya adalah peningkatan kecepatan unduh hingga 16 persen pada tahun 2029 nanti sudah ada peningkatan sampai 16 persen,” lanjut Meutya.
Terkait dengan pengembangan teknologi, Meutya menyebut bahwa penambahan BTS yang diwajibkan diproyeksikan mendukung implementasi jaringan 5G.
“8.000 BTS baru yang diwajibkan, jadi artinya bisa lebih dari ini, yang tentu secara otomatis karena kita sudah memasuki era 5G, maka ini harapkan juga berbasis teknologi 5G,” ujarnya.
Di sisi lain, Meutya memastikan agar entitas baru ini tetap memenuhi hak-hak karyawan, utamanya terkait dengan potensi PHK pasca merger.
“Kami juga memiliki komitmen terhadap bagaimana bahwa kami memastikan tidak ada PHK untuk karyawan,” tegasnya.
Meutya juga meminta layanan pelanggan yang saat ini tercatat mencapai 95 juta pelanggan gabungan dari ketiga perusahaan tidak akan terganggu.
“Kami pastikan para pelanggan tidak perlu khawatir, Kemenkomdigi akan mengawasi proses penggabungan ini agar kualitas layanan justru semakin baik, efisien, inklusif, dan terjangkau,” tegas Meutya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/25/67444ff9121fd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Selain Bangun 8.000 BTS, XL Smart Juga Diwajibkan Naikkan Kecepatan Download Nasional 17 April 2025
Selain Bangun 8.000 BTS, XL Smart Juga Diwajibkan Naikkan Kecepatan Download
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Komunikasi
dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyetujui merger PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk menjadi
PT XL SMart Telecom
. Tapi ada syaratnya. PT XL Smart harus berkomitmen membangun 8.000 BTS hingga meningkatkan kecepatan download.
Penambahan BTS ini ditujukan untuk memperluas
akses layanan digital
yang difokuskan di daerah-daerah pelosok, utamanya ke lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia.
“Penambahan 8.000 BTS baru yang difokuskan di daerah. Peningkatan akses layanan digital di lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia,” kata Meutya di kantornya, Kamis (17/4/2025).
Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan, nilai investasi untuk pembangunan BTS diperkirakan mencapai sekitar Rp 16 triliun, dengan asumsi biaya pembangunan satu BTS rata-rata Rp 1,5 miliar.
Meutya mengatakan Kemenkomdigi tidak mematok angka lantaran ada perbedaan harga di berbagai wilayah dan potensi fluktuasi harga di masa depan.
“Jadi kenapa kita tidak juga mematok angka, ini tentu berbeda-beda di berbagai wilayah, kemudian juga kita nggak tahu harga ke depan berapa,” kata Meutya.
“Jadi yang kita hitung adalah komitmen fisik dengan angka minimal penambahan 8.000 BTS,” tegas Meutya.
Meutya menambahkan, komitmen lainnya yang didorong dalam merger ini adalah peningkatan kecepatan unduh layanan (download) hingga 16 persen pada tahun 2029.
“Pemerintah tidak hanya memberikan persetujuan, tapi juga memberikan kewajiban atas komitmen-komitmen, di antaranya adalah peningkatan kecepatan unduh hingga 16 persen pada tahun 2029 nanti sudah ada peningkatan sampai 16 persen,” kata Meutya.
Terkait dengan pengembangan teknologi, Meutya menyebut bahwa penambahan BTS yang diwajibkan diproyeksikan mendukung implementasi jaringan 5G.
“8.000 BTS baru yang diwajibkan, jadi artinya bisa lebih dari ini, yang tentu secara otomatis karena kita sudah memasuki era 5G, maka ini harapkan juga berbasis teknologi 5G,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/05/67a36a4f50a4c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menag Sebut Persiapan Layanan Jemaah Haji Hampir 100 Persen Nasional 17 April 2025
Menag Sebut Persiapan Layanan Jemaah Haji Hampir 100 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
menyampaikan bahwa persiapan layanan jemaah haji 1446 Hijriah atau tahun ini di Arab Saudi sudah hampir selesai.
“Alhamdulillah, untuk urusan haji, Mekkah dan Madinah itu sudah hampir 100 persen rampung,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Nasaruddin saat ini berada di Arab Saudi untuk meninjau persiapan menyambut jemaah haji.
Selain itu, Nasaruddin juga menggelar rapat koordinasi bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
“Tahun ini pemerintah memang menerapkan sejumlah langkah efisiensi dalam penyelenggaraan haji,” ucap dia.
Sejumlah terobosan baru telah disiapkan untuk meningkatkan pelayanan agar pelaksanaan haji tahun ini berjalan sukses.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan,” ungkap Menag.
Meski biaya haji lebih terjangkau untuk tahun ini, Nasaruddin memastikan bahwa kualitas layanan tidak akan menurun.
“Murah tidak berarti pelayanannya kurang. Justru kami akan menampilkan pelayanan terbaik dengan harga yang sangat terjangkau,” imbuh dia.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengungkapkan bahwa Kerajaan Arab Saudi menyebut penyelenggara haji terbaik berasal dari Indonesia.
“Ini diakui sendiri oleh Kerajaan Arab Saudi. Seperlima jemaah haji dunia berasal dari Indonesia, tapi tingkat pelanggarannya sangat minim. Itu membanggakan,” tuturnya.
