Kasus Kematian Kenzha Mahasiswa UKI, Anggota DPR Nilai Polisi Terlalu Cepat Ambil Kesimpulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyoroti kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko, yang dinilai janggal.
Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara ini yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi.
Hal tersebut disampaikan Martin dalam rapat antara Komisi III DPR, keluarga Kenzha, dan Kapolres Jakarta Timur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Jadi saya mewakili masyarakat Sulawesi Utara tentu berterima kasih kepada pimpinan Komisi III dan juga yang sudah melaksanakan RDPU ini, sehingga nantinya kami harapkan bisa menjadi terang benderang permasalahan ini,” ujar Martin.
Martin menyayangkan pernyataan dini dari Polres Jakarta Timur yang menyimpulkan penyebab kematian Kenzha adalah konsumsi minuman keras.
Dia menilai kesimpulan tersebut terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan keterangan dari sejumlah saksi kunci yang menyatakan hal berbeda.
“Kami melihat di sini bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup serius, karena meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang. Jadi, saya sangat menyesalkan terlalu dini pihak Polres untuk menyatakan bahwa kasus ini disebabkan oleh minuman keras,” tuturnya.
Lalu, kata Martin, pernyataan Polres Jakarta Timur berbeda dengan temuan yang ia terima.
Sebab, sejumlah saksi memberikan keterangan yang berbeda terkait kematian korban.
Martin pun berharap polisi bisa mendalami secara tuntas kasus kematian mahasiswa UKI itu agar keluarga korban bisa tenang.
“Kami melihat ada beberapa kejanggalan yang tentunya perlu didalami. Jangan sampai ini seperti disampaikan keluarga tadi, dibelokkan faktanya. Meninggal karena minuman keras, tetapi ternyata ada beberapa saksi yang lain, saksi kunci, menyatakan hal yang berbeda,” kata Martin.
“Jadi kami di sini meminta untuk dilakukan pendalaman lagi oleh pihak Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan ke Polda. Tentu, kami berharap Polda melakukan pendalaman lagi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Kombes Nicolas Ary Lilipaly menjelaskan kronologi tewasnya Kenzha.
Dia menegaskan, Kenzha bukan tewas karena pengeroyokan.
Awalnya, kata Nicolas, Kenzha mengonsumsi vodka bersama dua rekannya di kampus HIPMI UKI.
Setelah itu, Kenzha pindah ke area Payungan Tengah dan melanjutkan minum arak Bali.
“Pada saat di Payungan Tengah itu, dia jatuh sendiri tanpa disentuh orang lain, jatuh dua kali. Nanti ada hasil CCTV-nya dan hasil keterangan saksi yang ada di TKP,” ujar Nicolas.
Setelah terjatuh dua kali, Kenzha disebut sudah tidak mampu berjalan sendiri sampai dibantu dua orang saksi menuju pagar kampus.
Kemudian, Kenzha berdiri sambil memegang dan menggoyangkan pagar sambil berteriak ujaran bernada rasial.
Akibat guncangan tersebut, pagar besi pun roboh dan korban jatuh ke dalam selokan kering yang terdapat bebatuan di dalamnya.
“Korbannya di atas, pagarnya di bawah, pagar besinya. Dan di situlah korban mulai luka, kepalanya mulai pecah, dan di situ mulai darah bercucuran,” ucap Nicolas.
Kemudian, dua orang petugas keamanan berusaha membantu korban dengan membawanya ke IGD RSU UKI menggunakan sepeda motor.
“Korban pada saat mau naik ke motor sudah tidak sadarkan diri, jadi dibopong. Korban di tengah, ada dua saksi yang membawa korban ke IGD,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/04/10/67f75c6dc7f4b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Kematian Kenzha Mahasiswa UKI, Anggota DPR Nilai Polisi Terlalu Cepat Ambil Kesimpulan
-
/data/photo/2025/04/21/6805d396c71d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal
Soeharto Berpeluang Peroleh Gelar Pahlawan Tahun Ini, 2 Kali Pernah Gagal
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (
Mensos
) Saifullah Yusuf menyebut, Presiden ke-2 RI
Soeharto
berpeluang mendapatkan gelar
Pahlawan Nasional
pada tahun ini. Setelah sempat dua kali diajukan tetapi kandas.
Sebab, menurut Mensos, keputusan mengenai pemberian
gelar Pahlawan Nasional
akan diumumkan pada November 2025
“Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Mensos di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Namun, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam proses pengkajian. Sebab, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Gus Ipul lantas mengungkapkan, syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan Soeharto kali ini sudah diselesaikan.
Oleh karena itu, Mensos menyebut, Soeharto berpeluang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada 2025.
“Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
Dia pun menjelaskan bahwa pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Akan tetapi, nama Soeharto sudah dicabut dari TAP MPR tersebut pada September 2024. Sehingga, tidak ada lagi kendala bagi Soeharto memeroleh gelar Pahlawan Nasional.
“Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan. Sekarang, TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” kata Gus Ipul.
