PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Plt Ketua Umum PPP
Muhamad Mardiono
menilai, video monolog yang diunggah Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
dalam beberapa waktu ini bukan ancang-ancang menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2025.
Adapun ada dua video yang telah diunggah Gibran pada kanal YouTube GibranTV, kanal resmi miliknya.
Video pertama mengangkat isu bonus demografi, sedangkan yang kedua mengangkat keberhasilan Timnas U-17 yang lolos Piala Dunia.
“Kalau soal politik sih menurut saya enggak lah ya,” kata Mardiono, di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menilai
Kabinet Merah Putih
sangat solid menjalankan visi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Karena jujur saya sampaikan bahwa Kabinet Merah Putih saat ini sangat solid sekali ya. Tidak ada, semuanya dalam menjalankan visi-visinya Pak Presiden,” tegas dia.
Menurut Mardiono,
video monolog Gibran
tersebut merupakan cara putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pesan dan kerja pemerintah ke publik.
Oleh karena Gibran merupakan anak muda, kata Mardiono, Wapres RI memilih cara lewat video monolog di media sosial.
“Ya mungkin yang dimaksud oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, itu adalah menyampaikan ya kerja-kerjanya itu untuk disampaikan kepada rakyat. Nah, karena beliau adalah termasuk masih milenial ya, mungkin ya komunitas itulah cara untuk menyampaikannya,” ungkap dia.
Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda, serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibran mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U-17.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
“Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
spotlight
yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi, saat dihubungi, Selasa (2/4/2025) lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/04/24/680a050ca755a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo Nasional 24 April 2025
-
/data/photo/2025/04/24/6809e19880c13.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi Nasional 24 April 2025
20 WNI Ditangkap Buntut Kebijakan Imigrasi Trump, 5 Sudah Dideportasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengatakan, terdapat 20
WNI
yang ditangkap akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memperketat keimigrasian.
Dia mengatakan, 20 WNI itu ditangkap dengan beragam kasus seperti mengikuti aksi demonstrasi hingga masalah administrasi.
“Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini. Sebelumnya kami sebutkan 15, kami dapat informasi terbaru per hari ini ada 20 yang terdampak,” kata Judha saat ditemui di Kantor
Kemenlu RI
, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
“Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa.
At least
yang memiliki visa awalnya F1 yaitu sebagai mahasiswa,” ujarnya lagi.
Setelah peristiwa penangkapan tersebut, Kemenlu mengambil langkah memastikan agar 15 orang yang masih ditahan mendapatkan perlakuan baik dan pendampingan hukum.
“Dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi oleh pengacara,” kata Judha.
Kemudian Kemenlu juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat.
Termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak para WNI kita.
“Jadi diseminasinya mengenai
know your rights
. Jadi ketika warga negara Indonesia mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS, mereka tetap memiliki hak sesuai dengan hukum yang ada di AS,” imbuhnya.
Selain itu, WNI yang ditahan juga berhak untuk menghubungi perwakilan RI dan berhak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI.
“Mereka berhak untuk mendapatkan pengacara. Mereka berhak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara. Itu hak-hak yang memang diatur dalam sistem hukum yang ada di AS,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/05/14/664329a1ccc2d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dewan Pers Akan Periksa Direktur Jak TV untuk Usut Pelanggaran Etik Nasional 24 April 2025
Dewan Pers Akan Periksa Direktur Jak TV untuk Usut Pelanggaran Etik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dewan Pers
akan memeriksa Direktur Pemberitaan nonaktif Jak TV Tian Bahtiar untuk mengusut dugaan pelanggaran etik jurnalistik di balik pemberitaannya yang dianggap merintangi penyidikan oleh
Kejaksaan Agung
.
“Kami juga akan menghadirkan pihak untuk kita dalami dan kita dengarkan dari para pihak yang dalam pemberitaan itu disebutkan,” ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Ninik pun meminta Kejaksaan Agung untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap Tian.
Sebab, saat ini Tian ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/4/2025).
“Karena pemeriksaan berkas di Dewan Pers juga perlu menghadirkan pihak, jadi mohon juga dipertimbangkan pengalihan penahanan untuk mempermudah bagi kami melakukan pemeriksaan,” kata Ninik lagi.
Pada hari ini, Dewan Pers juga sudah menerima dokumen terkait kasus yang menjerat Tian Bahtiar, tetapi Ninik belum mengetahui isinya.
Ninik juga memastikan bahwa Dewan Pers hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik jurnalistik dalam berita-berita buatan Tian yang dianggap merintangi penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
Ia menekankan, proses pidana tetap menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.
