Category: Kompas.com Nasional

  • Cak Imin Enggan Terburu-buru Dukung Prabowo di Pilpres 2029
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Cak Imin Enggan Terburu-buru Dukung Prabowo di Pilpres 2029 Nasional 23 April 2025

    Cak Imin Enggan Terburu-buru Dukung Prabowo di Pilpres 2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PKB

    Muhaimin Iskandar
    enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    pada
    Pilpres 2029
    mendatang.
    Hal itu disampaikan Muhaimin saat ditanya mengenai sikap PKB, setelah PAN secara terbuka mendukung Presiden Prabowo untuk maju kembali pada kontestasi 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Muhaimin saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (23/4/2025).
    Dia pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Muhaimin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029.
    “Tergesa-gesa amat sih, baru jadi menteri enam bulan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melempar sinyal bahwa PAN bakal kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Zulhas, sapaan akrabnya, mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres), tetapi ia meminta agar PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, ‘yang penting, Pak, partai saya besar’. Itu yang paling penting,” ujar Zulhas dalam acara Halalbihalal PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
    “Kalau capres silakan (Prabowo), kalau wapres, kita bicara. Iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” imbuh dia.
    Zulhas mengaku yakin bahwa PAN bakal masuk posisi 4 besar pada Pemilu 2029 mendatang sehingga PAN perlu ikut diajak berbicara.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan ini pun mengaku tak masalah jika ada kader-kadernya yang ingin maju sebagai cawapres pada Pilpres 2029.
    Namun, ia menekankan bahwa misi utamanya adalah membawa PAN duduk di posisi 4 besar pada Pemilu 2029 sehingga seluruh kader diminta solid demi mencapai target tersebut.
    “Tujuan kita bukan ingin bertengkar, kalau ada yang pengen Wapres, silakan saja. Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar, itu yang penting, itu sudah menjadi tekad saya dan tekad kita semua,” kata Zulhas.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengeklaim, keputusan mencalonkan Prabowo itu merupakan permintaan dari seluruh kader.
    “Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden di tahun 2029 kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua,” ujar Muzani.
    Sementara itu, Prabowo mengaku siap untuk tidak dicalonkan sebagai presiden bila kebijakannya mengecewakan rakyat.
    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi 2029. Saya katakan kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo.
    “Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Keracunan MBG di Cianjur, Kepala BGN: Penyebab Kami Telusuri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Cek Keracunan MBG di Cianjur, Kepala BGN: Penyebab Kami Telusuri Nasional 23 April 2025

    Cek Keracunan MBG di Cianjur, Kepala BGN: Penyebab Kami Telusuri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    mengatakan, penyebab insiden keracunan
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) di
    Cianjur
    , Jawa Barat, masih terus didalami.
    Pada hari ini, Dadan mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan menemui anak-anak dan guru yang masih dirawat di rumah sakit.
    “Berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti,” kata Dadan saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025).
    Dadan menyebut, terdapat puluhan siswa dari dua sekolah yang mengalami gejala keracunan usai mereka menyantap hidangan MBG.
    “Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1,” ucapnya.
    Dadan pastikan, setiap anak mendapatkan pelayanan dan observasi terbaik dari rumah sakit.
    “Semuanya telah ditangani dengan baik,” imbuh Dadan.
    Terkait insiden keracunan ini, Dadan menuturkan bahwa ini merupakan kali pertamanya terjadi di Cianjur.
    “SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026, musibah keracunan ini adalah kejadian pertama (di Cianjur),” kata Dadan.
    Dari hasil pengecekan, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.
    “Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak kita di 9 sekolah,” katanya.
    Akibat peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah ini.
    “Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG,” tegasnya.
    Selain itu, BGN juga akan melakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan.
    Adapun, desakan BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.
    Ia menyorot sejumlah insiden dalam pelaksanaan MBG. Kejadian di Cianjur bukan merupakan yang pertama kali terjadi.
    “Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak
    keracunan makanan
    atau proses pembayaran yang bermasalah,” ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).
    Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.
    “Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” kata Netty.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG Nasional 23 April 2025

    BGN Akan Alokasikan Rp 20,16 Miliar Per Bulan, Bayar Iuran Jaminan Pekerja MBG
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (
    PCO
    ) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (
    BGN
    ) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ).
    Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
    “Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari
    Antaranews
    , Rabu (23/4/2025).
    Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.
    Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.
    “Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.
    Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.
    Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.
    “Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.
    Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.
    Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.
    “Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Targetkan Luas Tanam Padi Capai 1,3 Juta Hektare pada April 2025, Produksi 7,5 Ton Gabah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Mentan Targetkan Luas Tanam Padi Capai 1,3 Juta Hektare pada April 2025, Produksi 7,5 Ton Gabah Nasional 23 April 2025

