Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Prabowo Mau Berikan Pendidikan yang Terbaik: Ini Tujuan Pemerintah yang Saya Pimpin

    Prabowo Mau Berikan Pendidikan yang Terbaik: Ini Tujuan Pemerintah yang Saya Pimpin

    Prabowo Mau Berikan Pendidikan yang Terbaik: Ini Tujuan Pemerintah yang Saya Pimpin
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menegaskan bahwa memberikan
    pendidikan
    yang terbaik adalah cita-cita dan tujuan dari pemerintahan yang dipimpinnya.
    Hal itu ditegaskan Prabowo saat menghadiri acara Hari
    Pendidikan
    Nasional (
    Hardiknas
    ) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
    Untuk mewujudkannya, Kepala Negara mengatakan, pemerintah harus bisa menjaga kekayaan bangsa. Lalu, mengelolanya sendiri sehingga menghasilkan sumber daya guna memberikan pendidikan yang terbaik bagi seluruh anak bangsa.
    “Dengan kekayaan yang kita jaga, dengan keberanian kita untuk mengusasi kekayaan kita sendiri, kita akan punya sumber daya, kita akan punya dana untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk seluruh rakyat kita,” kata Prabowo, Jumat.
    “Ini tujuan kita, ini tujuan pemerintah yang saya pimpin. Ini perjuangan saya dan pemerintah saya,” ujarnya menegaskan.
    Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dikelola sendiri untuk mensejahterakan rakyat termasuk memberikan pendidikan yang baik.
    “Kita negara yang besar, negara yang kaya. Tidak pantas kekayaan kita tidak kita jaga, kita menjadi bangsa yang bodoh kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan kita,” katanya.
    Apalagi, Prabowo menyebut, negara-negara lain sedang berlari menuju kemajuan dalam dunia pendidikan. Sehingga, Indonesia tidak boleh ketinggalan.
    Atas dasar itulah, Prabowo mengatakan bahwa pendidikan menjadi yang utama dalam pemerintahannya. Hal itu terlihat dari pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pendidikan mendapatkan alokasi hingga 22 persen pada 2025.
    Bahkan, Kepala Negara mengungkapkan, ada alokasi anggaran sebesar hampir Rp 17 triliun untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    Meskipun, anggaran itu dinilai tidak cukup untuk memperbaiki seluruh sekolah dan mungkin hanya bisa untuk memperbaiki sebanyak 11.000 sekolah.
    Dalam pandangannya, pendidikan penting karena menjadi tolok ukur kemajuan dan kebangkitan suatu bangsa.
    “Pendidikan lah yang menentukan apakah negara ini mau menjadi negara miskin atau negara ini mau menjadi negara yang baik untuk rakyatnya,” ujarnya.
    “Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil,” kata Prabowo menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Akan Kumpulkan Ratusan Guru Terbaik: Pusatkan di Studio, Mengajar Seluruh Sekolah

    Prabowo Akan Kumpulkan Ratusan Guru Terbaik: Pusatkan di Studio, Mengajar Seluruh Sekolah

    Prabowo Akan Kumpulkan Ratusan Guru Terbaik: Pusatkan di Studio, Mengajar Seluruh Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    berencana mengumpulkan ratusan
    guru
    -guru terbaik di Indonesia. Nantinya, mereka akan diminta untuk mengajar seluruh sekolah di Indonesia dari studio.
    Rencana ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi di sekolah. Salah satu upaya digitalisasi itu dengan menyebarkan televisi ke sekolah-sekolah.
    Terutama, sekolah yang berada di daerah tertinggal, terluar maupun yang wilayahnya kesulitan akses ke guru-guru terbaik.
    “Nanti akan kita kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan mengajar di seluruh sekolah Indonesia,” kata Prabowo dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SDN 05 Cimahpar, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
    “Ini akan membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
    Program
    digitalisasi sekolah
    ini, diharapkan Prabowo dapat segera dimulai.
    “Saya berharap dalam dua bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut,” ujarnya.
    Nantinya, para guru yang mengajar di studio akan disiarkan melalui televisi yang telah dibagikan oleh pemerintah. Sehingga, para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah itu bisa mendapatkan ilmu dari para guru terbaik.
    “Kita berharap, sasaran saya adalah dalam satu tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapatkan layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ingin Setiap Sekolah Punya Layar TV Besar pada 2026