Diketahui, Nama Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
Mensos mengatakan, pengusulan tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
Selain itu, ada syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Namun, tak berhenti pada persyaratan. Sebab, nama yang berhasil masuk dalam daftar usulan akan diberikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk kembali dikaji sebelum akhirnya diberikan kepada Presiden.
Sebagaimana diketahui, tidak hanya Soeharto yang disebut-sebut masuk dalam daftar usulan, ada sembilan nama lainnya yang tengah dikaji.
Berikut 10 nama calon yang diusulkan masuk dalam daftar calon Pahlawan Nasional termasuk asal daerah pengusul:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/30/6812286ae0636.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
13 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya
13 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Ini Daftarnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Polri
) melaksanakan upacara
kenaikan pangkat
perwira tinggi (Pati) Polri.
Sebanyak 13 personel yang menerima kenaikan pangkat dalam upacara yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Mabes Polri,
Jakarta
.
“
Kenaikan pangkat
ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi para perwira tinggi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, dedikasi, dan loyalitas dalam menjalankan tugas,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).
Dalam upacara ini, dua perwira tinggi resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, yakni:
1. Irjen Pol Akhmad Wiyagus, jabatan Astamaops Kapolri.
2. Irjen Pol Djoko Poerwanto, jabatan Irjen Kementerian Perhutanan RI.
Sementara itu, lima perwira tinggi lainnya naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, yaitu:
1. Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kemenkopolkam RI.
2. Brigjen Pol Desman Sujaya Tarigan, jabatan Staff Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Kemenkopolkam RI.
3. Brigjen Pol Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, jabatan Sahlisosbud Kapolri.
4. Brigjen Pol Jebul Jatmoko, jabatan Widyaiswara Utama Lemdiklat Polri.
5. Brigjen Pol Hudit Wahyudi, jabatan Dosen Kepolisian Utama TK.I Akpol Lemdiklat Polri.
Sedangkan enam personel lainnya naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi, yakni:
1. Kombes Pol Yulmar Try Himawan, jabatan Kepala Divisi Pengelolaan Tanah Badan Bank Tanah.
2. Kombes Pol Zulkifli, jabatan Dosen Kepolisian Utama Tk.II Akpol Lemdiklat Polri.
3. Kombes Pol Idodo Simangunsong, jabatan Kapusjarah Polri.
4. Kombes Pol Suharjimantoro, jabatan Dosen Kepolisian Utama Tk.II Akpol Lemdiklat Polri.
5. Kombes Pol Didi Hayamansyah, jabatan Dosen Kepolisian Utama Tk.II Akpol Lemdiklat Polri.
6. Kombes Pol Yohanes Agus Rijanto, jabatan Agen Intelijen Kepolisian Utama Baintelkam Polri.
Kenaikan pangkat ini juga disertai dengan bertambahnya tanggung jawab.
Polri mengharapkan para perwira tinggi yang baru naik pangkat dapat terus menjaga integritas dan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/30/6811cfcb516e7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng Nasional 30 April 2025
Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Komjen (Purn)
Ahmad Luthfi
curhat ke DPR mengenai betapa sulitnya membenahi wilayah Jateng.
Luthfi bahkan menyebut dirinya bukan Nabi Musa yang bisa langsung mengubah keadaan.
Hal tersebut Luthfi sampaikan saat rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Kami sudah menjabat sebagai gubernur selama 70 hari, dan kami bukan Nabi Musa bisa langsung mengubah suatu keadaan,” ujar Luthfi.
Luthfi memaparkan, salah satu masalah yang menjadi fokus utama di Jateng adalah mengentaskan
masalah kemiskinan
.
Menurut dia, saat ini, ada hampir 9,58 juta penduduk Jateng yang masuk ke kategori miskin.
“Tetapi kenyataan ketika kami menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Hampir 9,58 (juta) yang di antara Jawa lain, miskinnya Jawa Tengah nomor 1. Kita menang hanya sama Jogja,” ujar dia.
“Sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu tantangan. Jawa Tengah harus maju, keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Luthfi.
Maka dari itu, dalam 5 tahun ke depan, Luthfi menargetkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Dia ingin menjadikan Jateng sebagai
lumbung pangan nasional
.
“Maju yang kita maksudkan adalah kita harus memiliki daya ungkit dalam rangka bersaing bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dalam rangka menumpuk industri nasional,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/11/67f8ba59e0fec.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gibran Ngomong Hilirisasi: Ayo Ikut Jump In, Ayo Buat Inovasi Nasional 30 April 2025
Gibran Ngomong Hilirisasi: Ayo Ikut Jump In, Ayo Buat Inovasi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
mengajak semua kelompok untuk terlibat dalam menyukseskan
hilirisasi
di sektor perikanan dan kelautan.
Bahkan bagi anak muda yang masih menempuh pendidikan, bisa ikut terlibat mewujudkan
hilirisasi kelautan dan perikanan
.
“Untuk teman-teman yang masih menempuh pendidikan baik di bidang teknologi, industri, perikanan, farmasi. Ayo ikut jump in, ayo buat inovasi, buat penelitian, bahkan skripsi terkait bidang ini,” ujar Gibran dalam video monolog yang diunggah di kanal Youtube-nya, Rabu (30/4/2025).
