Category: Kompas.com Nasional

  • Hasan Nasbi Mundur, Bagaimana dengan PCO?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 April 2025

    Hasan Nasbi Mundur, Bagaimana dengan PCO? Nasional 30 April 2025

    Hasan Nasbi Mundur, Bagaimana dengan PCO?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Hasan Nasbi
    menyatakan pengunduran dirinya dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (
    PCO
    ) di Kabinet Merah Putih.
    Menurut Hasan Nasbi, dia sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden
    Prabowo
    Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sejak 21 April 2025.
    Total sudah hampir tujuh bulan Hasan Nasbi menjadi Kepala PCO. Dia dilantik Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.
    Namun, Hasan Nasbi sesungguhnya sudah menduduki jabatan tersebut selama delapan bulan. Sebab, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) melantiknya pada 19 Agustus 2024, atau dua bulan sebelum pergantian pemerintahan.
    PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan memang dibentuk di akhir era Pemerintahan Jokowi.
    Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 yang diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.
    Padahal, saat itu sudah ada Kantor Staf Kepresidenan yang menangani urusan komunikasi politik, melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis atau proyek prioritas yang menjadi andalan Presiden. Serta, mengelola komunikasi publik dan isu-isu strategis.
    Dalam Perpres 82/2024 disebutkan bahwa pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dilakukan dengan pertimbangan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.
    Kemudian, Kantor Komunikasi Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
    “Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden,” demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 Perpres 82/2024.
    Pembentukan PCO saat itu tidak sepenuhnya berjalan mulus karena sesungguhnya sudah ada Kantor Staf Kepresidenan.
    Terbaru, Perpres 82/2024 sempat dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) oleh seorang bernama Windu Wijaya pada 17 April 2025.
    Melalui kuasa hukumnya, Ardin Firanata, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Perpres 82/2024, yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.
    Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tugas dan fungsi PCO tidak tumpang tindih dengan lembaga lain, termasuk Kantor Staf Kepresidenan (
    KSP
    ).
    Prasetyo menyebutkan, Perpres tentang PCO sudah didesain sedemikian rupa agar tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan KSP dan lembaga lain.
    “Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta pada 21 April 2025.
    Usai ditinggal Hasan Nasbi, lantas bagaimana dengan PCO?
    Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdryno mengatakan, PCO akan tetap bertugas seperti biasa.
    “Kami ingin menyampaikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa,” kata Noudhy dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).
    Noudhy menyebut, PCO akan tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya.
    “Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden,” ujarnya.
    Dia juga mengatakan, PCO menghormati keputusan Hasan Nasbi. Serta, mengapresiasi kinerja dan kontribusi Hasan selama menjabat sebagai Kepala PCO.
    “Serta mengapresiasi pengabdian dan seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Hasan Nasbi selama mengemban tugas sebagai Kepala PCO sejak Agustus 2024,” kata Noudhy.
    Sementara itu, Mensesneg Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo meneken surat pengungduran diri Hasan Nasbi.
    “Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).
    Meski begitu, surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo. Lalu, Kepala Negara masih ingin mempelajari surat tersebut.
    “Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya,” ujar Prasetyo
    Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro sempat menyarankan agar PCO dilebur jika fungsi Juru Bicara Presiden akan melekat pada Sekretariat Negara (Setneg).
    Apalagi, Presiden Prabowo diketahui menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai Jubir Presiden.
    “Agar efektif dan efisien, sebaiknya PCO dibubarkan atau dileburkan saja bila benar fungsi jubir melekat di Sesneg plus jika akan ada penambahan jubir-jubir baru,” kata Agung kepada
    Kompas.com
    , Selasa (22/4/2025).
    “Perihal ini relevan agar tak terjadi tumpang tindih tupoksi dan miss komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi di masa depan,” ujarnya lagi.
    Agung mengatakan, dengan fungsi jubir di bawah Setneg, maka potensi dualisme organisasi tidak akan terjadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mundurnya Hasan Nasbi Usai Kontroversi dan Teguran Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 April 2025

