Category: Kompas.com Nasional

  • Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan Nasional 18 April 2025

    Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta
    Fahira Idris
    menilai rencana transformasi
    Bank DKI
    yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung bisa menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Fahira mengatakan, sebagai kota yang memiliki visi menjadi kota global, Bank DKI tidak boleh lagi menjadi “bank daerah biasa”, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta yang modern, profesional, dan bahkan bertaraf global.
    “Visi Jakarta menjadi 50 kota global terbaik dunia. Hal ini menuntut eksistensi Bank DKI naik kelas. Tidak hanya dari sisi layanan digital, tetapi juga dari kultur tata kelola, arah bisnis, dan profesionalisme manajemen,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Untuk itu, upaya transformasi harus menyentuh substansi utama, yakni menghasilkan daya ungkit kesejahteraan warga dan kemajuan Jakarta.
    Senator Jakarta itu menjabarkan enam catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya transformasi Bank DKI.
    Pertama, rebranding
    harus disertai
    repositioning
    . Menurut Fahira, wacana mengganti nama Bank DKI menarik dari sisi
    branding
    . Namun, perubahan nama harus dibarengi dengan
    repositioning
    yang jelas.
    “Apa segmen utama Bank DKI ke depan? Apakah fokus pada UMKM,
    digital retail banking, corporate finance
    , atau pembiayaan pembangunan kota. Keberhasilan ekspansi dan
    rebranding
    Bank DKI harus didahului oleh redefinisi strategi inti dan disertai keunggulan kompetitif yang jelas,” kata Fahira.
    Kedua,
    digitalisasi tidak boleh setengah hati. Pasalnya, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi keren, melainkan juga membangun sistem
    perbankan
    yang
    resilient
    , aman, dan terintegrasi.
    Merujuk Laporan World Economic Forum (2022), kegagalan sistem perbankan digital disebut sebagai risiko sistemik baru.
    “Dalam konteks transformasi Bank DKI, penguatan
    core banking system, cybersecurity
    , dan kapabilitas teknologi internal Bank DKI harus menjadi prioritas. Audit sistem TI dan SDM IT yang kompeten wajib dilakukan secara berkala dan independen, bukan hanya saat ada gangguan,” tambah dia.
    Ketiga
    , profesionalisme, integritas dan kompetensi. Fahira mengatakan, untuk menjadi bank global, integritas dan kompetensi harus menjadi fondasi utama manajemen.
    Reformasi sumber daya manusia harus mencakup seleksi berbasis meritokrasi, transparansi dalam rekrutmen, dan pembinaan talenta lokal yang punya daya saing global.
    Dia menilai, pencopotan Direktur IT pasca-gangguan layanan harus menjadi awal dari pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat.
    Keempat,
    perkuat peran sosial, terutama UMKM dan ekonomi rakyat. Transformasi juga harus memastikan Bank DKI bukan sekadar lembaga komersial, melainkan juga instrumen kebijakan publik.
    Dalam semangat transformasi, lanjut Fahira, peran Bank DKI dalam pembiayaan UMKM, program sosial, dan pembangunan infrastruktur kota harus diperkuat.
    “Transformasi ini harus inklusif. Artinya, Bank DKI memberdayakan warga kelas menengah ke bawah dan para pelaku UMKM, bukan hanya menyasar nasabah korporasi besar,” ujar perempuan yang juga menjadi pembina sejumlah UMKM di Jakarta itu.
    Kelima,
    jangan Tergesa-gesa melakukan
    IPO
    . Fahira menilai bahwa gagasan membawa Bank DKI ke lantai bursa melalui IPO merupakan langkah berani.
    Hal itu memang bisa menjadi jalan percepatan profesionalisasi. Namun, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelemahan kontrol Pemprov Jakarta terhadap fungsi sosial Bank DKI.
    Dia menyarankan Bank DKI untuk membenahi tata kelola internal dan menjaga misi pelayanan publiknya sebelum IPO.
    Keenam
    , transparansi dan komunikasi publik. Transformasi Bank DKI tidak bisa berjalan tanpa kepercayaan publik. Oleh sebab itu, transparansi informasi, komunikasi yang jujur, serta keterbukaan atas risiko dan langkah mitigasi menjadi hal krusial.
    “Kepercayaan adalah aset termahal sebuah bank. Sekali hilang, sangat sulit dikembalikan. Jadi, setiap langkah transformasi Bank DKI harus disampaikan dengan bahasa publik yang mudah dipahami, menyeluruh, dan menjawab pertanyaan warga,” tegas Fahira.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rugikan Nama Baik Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dilaporkan ke Bareskrim
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Rugikan Nama Baik Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dilaporkan ke Bareskrim Nasional 18 April 2025