    Prabowo Ingin Setiap Sekolah Punya Layar TV Besar pada 2026

    Prabowo Ingin Setiap Sekolah Punya Layar TV Besar pada 2026
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menargetkan semua sekolah di Indonesia memiliki layar televisi berukuran besar pada pertengahan 2026 tahun depan.
    Prabowo mengatakan, penyediaan televisi di sekolah-sekolah ini merupakan bagian dari
    digitalisasi pendidikan
    agar para pelajar dapat mendapatkan pendidikan terbaik.
    “Kita berharap sasaran saya adalah dalam satu tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” kata Prabowo dalam peringatan
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas) 2025 di SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
    Prabowo mengatakan, penyediaan layar televisi itu akan sangat bermanfaat bagi para pelajar, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    Harapannya, pelajar di daerah-daerah 3T dapat mengakses pelajaran lewat televisi tersebut apabila mereka tidak mendapatkan guru yang ahli sejumlah bidang.
    “Ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu,” kata dia.
    Prabowo juga berencana mengumpulkan guru-guru terbaik untuk memberikan pelajaran secara daring.
    “Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik. Kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia,” kata Prabowo.
    “Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah di seluruh Indonesia,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif

    Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif

    Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Jaksa Sebut Dalil Hakim Heru Kontradiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum dari
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyebut klaim hakim
    Heru Hanindyo
    bahwa namanya dijual
    Erintuah Damanik
    untuk menerima
    suap vonis bebas
    Gregorius Ronald Tannur kontradiktif.
    Adapun Heru dan Erin merupakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan kasus pembunuhan.
    Pernyataan jaksa ini tertuang dalam replik atau tanggapan atas pleidoi jaksa Heru yang dibacakan pada sidang sebelumnya.
    “Dalil yang disampaikan oleh terdakwa (Heru) tersebut sudah jelas kontradiktif,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
    Jaksa menuturkan, Heru dalam pledoinya mengeklaim tidak pernah menerima uang dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.
    Ia juga mengeklaim sama sekali tidak mengetahui dua hakim lainnya, Erintuah Damanik dan Mangapul, menerima uang dari Lisa Rachmat.
    Menurut jaksa, dalil tersebut bertentangan dengan dalil Heru lainnya yang menyebut Erin berinisiatif menemui Lisa Rachmat tanpa sepengetahuan dirinya dan Mangapul serta menjual nama dua hakim itu untuk menerima suap.
    “Karena bagaimana mungkin terdakwa tidak mengetahui apapun terkait dengan penerimaan dan pembagian uang dari saksi Lisa Rachmat, tetapi terdakwa justru mengetahui bahwa saksi Erintuah Damanik telah menemui saksi Lisa Rachmat dan saksi Erintuah Damanik telah menjual nama terdakwa Heru Hanindyo dan saksi Mangapul kepada saksi Lisa Rachmat,” ujar jaksa.
    Adapun pertemuan itu disebut dilakukan pada 2 Juni 2024 dan 29 Juni 2024.
    Dalil Heru tersebut, kata jaksa, semakin terlihat jelas kontradiktif dengan dalil-dalil berikutnya.
    Di antaranya menyangkut dalil yang menyebut bahwa pada 1 Juni 2024, Erin tidak di Semarang, melainkan di Kota Surabaya dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila.
    Jaksa pun mempertanyakan bagaimana mungkin Heru bisa melihat Erin di Surabaya guna mengikuti upacara sekaligus di Semarang untuk menemui Lisa. “Dalam rangka menjual nama terdakwa dan Mangapul untuk kepentingan saksi Erintuah Damanik,” tutur jaksa.
    Sebelumnya, Heru dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Tuntutan untuk Heru lebih berat dibanding Erin dan Mangapul yang dituntut 9 tahun penjara.
    Sikap Heru yang tidak kooperatif menjadi salah satu alasan memberatkan dalam mengajukan tuntutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Sentil Hakim PN Surabaya: Terima Uang dari Pengacara Tak Lapor KPK