    Mundurnya Hasan Nasbi Usai Kontroversi dan Teguran Prabowo Nasional 30 April 2025

    Mundurnya Hasan Nasbi Usai Kontroversi dan Teguran Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari jabatannya usai adanya kontroversi dan teguran dari Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Hasan mengungkap sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Prabowo sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Hasan sudah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya tersebut.
    Lebih lanjut, Hasan mengatakan sudah saatnya dia duduk di kursi penonton. Dia hendak memberikan kesempatan kepada pihak lain yang lebih baik.
    Dia menekankan, ini bukan keputusan emosional yang dibuat tiba-tiba.
    Menurut Hasan, pengunduran diri dari posisi Kepala PCO adalah jalan terbaik demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ucapnya.
    Hasan mengaku bangga telah dipercaya Prabowo untuk masuk sebagai anggota Kabinet Merah Putih.
    Namun, ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanannya selama ini tidak memenuhi harapan.
    “Saya juga harus meminta maaf kepada Beliau jika selama memberikan pelayanan kepada presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan,” kata Hasan.
    Kontroversi soal kepala babi
    Semasa menjabat Kepala PCO, Hasan memiliki kontroversi hingga pernah ditegur Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu kontroversi Hasan adalah komentarnya soal teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis dan host sinar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica.
    Saat merespons kejadian
    teror kepala babi
    yang menimpa Cica, Hasan berkelakar dengan kalimat “dimasak saja”.
    “Sudah dimasak aja, sudah dimasak aja,” ucapnya, 21 Maret 2025 bulan lalu.
    Tanggapan Hasan saat itu sempat viral di berbagai platorm media sosial dan menjadi sorotan publik.
    Sehari setelahnya, Hasan memberikan klarifikasi. Ia menyatakan setuju dengan sikap Francisca yang menanggapi teror itu dengan candaan.
    Sebab, Francisca sempat membuat unggahan di media sosialnya terkait teror kepala babi itu.
    Dengan begitu kata Hasan, peneror akan kehabisan akal dan stres karena niatnya tak tersampaikan.
    “Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu,” kata Hasan kepada Kompas.com, 22 Maret 2025.
    Ditegur Prabowo
    Presiden RI Prabowo Subianto juga sempat menyorot komentar Hasan ketika berkelakar saat menanggapi teror terhadap jurnalis Tempo.
    Kepala Negara mengakui pernyataan Hasan Nasbi adalah hal yang teledor dan keliru. Ia menambahkan Hasan telah menyesali pernyataannya.
    Hal ini disampaikan di hadapan enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, pada 6 April 2025.
    “Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo dikutip dari YouTube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
    Menurut dia, banyak dari pembantunya adalah orang-orang baru di pemerintahan sehingga belum beradaptasi terkait posisi pemerintahan yang selalu disorot publik.
    Akan tetapi, sebagai Kepala Negara, Prabowo pun mengaku salah jika komunikasi di pemerintahannya masih kurang baik.
    “Tapi, bahwa komunikasi kurang baik, itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah. Karena fokus kita deliver. Kerja, rakyat nunggu keputusan,” tegasnya.
    Siapa pengganti Hasan?
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto belum mencari pengganti Hasan.
    Sebab, Kepala Negara masih belum menandatangani atau meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.
    “Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa malam.
    Meski begitu, surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo.
    Menurut Prasetyo, Kepala Negara masih ingin mempelajari surat tersebut.
    “Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya,” ujar Juru Bicara Prabowo itu.
    Terpisah, Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pengganti Hasan Nasbi harus tahu segala kebutuhan Kepala Negara.
    Selain itu, sosok yang akan menjadi kepala PCO selanjutnya juga harus tahu pola komunikasi yang ingin dibangun oleh Prabowo.
    “Tentu pertama yang sesuai kebutuhan Presiden, yang paling tahu pola komunikasi yang ingin dibangun oleh Presiden,” ujar Dahnil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    Akan tetapi, ia mengaku belum tahu siapa sosok yang akan menggantikan Hasan Nasbi.
    Dahnil menjelaskan, Prabowo sendiri sudah pernah mengungkit mengenai masalah komunikasi yang dihadapi pemerintahan saat ini.
    Dia menyebut Prabowo telah melakukan self-correction dengan mengakui permasalahan komunikasi.
    “Yang jelas Presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait pola komunikasi. Bahkan kemarin ketika kami dipanggil semua, anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik. Jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir, jadi sense of sensitivitas-nya kurang,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir Bilang Tidak Mungkin Hilangkan Korupsi di BUMN: Kita Menekan!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Erick Thohir Bilang Tidak Mungkin Hilangkan Korupsi di BUMN: Kita Menekan! Nasional 29 April 2025

