Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta
Fahira Idris
menilai rencana transformasi
Bank DKI
yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung bisa menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Fahira mengatakan, sebagai kota yang memiliki visi menjadi kota global, Bank DKI tidak boleh lagi menjadi “bank daerah biasa”, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta yang modern, profesional, dan bahkan bertaraf global.
“Visi Jakarta menjadi 50 kota global terbaik dunia. Hal ini menuntut eksistensi Bank DKI naik kelas. Tidak hanya dari sisi layanan digital, tetapi juga dari kultur tata kelola, arah bisnis, dan profesionalisme manajemen,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
Untuk itu, upaya transformasi harus menyentuh substansi utama, yakni menghasilkan daya ungkit kesejahteraan warga dan kemajuan Jakarta.
Senator Jakarta itu menjabarkan enam catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya transformasi Bank DKI.
Pertama, rebranding
harus disertai
repositioning
. Menurut Fahira, wacana mengganti nama Bank DKI menarik dari sisi
branding
. Namun, perubahan nama harus dibarengi dengan
repositioning
yang jelas.
“Apa segmen utama Bank DKI ke depan? Apakah fokus pada UMKM,
digital retail banking, corporate finance
, atau pembiayaan pembangunan kota. Keberhasilan ekspansi dan
rebranding
Bank DKI harus didahului oleh redefinisi strategi inti dan disertai keunggulan kompetitif yang jelas,” kata Fahira.
Kedua,
digitalisasi tidak boleh setengah hati. Pasalnya, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi keren, melainkan juga membangun sistem
perbankan
yang
resilient
, aman, dan terintegrasi.
Merujuk Laporan World Economic Forum (2022), kegagalan sistem perbankan digital disebut sebagai risiko sistemik baru.
“Dalam konteks transformasi Bank DKI, penguatan
core banking system, cybersecurity
, dan kapabilitas teknologi internal Bank DKI harus menjadi prioritas. Audit sistem TI dan SDM IT yang kompeten wajib dilakukan secara berkala dan independen, bukan hanya saat ada gangguan,” tambah dia.
Ketiga
, profesionalisme, integritas dan kompetensi. Fahira mengatakan, untuk menjadi bank global, integritas dan kompetensi harus menjadi fondasi utama manajemen.
Reformasi sumber daya manusia harus mencakup seleksi berbasis meritokrasi, transparansi dalam rekrutmen, dan pembinaan talenta lokal yang punya daya saing global.
Dia menilai, pencopotan Direktur IT pasca-gangguan layanan harus menjadi awal dari pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat.
Keempat,
perkuat peran sosial, terutama UMKM dan ekonomi rakyat. Transformasi juga harus memastikan Bank DKI bukan sekadar lembaga komersial, melainkan juga instrumen kebijakan publik.
Dalam semangat transformasi, lanjut Fahira, peran Bank DKI dalam pembiayaan UMKM, program sosial, dan pembangunan infrastruktur kota harus diperkuat.
“Transformasi ini harus inklusif. Artinya, Bank DKI memberdayakan warga kelas menengah ke bawah dan para pelaku UMKM, bukan hanya menyasar nasabah korporasi besar,” ujar perempuan yang juga menjadi pembina sejumlah UMKM di Jakarta itu.
Kelima,
jangan Tergesa-gesa melakukan
IPO
. Fahira menilai bahwa gagasan membawa Bank DKI ke lantai bursa melalui IPO merupakan langkah berani.
Hal itu memang bisa menjadi jalan percepatan profesionalisasi. Namun, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelemahan kontrol Pemprov Jakarta terhadap fungsi sosial Bank DKI.
Dia menyarankan Bank DKI untuk membenahi tata kelola internal dan menjaga misi pelayanan publiknya sebelum IPO.
Keenam
, transparansi dan komunikasi publik. Transformasi Bank DKI tidak bisa berjalan tanpa kepercayaan publik. Oleh sebab itu, transparansi informasi, komunikasi yang jujur, serta keterbukaan atas risiko dan langkah mitigasi menjadi hal krusial.
“Kepercayaan adalah aset termahal sebuah bank. Sekali hilang, sangat sulit dikembalikan. Jadi, setiap langkah transformasi Bank DKI harus disampaikan dengan bahasa publik yang mudah dipahami, menyeluruh, dan menjawab pertanyaan warga,” tegas Fahira.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2024/11/19/673c826d8aac8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan Nasional 18 April 2025
-
/data/photo/2024/11/07/672c7068988ea.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PKS Bongkar Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada soal "Matahari Kembar" Nasional 18 April 2025
PKS Bongkar Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada soal “Matahari Kembar”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Fraksi
PKS
DPR
Jazuli Juwaini
membongkar isi pertemuan antara petinggi PKS dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai
Gerindra
Sufmi
Dasco
Ahmad.
Jazuli mengeklaim mereka hanya bersilaturahmi dalam rangka Lebaran saja.