    Mentan Targetkan Luas Tanam Padi Capai 1,3 Juta Hektare pada April 2025, Produksi 7,5 Ton Gabah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian Andi
    Amran Sulaiman
    menargetkan luas
    tanam padi
    selama April 2025 mencapai 1,3 juta hektare dengan estimasi produksi mencapai 7,5 juta ton gabah.
    Hal ini dikatakannya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, Rabu (23/4/2025).
    “Insya Allah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton. Di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton,” ujar Mentan dalam keterangan Sekretariat Presiden, Rabu.
    Amran menuturkan, serapan beras sampai dengan bulan April menjadi yang tertinggi selama satu dekade.
    Sementara stok beras saat ini masih tinggi, yakni mencapai 3 juta ton.
    “Kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun, bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih,” bebernya.
    Begitu pula dengan jagung yang angka produksinya di Indonesia cukup tinggi.
    “Insya Allah dengan tanam serempak hari ini kami yakin produksi ke depan lebih tinggi,” lanjutnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan meyakini
    swasembada pangan
    dapat segera tercapai lewat program tanam serentak.
    Bahkan saat produksinya normal, ia mengeklaim Indonesia tidak perlu impor lagi sampai tahun 2026.
    “Kalau bahasa terangnya berarti kita yang tadinya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai April kita sudah bisa swasembada,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
    Ia juga mendorong adanya program tanam kedua, meskipun perbaikan irigasi di beberapa titik masih berjalan.
    Zulhas menargetkan, produksi pangan tahun ini akan melimpah dan stabil, dengan dukungan cuaca yang diperkirakan tidak akan mengalami kemarau panjang.
    “Kalau tanam ini digerakkan lagi, irigasi selesai, kemudian tahun ini juga menurut BMKG itu tidak akan ada kemarau yang panjang, maka saya meyakini produksi kita akan berlimpah beras. Jadi kita akan panen besar tahun ini,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia Nasional 23 April 2025

    Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, sebanyak 154,62 juta orang melakukan perjalanan selama masa angkutan Lebaran 2025. Angka ini setara dengan 54,89 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
    “Berdasarkan hasil realisasi MPD
    (mobile positioning data
    ) pada periode angkutan Lebaran 2025, terdapat pergerakan sebanyak 154,62 juta orang,” ujar Dudy dalam rapat evaluasi bersama Komisi V DPR RI, Rabu (23/4/2025).
    Dudy menjelaskan, pergerakan masyarakat ini didominasi oleh masyarakat dari wilayah Pulau Jawa, terutama dari kawasan Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
     
    Total pelaku perjalanan dari Pulau Jawa mencapai 93,9 juta orang atau sekitar 60,73 persen dari total pemudik.
    Hasil survei potensi pergerakan nasional juga menunjukkan prediksi yang hampir serupa, yakni sebanyak 146,48 juta orang atau 52 persen dari total penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan selama masa libur Lebaran.
    Selain untuk merayakan Idul Fitri, lanjut Dudy, mayoritas responden menyebutkan tujuan perjalanan mereka adalah untuk mengunjungi keluarga dan berwisata.
    “Daerah asal pelaku perjalanan libur lebaran didominasi dari provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan total sebesar 66,6 persen atau sebanyak 97,6 juta orang. Utamanya Jawa Barat 30,9 juta, Jawa Timur 26,4 juta, Jawa Tengah 23,3 juta,” ungkap Dudy.
    Sementara daerah tujuan utama adalah Jawa Tengah 36,6 juta orang, Jawa Timur 27,4 juta orang, dan Jawa Barat 22,1 juta orang.
    Terkait pola arus mudik, Dudy menyebutkan puncak keberangkatan terjadi pada H-3 Lebaran, yakni sebanyak 12,15 juta orang atau sekitar 8,3 persen dari total pemudik.
    Setelah penerapan kebijakan
    work from anywhere
    (WFA), distribusi pergerakan masyarakat menjadi lebih merata, dengan puncak arus mudik pada H-4 sebesar 9,8 juta orang atau 6,2 persen.
    “Setelah penerapan WFA terjadi perubahan pola pergerakan antara H-10 sampai H-2 Lebaran, di mana kurva pergerakan cenderung mendatar,” jelas Dudy.
    Untuk arus balik, pergerakan diperkirakan mulai meningkat pada H+3 dan mencapai puncaknya pada H+5 atau sekitar tanggal 6 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadapi Tudingan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Tinggal Menunggu Perintah Jokowi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Hadapi Tudingan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Tinggal Menunggu Perintah Jokowi Nasional 23 April 2025