    Erick Thohir Bilang Tidak Mungkin Hilangkan Korupsi di BUMN: Kita Menekan!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    Erick Thohir
    mengakui, menghilangkan korupsi di perusahaan pelat merah bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, kementeriannya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) untuk membuat sistem yang mencegah korupsi dan mendorong upaya bersih-bersih yang tengah dilakukan.
    “Sehingga apa? Kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi,” kata Erick Thohir usai menemui Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    “Kita menekan. Kita tidak tidak menghilangkan, karena tidak mungkin (menghilangkan korupsi). Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun,” imbuhnya.
    Erick mengatakan, pertemuan dengan Pimpinan KPK dilakukan dalam rangka konsultasi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan BPI Danantara.
    Dia mengatakan, UU BUMN membuat kementeriannya tidak hanya melakukan aksi korporasi, tetapi juga pengawasan. Oleh karenanya, kata Erick, dibutuhkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar tak terjadi tumpang tindih.
    “Dan bukan tidak mungkin juga memeriksa pembagian supaya tidak overlapping dengan peran daripada banyak institusi penegak hukum,” ujarnya.
    Dalam kurun 2-3 minggu ke depan, Kementerian BUMN akan merampungkan payung kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran Danantara. 
    “Supaya kita bisa mendorong visi bapak Presiden bagaimana tadi Danantara ini bisa menghasilkan seperti yang dimaui pada saat ini oleh anak cucu ketika tadi, sumber daya alam kita sudah tidak memadai untuk memberikan kontribusi lebih untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
    Terakhir, Ketua Dewas BPI Danantara itu, meminta waktu selama satu bulan untuk merinci tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di BPI Danantara.
    “Nah ini yang memang tadi, kasih waktu satu bulan ke depan. Tidak hanya dari kami (BUMN), dari Danantara juga untuk menyampaikan tadi ya, job atau tugas dari masing-masing dewan-dewan yang sedang terbentuk,” ucap dia.
    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    Namun, Erick Thohir memasuki Gedung KPK tidak melalui pintu depan, melainkan pintu belakang.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Erick Thohir menemui Pimpinan KPK dalam rangka audiensi untuk program pencegahan
    korupsi di BUMN
    .
    “Audiensi untuk program pencegahan korupsi di badan usaha BUMN,” kata Budi dalam pesan singkat.
    Budi mengatakan, pembahasan dalam audiensi tersebut akan disampaikan setelah pertemuan.
    “Untuk pembahasan lebih rincinya apa saja, nanti akan diupdate setelah pertemuan ya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Belum Teken Surat Pengunduran Diri Hasan Nasbi dari PCO
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Prabowo Belum Teken Surat Pengunduran Diri Hasan Nasbi dari PCO Nasional 29 April 2025

    Prabowo Belum Teken Surat Pengunduran Diri Hasan Nasbi dari PCO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    belum menandatangani surat pengunduran diri
    Hasan Nasbi
    sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.
    Prasetyo juga mengatakan bahwa Prabowo belum mencari pengganti Hasan.
    “Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).
    Meski begitu, surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo.
    Menurut Prasetyo, Kepala Negara masih ingin mempelajari surat tersebut.
    “Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.
    “Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).
    Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.
    Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025 lalu.
    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujar Hasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyidik Rossa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyidik Rossa Nasional 29 April 2025

    Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyidik Rossa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan pengacara staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    , Kusnadi, terkait
    dugaan pelanggaran etik
    yang dilakukan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti.
    Dugaan pelanggaran etik
    tersebut terjadi saat penggeledahan terhadap Kusnadi pada 2024 lalu.
    “Benar, karena ada pengaduan ditujukan pada Dewas, tentu kami tindaklanjuti, beserta bukti-bukti, sehubungan dengan pengaduan,” kata Ketua Dewas KPK, Gusrizal, saat dihubungi, Selasa (29/4/2025).
    Gusrizal mengatakan, pemanggilan pengacara Kusnadi dilakukan untuk mengklarifikasi dan penyerahan beberapa bukti terkait laporannya.
    “Tadi diajukan bukti-bukti secara keseluruhan. Nanti akan ditambah bukti-bukti,” ujar dia.
    Gusrizal mengatakan, Dewas KPK akan meminta tanggapan penyidik Rossa atas laporan tersebut.
    “Nanti juga minta tanggapan (Penyidik) Rossa terhadap pengaduan tersebut,” ucap dia.
    Sebelumnya, tim hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    Johannes mengatakan, panggilan dari Dewas KPK berkaitan dengan pengaduan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, saat melakukan penggeledahan terhadap Kusnadi pada 2024 lalu.
    “Kami datang siang ini jam 2 untuk memenuhi undangan dari Dewas KPK. Undangan itu karena kami telah membuat pengaduan terhadap adanya dugaan tindak pelanggaran etik yang kami duga dilakukan oleh Kasatgas KPK yang bernama Saudara Rossa dan seluruh tim,” kata kuasa hukum Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing, di Gedung C1 KPK, Selasa.
    Johannes mengaku membawa beberapa dokumen untuk disampaikan kepada Dewas terkait dugaan pelanggaran etik penyidik Rossa tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap? Nasional 29 April 2025

    Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mata pelajaran
    coding
    dan
    artificial intelligence
    (AI) akan mulai diberikan kepada siswa kelas 5 SD hingga SMA pada tahun ajaran 2025/2026. 
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah akan memastikan para guru yang mengajar mata pelajaran itu sudah tersertifikasi.
    “Kami sekarang sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan mitra-mitra terkait,” kata Mukti di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).
    “Kami juga menyediakan pendanaan untuk
    pelatihan guru

    coding
    dan kecerdasan artifisial,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
    Mengingat mata pelajaran coding dan AI ini bukan mata pelajaran wajib, maka guru-guru nantinya akan diberikan kebebasan untuk
    upskilling
    atau menambah kemampuannya.
    “Artinya sekolah yang siap itu nanti kita sediakan kurikulumnya. Nanti, sekolah bisa melatih (gurunya) sendiri atau yang memang nanti memerlukan kami untuk pelatihan, kami juga akan melatih mereka,” ujar Mukti.
    “Seperti sertifikasi, kan model begini sekarang kan belum ada lulusannya, dan kami baru akan mendidik mereka,” lanjut dia.
    Di sisi lain, Mukti juga membuka peran swasta untuk ikut terlibat. Dia mengatakan ada mitra yang sudah menawarkan beasiswa untuk program sarjana.
    “Ada mitra yang sudah menawarkan untuk 1.000 beasiswa bagi mereka yang mengambil program S1. Nah, sekarang guru yang ada ini kita berikan pelatihan AI,” jelasnya.
    “Jadi memang semacam sertifikasi itu yang nanti lebih sebagai kompetensi pendukung yang akan kita berikan, kita buka kesempatan untuk guru yang punya dasar-dasar penggunaan teknologi informasi dan teknologi digital itu,” tegas dia.
    Mengenai biaya, Mukti mengatakan pihaknya akan menggandeng mitra agar program
    upskilling
    ini tidak membebani keuangan guru.
    “Mudah-mudahan tidak (berbayar), karena kami sedang mencari mitra dan sudah ada mitra yang menawarkan pelatihan untuk 1 juta guru untuk pelatihan AI ini,” tegas dia.
    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol dalam hal talenta digital.
    “Sebetulnya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah memberikan pembiayaan, ada yang sudah lulus, ada yang masih studi, untuk studi spesifik tentang AI,” ujarnya.
    Menurut Pratikno, ribuan mahasiswa Indonesia juga telah dibiayai LPDP untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan. “Artinya, kita tidak mulai dari nol untuk talenta, juga tidak dari nol untuk regulasi. Ekosistem ini akan terus kita kembangkan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025 Nasional 29 April 2025

