Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
mengungkapkan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyelesaikan negosiasi soal tarif resiprokal dalam 60 hari ke depan.
Airlangga menjelaskan, format perjanjian hingga kemitraan perdagangan investasi sudah disepakati oleh kedua negara.
“Formatnya pun sudah disepakati, format dari framework perjanjian tersebut dan scoping-nya, termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliability dari koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi,” ujar Airlangga dalam keterangan tim media Prabowo, Jumat (18/4/2025).
Menurut Airlangga, delegasi pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mengakses para pejabat terkait di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi.
Delegasi Indonesia juga berupaya bertemu secara daring dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick.
Airlangga mengatakan, AS memberikan respons yang positif terhadap usulan-usulan Indonesia tersebut.
Sehingga, dalam 60 hari ke depan, AS menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pembahasan di tingkat teknis guna mencapai solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara.
Adapun dari pertemuan tersebut terungkap bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk melakukan negosiasi.
“Jadi, ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” paparnya.
Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan sejumlah hal yang diusulkan oleh Indonesia dalam negosiasi dengan para pejabat AS.
Berdasarkan yang sudah tercantum dalam surat resmi, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti bensin dan minyak mentah.
“Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum,
soya bean
,
soya bean milk
, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga.
“Kemudian, Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang diberikan,” sambungnya.
Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral strategis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk holtikultura, dari Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia pun mendorong agar investasi dilakukan secara
business to business.
“Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi,
engineering
, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan
financial services
yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” imbuh Airlangga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/04/18/6801c3a6d35e0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari Nasional 18 April 2025
-
/data/photo/2025/04/08/67f524c2d66ff.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensesneg: Tidak Semua Partai Harus Gabung Pemerintahan Nasional 18 April 2025
Mensesneg: Tidak Semua Partai Harus Gabung Pemerintahan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (
Mensesneg
)
Prasetyo Hadi
menyatakan, pertemuan antara Presiden
Prabowo Subianto
dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
),
Megawati Soekarnoputri
tak membahas bergabungnya PDI-P ke dalam
koalisi
.
“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi),” kata Prasetyo melansir Antara, Kamis (17/4/2025).
Prasetyo menilai, tidak semua partai politik harus bergabung ke dalam pemerintahan. Selain itu, ia memastikan, hubungan PDI-P dengan pemerintah tetap berjalan dengan baik.
Megawati pun hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” kata Prasetyo.
Ketua DPP PDI-P yang juga putri Megawati, Puan Maharani memastikan akan ada pertemuan lanjutan antara ibunya dengan Prabowo.
“Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Meski begitu, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut soal wacana pertemuan berikutnya itu.
Dia hanya menjelaskan, pertemuan Prabowo dengan Megawati sesuai harapan PDI-P dan Partai Gerindra yang kerap mendiskusikannya.
“Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
“Dan alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran,” sambungnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengaku khawatir jika PDI-P bergabung ke pemerintahan Prabowo.
Sebab hal tersebut akan berdampak buruk terhadap konstelasi politik dalam negeri, ketika seluruh partai politik mendukung pemerintahan.
“Itu berdampak buruk untuk jangka panjang, demokrasi menjadi tidak imbang, pemerintahan menjadi seperti pemerintahan satu partai yang super gemuk,” kata Djayadi.
Jika PDI-P bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, kelompok masyarakat sipil akan kehilangan mitranya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kelompok kritis di masyarakat dan khususnya civil society serta media kehilangan partner yang bersuara kritis untuk mengontrol pemerintahan. Kualitas pemerintahan kita akan melemah,” kata Djayadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/24/67bc548e8e00b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BGN Bakal Sanksi Mitra yang Tak Sejalan dengan Program MBG Nasional 18 April 2025
BGN Bakal Sanksi Mitra yang Tak Sejalan dengan Program MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
—
Badan Gizi Nasional
(BGN) menegaskan akan menjatuhkan sanksi teguran hingga administratif bagi yayasan atau mitra yang tidak sejalan dengan misi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan menyusul mencuatnya
dugaan penggelapan dana
oleh yayasan berinisial MBN dalam kasus dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap yayasan atau mitra yang terbukti tidak melaksanakan kerja sama sesuai komitmen awal.
