Category: Kompas.com Nasional

Gudang Bulog Penuh, Mentan: Bukan Masalah, Ini Kabar Gembira Nasional 30 April 2025

Gudang Bulog Penuh, Mentan: Bukan Masalah, Ini Kabar Gembira
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, penuhnya gudang Bulog jangan dianggap sebagai masalah.
Amran mengatakan, hal ini kabar yang baik lantaran gudang penuh akibat melimpahnya stok beras Tanah Air.
“Tadi masalah gudang sebenarnya bukan masalah sih, apa ya, ini berita gembira karena gudang Bulog tidak cukup sehingga sudah menyewa sampai hari ini 1,1 juta ton kapasitas,” ucap Amran di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Amran meminta hal ini dipandang sebagai suatu keberuntungan.
“Jadi bukan masalah, keberuntungan, jadi pertanyaannya dibalik, katanya ada keberuntungan karena gudang penuh berarti produksi tinggi,” tuturnya.
Amran juga menjelaskan kedatangannya ke Istana untuk melaporkan ketahanan pangan nasional.
Dia mengungkapkan sejumlah capaian signifikan di sektor pangan nasional, khususnya dalam ketersediaan stok beras yang menjadi capaian tertinggi dalam 23 tahun terakhir.
“Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton, semalam itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 ton dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita,” jelasnya. “Sekarang ini 3,4 juta ton ini tertinggi selama 23 tahun. Ini tertinggi,” tegas Amran.
Selain itu, ia mengungkap, tingkat serapan beras juga menunjukkan tren positif.
Dalam satu bulan terakhir, serapan beras mencapai 1 juta ton, sementara total serapan dari Januari hingga April 2025 telah menembus angka 1,7 juta ton.
“Biasanya, 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton,” ungkapnya.
Menteri Amran juga menyampaikan bahwa bulan Mei diperkirakan menjadi
puncak panen jagung
nasional.
Oleh karenanya, pemerintah juga telah bersiap untuk menyerap produksi jagung dalam jumlah besar.
“Kelihatan produksi jagung kita cukup baik, sehingga kita harus persiapan serap ke depan,” kata Amran.
Dalam pertemuan Amran dengan Presiden Prabowo juga akan mendiskusikan langkah strategis dalam penguatan infrastruktur pertanian.
Amran menyatakan bahwa Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR telah mengidentifikasi 2 juta hektar lahan yang memerlukan rehabilitasi irigasi.
“Kami sudah sepakat dan insya Allah dikerjakan tahun ini,” ucap Amran.
*Sewa gudang Sebelumnya diberitakan, Menteri Amran mengatakan, Perum Bulog telah menyewa gudang baru untuk menampung beras.
Amran mengatakan bahwa gudang-gudang Bulog sudah mulai penuh, sehingga pemerintah menyewa gudang baru.
“Kemudian sewa gudang, karena Bulog gudangnya sebagian sudah penuh. Itu 750.000 ton kami sudah sewa sampai dengan hari ini,” kata Amran saat memberikan laporan awal ke Presiden Prabowo Subianto di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).
“Karena gudangnya di sebagian kabupaten sudah penuh, sehingga kami sewa,” tambah Amran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 18:23
Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju Nasional 30 April 2025