    Jaksa Sentil Hakim PN Surabaya: Terima Uang dari Pengacara Tak Lapor KPK

    Jaksa Sentil Hakim PN Surabaya: Terima Uang dari Pengacara Tak Lapor KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum dari
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menyebut, dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, tidak melapor uang dari pengacara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pernyataan tersebut tertuang dalam surat replik jaksa guna menanggapi nota pembelaan Erin dan Mangapul, yang didakwa menerima suap untuk membebaskan pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur.
    “Bahwa terhadap pembelaan terdakwa (Erin) yang pada dasarnya mengakui perbuatannya dalam menerima uang sejumlah 140.000 dollar Singapura,” kata Jaksa, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
    Dari jumlah itu, Erin mendapat jatah 38.000 dollar Singapura.
    Sementara Mangapul, kata jaksa, juga mengakui menerima uang 36.000 dollar Singapura.
    Uang tersebut mereka terima dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur.
    “Namun, terdakwa tidak melaporkan kepada KPK, sebagaimana dakwaan penuntut umum dan fakta persidangan,” ujar jaksa.
    Penerimaan uang tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa dalam mengajukan tuntutan 9 tahun penjara kepada majelis hakim.
    Kendati demikian, jaksa juga mengakui sikap Erin dan Mangapul yang memilih mengembalikan uang haram itu kepada penyidik menjadi alasan meringankan dalam mengajukan tuntutan.
    “Sudah kami uraikan ke dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa,” tutur jaksa.
    Selain uang dari Lisa dan Meirizka, jaksa dalam tuntutannya juga menyebut Erin dan Mangapul sama-sama tidak melaporkan penerimaan uang ke Direktorat Gratifikasi KPK.
    Sejumlah uang itu yakni Rp 97.500.000, 32.000.000 dollar Singapura, dan 35.992,25 ringgit Malaysia yang diterima Erin.
    Totalnya mencapai Rp 608.909.545,45. Sementara itu, Mangapul diduga menerima gratifikasi sebesar 21.400.000, 2.000 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.
    Dalam perkara ini, jaksa menuntut Erin dan Mangapul dihukum 9 tahun penjara.
    Sementara itu, tuntutan untuk hakim lainnya, Heru Hanindyo, lebih berat, yakni 12 tahun penjara.
    Selain pidana badan, ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Hadiri Peringatan Hardiknas di Bogor, Istana Bagikan Tas Sekolah

    Prabowo Hadiri Peringatan Hardiknas di Bogor, Istana Bagikan Tas Sekolah

    Prabowo Hadiri Peringatan Hardiknas di Bogor, Istana Bagikan Tas Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menghadiri acara
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025) siang.
    Prabowo tiba di SDN Cihmahpar 5 sekitar pukul 14.22 WIB didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Medikdasmen) Abdul Mu’ti.
    Sebelum tiba di lokasi acara, Prabowo sempat mendatangi salah satu ruang kelas untuk menyaksikan interaksi antara guru dan murid-muridnya.
    “Selamat siang anak-anak semua,” kata Prabowo saat tiba di ruang kelas.
    “Belajar yang baik semua ya,” ujar dia lagi saat meninggalkan ruang kelas.
    Ketika tiba di lokasi acara, Prabowo isambut antusias oleh para pelajar sekolah dasar yang membawa bendera merah putih dalam ukuran kecil.
    Para siswa dan siswi yang hadir di lokasi juga diberikan suvenir dalam
    totebag
    berwarna biru muda bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
    Di dalamnya terdapat tas sekolah, alat tulis, buku tulis, tempat pensil, hingga botol minum.
    Dalam acara Hardiknas ini, Prabowo juga akan meluncurkan program hasil terbaik cepat (PTHC) Presiden.
    Abdul Mu’ti menyebutkan, program yang akan diluncurkan adalah peluncuran pembangunan atau renovasi sekolah dan bantuan untuk guru.
    Kemudian, pemerintah juga merencanakan ada program bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan bagi guru honorer.
    Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan bantuan untuk guru yang belum lulus sarjana atau S1.
    Selain Prabowo, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, serta Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Soroti Ujian UTBK Pasang Kamera di Behel: Ini Namanya Koruptif