Kami bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kami enggak punya kewenangan menetapkan tersangka, menjadikan orang menjadi tidak tersangka itu kewenangan di sini (Kejagung),” kata Ninik.
Sebelumnya, Ninik mengungkapkan bahwa Dewan Pers akan mengusut dugaan pelangaran etik Tian Bahtiar dan menghormati langkah Kejagung yang menetapkan Tian sebagai tersangka perintangan penyidikan.
“Pertama, soal pemberitaannya apakah ada pelanggaran terhadap kode etik pasal 3, misalnya
cover both sides
atau tidak ada proses uji akurasi dan lain-lain,” kata Ninik di Gedung Kejagung, Selasa (22/4/2025).
“Yang kedua adalah menilai perilaku dari wartawan. Apakah ada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sebagai wartawan, di dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan profesionalisme kerjanya, karena pers itu memerlukan dua hal yang harus berjalan seiring,” kata dia melanjutkan.
Dalam perkara ini, Tian diduga menerima Rp 478.500.000 dari dua advokat, Marcella Santoso dan Junaedi Saibih, untuk memuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/24/6809c63359087.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Disorot karena Masuk Kampus, TNI Merasa Dibenturkan dengan Mahasiswa Nasional 24 April 2025
Disorot karena Masuk Kampus, TNI Merasa Dibenturkan dengan Mahasiswa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen
Kristomei Sianturi
menduga ada upaya mendeligitimasi pemerintah setelah tindakan aparat TNI masuk ke kampus perguruan tinggi dikritik banyak pihak.
Menurut dia, hal tersebut merupakan upaya untuk membenturkan
TNI dan mahasiswa
, padahal TNI semestinya dekat dengan mahasiswa karena Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata).
“Apakah ini (fenomena
TNI masuk kampus
) ada unsur mendeligitimasi pemerintah, merongrong pemerintah dengan cara membenturkan TNI dengan mahasiswanya, karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta,” kata Kapuspen di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).
“Kalau TNI sudah jauh dari rakyat, TNI jauh dari mahasiswa, ya enggak bisa berlaku Sishankamrata nanti,” ujar dia.
Kristomei pun berpandangan, kritik terhadap TNI masuk kampus justru dibesar-besarkan demi melemahkan sistem pertahanan nasional.
Menurut dia, publik seharusnya memandang persoalan tersebut secara logis.
Ia mencontohkan, kedatangan Bintara Pembina Desa (Babinsa) ke acara diskusi mahasiswa di kampus UIN Walisongon Semarang, Jawa Tengah, bukan untuk mematai atau mengintimidasi kegiatan mahasiswa.
“Tugas Babinsa adalah memonitoring wilayah, sehingga dia bisa menyiapkan kantong-kantong perlawanan apabila terjadi perang semesta, perang gerilya, atau perang berlarut,” kata Kristomei.
Kristomei menjelaskan, Babinsa harus mengetahui lingkungan di sekitarnya dan potensi yang bisa digunakan bila terjadi perang seperti bengkel yang dapat dijadikan tempat perbaikan senjata atau lokasi ahli mesiu.
“Seorang Babinsa harus bisa menguasai itu, sehingga dia memonitoring wilayah. Sehingga apabila terjadi perang gerilya atau perang berlarut, tidak aneh lagi dan masyarakat sudah kenal, ini lho Babinsanya,” kata Kristomei.
Tindakan TNI mendatangi kampus menjadi sorotan akhir-akhir ini selepas revisi UU TNI disahkan oleh DPR.
Kompas.com
mencatat, aparat TNI mendatangi sejumlah acara konsolidasi mahasiswa di beberapa kampus, antara lain di UIN Walisongo Semarang dan Universitas Indonesia.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai, kehadiran TNI di kampus tidak memiliki relevansi langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Sebaliknya hal ini justru berpotensi menciptakan iklim ketakutan, membunuh daya kritis, dan mempersempit ruang diskusi ilmiah yang bebas dan otonom,” ucap Ketua BEM SI Herianto, Kamis.
Menurut Herianto, apa pun alasannya,
militer masuk kampus
tetap berpotensi mengancam prinsip pendidikan kritis dan demokrasi.
“Ketika militer masuk kampus, yang terancam bukan hanya mahasiswa, tapi juga masa depan pendidikan kritis dan demokratis di Indonesia ini,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/24/6809b544b9f2f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Terima Kunjungan Resmi PM Fiji di Istana Merdeka Nasional 24 April 2025
Prabowo Terima Kunjungan Resmi PM Fiji di Istana Merdeka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Fiji
Sitiveni Rabuka
, di
Istana Merdeka
, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).