    Hadapi Tudingan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Tinggal Menunggu Perintah Jokowi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Republik Indonesia
    Joko Widodo
    (Jokowi) akan mengambil langkah hukum terkait tudingan
    ijazah palsu
    yang kembali ramai dalam beberapa waktu terakhir.
    Sebanyak empat orang disebut akan dilaporkan dan tinggal menunggu perintah Jokowi terkait pelaporannya.
    “Persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi,” kata kuasa hukum Jokowi,
    Yakup Hasibuan
    , Selasa (22/4/2025).
    Jokowi sendiri turun tangan langsung dalam merespon tudingan ijazah palsu yang dinilai sudah melewati batas.
    Ia diketahui menggelar pertemuan dengan tim kuasa hukumnya di Jakarta untuk membahas langkah hukum yang akan diambil.
    Yakup mengatakan, pihaknya sudah dalam tahap finalisasi langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tudingan ijazah palsu Jokowi.
    “Kami juga sudah hampir rampung di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum,” ujar Yakup.
    Yakup melanjutkan, terdapat empat orang yang diduga menyebarkan narasi ijazah palsu Jokowi yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
    Namun, ia masih enggan mengungkap keempat orang yang akan dilaporkan Jokowi itu.
    “Sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ,” ujar Yakup.
    Usai pertemuan itu, Jokowi sendiri irit bicara soal langkah hukum yang akan diambil dalam merespon tudingan ijazah palsu.
    “Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya, silakan,” singkat Jokowi.
    Yakup menambahkan, untuk menghadapi kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, tim hukum yang disiapkan berjumlah sekitar 15 orang.
    “Kita mungkin ada 15 orang (tim hukum),” kata Yakup.
    Sebab menurutnya, tuduhan yang sudah berulang kali dijawab oleh pihak UGM dan Jokowi mulai mengarah pada upaya pendiskreditan terhadap mantan presiden.
    Yakup menegaskan, tuduhan tersebut tak lagi sekadar mempertanyakan keabsahan ijazah, melainkan bentuk serangan terhadap martabat Jokowi.
    Tim hukum Jokowi telah menyiapkan seluruh dokumen, bukti, dan keterangan saksi, dengan tingkat kesiapan mencapai 95 persen. Saat ini, keputusan akhir tinggal menunggu arahan dari Jokowi.
    “Tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, itu hak Bapak (Jokowi), cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana,” tutur Yakup.
    Dalam siaran pers yang diunggah di laman resmi UGM pada Jumat (21/3/2025), Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta memastikan Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM.
    “Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” ujar Sigit dilansir dari laman resmi UGM, dikutip Selasa (15/4/2025).
    Ia juga menyayangkan adanya informasi menyesatkan terkait jenis huruf atau font Times New Roman dalam skripsi dan
    ijazah Jokowi
    yang disebut belum ada pada tahun kelulusan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu.
    Tegasnya, font Times New Roman sudah banyak digunakan oleh mahasiswa pada waktu tersebut.
    Lanjutnya, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik.
    “Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” ujar Sigit.
    Diketahui, sejumlah tokoh telah beberapa kali mengangkat topik ijazah palsu Jokowi, salah satunya adalah Bambang Tri Mulyono.
    Penulis buku kontroversial berjudul “Jokowi Undercover” ini pernah menggugat keabsahan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa tahun silam.
    Selain itu, ada juga anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meragukan keaslian ijazah Jokowi yang lulus dari UGM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komjak Duga Direktur JAK TV Tersangka karena Permufakatan, Bukan Konten Berita 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Komjak Duga Direktur JAK TV Tersangka karena Permufakatan, Bukan Konten Berita Nasional 23 April 2025

    Komjak Duga Direktur JAK TV Tersangka karena Permufakatan, Bukan Konten Berita
    Tim Redaksi