Anak Bandel Dikirim ke Barak, Panglima Singgung Wajib Militer di Negara Maju
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto
menilai, rencana Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mengirim anak bandel ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan.
Ia mengingatkan, negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa, bahkan warga negaranya diharusnya mengikuti
wajib militer
.
“Jangan terlalu berlebihan, ya. Ini ingat, ya, di negara yang maju itu, semuanya warga negaranya itu wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Singapura, Korea, semua,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Agus menuturkan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru.
Ada banyak instansi maupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan TNI terkait hal ini.
PT Bukit Asam misalnya, mengirim karyawan baru untuk dididik terlebih dahulu di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam).
Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara dua instansi.
Adapun biayanya disesuaikan dengan anggaran (bujet) perusahaan maupun instansinya.
“Jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini, materinya apa saja,” ucap Agus.
Agus menyampaikan, materi yang dilatih pun dirapatkan terlebih dahulu.
Kebanyakan instansi memilih pelatihan disiplin bangun pagi hingga memanfaatkan waktu secara efisien.
“Kebanyakan disiplin bangun pagi. Bagaimana cara membersihkan tempat tidur. Sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama, sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien,” ucapnya.
“Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir tidak. Seperti itu, lah,” jelas Agus.
Dengan begitu, karyawan baru diharapkan akan mampu bekerja efisien, sekaligus menanamkan loyalitas kepada perusahaan.
“Apabila selesai dididik di kita, dia masuk ke perusahaan itu bisa lebih efektif efisien bekerjanya. Bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian dia kita juga kita beri materi bela negaranya, loyalitas kepada pimpinan, kepada bawahan,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran berat dapat digembleng dalam lingkungan militer untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab.
Dedi menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap di daerah rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, dilansir dari Antara, Senin.
Dedi mengungkapkan, tiap siswa akan mengikuti program itu selama 6 bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
Terkait kriterianya, siswa yang dikirim ke barak adalah tukang mabuk, tukang tawuran, dan tukang main Mobile Legends.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 16:29
Bantah Polisi, Ayah Mahasiswa UKI Tegaskan Tak Pernah Tolak Otopsi Nasional 30 April 2025

Bantah Polisi, Ayah Mahasiswa UKI Tegaskan Tak Pernah Tolak Otopsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Keluarga
Kenzha Ezra Walewangko
(22), mahasiswa UKI yang tewas, membantah pernyataan
Kapolres Metro Jakarta Timur
Kombes Nicolas Ary Lilipaly bahwa mereka menolak melakukan otopsi.
Ayah korban,
Happy Walewangko
, menyebut sejak awal dirinya langsung menyetujui proses otopsi demi mengungkap kebenaran kematian anaknya.
“Menurut Kapolres, bahwa otopsi kami tidak mengizinkan itu salah. Tanggal 5 pagi kami langsung dihubungi dan dimintai persetujuan apakah bisa dilakukan otopsi. Saya sebagai ayah mengiyakan,” kata Happy dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Sebagai ayah, Happy mengaku langsung menerima tawaran untuk diotopsi.
Ia berharap adanya kejelasan di balik tewasnya sang putra.
“Karena anak saya sudah tidak ada, ya tidak apa-apa diotopsi saja supaya membuka secara terang benderang. Itulah yang dapat saya sampaikan,” tegasnya.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly, mengatakan keluarga Kenzha menolak untuk melakukan otopsi terhadap korban.
Pihak keluarga korban disebut telah menerima meninggalnya korban karena suatu musibah.
“Saya jelaskan di sini sedikit bahwa pada saat korban dibawa ke RS Polri, pihak keluarga korban untuk melakukan otopsi dan menolak untuk dibuat laporan polisi,” kata Nicolas.
Namun, pihak penyidik tetap membujuk keluarga korban agar menyetujui otopsi hingga akhirnya diterima.
“Sehingga kami bersikeras untuk terus dilakukan otopsi dan pada akhirnya keluarga korban menyanggupi dan bersedia untuk korban dilakukan otopsi,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).
“Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan,” ujar Nicolas, Kamis.
Nicolas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bid Propam Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bidkum dan dokter forensik.
Dengan demikian, penyelidikan kasus kematian Kenzha akan dihentikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 15:46
Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur Nasional 30 April 2025

Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Tahun 2025 menjadi garis finis pelaksanaan Grand Design
Reformasi Birokrasi
Nasional (
GDRBN
) 2010–2025 sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan GDRBN 2025–2045.
GDRBN 2025–2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia.
Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Rini Widyantini
menyebutkan, GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia.
Visi utama GDRBN adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan
human-based
yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/4/2025).
Dia mengatakan itu saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu.
Rini menjelaskan, Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis
reformasi birokrasi
, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik.
SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien.
Sistem itu juga menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung
outcome
bersama.
Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola.
Adapun transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.
“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas,” tuturnya.
Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB juga mengapresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB 2024.
Rini berharap, pencapaian itu dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
Menurutnya, birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila semua pihak dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama.
“Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto memaparkan capaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil evaluasi RB sepanjang 2024.
Pada 2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi RB kepada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.
Erwan menyampaikan, kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB sebesar 82,98 atau naik 6.17 poin.
Kemudian, pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 pada 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.
Erwan menyebutkan, pihaknya mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya.
“Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi RB dan mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ucap Erwan.
Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik dari hasil evaluasi RB 2024:
Pemerintah Provinsi Terbaik
Pemerintah Kab/Kota Terbaik Setiap Wilayah
Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 15:19
DPR Bakal Bahas Lagi RUU PPRT Setelah Hari Buruh Nasional 30 April 2025