    Rugikan Nama Baik Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dilaporkan ke Bareskrim
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur Jawa Barat,
    Ridwan Kamil
    melaporkan
    selebgram

    Lisa Mariana
    ke Bareskrim Polri.
    Lisa Mariana diduga telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.
    Kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Jaya Butarbutar menyebutkan bahwa laporan tersebut telah diterima polisi dan tercatat dengan nomor LP: STTL/174/IV/2025/Bareskrim.
    “Pak RK benar membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran Pasal 51 juncto Pasal 35, Pasal 48 juncto Pasal 32, Pasal 45 juncto Pasal 27a UU ITE nomor 1 tahun 2024 terhadap orang yang dengan melawan hukum dan secara sengaja menyebarkan tanpa fakta hukum,” ujar Muslim kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Muslim menegaskan, Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas adanya berita bohong soal anak di antara keduanya.
    “Terkait klien kami memiliki anak (dengan Lisa) yang merugikan nama baik klien kami,” imbuh Muslim.
    Adapun pada 26 Maret 2025, Ridwan Kamil pernah mengunggah postingan di akun Instagramnya terkait tuduhan yang dilayangkan selebgram Lisa Mariana.
    Klarifikasi ini disampaikannya setelah Lisa Mariana mengunggah sejumlah bukti percakapan yang diduga melibatkan dirinya dan Ridwan Kamil melalui Instagram Story pada Rabu (26/3/2025).
    Ridwan Kamil menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah bertemu Lisa satu kali dalam konteks permohonan bantuan kuliah.
    “Permasalahan ini sudah diselesaikan sejak empat tahun lalu dengan bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil sebelum bertemu saya dan telah meminta maaf di hadapan keluarganya,” ujar Ridwan Kamil dalam klarifikasinya lewat akun Instagramnya @ridwankamil, Kamis (27/3/2025).
    Ridwan Kamil juga mengaku heran mengapa isu ini kembali dimunculkan saat ini. Oleh karena itu, ia telah menunjuk tim hukum untuk menangani kasus ini dan memastikan bukti-bukti kebohongan terkait tuduhan tersebut dapat ditampilkan jika diperlukan.
    Di akhir klasrifikasinya, Ridwan Kamil meminta doa agar dirinya dan keluarganya dijauhkan dari fitnah dunia, terutama di bulan suci Ramadhan yang lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Bongkar Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada soal "Matahari Kembar"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    PKS Bongkar Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada soal "Matahari Kembar" Nasional 18 April 2025

    PKS Bongkar Isi Pertemuan dengan Dasco, Tak Ada soal “Matahari Kembar”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi
    PKS
    DPR
    Jazuli Juwaini
    membongkar isi pertemuan antara petinggi PKS dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi
    Dasco
    Ahmad.
    Jazuli mengeklaim mereka hanya bersilaturahmi dalam rangka Lebaran saja.
    “Hanya
    silaturahmi Lebaran
    seperti biasa, yang lain juga berlebaran,” ujar Jazuli kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Jazuli menjelaskan, elite PKS dan Dasco membahas mengenai pelbagai persoalan bangsa.
    Saat ditanya apakah mereka membahas mengenai ”
    matahari kembar
    ” yang dimunculkan kader PKS
    Mardani Ali Sera
    , Jazuli membantah.
    Isu matahari kembar sendiri mencuat ketika menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto mendatangi Jokowi dan masih memanggilnya sebagai “bos”.
    “Dan ngobrolin persoalan-persoalan bangsa,” ucapnya. “Enggak ada (soal matahari kembar -red),” jawab Jazuli.
    Sebelumnya,
    Sufmi Dasco Ahmad
    menggelar pertemuan dengan petinggi
    Partai Keadilan Sejahtera
    (PKS).
    Dasco mengeklaim pertemuan itu dilakukan dalam rangka silaturahmi.
    “Silaturahmi,” ujar Dasco dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025) malam.
    Berdasarkan foto yang diterima, Dasco tampak mengenakan batik biru muda saat menemui elite PKS.
    Dasco duduk di sebelah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.
    Dasco terlihat tengah bercengkrama dengan Salim Segaf.
    Lalu, tampak pula Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang mengenakan kemeja putih duduk di sebelah Dasco.
    Jazuli tampak sedang ikut berbincang-bincang dengan Dasco dan Salim Segaf.
    Sementara itu, sosok lain yang hadir adalah anggota DPR Habib Idrus Salim.
    Mereka saling tertawa dan tampak kehangatan dari pertemuan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI Nasional 18 April 2025

    Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Konsolidasi nasional
    mahasiswa
    di
    Universitas Indonesia
    (
    UI
    ) didatangi tentara. UI tak mengundang
    TNI
    . Kegiatan mahasiswa itu juga sudah mengantongi izin rektorat.
    UI memastikan pihaknya menghormati kegiatan mahasiswa yang berlangsung di dalam lingkungan kampus.
    Hal ini disampaikan Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, mengomentari kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan
    Mahasiswa
    (Pusgiwa) UI, Depok, pada Rabu (16/4) lama lalu, sebagaimana informasi yang viral beredar di media sosial.
    “UI menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus. Apalagi kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin,” kata Arie kepada
    Kompas.com
    , Jumat (18/4/2025).
    Arie mengatakan, pihak kampus menegaskan bahwa kehadiran militer di lokasi tersebut bukan atas undangan ataupun inisiatif dari universitas.
    “Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” jelasnya.
    Berdasarkan informasi di media sosial, kejadian ini bermula pada Rabu (16/4) malam, saat acara
    Konsolidasi Nasional Mahasiswa
    digelar di Pusgiwa UI.
    Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari pelbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Agenda acara meliputi diskusi, perumusan sikap, hingga konsolidasi gerakan mahasiswa yang menyoroti berbagai isu kebangsaan.
    Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sejumlah anggota TNI berseragam dinas dan menggunakan mobil dinas terlihat memasuki area Pusgiwa, mengejutkan para peserta yang masih berada di lokasi. Meski tidak terjadi interaksi represif, kehadiran mereka menimbulkan tanda tanya dan kekhawatiran di kalangan mahasiswa.
    Kompas.com
    sudah berusaha menghubungi pihak
    BEM UI
    , yakni ke nomor kontak narahubung bernama Ibnu sebagaimana tercantum di akun Instagram BEM UI, untuk mendapatkan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Namun hingga berita ini diunggah, belum ada tanggapan dari BEM UI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Dugem Narkoba Rutan Pekanbaru, Anggota DPR: Bukti Kegagalan Sistem!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Viral Dugem Narkoba Rutan Pekanbaru, Anggota DPR: Bukti Kegagalan Sistem! Nasional 18 April 2025

    Viral Dugem Narkoba Rutan Pekanbaru, Anggota DPR: Bukti Kegagalan Sistem!
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI
    Dewi Asmara
    mengatakan kasus
    pesta narkoba
    yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, memperlihatkan betapa lemahnya pengawasan serta rentannya sistem keamanan di balik jeruji besi.
    Dewi pun menyampaikan keprihatinan mendalam serta mendesak adanya reformasi total dalam sistem pembinaan pemasyarakatan.