    300 Hotel di Mekkah dan Madinah Siap Sambut Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) menyiapkan total 300 hotel di
    Mekkah
    dan
    Madinah
    , Arab Saudi, sebagai tempat tinggal
    jemaah haji
    1446 Hijriah.
    Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis M Hanafi menuturkan, 205 hotel di Mekkah dan 95 hotel di Madinah siap menyambut jemaah haji asal Indonesia yang akan diberangkatkan pada 2 Mei 2025.
    “Jadi akan ada 203.320 jemaah haji reguler yang akan kita layani di 300 hotel yang ada di Mekkah dan Madinah,” kata Muchlis dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
    Untuk hotel di Mekkah, jaraknya maksimum 4,5 kilometer. Sementara di Madinah, semua hotel berada di wilayah Markaziyah.
    Jarak ini bertujuan untuk memudahkan jemaah haji dalam melakukan ibadah di Masjidil Haram.
    Bukan hanya akomodasi tempat tinggal, Kemenag juga menyediakan layanan transportasi di tiga area.
    “Pertama, transportasi antar kota perhajian yang melayani rute Madinah hingga Mekkah, kemudian rute Jeddah ke Mekkah, Mekkah ke Jeddah, dan Mekkah ke Madinah,” jelasnya.
    Terdapat juga bus shalawat yang akan mengantar dan menjemput jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.
    Kemudian, tersedia pula transportasi saat puncak proses ibadah haji di Arafah ke Muzdalifah ke Mina (Armina).
    Sesuai arahan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Muchlis memastikan seluruh layanan jemaah haji di Tanah Suci telah siap.
    “Sejauh ini kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi, sudah siap. Sesuai arahan Menteri Agama,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib Warga Palestina Dibahas di Acara Makan Siang Bareng Prabowo 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Nasib Warga Palestina Dibahas di Acara Makan Siang Bareng Prabowo Nasional 29 April 2025

    Nasib Warga Palestina Dibahas di Acara Makan Siang Bareng Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekjen (Sekretaris Jenderal) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan nasib
    Palestina
    dibahas sat acara makan siang bersama Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana, tadi.
    “Yang ada dalam pikiran beliau adalah bagaimana ketika Palestina merdeka, orang-orang yang mengalami trauma perang, anak-anak, perempuan, wanita, orang-orang yang cacat itu bisa segera pulih dan bisa kembali ke tanah airnya,” kata Muzani usai acara makan siang bersama Prabowo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    Makan siang di Istana tadi digelar secara informal. Selain Muzani, ada Menteri Sekretaris Negara Prastyo Hadi, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
    Prabowo, menurut Muzani, juga menaruh perhatian khusus terhadap para tenaga medis dan tenaga pendidik asal Palestina.
    Dia menilai mereka harus dibantu untuk memulihkan trauma dan meningkatkan kapasitas profesional agar siap berkontribusi dalam pembangunan masa depan Palestina.
    “Sehingga ketika Palestina dinyatakan bebas dari peperangan, maka dia bisa kembali ke tanah airnya di Palestina untuk bersama-sama membangun masa depan Palestina,” lanjutnya.
    Soal Palestina, Prabowo punya rencana untuk mengevakuasi sementara
    warga Palestina
    ke Indonesia, khususnya golongan tenaga medis dan pendidik.
    Muzani menuturkan, evakuasi itu direncanakan Prabowo dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan negara Palestina.
    “Yang dilakukan oleh
    Presiden Prabowo
    yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” ujar Muzani, Kamis (17/4/2025) pekan lalu.