DPR Bakal Bahas Lagi RUU PPRT Setelah Hari Buruh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad
mengatakan, DPR bakal memulai membahas kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah
Hari Buruh
, Kamis (1/5/2025).
“Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah
May Day
, DPR akan memulai pembahasan dengan (Rancangan) Undang-Undang PPRT,” kata Dasco di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Dasco menuturkan, rencana itu sudah dibahas bersama pimpinan DPR. Dia bilang, pembahasan
RUU PPRT
merupakan hadiah untuk kaum buruh.
“Hadiah dari
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia kepada kaum pekerja. Hadiah dari DPR untuk kaum pekerja,” ucapnya.
Diketahui, pengesahan RUU PPRT menjadi Undang-Undang (UU) merupakan salah satu isu yang diangkat para buruh dalam Hari Buruh (May Day).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya, ada 6 plus 1 isu yang menjadi tuntutan.
Isu-isu itu meliputi penghapusan outsourcing, pemberian upah layak, pembentukan Satgas PHK, dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan.
“Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Perlindungan Buruh Perikanan,” jelasnya.
Sebagai informasi, pengesahan RUU PPRT sudah mangkrak selama dua dekade sejak pertama kali diusulkan pada 2004 sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meskipun sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional lima tahunan (Prolegnas), RUU ini sering kali tidak menjadi prioritas.
Pada Juni 2020, Badan Legislasi DPR berhasil menyelesaikan pembahasannya. Namun, hingga kini, pengesahannya masih tertunda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 14:00
Eks Direktur Askrindo Klaim Tak Nikmati Uang Korupsi Rp 169 Miliar Nasional 30 April 2025

Eks Direktur Askrindo Klaim Tak Nikmati Uang Korupsi Rp 169 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Eks Direktur Operasional Komersial PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) tahun 2018-2020,
Dwi Agus Sumarsono
mengeklaim tidak pernah menikmati uang korupsi Rp 169 miliar.
Pernyataan tersebut Agus sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang di
Pengadilan Tipikor
Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Adapun Agus merupakan satu dari empat terdakwa dugaan korupsi penerbitan jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) untuk
PT Kalimantan Sumber Energi
(KSE).
“Saya pun tidak pernah menikmati sepeserpun uang Rp 169 miliar, sebagaimana persidangan ini uang tersebut digunakan oleh PT KSE,” kata Agus.
Ia mengeklaim, saat bertugas di PT Askrindo, ia tidak pernah berniat mencari keuntungan untuk diri sendiri.
Sebagai bagian tim pemasaran, ia mencari klien untuk perusahaan. Oleh karena itu, ujar Agus, dirinya tidak pernah berniat melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 169 miliar.
“Saya hanya menjalankan kewenangan saya yaitu memberikan arahan teknis, saya tidak memiliki kewenangan untuk menganalisa dan melakukan presentasi,” ujar Agus.
Mantan pejabat perusahaan pelat merah itu menyebut, uang Rp 60 juta yang diterimanya merupakan sponsorship dari PT KSE.
Uang itu digunakan untuk mencari klien dan mendapatkan keuntungan Askrindo. Meski demikian, kata Agus, ia telah mengembalikan uang tersebut berikut kendaraan bermotor yang juga telah diterima.
“Namun ini sudah saya kembalikan beserta motor yang dipinjamkan kepada saya, atas pengembalian uang tersebut saya tidak memiliki bukti pengembalian uang ini,” tutur Agus.
Dalam perkara ini, Agus didakwa turut terlibat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Mengutip Antara, jaksa menyebut, perbuatan itu Agus lakukan bersama Direktur PT KSE Alfian Rivai, Kepala Bagian Pemasaran Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran pada 2018 Adi Kusumawijaya, dan Pimpinan Kantor Cabang Utama PT Askrindo Jakarta Kemayoran periode 2018-2019 Agus Hartana.
Setelah tahap pembuktian di persidangan, jaksa menuntut Agus dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Jaksa juga menuntut Agus membayar uang pengganti sebesar Rp 600 juta, dikurangi Rp 60 juta yang telah dikembalikan kepada penyidik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 13:08
Menhan Usul Tunjangan Operasi TNI Naik 75 Persen: Kalau Bisa 100 Persen Nasional 30 April 2025