Untuk diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan kuota
jemaah haji Indonesia
sebanyak 221.000 orang untuk haji tahun 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/24/676abd2802924.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polri Terjunkan 2.000 Personel Amankan Rangkaian Paskah di Gereja Katedral Nasional 17 April 2025
Polri Terjunkan 2.000 Personel Amankan Rangkaian Paskah di Gereja Katedral
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –Polri
menyiapkan 2.000 orang personel untuk mengamankan rangkaian perayaan Paskah di sekitar
Gereja Katedral
, Jakarta Pusat.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago menyatakan, pengamanan sudah dimulai sejak Kamis (17/4/2025) hari ini.
“Polri bersinergi dengan
stakeholder
lainnya turut mengamankan gereja-gereja yang berada di Indonesia, salah satunya di Gereja Katedral dengan jumlah jemaat kurang lebih sebanyak 2.000 umat yang akan beribadah,” ujar Erdi dalam keterangan resminya, Kamis.
Pengamanan ini dilakukan dalam beberapa langkah strategis, mulai dari deteksi dini potensi gangguan keamanan sebelum, saat, hingga setelah perayaan atau ibadah selesai.
Upaya pengamanan ini dilakukan untuk memastikan seluruh umat Kristiani dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan khidmat.
Pada saat Jumat Agung nanti, Polri akan menempatkan personelnya di sejumlah wilayah, dan di setiap Polda sudah dilakukan persiapan yang optimal.
Selain itu, patroli siber juga diperkuat guna mencegah penyebaran berita hoaks dan konten provokatif di ruang digital yang dapat mengganggu suasana perayaan.
Polri juga mengantisipasi potensi kemacetan yang mungkin terjadi saat libur panjang saat Jumat Agung dan Paskah.
“Polri turut menyiapkan pengamanan di titik-titik rawan kemacetan seperti jalan tol, jalur arteri, bandara, pelabuhan penyeberangan, hingga kawasan wisata,” lanjut Erdi.
Kekuatan personel di masing-masing wilayah juga dioptimalkan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/31/6773a7e491b1c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar Nasional 17 April 2025
Misbakhun Buka Suara Usai Disindir Bahlil karena Ikut Maraton Saat Acara Golkar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbakhun, buka suara usai dirinya disindir oleh Ketua Umum Partai Golkar,
Bahlil Lahadalia
, karena tidak hadir dalam acara
halal bihalal Golkar
pada Rabu (16/4/2025) kemarin.
Misbakhun
menyebut dirinya sedang mengikuti
race marathon
di akhir pekan, sehingga tak menghadiri halal bihalal Golkar.
“Saya memang tidak hadir dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, Bahlil Lahadalia. Saya mengikuti kegiatan
race marathon
di akhir pekan,” ujar Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
Misbakhun mengatakan, dirinya sebenarnya sudah meminta izin kepada Bahlil bahwa tidak bisa menghadiri halal bihalal Golkar.
Namun, Misbakhun mengakui sindiran Bahlil memang benar.
Meski sedang tanggal merah, kepentingan partai dan negara harus tetap diutamakan.
Misbakhun pun menganggap sindiran Bahlil ini sebagai isyarat panggilan untuk segera kembali ke Jakarta.
“Saya mengetahui bahwa saya dicari oleh Bapak Ketum dari berita saat masih dalam penerbangan menggunakan Wi-Fi di penerbangan. Saat itu juga saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Begitu pesawat mendarat, saya mengambil keputusan langsung kembali ke Tanah Air dengan penerbangan yang paling awal,” paparnya.
Misbakhun menekankan, sebagai politisi, tidak ada yang lebih berharga dari negara dan partai.
Misbakhun menyebut, ketika dirinya memutuskan menjadi politisi, artinya dia harus mengabdi dengan sepenuh hati kepada negara dan partai.
“Perjalanan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari tetap tidak bisa diteruskan jika Bapak Ketua Umum Partai dan negara memanggil kembali,” imbuh Misbakhun.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melontarkan sindiran kepada Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang tidak menghadiri acara halal bihalal Partai Golkar, Rabu (16/4/2025).
Bahlil menyindir Misbakhun yang disebut memilih mengikuti kegiatan lari, padahal menurutnya Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi, bukan seorang pelari.
“Pak Misbakhun di mana? Misbakhun ya? Lagi lari. Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam.
“Yang Golkar membutuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya gitu. Tapi kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi?” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/12/67f9aae184409.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Disebut Tak "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat Nasional 17 April 2025
Prabowo Disebut Tak “Reshuffle” Kabinet dalam Waktu Dekat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Prasetyo Hadi
menyatakan belum ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.
Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah isu yang menyebut Presiden
Prabowo Subianto
akan kembali merombak jabatan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
“Enggak ada
reshuffle
. Enggak ada, enggak ada. Sama sekali enggak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Prasetyo justru berseloroh, isu soal
reshuffle
ada di Partai Golkar setelah Ketua Umum Partai Golkar mengirim sinyal akan merombak susunan pengurus partai tersebut.
“Enggak ada
reshuffle
, itu ini itu
reshuffle
Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu hehehe,” ujar dia.
Sebelumnya, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kembali setelah Prabowo bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan dukungan dari PDI-P.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani pun mengaku belum mendengar kabar soal kemungkinan terjadinya reshuffle itu.
“Saya belum dengar isu
reshuffle
,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Muzani menekankan bahwa dukungan dari partai politik, termasuk PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo, sangat penting, walaupun tetap memilih untuk tidak bergabung ke dalam koalisi dan kabinet.
“Artinya, membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi, dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI-P. Tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI-P dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” kata Muzani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/04/14/67fcabd3bb044.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/17/6800d6147e256.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)