    PANGKALPINANG, KOMPAS.com


    Komisi Kejaksaan
    (Komjak) menilai penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV,
    Tian Bahtiar
    (TB), sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) didasari dugaan adanya permufakatan.
    Diketahui, Tian Bahtiar diduga membuat narasi negatif dalam bentuk pemberitaan yang menyudutkan Kejagung dalam proses penanganan perkara korupsi timah dan impor gula.
    Ketua Komjak Pujiyono Suwadi menduga Tian Bahtiar turut serta melakukan kerja sama dengan advokat untuk merintangi proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung.
    “Yang jadi tidak wajar adalah ketika ada permufakatan yang muncul bukan sebagai bagian dari proses hukum yang objektif, melainkan berdasarkan pesanan dari pihak yang berseberangan dengan penegak hukum,” kata Pujiyono kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).
    Pujiyono berpendapat penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV itu bukan didasari oleh konten pemberitaan negatif yang diduga diolah oleh Tian Bahtiar.
    Namun, menurutnya, penyidik menemukan adanya dugaan permufakatan antara Tian Bahtiar dan seorang pengacara untuk menghalangi jalannya penyidikan sejak awal.
    Terlebih, penyidik menemukan adanya aliran dana ke kantong pribadi petinggi JAK TV tersebut.
    “Apalagi kalau yang bersangkutan bukan pengacara dari tersangka. Ini menimbulkan tanda tanya,” kata Pujiyono.
    Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) ini bilang, kritik terhadap aparat penegak hukum adalah hal wajar, bahkan sehat sebagai bagian dari mekanisme
    check and balances.
    Namun, kata Pujiyono, ketika kritik disusun berdasarkan pesanan dan menjadi bagian dari skenario untuk mengintervensi penegakan hukum, hal itu justru mencederai keadilan.
    “Kalau kritik dijadikan skenario hukum berdasarkan pesanan, itu yang menjadi persoalan,” ucapnya.
    Pujiyono menegaskan, Komisi Kejaksaan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
    Ia pun menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
    “Kami mendukung penuh kerja-kerja pers yang dijalankan secara profesional, independen, dan bertanggung jawab,” kata Pujiyono.
    “Kebebasan pers adalah pilar penting dalam negara demokrasi, tetapi tidak boleh diperalat untuk tujuan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan keterbukaan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Akan Panggil La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    KPK Akan Panggil La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim Nasional 23 April 2025

    KPK Akan Panggil La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) akan memanggil anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
    La Nyalla Mattalitti
    terkait kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pemeriksaan La Nyalla diperlukan untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk di kediaman La Nyalla.
    “Tentu (La Nyalla dipanggil dalam waktu dekat), karena harus dikonfirmasi. Kita melakukan penggeledahan di tempat beliau, barang-barangnya ada yang tentu kita harus konfirmasi,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
    Asep juga tak ambil pusing terkait La Nyalla yang mengeklaim tidak mengenal eks Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi dalam perkara tersebut.
    Ia mengatakan, penyidik akan tetap melakukan pemanggilan terhadap La Nyalla.
    “Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin benar juga. Nanti kan kita panggil. Kita panggil, mungkin orangnya tidak ketemu. Tetapi proyeknya ada di sana,” ujar Asep.
    Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah La Nyalla di Surabaya pada Senin (14/4/2025) lalu.
    Setelah rumah La Nyalla, KPK juga menggeledah sejumlah tempat lain untuk mengumpulkan barang bukti kasus korupsi dana hibah Jawa Timur.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyebutkan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
    KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
    Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (Pokir) dari kelompok masyarakat (Pokmas).
    “Dalam Sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
    Tessa mengatakan, tiga dari empat tersangka penerima itu merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu orang lainnya merupakan staf penyelenggara negara tersebut.
    Adapun dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya merupakan pihak swasta, sementara 2 orang lainnya penyelenggara negara.
    “Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan dianggap telah cukup,” ujar Tessa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ridwan Kamil Terseret Korupsi Bank BJB karena Jabat Komisaris
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Ridwan Kamil Terseret Korupsi Bank BJB karena Jabat Komisaris Nasional 23 April 2025