“Hanya
silaturahmi Lebaran
seperti biasa, yang lain juga berlebaran,” ujar Jazuli kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
Jazuli menjelaskan, elite PKS dan Dasco membahas mengenai pelbagai persoalan bangsa.
Saat ditanya apakah mereka membahas mengenai ”
matahari kembar
” yang dimunculkan kader PKS
Mardani Ali Sera
, Jazuli membantah.
Isu matahari kembar sendiri mencuat ketika menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto mendatangi Jokowi dan masih memanggilnya sebagai “bos”.
“Dan ngobrolin persoalan-persoalan bangsa,” ucapnya. “Enggak ada (soal matahari kembar -red),” jawab Jazuli.
Sebelumnya,
Sufmi Dasco Ahmad
menggelar pertemuan dengan petinggi
Partai Keadilan Sejahtera
(PKS).
Dasco mengeklaim pertemuan itu dilakukan dalam rangka silaturahmi.
“Silaturahmi,” ujar Dasco dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025) malam.
Berdasarkan foto yang diterima, Dasco tampak mengenakan batik biru muda saat menemui elite PKS.
Dasco duduk di sebelah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.
Dasco terlihat tengah bercengkrama dengan Salim Segaf.
Lalu, tampak pula Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang mengenakan kemeja putih duduk di sebelah Dasco.
Jazuli tampak sedang ikut berbincang-bincang dengan Dasco dan Salim Segaf.
Sementara itu, sosok lain yang hadir adalah anggota DPR Habib Idrus Salim.
Mereka saling tertawa dan tampak kehangatan dari pertemuan tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/19/67da59d9a8699.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI Nasional 18 April 2025
Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Konsolidasi nasional
mahasiswa
di
Universitas Indonesia
(
UI
) didatangi tentara. UI tak mengundang
TNI
. Kegiatan mahasiswa itu juga sudah mengantongi izin rektorat.
UI memastikan pihaknya menghormati kegiatan mahasiswa yang berlangsung di dalam lingkungan kampus.
Hal ini disampaikan Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, mengomentari kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan
Mahasiswa
(Pusgiwa) UI, Depok, pada Rabu (16/4) lama lalu, sebagaimana informasi yang viral beredar di media sosial.
“UI menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus. Apalagi kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin,” kata Arie kepada
Kompas.com
, Jumat (18/4/2025).
Arie mengatakan, pihak kampus menegaskan bahwa kehadiran militer di lokasi tersebut bukan atas undangan ataupun inisiatif dari universitas.
“Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” jelasnya.
Berdasarkan informasi di media sosial, kejadian ini bermula pada Rabu (16/4) malam, saat acara
Konsolidasi Nasional Mahasiswa
digelar di Pusgiwa UI.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari pelbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Agenda acara meliputi diskusi, perumusan sikap, hingga konsolidasi gerakan mahasiswa yang menyoroti berbagai isu kebangsaan.
Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sejumlah anggota TNI berseragam dinas dan menggunakan mobil dinas terlihat memasuki area Pusgiwa, mengejutkan para peserta yang masih berada di lokasi. Meski tidak terjadi interaksi represif, kehadiran mereka menimbulkan tanda tanya dan kekhawatiran di kalangan mahasiswa.
Kompas.com
sudah berusaha menghubungi pihak
BEM UI
, yakni ke nomor kontak narahubung bernama Ibnu sebagaimana tercantum di akun Instagram BEM UI, untuk mendapatkan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Namun hingga berita ini diunggah, belum ada tanggapan dari BEM UI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/17/67d7da3adae37.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi Nasional 18 April 2025
Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tugas baru Menteri Sekretaris Negara Praseyo Hadi sebagai
juru bicara presiden
menandakan kekecewaan Presiden
Prabowo Subianto
terhadap Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (PCO).
Adi menilai, langkah Prabowo menunjuk
Prasetyo Hadi
sebagai juru bicara merupakan upaya Prabowo untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah dan istana kepada masyarakat.
”
For all
ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” ujar Adi kepada
Kompas.com
, Jumat (18/4/2025).
Menurut Adi, kekecewaan terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.
“Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama,” kata dia.
Ia mencontohkan komentar Hasan Nasbi mengenai teror pengiriman kepala babi ke jurnalis Tempo yang dianggap meremehkan teror terhadap jurnalis.
“Yang teranyar tentu ketika ada pernyataan terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo, misalnya terkait dengan kepala babi, alih-alih memberikan pernyataan yang sifatnya simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan kepala babi itu ya sebaiknya dimasak saja,” kata Adi.
“Sebelumnya juga ada status di
X
yang dibuat oleh PCO bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan Revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifat yang provokatif dan seterusnya,” imbuh dia.
Oleh sebab itu, Adi menilai wajar Prabowo akhirnya menempatkan orang dekatnya sebagai juru bicara.