Menhan Usul Tunjangan Operasi TNI Naik 75 Persen: Kalau Bisa 100 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertahanan (Menhan)
Sjafrie Sjamsoeddin
mengusulkan
tunjangan operasi TNI
di daerah pengamanan, termasuk di pulau-pulau terdepan dan terluar, naik sekitar 75 persen.
Usulan ini sedang dalam proses administrasi untuk diatur dalam peraturan presiden (Perpres).
“Kementerian Pertahanan berupaya untuk menaikkan sebesar 75 persen tunjangan operasi ini. Sampai kalau perlu kita naikkan 100 persen. Ini sedang kami usulkan dan dalam proses administrasi di persetujuan Peraturan Presiden,” kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Sjafrie menuturkan, tunjangan operasi untuk TNI mesti ditingkatkan sebagai bagian dari
kesejahteraan prajurit
.
Dia menyampaikan, tunjangan itu menjadi pemasukan berarti bagi prajurit untuk menambah tabungan, sedangkan gaji yang didapat akan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.
“Saya dulu waktu masih pangkat, waktu masih tugas di dinas aktif, itu kita pingin sekali untuk tugas di daerah operasi, karena tabungannya tambah. Tabungan bertambah. Ini mungkin juga refleksi dari perlunya kesejahteraan prajurit,” bebernya.
Lebih lanjut, Sjafrie menuturkan, tunjangan operasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari moril prajurit.
Menurut dia, tunjangan operasi juga akan menaikkan moril prajurit yang bertugas di perbatasan.
“Faktor-faktor yang menyangkut moril prajurit itu bisa lebih tinggi. Jadi gajinya disimpan di rumah bisa digunakan oleh keluarga, tapi tunjangan operasinya buat menaikkan tabungan setelah kembali dari daerah operasi,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 11:47
Mensesneg Masih Koordinasi soal Pengalihan GBK dan Aset Lain ke Danantara Nasional 30 April 2025

Mensesneg Masih Koordinasi soal Pengalihan GBK dan Aset Lain ke Danantara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pihaknya masih melakukan koordinasi soal aset-aset yang akan dialihkan ke
Badan Pengelola Investasi
Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Prasetyo mengatakan
pengalihan aset
Kementerian Sekretaris Negara, termasuk
Gelora Bung Karno
(GBK), adalah arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Arahan itu disampaikan Prabowo dalam acara forum
town hall meeting
BPI Danantara di JCC, Jakarta, Senin (30/4/2025) lalu.
“Ya betul, itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara
town hall
Danantara beberapa hari yang lalu,” ucap Prasetyo.
Oleh karena itu, ia meminta publik bersabar karena pengalihan ini masih dalam proses, termasuk teknis pengelolaannya ke depan yang sedang dibahas.
“Kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah
Kemensetneg
adalah bersifat pengelolaannya di bawah layanan umum yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara juga akan mengelola aset negara yang dipegang Kementsesneg, salah satunya GBK.
Rosan menjelaskan hal ini menjadi alasan Presiden RI Prabowo Subianto menyebut
aset Danantara
sebentar lagi akan menembus 1 triliun dollar Amerika Serikat.
“Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Setneg, akan berada di bawah Danantara,” kata Rosan usai
town hall meeting
Danantara di JCC, Jakarta, Senin.
Rosan juga mengatakan akan mengelola aset yang di bawah Danantara dengan matang sehingga bisa membawa keuntungan bagi negara.
“Dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari
return of asset
,
return of investment
sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” kata Rosan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 09:57
Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat! Nasional 30 April 2025