    Ridwan Kamil Terseret Korupsi Bank BJB karena Jabat Komisaris
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkapkan, mantan Gubernur Jawa Barat
    Ridwan Kamil
    punya kaitan dengan kasus
    korupsi pengadaan iklan
    Bank Jabar Banten (BJB) karena ia menjabat sebagai komisaris bank tersebut.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, secara otomatis Ridwan Kamil menjabat sebagai komisaris
    Bank BJB
    karena posisinya sebagai gubenur Jawa Barat.
    “Perbankan dalam hal ini adalah perbankan daerah. Jadi bank daerah. Daerah mana saja nih? Setiap pemda, pemerintahan daerah, tingkat satu itu punya bank. Nah, kemudian gubernur itu menjadi komisarisnya di situ. Nah itu keterkaitannya,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
    Asep mengatakan, setiap kegiatan perbankan pasti memiliki keterkaitan dengan para pejabat bank.
    Oleh karena itu, KPK akan meminta konfirmasi terhadap sejumlah saksi, termasuk Ridwan Kamil, terkait kasus korupsi pengadaan iklan tersebut.
    “Itu (keterangan Ridwan Kamil) yang akan didalami. Makanya kita minta keterangan saksi-saksi yang lain, kemudian buka barang bukti elektronik, itu yang ingin kita ketahui,” ujarnya.
    “Apakah memang atas sepengetahuan, atau memang tidak sepengetahuan. Kemudian akan dikonfirmasi dari keterangan-keterangan,” sambungnya.
    Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung pada 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang bukti, salah satunnya adalah sepeda motor merek Royal Enfield milik Ridwan Kamil.
    KPK menyatakan, Ridwan Kamil akan segera diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, tetapi belum menentukan jadwal pemeriksaan mantan wali kota Bandung tersebut.
    “Ya nanti tergantung penyidiklah itu, secepatnya,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).
    KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto.
    Kemudian, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik, serta pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma.
    Dalam perkara ini, KPK mencium sejumlah pelanggaran hukum yang menjerat pihak Bank BJB dan agensi.
    Pertama, lingkup pekerjaan yang dijalankan agensi hanya menempatkan iklan berdasarkan permintaan Bank BJB.
    KPK juga menemukan fakta bahwa penunjukkan agensi ternyata melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa.
    Fakta lain yang didapati KPK adalah terdapat selisih uang yang diterima agensi dari Bank BJB dengan yang dibayarkan agensi ke media sebesar Rp 222 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029? Nasional 23 April 2025