Berdasarkan pantauan Kompas.com,
PM Fiji Rabuka
tiba di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 10.30 WIB.
Ia diantar menggunakan mobil berwarna hitam dengan pelat bertuliskan “Fiji” yang diiringi
voorijder
dan 70 pasukan berkuda.
Mobil dengan bendera Republik Fiji dan Indonesia di sisi kanan dan kiri itu disambut oleh 100 anak sekolah dasar dari Jakarta yang berdiri di kanan dan kiri jalan utama menuju Istana Merdeka.
Mereka mengibarkan bendera Fiji dan Indonesia sembari mengucapkan selamat datang di Indonesia.
Mobil tersebut terus berjalan perlahan hingga tiba di sisi depan gedung Istana Merdeka.
Saat turun dari mobil yang ditumpanginya, PM Rabuka langsung disalami oleh Prabowo yang menyambutnya di depan mobil.
Prabowo terlihat memakai jas abu-abu dan peci berwarna hitam.
Kemudian, Prabowo dan PM Rabuka menyaksikan upacara penyambutan di halaman Istana Merdeka, tepat di tenda beraksen biru di bawah tangga Istana.
Upacara itu dilakukan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, tembakan meriam 21 kali, dan inspeksi pasukan.
Setelah inspeksi pasukan oleh kedua pemimpin negara selesai, Presiden Prabowo dan PM Rabuka memperkenalkan delegasi masing-masing negara.
Prabowo lalu mengajak Rabuka masuk ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu.
Selanjutnya, keduanya melanjutkan prosesi kunjungan dengan melakukan pertemuan tête-à-tête untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis.
Sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan ini, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Sebagai informasi, PM Rabuka baru saja tiba di Indonesia semalam, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 20.50 WIB.
Kedatangan PM Rabuka menandai awal kunjungan resminya ke Indonesia selama dua hari pada 23-24 April 2025.
Saat di bandara, PM Rabuka disambut dengan jajar pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.
Selain itu, turut hadir dalam penyambutan tersebut adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Fiji Dupito D. Simamora.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/07/6703d6f779cd2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kemlu: Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Istanbul Turkiye Nasional 24 April 2025
Kemlu: Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Istanbul Turkiye
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha Nugraha mengatakan, belum ada WNI yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi berkekuatan 6,4 magnitudo di Türkiye, Rabu (23/4/2025).
“KBRI Ankara dan KJRI Istanbul telah berkomunikasi dengan pihak terkait. Hingga saat ini, tidak ada informasi korban WNI dari gempa di Türkiye,” ujar Judha dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).
Dia memastikan, Kedutaan Besar RI terus memonitor dan akan memberikan bantuan jika ada WNI yang terdampak.
Adapun hotline yang dapat dihubungi:
Hotline KBRI
Ankara +90 532 135 22 98;
Hotline KJRI Istanbul +90 534 453 56 11.
Sebagai informasi, gempa berkekuatan M 6,2 mengguncang Istanbul, Turki, pada Rabu (23/5/2025).
Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, gempa tersebut termasuk gempa dangkal karena memiliki kedalaman hanya 10 kilometer.
Sementara itu, pusat gempa dilaporkan berada sekitar 40 kilometer barat daya Istanbul di Laut Marmara.
Dikutip dari AP News, Rabu, sempat terjadi gempa susulan beberapa kali, termasuk gempa berkekuatan M 5,3.
Badan penanggulangan bencana dan tanggap darurat mengimbau warga untuk menjauh dari bangunan.
Gempa tersebut terasa di wilayah sekitar.
Banyak orang berlarian keluar rumah karena panik.
Pemerintah Kota Metropolitan Istanbul mengatakan bahwa tidak ada kasus serius dalam gempa tersebut.
Hingga kini, belum ada laporan langsung mengenai kerusakan atau korban luka.
Pihak berwenang masih bergerak dan meminta masyarakat untuk tidak mendekati bangunan yang mungkin rusak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/12/67d147932d9a9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengacara Hasto Harap Sidang Ungkap Praktik Daur Ulang Kasus oleh KPK Nasional 24 April 2025
Pengacara Hasto Harap Sidang Ungkap Praktik Daur Ulang Kasus oleh KPK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
Hasto Kristiyanto
berharap persidangan kliennya hari ini akan mengungkap bagaimana praktik daur ulang perkara oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
).
Adapun jaksa KPK hari ini akan menghadirkan saksi eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, eks kader PDI-P Saeful Bahri, dan pengacara PDI-P Donny Tri Istiqomah.
Tio dan Saeful merupakan terpidana kasus suap Harun Masiku yang kini menyeret nama Hasto.
