Gibran Sebut Ada 28 Komoditas untuk Hilirisasi, Potensi Rp 13 Ribu Triliun
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden
Gibran Rakabuming
Raka menyampaikan pemerintah sudah memetakan komoditas unggulan untuk
hilirisasi
yang berpotensi menghasilkan belasan ribu triliun rupiah untuk masa depan Indonesia.
“Pemerintah sudah memetakan 28 komoditas unggulan yang potensinya bisa mencapai lebih dari Rp 13.000 triliun di tahun 2040,” kata Gibran di video berjudul ”
Hilirisasi
dan Masa Depan Indonesia” dalam kanal
YouTube
-nya dengan thumbnail “Hilirisasi Part 1”, Jumat (25/4/2025).
Dia menekankan pentingnya hilirisasi untuk kemakmuran rakyat karena kekayaan alam mentah saja tidak cukup untuk memajukan ekonomi bila tidak diolah menjadi produk akhir.
Inventarisasi komoditas untuk hilirisasi merupakan perintah Presiden
Prabowo
Subianto.
“Satgas percepatan hilirisasi juga dibentuk tahun ini. Investasi juga terus digencarkan,” kata Gibran.
Hilirisasi, kata dia, sudah sesuai dengan UUD 1945 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kata putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini, hilirisasi bukan cuma untuk pengusaha elite tapi juga untuk keadilan ekonomi rakyat.
Dilansir ANTARA dari pemberitaan 11 Desember 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan saat itu bahwa 28 komoditas unggulan berasal dari delapan sektor utama meliputi mineral, batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.
28 Komoditas itu secara rinci terdiri dari komoditas mineral dan batu bara meliputi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, pasir silika, mangan, kobalt dan logam tanah jarang. Disusul sektor minyak dan gas bumi.
Komoditas perkebunan berupa kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, cokelat dan pala. Sektor kehutanan meliputi kayu balok, getah pinus. Sektor perikanan meliputi udang, ikan tuna;cakalang dan tongkol (TCT), tilapia serta rajungan, sementara sektor kelautan yakni rumput laut dan garam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/03/12/67d11a9e82ad7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wapres Gibran Bicara Hilirisasi: Kaya SDA Saja Tak Cukup Nasional 25 April 2025
Wapres Gibran Bicara Hilirisasi: Kaya SDA Saja Tak Cukup
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Wakil Presiden
Gibran Rakabuming
Raka berbicara soal
hilirisasi
dengan menjelaskan bahwa bekal kekayaan SDA (
Sumber Daya Alam
) saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pengolahan produk.
“Sekadar kaya saja ternyata tidak cukup, karena yang menjadi tantangan justru bagaimana mengolah kekayaan alam ini agar punya nilai tambah maksimal bagi masyarakat,” kata Gibran di video berjudul ”
Hilirisasi
dan Masa Depan Indonesia” dalam kanal
YouTube
-nya dengan thumbnail “Hilirisasi Part 1”, Jumat (25/4/2025).
Dia bersyukur Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, punya cadangan timah terbesar kedua di dunia, penghasil rumput laut terbesar kedua di dunia, hingga eksportir bijih bauksit terbesar ketiga di dunia.
“Sayangnya Indonesia hanya menempati urutan ke-31 sebagai pengekspor panel surya. Padahal ketika bauksit diolah menjadi panel surya, nilainya bertambah 194 kali lipat. Besar sekali,” kata Gibran.
Hilirisasi tak melulu hanya ada di sektor ekstraktif. Hilirisasi juga bisa dilakukan di sektor pertanian, kelautan, perkebunan, bahkan digital.
“Jadi inti dari hilirisasi adalah pengolahan yang menghasilkan nilai tambah,” kata Gibran.
Dia mencontohkan hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah yaitu harga daun teh akan meningkat ketika teh itu sudah dikeringkan hingga diolah menjadi produk teh dengan aroma tertentu.
Lewat hilirisasi, ekonomi masyarakat menjadi bergerak lewat terbukanya lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga negara mendapat pemasukan pajak.
“Itulah yang dilakukan negara-negara lain bahkan oleh negara yang tidak memiliki
sumber daya alam
. Mereka mengimpor bahan mentah, diolah kemudian diekspor lagi termasuk ke negara asal sumber daya alam itu sendiri. Lalu nilai tambahnya ke mana? Uangnya yang dapat siapa? Lapangan kerjanya siapa yang menikmati? ya, negara yang mengolah itu,” tutur Gibran.