    Pesta narkoba
    di dalam rutan adalah bentuk kegagalan sistem yang sangat serius. Ini adalah alarm darurat yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas sebelum rutan maupun lapas benar-benar berubah menjadi pusat kejahatan baru,” ujar Dewi dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
    Dewi menjelaskan, kasus itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak dari berbagai persoalan yang sudah lama terjadi.
    Sebab, selama ini, narkoba selalu masuk ke rutan.
    Kejadian ini, menurut Dewi, diduga kuat melibatkan oknum petugas, jaringan kriminal, atau bahkan keluarga warga binaan.
    Lalu, Dewi juga menyoroti minimnya penggunaan teknologi deteksi yang menyebabkan penyelundupan narkoba sulit terpantau.
    Terlebih, banyak terjadi kolusi antara petugas dan warga binaan yang membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.
    Overcapacity lapas juga mengakibatkan pengawasan sulit dilakukan.
    Dewi pun mengusulkan dilakukan peningkatan pengawasan dan teknologi di rutan, baik secara internal maupun eksternal. “Setiap rutan harus dilengkapi dengan alat deteksi narkoba seperti x-ray, drug scanner, dan dilakukan tes urine secara acak, rutin, dan berkelanjutan dengan menggandeng pihak BNN dan Kementerian Kesehatan. CCTV dengan sistem pengawasan real-time juga wajib ada, bukan hanya formalitas,” tuturnya.

    “Investigasi menyeluruh harus dilakukan, baik oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun lembaga independen. Oknum yang terbukti terlibat harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan dan proses hukum tanpa pandang bulu,” sambung Dewi.
    Dewi mengatakan, tahanan pengguna narkoba perlu dipisahkan ketika menjalani program rehabilitasi intensif.
    Sementara itu, Dewi juga mendorong peningkatan kapasitas lapas atau rutan dan kesejahteraan para petugasnya.
    Menurutnya, petugas rutan harus dibekali pelatihan integritas, serta insentif yang layak agar tidak mudah tergoda oleh praktik suap atau kolusi.
    “Rutan tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara kepolisian, BNN, dan komunitas lokal. Bahkan keluarga dari warga binaan pun perlu diberi edukasi tentang bahaya narkoba dan dampaknya,” katanya.
    “Kita tidak boleh menyerah. Rutan dan juga lapas harus kembali pada tujuan awalnya: menjadi tempat pembinaan, bukan tempat berkembangnya kejahatan. Ini saatnya pemerintah membuktikan keseriusannya dalam perang melawan narkoba,” imbuh Dewi.
    Sebagaimana diberitakan, video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru.
    Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara yang lainnya duduk sambil menggoyangkan kepala.
    Di dekat mereka, terdapat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.
    Beberapa narapidana juga terlihat menghisap rokok elektrik dan rokok bakar.
    Salah satu pria dalam video bahkan terlihat menggunakan handphone, yang semakin memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi Nasional 18 April 2025

    Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tugas baru Menteri Sekretaris Negara Praseyo Hadi sebagai
    juru bicara presiden
    menandakan kekecewaan Presiden
    Prabowo Subianto
    terhadap Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (PCO).
    Adi menilai, langkah Prabowo menunjuk
    Prasetyo Hadi
    sebagai juru bicara merupakan upaya Prabowo untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah dan istana kepada masyarakat.

    For all
    ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” ujar Adi kepada
    Kompas.com
    , Jumat (18/4/2025).
    Menurut Adi, kekecewaan terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.
    “Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama,” kata dia.
    Ia mencontohkan komentar Hasan Nasbi mengenai teror pengiriman kepala babi ke jurnalis Tempo yang dianggap meremehkan teror terhadap jurnalis.
    “Yang teranyar tentu ketika ada pernyataan terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo, misalnya terkait dengan kepala babi, alih-alih memberikan pernyataan yang sifatnya simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan kepala babi itu ya sebaiknya dimasak saja,” kata Adi.
    “Sebelumnya juga ada status di
    X
    yang dibuat oleh PCO bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan Revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifat yang provokatif dan seterusnya,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, Adi menilai wajar Prabowo akhirnya menempatkan orang dekatnya sebagai juru bicara.
    Seperti diketahui, Prasetyo Hadi adalah orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.
    Prasetyo Hadi pun dinilai bisa menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.
    “Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” kata Adi.
    Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.
    Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.
    Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.
    “Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki,” ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P Nasional 18 April 2025

    Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDI-P
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Tia Rahmania
    atas
    Mahkamah Partai PDI-P
    dan
    Bonnie Triyana
    .
    Berdasarkan putusan Perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
    PN Jakarta Pusat
    , Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara.
    “Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 009/24051 4/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I,” bunyi putusan tersebut, dikutip Jumat (18/4/2025).
    Majelis hakim juga menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
    Tia memperoleh suara sebanyak 37.359 suara.
    Dikutip dari berbagai sumber, Tia Rahmania lahir pada 3 Maret 1979 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
    Perempuan yang menetap di Kota Serang, Banten, itu merupakan anak mantan Bupati Barito Putra, (Alm) H Badaruddin.
    Tia menempuh pendidikan S1 dan S2 psikologi di Universitas Indonesia pada 2001 dan 2004.
    Ia kemudian menekuni dunia akademisi sebagai dosen pada program studi psikologi Universitas Paramadina sejak 2009.
    Tia kemudian terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDI-P. Ia pernah menjadi calon anggota legislatif pada 2019-2024, tetapi gagal lolos ke parlemen.
    Sementara itu dalam Pileg 2024, Tia maju dari daerah pemilihan Banten 1 meliputi Pandeglang dan Lebak. Tia tercatat meraih 37,359 suara dan mengalahkan sejawatnya di PDI-P, Bonnie Triyana yang meraih 36,516 suara.
    Diberitakan sebelumnya, KPU telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.
    Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, caleg PDI-P dari Dapil Banten 1 yang dipecat dari keanggotaan partainya.
    Pemecatan dilakukan karena Mahkamah PDI-P menyatakan Tia terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.
    “Jadi yang bersangkutan dipecat karena penggelembungan suara. menguntungkan yang bersangkutan sendiri,” ujar Chico kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara Nasional 18 April 2025

    Tia Rahmania Menang Gugatan Lawan Mahkamah PDI-P, Tak Terbukti Gelembungkan Suara
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Tia Rahmania
    atas Mahkamah Partai PDI-P dan Bonnie Triyana.
    Sebagai informasi, Tia Rahmania sebelumnya dipecat oleh Mahkamah Partai PDI-P karena disebut terlibat dalam kasus penggelembungan suara dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
    Karena keputusan Mahkamah Partai PDI-P itu, Tia batal dilantik sebagai anggota DPR. Posisinya digantikan oleh Bonnie Triyana selaku caleg PDI-P daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 yang meraih suara terbanyak kedua.
    Adapun berdasarkan putusan Perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara.
    “Menyatakan PENGGUGAT tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 009/24051 4/I/MP/2024, tanggal 14 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I,” bunyi putusan tersebut, dikutip Jumat (18/4/2025).
    Majelis hakim juga menyatakan bahwa Tia sebagai pemilik suara sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
    Tia memperoleh suara sebanyak 37.359 suara.
    “Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D Hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” bunyi putusan Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol Pn.Jkt.pus.
    Diberitakan sebelumnya, KPU telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari PDI-P.
    Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, caleg PDI-P dari Dapil Banten 1 yang dipecat dari keanggotaan partainya.
    Pemecatan dilakukan karena Mahkamah Partai PDI-P menyatakan Tia terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik dan disiplin partai.
    “Jadi yang bersangkutan dipecat karena penggelembungan suara. menguntungkan yang bersangkutan sendiri,” ujar Chico kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari Nasional 18 April 2025

    Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengungkapkan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyelesaikan negosiasi soal tarif resiprokal dalam 60 hari ke depan.
    Airlangga menjelaskan, format perjanjian hingga kemitraan perdagangan investasi sudah disepakati oleh kedua negara.
    “Formatnya pun sudah disepakati, format dari framework perjanjian tersebut dan scoping-nya, termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliability dari koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi,” ujar Airlangga dalam keterangan tim media Prabowo, Jumat (18/4/2025).
    Menurut Airlangga, delegasi pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mengakses para pejabat terkait di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi.
    Delegasi Indonesia juga berupaya bertemu secara daring dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick.
    Airlangga mengatakan, AS memberikan respons yang positif terhadap usulan-usulan Indonesia tersebut.
    Sehingga, dalam 60 hari ke depan, AS menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pembahasan di tingkat teknis guna mencapai solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara.
    Adapun dari pertemuan tersebut terungkap bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk melakukan negosiasi.
    “Jadi, ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” paparnya.
    Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan sejumlah hal yang diusulkan oleh Indonesia dalam negosiasi dengan para pejabat AS.
    Berdasarkan yang sudah tercantum dalam surat resmi, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti bensin dan minyak mentah.
    “Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum,
    soya bean
    ,
    soya bean milk
    , dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga.
    “Kemudian, Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang diberikan,” sambungnya.
    Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral strategis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk holtikultura, dari Amerika Serikat.
    Pemerintah Indonesia pun  mendorong agar investasi dilakukan secara
    business to business.
     “Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi,
    engineering
    , matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan
    financial services
    yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” imbuh Airlangga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komnas HAM Minta Kasus Eksploitasi Pemain Sirkus Dituntaskan Secara Hukum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Komnas HAM Minta Kasus Eksploitasi Pemain Sirkus Dituntaskan Secara Hukum Nasional 18 April 2025