“Saya yakin buah pemikiran teman-teman akan sangat dibutuhkan bangsa,” sambungnya.
Gibran mengatakan, Indonesia memiliki enam komoditas prioritas hilirisasi kelautan dan perikanan. Keenam komoditas tersebut adalah ikan, udang, terumbu karang, rumput laut, garam, dan rajungan.
Untuk mewujudkan hilirisasi tersebut, Indonesia memiliki berbagai tantangan untuk membangun kawasan industri dengan cold storage, infrastruktur dasar yang memadai, serta akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan yang lebih luas.
“Tapi saya ingin tegaskan Bapak Presiden telah menyampaikan tentang pentingnya hilirisasi kelautan dan pemerintah akan berupaya maksimal untuk mewujudkannya,” ujar Gibran.
Gibran melanjutkan, pemerintah membuka pintu diskusi dengan mereka yang berkecimpung di dunia bisnis budidaya, perdagangan, dan ekspor.
Pemerintah, kata Gibran, tentu membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan menyukseskan hilirisasi ini.
“Teman-teman di era kompetisi antarnegara seperti sekarang ini ketika suatu bangsa ingin melakukan lompatan besar. Tentu penolakan dan upaya menggagalkan itu pasti ada,” ujar putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu.
“Tapi yakinlah dengan semangat persatuan dan kolaborasi kita bisa mewujudkannya. Yuk bisa yuk,” sambung Gibran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/26/67bf0b5bc8ea6.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Gibran Bicara Hilirisasi Kelautan: Kita Produsen Terbesar di Dunia Nasional 30 April 2025
Gibran Bicara Hilirisasi Kelautan: Kita Produsen Terbesar di Dunia
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden
Gibran
Rakabuming Raka kembali mengeluarkan video monolog terkait
hilirisasi
di sektor kelautan.
Ia mengatakan bahwa Indonesia ada kepulauan terbesar yang memiliki kekayaan laut yang melimpah, seperti ikan, udang, terumbu karang, dan rumput laut.
“Sekitar 60 persen penduduk kita berada di kawasan pesisir, 3,2 juta di antaranya adalah nelayan, 2,1 juta di antaranya adalah pembudidaya, 22 ribu di antaranya adalah petambak garam. Artinya laut kita tidak hanya kaya, tapi juga menjadi penopang kehidupan,” ujar Gibran dalam video yang diunggah di kanal Youtube-nya, Rabu (30/4/2025).
“Per tahun Indonesia dapat memproduksi 9,7 juta ton rumput laut, 7,4 juta ton perikanan tangkap, dan 5,6 juta ton ikan budidaya, jumlah yang sangat besar,” sambungnya.
Gibran melanjutkan, jika produksi komoditas perikanan dan kelautan tersebut dapat diolah di dalam negeri, nilainya dapat meningkat hingga 15 sampai 30 kali lipat.
Ia yakin jika brand-brand kosmetik dalam negeri bisa mendunia, pembudidaya rumput laut bisa lebih sejahtera dan lapangan kerja di berbagai sektor terbuka.
“Belum lagi peluang usaha yang ikut terbuka akibat adanya aktivitas ekonomi. Misalnya ketika ada suatu perusahaan atau pabrik didirikan di sekitarnya akan bermunculan warung makan, toko kelontong, kos-kosan, dan layanan jasa lainnya,” ujar Gibran.
Menurutnya, hal inilah yang dapat membuat uang berputar dan ekonomi bergerak. Apalagi jika Indonesia dapat mengolah komoditas turunan lainnya, seperti bioplastik, bioavtur, pupuk, dan farmasi.
“Itu juga baru satu jenis komoditas, sedangkan kita punya banyak komoditas unggulan lainnya. Ikan tuna, cakalang, tongkol, produksi 1,5 juta ton per tahun, kita adalah produsen terbesar dunia,” ujar putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu.
“Komoditas inilah yang akan menjadi komoditas prioritas
hilirisasi kelautan
dan perikanan,” sambung Gibran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/30/6811dc36b00c1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini Nasional 30 April 2025
Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai pemberian
gelar Pahlawan
Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia,
Soeharto
, akan diumumkan pada bulan November tahun ini.
“Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Gus Ipul mengatakan, proses pengajuan
gelar pahlawan
untuk Soeharto saat ini sedang dibahas oleh tim
Kementerian Sosial
(Kemensos).
Ia menambahkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut sudah diselesaikan.
Soeharto, lanjut dia, telah diajukan dua kali untuk mendapatkan gelar pahlawan, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.
“Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
Dia pun menjelaskan pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Akan tetapi, saat ini TAP MPR itu sudah dicabut. Maka itu, Sekretaris Jenderal PBNU ini menyebut pemberian gelar pahlawan bisa diberikan ke Soeharto.
“Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” ungkapnya.
Diketahui, wacana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Dalam pemberian gelar pahlawan nasional, Soeharto haruslah dinilai memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/05/01/6631c5d2cadf7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/30/68120b30747a6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/04/30/681203d9382ae.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)