Hilirisasi, kata dia, sudah sesuai dengan UUD 1945 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Gibran memutar video Prabowo yang mengatakan hilirisasi adalah kunci kemakmuran. Prabowo memerintahkan agar hilirisasi segera dimulai.
Kata putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini, hilirisasi bukan cuma untuk pengusaha elite tapi juga untuk keadilan ekonomi rakyat.
“Memang tantangan itu pasti ada. Yang namanya perubahan pasti butuh kalibrasi. Tapi dengan optimisme, kerja keras, lompatan kecil dari masing-masing kita, suatu saat akan menjadi langkah besar bersama yang membawa kemajuan bagi bangsa,” kata Gibran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/16/67ff831244854.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sengketa PSU: Calon Bupati Kepulauan Talaud Diduga Pakai Ijazah Palsu Nasional 25 April 2025
Sengketa PSU: Calon Bupati Kepulauan Talaud Diduga Pakai Ijazah Palsu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dugaan
ijazah palsu
digunakan oleh Calon Bupati Kepulauan Talaud nomor urut 3, Welly Titah, diungkap dalam sidang sengketa hasil
PSU
(Pemungutan Suara Ulang) yang digelar di MK (
Mahkamah Konstitusi
) pada Jumat (25/4/2025).
Dugaan itu diungkapkan oleh kuasa hukum calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud nomor urut 2, Irwan Hasan-Haroni Mamentiwalo, Handri Piter Poae.
Dalam pembacaan permohonan, Piter mengatakan bahwa cabup nomor urut 3 pindah-pindah sekolah.
Pada kelas 10 dan 11, ia bersekolah di SMA Eben Haezer Manado, kemudian pada kelas 12 bersekolah di SMA Swasta Lirung.
Namun, yang dinilai janggal adalah ijazah SMA cabup nomor urut 3 itu diterbitkan oleh SMA 1 Beo.
Piter juga membeberkan adanya pengakuan cabup nomor urut 1 yang bersekolah di SMA Swasta Lirung pada tahun 1984, padahal SMA tersebut sudah berubah status menjadi negeri saat itu.
“Berdasarkan pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pembanding dari alumni SMAN 1 Beo, menerangkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 tidak sama sekali bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada sekolah tersebut dengan tahun terbitan ijazah 1984. Hingga saat ini, Calon Bupati yang bersangkutan terindikasi menggunakan fotokopi ijazah tanpa memiliki dokumen aslinya,” kata Piter.
Selain dugaan ijazah palsu yang digunakan untuk pendaftaran cabup nomor urut 3, Piter juga menyebut adanya
praktik politik uang
yang dilakukan di desa Bulude dan Bulude Selatan.
Sumbangan dari paslon nomor urut 3 ke Gereja Masehi Injili di Talaud menjadi sorotan karena besarnya mencapai Rp 250 juta.
“Hal tersebut dibuktikan dengan
printout screenshot
percakapan dalam Grup Majelis Jemaat Nazari,” ujar Piter.
Atas dalil tersebut, paslon nomor urut 2 meminta agar Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang memenangkan paslon nomor urut 3.
Mereka juga meminta MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 3 dan menetapkan paslon nomor urut 2 menjadi pemenangnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/05/08/663b016beb23b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kemenag Kembali Umumkan Hasil Seleksi Calon Petugas Haji 2025 Nasional 25 April 2025
Kemenag Kembali Umumkan Hasil Seleksi Calon Petugas Haji 2025
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Bina
Haji
Kementerian Agama (
Kemenag
), Musta’in Ahmad mengatakan, hasil seleksi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M tingkat pusat kembali diumumkan pada Jumat (25/4/2025) hari ini.
Menurut Ahmad, pengumuman itu dilakukan melalui WA Blast ke nomor telepon seluler masing-masing peserta.
“Hari ini kami kembali mengumumkan hasil seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi 1446 H/2025 M,” kata Ahmad, Jumat, dikutip dari
Antaranews
.
Dia mengatakan, ini merupakan kali kedua pengumuman hasil seleksi PPIH Arab Saudi.
Sebelumnya, Kemenag telah mengumumkan hasil seleksi kali pertama pada 12 April 2025 untuk mengikuti bimbingan teknis (Bintek) selama 14 hingga 20 April 2025 di Asrama Haji Pondok Gede.
“Pengumuman kali kedua pada hari ini, seiring adanya penambahan dari Arab Saudi untuk pemulihan kuota normal petugas,” ujar Ahmad.