“Untuk kasus Kalibata, mereka memang ada perjanjian khusus yang terjalin sebelum mekanisme detail dari BGN selesai kami cermati. Ke depan, semua bentuk kemitraan akan diawasi lebih ketat,” ujar Dadan kepada
Kompas.com
, Jumat (18/4/2025).
Selain itu, Dadan juga akan memperkuat proses identifikasi mitra dengan meminta data jati diri yang lebih lengkap sejak awal kerja sama.
“Kami akan menambahkan opsi penjelasan jati diri mitra sebagai bentuk peningkatan identifikasi sejak awal,” kata Dadan.
BGN juga berkomitmen untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga audit independen guna melakukan pemeriksaan rutin.
“Secara rutin meminta BPKP dan lembaga lain melakukan audit agar deteksi dini dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, BGN juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan MBG dan memperbaiki tata kelola guna mencegah kejadian serupa terulang.
“Penggunaan virtual account yang merupakan rekening bersama sudah menjadi salah satu bentuk pengawasan ketat di sistem kami,” kata Dadan.
“Selain itu, penetapan biaya berbasis
at cost
, baik untuk bahan baku maupun operasional, disertai dengan referensi harga yang umum berlaku, adalah bagian dari sistem pengawasan kami,” tegas Dadan.
Sebelumnya,
mitra dapur MBG
di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN.
Dilansir dari Antara, Selasa (15/4/2025), Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Ira Mesra Destiawati telah bekerja sama dengan pihak yayasan MBN dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.
Pihak Ira kurang lebih sudah memasak 65.025 porsi makan bergizi gratis yang terbagi dalam dua tahap.
Namun, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp 975.375.000 dan sudah melapor ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana oleh yayasan MBN.
“Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” ujar kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/17/6801227a7dd00.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lapor Prabowo, Bahlil Mau Tambah Impor Minyak dan LPG dari AS Rp 168 T Nasional 18 April 2025
Lapor Prabowo, Bahlil Mau Tambah Impor Minyak dan LPG dari AS Rp 168 T
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia
melaporkan rencana penambahan
impor minyak
dan LPG dari Amerika Serikat (AS) kepada Presiden
Prabowo Subianto
di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Total penambahan impor tersebut mencapai lebih dari 10 miliar dollar AS, ekuivalen dengan Rp 168,2 triliun bila menggunakan kurs saat ini.
“Saya rapat tadi dengan Bapak Presiden untuk memastikan komoditas apa saja yang akan kita lakukan, impor tambahan dari AS dalam rangka membuat keseimbangan neraca perdagangan kita,” kata Bahlil usai melaporkan rencana tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis malam.
“(Nilainya) Di atas 10 miliar dollar AS kalau dari sektor BBM. Crude oil, LPG, maupun BBM,” imbuhnya.
Bahlil menyampaikan bahwa rencana ini adalah bagian dari strategi Indonesia dalam merespons kebijakan tarif importasi AS yang belum lama diambil oleh Presiden AS Donald Trump.
Seperti diketahui, Trump menerapkan tarif sebesar 10 persen, ditambah dengan tarif resiprokal yang berbeda terhadap 180 negara sebagai cara untuk mengurangi defisit perdagangan AS.
Indonesia dalam hal ini dikenakan tarif sebesar 32 persen.
Kendati begitu, ia memastikan bahwa secara keseluruhan, Indonesia tidak menambah volume impor sehingga kebijakan ini tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sebenarnya ini kan adalah sebagian kita beli dari negara-negara di Timur Tengah, di Afrika, kemudian di Asia Tenggara, ini kita switch saja, kita pindah saja ke Amerika. Dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah kuota impor kita,” bebernya.
Tetapi setidaknya, persentase impor komoditas tersebut dari AS bakal meningkat mencapai puluhan persen.
Ia memerinci, impor LPG bakal naik sekitar 80-85 persen dari 54 persen saat ini.
Sementara itu, impor crude oil naik menjadi lebih dari 40 persen dari semula tak lebih dari 4 persen.
“BBM juga demikian, BBM di Amerika itu kan sedikit sekali (persentase yang kita beli). Nanti detailnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis dan Pertamina,” ucap Bahlil.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa rencana ini tengah dinegosiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kini tengah berada di AS untuk membahas kebijakan tarif baru Trump.
Setelah mencapai kesepakatan, pihaknya bakal menindaklanjuti kapan pengiriman bakal dimulai.