    Video Monolog Gibran, Ancang-Ancang Maju Pilpres 2029?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    menjadi perbincangan publik setelah mengunggah video monolog yang membahas isu kekinian lewat akun media sosial YouTube pribadinya.
    Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
    Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
    Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    “Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran dalam video tersebut.
    Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibrang mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U17.
    Bukan hanya diunggah di media sosial YouTube, Gibran juga mengunggahnya di akun media sosial Instagram pribadinya @gibran_rakabuming.
    Langkah Gibran yang tiba-tiba membuat dua video dengan tema populis lantas mengundang pertanyaan, terlebih Gibran merupakan sosok yang jarang tampil dan berbicara di muka publik meski sudah 6 bulan menjabat wakil presiden.
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah
    Adi Prayitno
    berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
    “Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
    spotlight
    yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi saat dihubungi, Selasa (2/4/2025).
    “Makanya Gibran itu sudah mulai aktif memberikan
    statement-statement
    politik,” imbuh dia.
    Menurut Adi, hal yang dilakukan oleh Gibran wajar karena banyak tokoh politik yang juga sudah menyiapkan ancang-ancang menyambut 2029 dengan menyebar narasi politik, melakukan kerja-kerja politik, dan menggelar kunjungan politik.
    Oleh karena itu, Gibran dinilai harus menciptakan momentumnya sendiri lewat video-video monolog tersebut.
    Apalagi, selama ini Gibran kerap diremehkan publik karena jarang tampil di muka umum dan seringkali hanya menghadiri acara yang sifatnya seremonial seperti mengunjungi sekolah untuk membagikan susu gratis.
    “Jadi kalau Gibran juga tidak menciptakan momentum dengan salah satunya menciptakan narasi-narasi besar ya tentu bisa kebalap oleh figur-figur lain gitu,” kata Adi.
    Adi tidak memungkiri, posisi Gibran saat ini memang serba salah karena setiap tindakannya kerap mengundang reaksi negatif dari publik.
    Namun, setidaknya lewat monolog tersebut, Gibran dapat menunjukkan diri bahwa ia adalah Wakil Presiden RI yang paham dan mampu memproyeksikan Indonesia di masa yang akan datang.
    “(Ini) Monolog tapi kan pesan politiknya adalah sebagai pengingat kalau Gibran itu adalah Wakil Presiden yang punya kapasitas, punya kemampuan dan secara prinsip punya profiling politik bagaimana proyeksi di Indonesia di masa-masa yang akan datang,” kata Adi.
    “Memang tidak gampang jadi Gibran ngomong salah, tidak ngomong pun jadi salah tapi secara prinsip ini kan sebagai upaya untuk menciptakan bagaimana membentuk politik itu terus pada Gibran sehingga Gibran itu menjadi
    spotlight
    pembicaraan soal 2029,” imbuh dia.
    Di sisi lain,
    video monolog Gibran
    tersebut juga bisa menjadi tantangan tersendiri karena Gibran semestinya juga membuktikan bahwa apa yang ia ucapkan harus dapat diwujudkan.
    “Momentum eksistensi jadi
    spotlight
    sekaligus jadi tantangan bagaimana Gibran itu bukan hanya bicara tentang narasi besar tapi yang paling penting adalah mampu mewujudkan itu yang utama sebenarnya,” ungkap Adi.
    Apalagi Gibran kini adalah orang nomor dua di Indonesia yang dianggap punya kekuaatan kekuasaan yang juga bisa mengakselerasi semua kebijakan-kebijakan.
    “Apa yang diomongkan harus dibuktikan kira-kira begitu,” tegasnya.
    Selain itu, Adi menilai saat ini masih banyak persepsi dan sentimen negatif terhadap Gibran, termasuk saat anak sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia ini menggunggah video monolog.
    Akan tetapi, dalam politik ini adalah hal wajar dan tidak perlu dimasalahkan karena setidaknya Gibran sudah mampu mencuri perhatian publik meski mendapat sentimen negatif.
    “Hampir di semua
    platform
    yang meng-
    upload
    dan mengunggah video Gibran itu sentimennya negatif tapi dalam politik nggak boleh menyerah, artinya Gibran itu secara tidak langsung sudah mampu mencuri perhatian publik untuk terus membicarakan Gibran sebagai orang yang, ya ini adalah barang politik,” kata Adi.
    Oleh sebab itu, Gibran juga memiliki tantangan lain untuk mengubah agar sentimen negatif yang ada bisa diubah menjadi sentimen positif.
    Menurut Adi, hal ini juga bisa diubah apabila Gibran mampu mewujudkan setiap omongannya ke publik.
    “Bagaimana caranya? Itu yang mesti dilakukan oleh Gibran, semacam tantangan apakah bisa omongan Gibran itu jadi bukti gitu loh,” tuturnya.
    Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli pun mewanti-wanti bahwa video
    monolog Gibran
    dapat dianggap sebagai pencitraan semata oleh publik.
    Menurut Lili, anggapan itu dapat muncul karena publik menilai kemampuan Gibran berbicara secara langsung di muka umum tidak sebaik dengan penuturannya di video monolog.
    “Seperti diketahui, bila berbicara secara langsung, tidak sebagus bicara secara monolog tersebut. Tentu kalau dianggap negatif, dianggap angin lalu saja, dianggap bagian dari pencitraan,” kata Lili kepada
    Kompas.com
    , Minggu (20/4/2025).
    Namun, di sisi lain, video monolog Gibran juga dapat menjadi modal sosial dan politik bila memperoleh sambutan positif.
     
    Menurut Lili, penyampaian melalui video monolog sengaja dipilih Gibran sebagai strategi untuk tampil aman sekaligus membangun citra.
    Format monolog yang diambil oleh Gibran mampu menghindari risiko salah ucap, sedangkan tema-tema yang diangkat dalam monolog itu erat kaitannya dengan generasi muda.
    “Dengan disampaikan secara monolog, dengan tutur kata yang teratur dan sistematis, jika direspons positif oleh kalangan muda, tentu bisa menyedot perhatian dan simpati. Ini bisa menjadi modal sosial dan politik untuk Wapres ke depan,” kata Lili.
    Lili melanjutkan, video monolog itu juga menunjukkan bahwa Gibran tengah berupaya mencuri perhatian publik karena seorang wakil presiden umumnya sekadar menunggu tugas dari presiden. 
    “Sebenarnya, sebagai wapres cukup menunggu tugas dari presiden, karena bagaimanapun posisinya sebagai pembantu. Tapi dengan video monolog itu, tampak Wapres ingin tampil dan menarik perhatian publik,” ujar Lili.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.