Kemudian, Ahmad mengatakan, peserta yang lolos harus mengikuti orientasi dan pembekalan di Asrama Haji Cipondoh pada 4-6 Mei 2025 dan akan berangkat ke Arab Saudi pada 7 Mei 2025.
Untuk itu, Ahmad meminta agar peserta yang sudah mendapat WA Blast dan dinyatakan lolos untuk segera menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, sebab waktu yang tersedia tidak banyak.
Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, para calon petugas yang diumumkan lulus tersebut akan terdistribusi pada sejumlah layanan, seperti layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan jemaah
haji
lansia dan disabilitas, layanan pelindungan jemaah, layanan Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH), dan layanan Media Center Haji (MCH).
“Mereka akan ditempatkan di Daerah Kerja Bandara (Madinah dan Jeddah), Daker Madinah, dan Daker Mekkah,” katanya.
Tak hanya merka yang lulus, Kemenag juga akan mengumumkan para peserta yang tidak lolos seleksi.
“Kepada peserta yang belum lolos pada seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi tahun ini untuk tetap berbesar hati karena kesempatan melayani jamaah haji Indonesia di Arab Saudi masih terbuka di tahun mendatang,” ujar Ahmad.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah mengumumkan terdapat 130 peserta yang lolos seleksi sebagai calon PPIH Arab Saudi 1446 Hijriah di tingkat pusat.
Kemudian, semua yang lolos seleksi tersebut harus mengikuti Bimtek sebelum dinyatakan benar-benar lolos menjadi
petugas haji
.
Pada musim Haji 2025, Indonesia diketahui awalnya hanya menerima alokasi kuota petugas haji hanya satu persen dari total kuota jemaah haji sebesar 221.000.
Namun, kuotanya bertambah lagi sebanyak 2.210 orang. Sehingga, total petugas haji yang akan bertugas menjadi 4.420 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/25/680b6858af0cd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Anggota DPR: Tak Pernah Ada Status Istimewa di Tingkat Kota Nasional 25 April 2025
Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Anggota DPR: Tak Pernah Ada Status Istimewa di Tingkat Kota
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.
“Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons usulan Kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.
“Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucapnya.
Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.
Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.
“Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.
Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.
“Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.
Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.
“Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
Berkaca pada hal di atas, dia menggarisbawahi tidak pernah ada daerah yang menyandang status istimewa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.
Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama apabila hendak memberikan status daerah istimewa bagi Kota Solo.
“Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota nggak dikenal daerah istimewa, dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati,” paparnya.
Sebab, sambung dia, penyematan daerah istimewa bagi suatu wilayah dapat menyebabkan kecemburuan bagi daerah lainnya di Indonesia sehingga akan mengundang daerah-daerah lainnya untuk mengajukan permohonan serupa.
“Karena ini akan nanti bisa memicu atau mengundang daerah lain akan ada permohonan juga keistimewaannya dengan alasan macam-macam, mungkin alasannya karena memang di sana punya sejarah dan keraton, budaya, dan segala macam,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/25/680b9423b6860.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global Nasional 25 April 2025
Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025, produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton.
Sementara itu, konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton. Hal ini menunjukkan surplus dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Sudaryono menegaskan, Indonesia tidak hanya fokus pada
ketahanan pangan
domestik, tetapi juga siap berkontribusi pada ketahanan pangan global.
“Sebagai Wamentan, tentu saya prioritaskan masyarakat kita.Namun, kami juga ingin berkontribusi memberi makan dunia,” katanya dalam siaran pers, Jumat (25/4/2025).
Dia mengatakan itu saat membuka acara International Fertilizer Producers Event di Bali pada Rabu (23/4/2025). Acara ini juga dihadiri pelaku industri
pupuk
dari berbagai negara.
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, keberhasilan program penyediaan air melalui pompanisasi dan pipanisasi memungkinkan petani menanam dua hingga tiga kali dalam setahun.
Melalui program itu, lebih dari 2 juta hektar (ha) lahan berhasil dialiri air sehingga meningkatkan produktivitas pertanian yang sangat signifikan.
“Indeks pertanaman Indonesia meningkat. Ini berarti produktivitas lahan juga naik. Satu kali tanam dalam setahun kini bisa menjadi dua hingga tiga kali. Ini capaian luar biasa,” ungkapnya.
Dengan peningkatan produktivitas itu, Indonesia semakin optimistis untuk mencapai
swasembada beras
.
Apalagi, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada April 2025. Jika target tersebut tercapai, Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.