    “Jumlahnya makin rendah, makin kecil. Karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik, baik medis ataupun non-medis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina,” kata Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ICW Kritik Keterlibatan TNI dalam Distribusi MBG di Sekolah-sekolah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    ICW Kritik Keterlibatan TNI dalam Distribusi MBG di Sekolah-sekolah Nasional 29 April 2025

    ICW Kritik Keterlibatan TNI dalam Distribusi MBG di Sekolah-sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    ICW
    (Indonesia Corruption Watch) menilai keterlibatan
    TNI
    dalam proses distribusi dan implementasi MBG (
    Makan Bergizi Gratis
    ) di sekolah-sekolah adalah bukti tak adanya pemisahan yang jelas antara ruang sipil dan militer.
    “Akhirnya tidak ada pemisahan antara ruang sipil dengan ruang-ruang militer,” kata Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
    Eva menyebut bahwa pada awal pelaksanaan program MBG, keberadaan anggota TNI, khususnya Babinsa (Bintara Pembina Desa), terpantau mengawal langsung proses di lapangan.
    “Di beberapa sekolah, di awal pertama kali implementasi MBG berlangsung, ternyata TNI-TNI atau biasa disebut kalau di wilayah Babinsa itu turun untuk mengawal implementasi MBG,” terangnya.
    Menurut Eva, hal ini menjadi catatan penting karena menyangkut prinsip dasar
    perlindungan anak
    .
    Ia merujuk pada Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa anak harus berada di lingkungan yang bebas dari intimidasi, termasuk tekanan psikologis yang bisa muncul dari kehadiran militer.
    “Padahal dalam konteks anak, kita mengenal adanya konvensi hak anak, di mana anak itu berhak mendapatkan ruang yang tidak diintimidasi secara psikologis,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Eva menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang mengandung unsur militer, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip perlindungan anak internasional.
    “Ini jadi pertanyaan, bagaimana pemisahan antara kerja-kerja militer dengan ruang-ruang sipil?” ucapnya.
    ICW mendorong agar pelaksanaan program-program sosial dan pendidikan, termasuk MBG, benar-benar dilakukan dalam koridor sipil guna menjamin perlindungan maksimal terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.
    Perlu diketahui, temuan tersebut berdasarkan hasil pemantauan langsung ICW di beberapa titik lokasi pelaksanaan MBG pada sekolah-sekolah di Jakarta.
    Pemantauan ini berlangsung sejak 12 Maret hingga 24 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Periksa Direktur Adaro Minerals, Kejagung: Ada Kaitannya dengan Kasus Pertamina
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 April 2025

    Periksa Direktur Adaro Minerals, Kejagung: Ada Kaitannya dengan Kasus Pertamina Nasional 29 April 2025

    Periksa Direktur Adaro Minerals, Kejagung: Ada Kaitannya dengan Kasus Pertamina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kejaksaan Agung
    menjelaskan terkait pemeriksaan Direktur Keuangan PT Adaro Mineral Tbk,
    Heri Gunawan
    , sebagai saksi dalam
    kasus korupsi
    tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT
    Pertamina
    , Senin (28/4/2025).
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan, pemeriksaan Heri dilakukan untuk mendalami kerja sama antara Adaro Minerals Indonesia dengan Pertamina Group.
    “Secara substansi tentu penyidik yang memahami, tapi informasi yang kita dengar itu tentu ada kaitannya,” kata Harli di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
    Namun, Harli belum mengetahui sejauh apa kaitan antara pemeriksaan Heri dengan produksi kilang minyak Pertamina.
    “Karena ini kan korporasi, apakah misalnya ada pemesanan terkait dengan produk kilang minyak, misalnya BBM, nah barangkali seputaran itu kita belum tahu pasti, tapi tentu ada korelasinya,” ucapnya.
    Untuk diketahui, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS pada 2018-2023.
    Enam di antaranya adalah pejabat anak perusahaan Pertamina, yaitu Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    Kejagung juga menetapkan tiga orang pihak swasta sebagai tersangka, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.