Keduanya disebut menjadi perantara suap Harun.
“Kami berharap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi hari ini dapat menunjukkan adanya praktik daur ulang yang dilakukan penyidik KPK seperti yang sejak awal kami yakini,” kata pengacara Hasto, Maqdir Ismail, dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).
Maqdir berharap sidang berjalan dengan adil dan tidak mengaburkan fakta persidangan perkara Tio serta Saeful yang sudah inkrah.
Dalam salinan putusan perkara Tio dan Saeful yang telah berkekuatan hukum tetap, kata Maqdir, tidak ada keterangan yang menyebut sumber suap berasal dari Hasto, melainkan dari Harun Masiku.
“Tidak ada satu pun sumber dana suap tersebut dari Hasto Kristiyanto,” tutur Maqdir.
Sementara itu, kuasa hukum Hasto lainnya, Febri Diansyah, mengaku telah memeriksa berkas perkara.
Ia mengaku menemukan keterangan saksi yang tidak konsisten.
Di antaranya adalah keterangan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang mencampuradukkan fakta dengan asumsi.
Menurut Febri, pada sidang sebelumnya, Wahyu mengakui bahwa keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan asumsi.
Ia berpendapat uang yang diterima melalui Tio bersumber dari Hasto.
“Dalam sidang hari ini dan Jumat besok kita akan uji secara terbuka materi perkara tersebut. Kami berharap persidangan demi persidangan ini membuat fakta lebih terang benderang,” ujar Febri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/21/6805d396c71d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Seberapa Besar Kans Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Nasional 24 April 2025
Seberapa Besar Kans Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Saat ini, nama Presiden ke-2 Soeharto sedang diusulkan untuk menjadi Pahlawan Nasional 2025.
Usulan tersebut disampaikan oleh
Kementerian Sosial
(Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucapnya.
Sayangnya, usulan nama Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional tahun ini menimbulkan pro dan kontra.
Presiden ke-2 Indonesia itu dianggap memiliki beberapa kebijakan kontroversial selama memimpin negara sepanjang 30 tahun.
Meski begitu, Gus Ipul menyampaikan pemerintah akan mendengar semua aspirasi, termasuk penolakan itu.
“Ya tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengeklaim pemerintah selalu mendengar usulan dari masyarakat.
Maka dari itu, jika ada kritik terkait usulan Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional 2025 ini, pemerintah akan mendengar.
“Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” imbuhnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi menegaskan Istana tidak masalah dengan usulan Presiden ke-2 Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025.
Dia tidak melihat ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025.
“Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Prasetyo mengatakan, sudah sewajarnya bagi mantan Presiden untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara.
Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat kekurangan dari Soeharto saja, melainkan juga prestasinya.
“Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita,” jelas Prasetyo.
“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” sambungnya.
Menurut Prasetyo, menjadi Presiden yang memimpin ratusan juta penduduk bukanlah hal yang mudah.
Dia mengatakan, setiap Presiden pasti menghadapi permasalahan yang tidak semua orang tahu.
Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025, Prasetyo mengatakan tidak ada yang sempurna.
Dia kembali mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.
“Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan,” imbuh Prasetyo.
Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus anak Presiden ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto, angkat bicara soal wacana pemberian gelar pahlawan untuk mendiang ayahnya.
Dia berharap wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto bisa terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu kejadian. Terima kasih sebelumnya kalau memang itu terjadi,” ujar Titiek, saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).
Titiek menyatakan, pihak keluarga tak bisa memaksakan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan tersebut.
Namun, dia memastikan bahwa pihak keluarga menyambut baik apabila pemerintahan Prabowo ingin mewujudkan wacana tersebut.
“Iya, alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” kata Titiek.
“Akan tetapi bagi kami, keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar, Pak Harto adalah pahlawan buat kami. Dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai dia,” pungkasnya.
Gus Ipul menegaskan, Soeharto memiliki peluang yang sama dengan sembilan nama lainnya yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Menurut Mensos, kesepuluh calon tersebut memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena syarat normatifnya terpenuhi.
“Dari nama-nama yang ada, yang ramai itu ada Pak Presiden Soeharto, Gus Dur, yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas,” kata Mensos usai meninjau Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).
“Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi,” ujar Gus Ipul.
Mensos menjelaskan, pengusulan nama Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional tahun ini sudah memenuhi syarat normatif karena MPR telah resmi mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Pak Harto misalnya itu sudah berulang-ulang ya diusulkan gitu, tapi masih ada kendala. Dan sekarang salah satu kendalanya itu kemarin soal TAP MPR-nya sudah dicabut,” kata Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/04/15/67fdf53852374.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/19/67daa14f516d1.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)