Menag Ingatkan Pentingnya Visa Haji: Aturan Arab Saudi Superketat!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri ke
Arab Saudi
tanpa
visa haji
.
“Saya mengimbau kepada calon
jemaah haji
nonreguler tidak formal, lebih baik berpikir. Sebab, Saudi Arabia tahun ini super ketat. Super, superketat,” tegas Nasaruddin dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/4/2025).
Nasaruddin mengingatkan jemaah agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa ke Makkah tanpa visa haji.
Nasaruddin menuturkan, aturan saat ini juga mendapati jemaah haji tanpa visa haji, maka mereka dilarang masuk
Masjidil Haram
.
“Memasuki Haram tanpa visa haji tidak boleh. Kalau umrah, saat ini bukan waktunya untuk umrah. Turun dari bus dijemput. Kalau tidak ada visa haji disuruh kembali,” ujarnya.
Menag sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyebut bahwa Masjidil Haram sudah kosong karena tak ada lagi jemaah umrah. “Sudah tidak ada (jemaah) umrah masuk. Semua yang bisa masuk adalah visa haji,” paparnya.
Maka dari itu, ia mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menghindari oknum-oknum yang menjanjikan berangkat haji tanpa visa haji. “Lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini. Dioper ke sana ke mari, pesawat mau pulang juga tidak ada lagi, hotel sudah penuh semua, akhirnya telantar di sini,” kata Nasaruddin.

Pasalnya, aturan tahun ini berbeda dengan tahun lalu.
Arab Saudi memperketat aturan bagi jemaah haji yang tidak memiliki visa haji. “Tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat super ketat. Jadi lebih baik menghindari kemudaratan yang bisa terjadi,” ucapnya.
Nasaruddin meminta kepada jemaah yang diberi kesempatan berangkat haji tahun ini agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. “Orang yang (tahun ini) dipanggil Allah melalui jemaah haji yang formal ini, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah dengan baik karena belum tentu bisa berhaji lagi di masa yang akan datang karena harus menunggu 48 tahun,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 09:25
Akui Terima Uang, Erintuah Damanik Minta Status JC Dikabulkan Nasional 30 April 2025

Akui Terima Uang, Erintuah Damanik Minta Status JC Dikabulkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,
Erintuah Damanik
, memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dirinya sebagai
justice collaborator
(JC) dalam perkara
dugaan suap
yang menyeret tiga hakim yang memutus bebas Gregorius Ronald Tannur.
“Saya berharap dan memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan terdakwa sebagai terdakwa yang bekerjasama atau justice collaborator dan memberikan hukuman yang se-adil-adilnya terhadap terdakwa,” kata Erintuah.
Permintaan tersebut disampaikan Erintuah dalam nota pembelaan (pleidoi) pribadinya di sidang lanjutan yang digelar di
Pengadilan Tipikor
Jakarta, Senin (29/4/2025).
Erintuah menyatakan, dirinya bersama hakim Mangapul telah mengakui secara terbuka perihal penerimaan uang dari penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat.
Ia juga mengaku telah mengungkapkan secara terang benderang bahwa tindakan ini juga dilakukan bersama hakim Heru Hanindio.
“Bahwa terdakwa dan saksi Mengapul mengakui semua perbuatan yang kami lakukan yaitu menerima uang dari pengacara Lisa Rahmat dan telah membagi-bagikannya kepada majelis terdakwa, Mengapul, dan Heru Hanindio pada hari Senin 10 Juni 2004. Posisinya di ruang kerja saksi Mengapul,” kata Erintuah.
Namun, Erintuah menegaskan bahwa pemberian uang itu tidak mempengaruhi putusan bebas terhadap Ronald Tannur.
Menurutnya, vonis tersebut murni berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyimpulkan bahwa Tannur tidak terbukti melakukan tindak pidana.
Erintuah pun menyatakan penyesalannya dan mengakui bahwa menerima uang dari penasihat hukum merupakan pelanggaran etik yang tidak seharusnya dilakukan oleh hakim.
“Mengingat bahwa terdakwa telah mengungkap perkara ini setelah terang benderang dan dapat disebut sebagai justice collaborator, kiranya majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa,” kata Erintuah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 06:26