“Negosiasi kan lagi terjadi di sana sekarang. Setelah ada keputusan baru bisa kita melakukan tindak lanjut. Masih negosiasi berjalan, kan kita belum tahu negosiasinya kapan berakhir,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/06/67a47c135ac08.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Berebut Revisi UU Pemilu, Baleg DPR Bilang Komisi II Lebih Pilih UU ASN Nasional 17 April 2025
Berebut Revisi UU Pemilu, Baleg DPR Bilang Komisi II Lebih Pilih UU ASN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Saat ini tengah terjadi rebutan pekerjaan pembuatan undang-undang.
Komisi II DPR
dan Badan
Legislasi
(Baleg)
DPR
sama-sama ingin membahas
Revisi UU Pemilu
. Baleg bilang Komisi II sendiri yang dulu menghapus
revisi UU Pemilu
dari daftar prioritas kerjanya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa revisi paket Undang-Undang (UU) politik, termasuk UU Pemilu, masuk dalam Program Legislasi Nasional (
Prolegnas
) 2025 atas inisiatif Baleg.
Hal tersebut terjadi lantaran Komisi II memutuskan untuk mengganti prioritas usulan mereka menjadi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang penetapan Prolegnas 2025.
“Di ujung periode 2019-2024 kemarin, Baleg waktu itu minta surat masing-masing komisi kira-kira undang-undang apa saja yang belum terbahas yang menjadi prioritas. Saya waktu itu kirim lagi, nomor satunya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan lain-lain,” ujar Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (17/4/2025).
Menurut Doli, usulan yang sama kembali dikirim oleh pimpinan Komisi II di awal periode DPR 2024-2029. Namun, menjelang penetapan Prolegnas, Komisi II justru mengganti RUU prioritas yang diajukan.
“Pas penetapan (Prolegnas), mereka (Komisi II) drop (membatalkan UU Pemilu jadi usulan prioritas), ganti Undang-Undang ASN. Karena saya merasa itu undang-undang yang penting dan urgen, supaya tetap masuk prioritas 2025, akhirnya saya usulkan jadi usulan Baleg. Supaya enggak hilang,” ungkap Doli.
Doli menegaskan, baginya tidak menjadi soal apakah pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan di Komisi II, Baleg, atau lewat pembentukan panitia khusus (pansus).
Politikus Golkar itu berpandangan bahwa yang terpenting proses pembahasan segera dimulai, mengingat tenggat waktu yang semakin sempit.
Sebab, revisi paket UU politik harus sudah selesai paling lambat Juli 2026, agar bisa digunakan untuk persiapan tahapan Pemilu 2029.
“Sebelum tahapan dimulai, satu tahun sebelumnya itu sudah harus ada proses pemilihan penetapan penyelenggara pemilu. Kalau ditarik itu semua, artinya bulan Juli 2026 undang-undang ini harus selesai. Nah, dari sekarang itu tinggal satu tahun dua bulan lagi,” tutur Doli.
Lebih lanjut, Doli mengungkapkan bahwa Baleg sudah memasukkan pembahasan paket UU politik dalam jadwal kerja, dan berencana menggelar rapat dengar pendapat umum waktu dekat.
“Sudah dimasukkan ke jadwalnya, mungkin ya dalam seminggu-dua minggu inilah. Karena di dalam
prolegnas
sekarang tercantumnya di Baleg. Kenapa di baleg? Ya karena tadi komisi II nge-drop. ASN yang dimasukin,” jelas Doli.
“Makanya saya heran kok mereka protes terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri,” ucap Doli.
Meski demikian, Doli menegaskan bahwa penentuan lokasi pembahasan -apakah di Komisi II, Baleg, atau pansus- akan diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR bersama pimpinan fraksi.
“Jadi jangan diadu-adu nih antara Baleg sama Komisi II. Kami melaksanakan itu karena memang di dalam Prolegnas
RUU Pemilu
, Pilkada, dan Partai Politik masuk di Baleg. Kalau mau dikeluarin dari Baleg, harus ada rapat Prolegnas lagi bersama pemerintah untuk mengubah itu,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/03/27/67e5135aa8583.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/16/67ff00a7877ee.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/20/67dbaea9d1782.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/01/29/6799f9d623e28.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/12/04/675020cc96a30.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)