Tak hanya itu, Bulog juga diminta menjaga pasokan dan produksi beras di tengah krisis yang dialami sejumlah negara, seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia.
Lebih lanjut, waentan yang juga Ketua Dewan Pengawas Bulog itu menegaskan, pupuk berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global, terlebih di tengah tantangan besar akibat perubahan iklim dan meningkatnya populasi dunia.
Dia menyatakan, pupuk bukan sekadar bahan input pertanian, melainkan elemen utama dalam mencapai hasil pertanian yang optimal.
“
Pupuk
adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa pupuk, benih dan air saja tidak cukup untuk menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mas Dar juga berbagi pengalaman pribadinya saat awal menjabat sebagai wamentan.
Ia mengungkapkan, setelah memberikan nomor WhatsApp pribadinya kepada para petani, ia menerima lebih dari 20.000 pesan dalam satu malam yang berisi keluhan dan harapan.
Salah satu pesan tersebut adalah soal distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
“Dari pesan-pesan itu, saya merangkum empat persoalan utama, yaitu sulitnya mendapatkan benih unggul, minimnya air dan irigasi, rumitnya distribusi pupuk, serta turunnya harga saat panen,” ungkapnya.
Mas Dar menjelaskan, masalah distribusi pupuk menjadi perhatian serius. Sebelumnya, distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sangat kompleks, yakni harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 11 kementerian atau lembaga.
Akibatnya, pupuk sering kali tiba di tangan petani setelah masa tanam, bukan sebelumnya. Hal ini pun menghambat hasil produksi.
Menanggapi masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian (Kementan), Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani.
“Hasilnya sangat positif, distribusi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat, dan produksi pangan nasional mencatat rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka,” ujar Mas Dar.
Ia juga mengajak seluruh negara dan perusahaan untuk bekerja sama dalam menjamin ketersediaan bahan baku pupuk dan mendorong inovasi teknologi pupuk yang ramah lingkungan.
“Indonesia sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapa pun, dari negara mana pun. Kolaborasi global adalah kunci masa depan pertanian dunia,” tegasnya.
Mas Dar menambahkan, Kementan soap untuk berdialog dan membuka ruang kerja sama langsung dengan para peserta.
“Jika ada isu yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal dari kerja sama nyata untuk pertanian dunia yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/05/67c81081f236d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
IKM UI Desak TNI Hentikan Intervensi dan Provokasi Gerakan Mahasiswa Nasional 25 April 2025
IKM UI Desak TNI Hentikan Intervensi dan Provokasi Gerakan Mahasiswa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ikatan Keluarga
Mahasiswa
Universitas Indonesia (
IKM UI
) secara tegas menolak segala bentuk degradasi dan komersialisasi gerakan
mahasiswa
.
Sikap ini ditegaskan dalam hasil Sidang Paripurna VI
Kongres Mahasiswa UI
yang digelar pada Rabu (23/4/2025).
Dalam pernyataan resminya, IKM UI menolak segala bentuk intervensi, termasuk dari pihak militer, serta mengecam upaya-upaya sistematis yang dinilai berpotensi memecah belah solidaritas
gerakan mahasiswa
.
”
Gerakan mahasiswa
adalah gerakan moral yang independen. Tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik, ekonomi, atau pihak eksternal mana pun,” bunyi pernyataan sikap IKM UI, Jumat (25/4/2025).
IKM UI juga menegaskan bahwa komersialisasi agenda perjuangan mahasiswa atau bentuk transaksi lainnya yang merendahkan nilai perjuangan adalah pelanggaran prinsip dasar kemahasiswaan.
Salah satu poin penting dalam hasil sidang tersebut adalah kecaman terhadap dugaan
intervensi militer
, khususnya oleh Komando Distrik Militer (Dandim).
Sidang mencatat bahwa terdapat klaim-klaim tidak bertanggung jawab dari pihak militer yang mencoba membangun kedekatan semu dengan mahasiswa.
Disebutkan bahwa flyer kegiatan Konsolidasi Mahasiswa Nasional (Konsolnas) UI disebar ke Dandim tanpa undangan resmi dan dijadikan alat legitimasi, seolah
TNI
adalah bagian dari gerakan mahasiswa.
“Afiliasi sekecil apapun dengan pihak militer akan menjadi senjata untuk mematikan gerakan mahasiswa. Mereka ingin mencitrakan diri sebagai ‘teman mahasiswa’, padahal tujuan akhirnya adalah mengooptasi perjuangan kita,” lanjut perwakilan IKM UI.