    Komnas HAM Minta Kasus Eksploitasi Pemain Sirkus Dituntaskan Secara Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (
    Komnas HAM
    ) merekomendasikan agar kasus dugaan eksploitasi eks pemain sirkus pada
    Oriental Circus Indonesia
    (OCI) diselesaikan secara hukum.
    Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyatakan, langkah itu perlu ditempuh karena kasus dugaan eksploitasi ini telah berlangsung sejak lama dan belum diselesaikan sebagaimana mestinya.
    “Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” kata Uli dalam siaran pers, Kamis (17/4/2025).
    Komnas HAM  juga meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan.
    “Hal ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaannya,” imbuh Uli.
    Uli menjelaskan, Komnas HAM telah memantau kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997.
    Ketika itu, Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM berupa pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya; elanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.
    Kemudian, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya; serta pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
    “Namun, pada 22 Juni 1999, Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS,” kata Uli.
    Kasus ini pun kembali bergulir pada Desember 2024 ketika Komnas HAM menerima menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office yang menyampaikan permasalahan kasus OCI belum terselesaikan.
    “Karena belum adanya upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 3.1 milyar yang ditujukan kepada OCI,” ujar Uli.
    Di samping itu, Komnas HAM juga menegaskan bahwa pelatihan keras utamanya kepada anak-anak tidak boleh menjurus pada penyiksaan dan bilamana hal ini dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.
    “Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” kata Uli.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI mengadukan pengalaman pahit mereka selama menjadi pemain sirkus kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025).
    Di hadapan Mugiyanto, mereka mengaku mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi selama bertahun-tahun, misalnya disetrum, dirantai, hingga dipisahkan dengan anaknya.
    Sebagian dari mereka pun mengaku tidak mengetahui identitas dan asal-usulnya karena sudah dilatih menjadi pemain sirkus sejak kecil.
    Respons Oriental Circus Indonesia
    Pendiri OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah tudingan bahwa terdapat eksploitasi terhadap para pemain sirkus.
    Tony mengakui bahwa pada medio tahun 1970-1980, didikan yang diberikan OCI kepada para pemain sirkusnya cukup keras, jika dibandingkan dengan upaya pendisiplinan pada saat ini.
    Namun, ia menegaskan, proses latihan di sirkus memang memerlukan kedisiplinan tinggi yang kerap kali melibatkan tindakan tegas.
    Menurut Tony, hal tersebut wajar dalam dunia olahraga dan bukan bentuk kekerasan yang disengaja.
    “Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin,” ujar Tony saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
    “Kalau mereka luka, justru nggak bisa tampil atraksi,” ujarnya. Tony juga menepis tudingan soal penyiksaan yang dialami mantan pemain sirkus.
    Menurut dia, pernyataan yang disampaikan para eks pemain sirkus hanyalah pernyataan sensasional, yang tidak logis dan bertujuan untuk menarik simpati publik.
    “Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal,” ujarnya.
    Tony pun menuding ada upaya pemerasan di balik tuntutan kompensasi senilai Rp 3,1 miliar.
    Menurut dia, ada sosok tertentu yang memprovokasi para mantan pemain sirkus untuk mengangkat narasi negatif.
    Tony juga mengaku telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan adanya upaya pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp 3,1 miliar.
    Namun, Tony menegaskan bahwa dari awal pihaknya memilih untuk diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.
    “Kita memang tidak merespon, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya ‘alat’. Kita nggak mau cederai mereka. Tapi siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami,” ungkap Tony.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.