Seperti diketahui, Prasetyo Hadi adalah orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.
Prasetyo Hadi pun dinilai bisa menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.
“Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” kata Adi.
Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.
Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.
Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.
“Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki,” ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/27/66f67ef32ee1b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P Nasional 18 April 2025
Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
),
Tia Rahmania
atas
Mahkamah Partai PDI-P
dan
Bonnie Triyana
.
Berdasarkan putusan Perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
PN Jakarta Pusat
, Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara.
“Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 009/24051 4/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I,” bunyi putusan tersebut, dikutip Jumat (18/4/2025).
Majelis hakim juga menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Tia memperoleh suara sebanyak 37.359 suara.
Dikutip dari berbagai sumber, Tia Rahmania lahir pada 3 Maret 1979 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Perempuan yang menetap di Kota Serang, Banten, itu merupakan anak mantan Bupati Barito Putra, (Alm) H Badaruddin.
Tia menempuh pendidikan S1 dan S2 psikologi di Universitas Indonesia pada 2001 dan 2004.
Ia kemudian menekuni dunia akademisi sebagai dosen pada program studi psikologi Universitas Paramadina sejak 2009.
Tia kemudian terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDI-P. Ia pernah menjadi calon anggota legislatif pada 2019-2024, tetapi gagal lolos ke parlemen.
Sementara itu dalam Pileg 2024, Tia maju dari daerah pemilihan Banten 1 meliputi Pandeglang dan Lebak. Tia tercatat meraih 37,359 suara dan mengalahkan sejawatnya di PDI-P, Bonnie Triyana yang meraih 36,516 suara.
Diberitakan sebelumnya, KPU telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.
Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, caleg PDI-P dari Dapil Banten 1 yang dipecat dari keanggotaan partainya.
Pemecatan dilakukan karena Mahkamah PDI-P menyatakan Tia terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.
“Jadi yang bersangkutan dipecat karena penggelembungan suara. menguntungkan yang bersangkutan sendiri,” ujar Chico kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/26/66f4b172e905e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara Nasional 18 April 2025
Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
),
Tia Rahmania
atas Mahkamah Partai PDI-P dan Bonnie Triyana.
Sebagai informasi, Tia Rahmania sebelumnya dipecat oleh Mahkamah Partai PDI-P karena disebut terlibat dalam kasus penggelembungan suara dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Karena keputusan Mahkamah Partai PDI-P itu, Tia batal dilantik sebagai anggota DPR. Posisinya digantikan oleh Bonnie Triyana selaku caleg PDI-P daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 yang meraih suara terbanyak kedua.
Adapun berdasarkan putusan Perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara.
“Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 009/24051 4/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I,” bunyi putusan tersebut, dikutip Jumat (18/4/2025).
Majelis hakim juga menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Tia memperoleh suara sebanyak 37.359 suara.
“Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” bunyi putusan Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus.
Diberitakan sebelumnya, KPU telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.
Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, caleg PDI-P dari Dapil Banten 1 yang dipecat dari keanggotaan partainya.
Pemecatan dilakukan karena Mahkamah Partai PDI-P menyatakan Tia terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.
“Jadi yang bersangkutan dipecat karena penggelembungan suara. menguntungkan yang bersangkutan sendiri,” ujar Chico kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/18/6801c3a6d35e0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari Nasional 18 April 2025
Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto
mengungkapkan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyelesaikan negosiasi soal tarif resiprokal dalam 60 hari ke depan.
Airlangga menjelaskan, format perjanjian hingga kemitraan perdagangan investasi sudah disepakati oleh kedua negara.
“Formatnya pun sudah disepakati, format dari framework perjanjian tersebut dan scoping-nya, termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliability dari koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi,” ujar Airlangga dalam keterangan tim media Prabowo, Jumat (18/4/2025).
Menurut Airlangga, delegasi pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mengakses para pejabat terkait di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi.
Delegasi Indonesia juga berupaya bertemu secara daring dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick.
Airlangga mengatakan, AS memberikan respons yang positif terhadap usulan-usulan Indonesia tersebut.
Sehingga, dalam 60 hari ke depan, AS menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pembahasan di tingkat teknis guna mencapai solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara.
Adapun dari pertemuan tersebut terungkap bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk melakukan negosiasi.
“Jadi, ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” paparnya.
Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan sejumlah hal yang diusulkan oleh Indonesia dalam negosiasi dengan para pejabat AS.
Berdasarkan yang sudah tercantum dalam surat resmi, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti bensin dan minyak mentah.
“Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum,
soya bean
,
soya bean milk
, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga.
“Kemudian, Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang diberikan,” sambungnya.
Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral strategis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk holtikultura, dari Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia pun mendorong agar investasi dilakukan secara
business to business.
“Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi,
engineering
, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan
financial services
yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” imbuh Airlangga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/11/22/674095e6e8380.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/16/67ff0b26b1da5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/27/67e5135aa8583.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)