IKM UI juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat intelijen yang mencoba memasuki lokasi Konsolnas tanpa surat izin resmi.
Tindakan ini dinilai sebagai bentuk arogansi dan pelanggaran terhadap kebebasan akademik.
Sebagai respons dari keterlibatan oknum mahasiswa seperti Muhammad Faridz Adrian (Ketua BEM FIA UI 2025) yang disebut menyebarkan flyer tanpa persetujuan Chief Executive Meeting (CEM) ke pihak militer, IKM UI mengajukan beberapa tuntutan.
Di antaranya, menolak segala bentuk afiliasi dengan militer, intelijen, atau kekuatan politik, serta memastikan koordinasi hanya melibatkan pihak yang sah secara struktural.
“Lalu, sebagai bentuk pembatasan tegas antara institusi militer dan gerakan mahasiswa yang berbasis pada nilai-nilai sipil,” ujar keterangan resmi tersebut.
“Kemudian, menuntut TNI agar menghentikan segala bentuk provokasi serta penyebaran narasi palsu terkait gerakan mahasiswa,” tegas keterangan resmi IKM UI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/25/680b6858af0cd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Baleg DPR: Kasihan Hakim Konstitusi Kalau Tempat Rapat Saja Digugat ke MK Nasional 25 April 2025
Baleg DPR: Kasihan Hakim Konstitusi Kalau Tempat Rapat Saja Digugat ke MK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pimpinan Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI
menanggapi adanya gugatan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (
UU MD3
) ke
Mahkamah Konstitusi
(MK), yang salah satu permohonannya meminta DPR tidak rapat di luar gedung parlemen.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, gugatan yang mempermasalahkan aturan lokasi rapat DPR hingga ke MK dinilai terlalu teknis dan tidak semestinya menjadi persoalan konstitusional.
“Kalau sampai tempat rapat saja digugat sampai ke Mahkamah Konstitusi, ya kasihanlah Bapak-Bapak itu. Lembaga Mahkamah Konstitusi kan itu malah enggak ‘yang mulia’ ya. Janganlah kita bawa ke hal-hal yang teknis-teknis,” ujar Doli, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Doli menilai, pemilihan tempat rapat seharusnya dilihat dari urgensinya, bukan semata soal lokasi.
Menurut dia,
rapat di hotel
tidak serta-merta identik dengan kemewahan.
Dia pun mengeklaim bahwa tidak semua rapat di hotel dibiayai oleh DPR.
Beberapa kegiatan justru merupakan undangan dari pihak mitra kerja yang menyelenggarakan diskusi.
“Kalau rapat itu penting dan memang itu dianggap tempat representatif, saya kira dan memang anggarannya cukup, saya kira tidak ada masalah. Toh juga tempat-tempat itu memang ada fasilitas untuk rapat,” kata Doli.
Meski begitu, politikus Golkar itu menegaskan bahwa DPR tidak melulu menggelar rapat di luar gedung parlemen.
Rapat-rapat di luar Gedung DPR hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, demi menjamin netralitas dan efektivitas.
“Kadang-kadang rapat itu di hotel itu satu, dianggap tempat yang netral, kita punya tamu yang sejajar, satu mitra. Nah, supaya netral, dicari tempat yang representatif,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya,
UU MD3 digugat ke MK
oleh advokat bernama Zico Leonardo Djagardo.
Zico meminta MK menyatakan frasa “semua rapat di DPR” dalam Pasal 229 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
“Semua rapat di DPR wajib dilakukan di Gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik,” tulis dokumen perkara nomor 42/PUU-XXIII/2025, dikutip dari laman MK, Kamis (24/4/2025).
Dalam gugatannya, Zico beralasan kompleks DPR sudah memiliki beragam fasilitas yang sangat layak untuk menggelar rapat.
Bahkan, ada 13 ruang rapat ditambah ruang rapat fraksi yang akan menyesuaikan jumlah fraksi.
Namun, dia menyebut fasilitas yang begitu besar yang dibiayai oleh uang rakyat tidak mampu membuat DPR fokus menjalani tugasnya dan memilih rapat di hotel-hotel mewah.
Zico menyebut, rapat di hotel sebagai tindakan foya-foya dan gaya hidup mewah di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Hal ini dinilai akan memperburuk citra DPR RI di mata publik, khususnya ketika masyarakat sedang kesulitan secara ekonomi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/04/11/67f8ba59e0fec.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/03/67ee45b29ed7a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/06/19/6672d3e07707b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)