    KPK Soroti Ujian UTBK Pasang Kamera di Behel: Ini Namanya Koruptif

    KPK Soroti Ujian UTBK Pasang Kamera di Behel: Ini Namanya Koruptif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menilai tindakan koruptif tercermin dari kecurangan dalam Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025, salah satunya peserta memasang kamera di behel dan kacamata.
    “Ini yang namanya koruptif, kecurangan untuk melihat soal-soal sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Yaitu salah satunya ada lensa di depan kacamata, ada satu juga lensa yang di behel, terus ada lagi headset yang ditanamkan di sebelah telinga, dan ditanam itu,” kata Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, di Gedung C1 KPK, Jakarta, Jumat (2/4/2025).
    Ibnu mengatakan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sudah menindaklanjuti kasus tersebut dengan menangkap pelaku.
    Dia berharap kejadian serupa tak terulang lagi.
    “Semoga yang demikian itu tidak ada lagi. Sehingga kecurangan-kecurangan di dalam masuk perguruan tinggi, bisa dihindari atau diminimalisir,” ujarnya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Diktisaintek),
    Fauzan
    , menyebut ada sindikat di balik kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.
    “Iya. Itu sudah sistemik, ada sindikat. Ada sindikatnya dan itu ada kelas VVIP, ada kelas bisnis, ada juga kelas ekonomi,” kata Fauzan di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025). “Alat yang kami temukan terakhir bahkan dimasukkan di telinga untuk menyamarkan,” lanjut dia.
     
    Dalam penelusuran tim pelaksana UTBK dan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), ditemukan berbagai modus kecurangan yang kian canggih dan sulit terdeteksi.
    Beberapa alat yang digunakan mencakup kamera tersembunyi di kancing baju, behel gigi yang berfungsi sebagai alat komunikasi, hingga kacamata berteknologi tinggi.
    Menurut Fauzan, praktik kecurangan ini bukanlah fenomena baru.
    Sejak 2013, ketika dirinya menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, sindikat joki ujian sudah menyasar prodi-prodi prestisius, terutama Fakultas Kedokteran.
    “Itu (kecurangan) tidak hanya sekarang ya, tidak hanya sekarang dan itu sejak dulu,” jelasnya. “Sebenarnya diharapkan beralih dengan teknologi ini kan akan bisa meminimalisasi, tapi ternyata mereka itu jauh lebih canggih, itu kenyataannya,” tegasnya.
    Kecurangan dalam UTBK ini, menurutnya, bukan sekadar soal lolos masuk perguruan tinggi, tetapi telah menjadi bisnis besar dengan layanan berdasarkan kelas sosial.
    “Saya yakin itu tidak hanya sekadar tes untuk mahasiswa baru, tapi tes-tes yang prestisius itu pasti ada. Saya bisa memastikan itu,” tegas Fauzan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas

    Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas

    Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara sebagai hak dasar. 
    “Negara hadir untuk memastikan akses tersebut tersedia secara adil, termasuk bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” ujarnya.
    Dia mengatakan itu saat meninjau ruang kelas dan fasilitas asrama siswa
    Sekolah Rakyat
    Sentra Mahatmiya, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Kamis (1/5/2025). 
    Dalam kunjungan itu, Diana juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, khususnya dengan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pengelola Sentra Mahatmiya. 
    Menurutnya, kerja sama lintas sektor penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang menyatu dengan fungsi rehabilitasi sosial.
    “Selain fungsi pendidikan, Sentra Mahatmiya juga berperan dalam memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif,” ujarnya dalam siaran pers.
    Diana menyebutkan, pendidikan itu dijalankan dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar tiga pendidikan, yaitu pendidikan fisik, mental, dan sosial. 
    “Sentra Mahatmiya juga memberikan pelatihan keterampilan, resosialisasi, dan bimbingan lanjut bagi
    penyandang disabilitas
    sensorik netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,” terangnya.
    Adapun peninjauan itu dilakukan guna memastikan kesiapan fasilitas serta percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah tersebut.
    “Kami ingin memastikan bahwa lingkungan belajar yang aman, sehat, dan inklusif ini benar-benar hadir nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dari aspek nilai dan pelayanan,” jelas Diana.
    Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya
    merupakan salah satu proyek percontohan yang dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk penyandang disabilitas sensorik netra. 
    Adapun tingkat pendidikan yang diusulkan di Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya adalah di tingkat SMP. 
    Dengan konsep asrama, sekolah tersebut tidak hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan lingkungan belajar yang berkualitas.
    Kunjungan itu dilakukan bersama Sekretaris Direktur Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Andreas Budi Wirawan.
    Pada kesempatan itu, Essy menjelaskan, Sentra Mahatmiya Tabanan berdiri di atas lahan seluas 6.235 meter persegi (m2) dengan luas bangunan 4.025 m2. 
    Bangunan
    sekolah rakyat
    direncanakan terdiri dari dua ruang kelas dengan jumlah siswa per kelas sebanyak 25 orang. 
    “Fasilitas utama meliputi ruang kelas, ruang guru, asrama putra dan putri, toilet umum, ruang makan, gedung keagamaan dan kesehatan, perpustakaan, rumah dinas, hingga tempat ibadah dan lapangan upacara,” jelasnya.
    Essy menambahkan, saat ini, sejumlah bangunan eksisting tengah dalam tahap rehabilitasi. 
    Lingkup pekerjaan pembangunan meliputi penggantian plafon, pengecatan dinding, perbaikan kusen pintu dan jendela, serta pembenahan infrastruktur sanitasi dan aksesibilitas.
    Dia menegaskan,
    Kementerian PU
    melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bali, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berkomitmen menyelesaikan pekerjaan konstruksi dengan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas bangunan. 
    “Kami juga memastikan bangunan yang dibangun akan sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat sehingga tepat guna dan tepat sasaran,” tegas Essy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

    Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan

    Peringati May Day 2025, Menaker Dorong Kolaborasi untuk Jawab Tantangan Ketenagakerjaan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi sebagai kunci utama dalam menghadapi berbagai
    tantangan ketenagakerjaan
    . 
    Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peringatan
    May Day 2025
    yang digelar di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).
    Dengan mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” serta
    tagline
    “May Day is Kolaborasi Day”, Yassierli menyampaikan bahwa bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga tentang arti kolaborasi dari dua peristiwa besar yang berlangsung serentak hari ini.
    “Pagi tadi (di Monas), kita menyaksikan momen bersejarah ketika sebagian serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) menyelenggarakan peringatan May Day secara bersama. Mereka mampu bersatu menggelar acara besar, bahkan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa,” ujar Yassierli melalui siaran pers, Jumat (2/5/2025).
    Kolaborasi kedua, lanjut dia, terlihat dari sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). 
    Dalam kesempatan itu, keduanya secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 13 pekerja/buruh.
    Yassierli menambahkan, dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga. 
    Oleh karena itu, Kemenaker terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.
    “Sebagai kementerian yang berada di posisi hilir, kebijakan teknis dari kementerian lain sering berdampak langsung terhadap sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, kondisi global juga memberikan pengaruh besar terhadap pasar kerja kita,” jelas Yassierli.
    Ia menyoroti beberapa tantangan utama ketenagakerjaan saat ini. Di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, penyempurnaan regulasi dan norma ketenagakerjaan,.
    Tantangan lainnya adalah kesiapan menghadapi perubahan struktur tenaga kerja, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal seperti pengemudi dan kurir daring.
    “Tantangan akan semakin besar. Pekerja informal akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Perusahaan pun dituntut untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau,” ucap Yassierli.
    Pada kesempatan tersebut, Yassierli mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang telah menjadi salah satu episentrum peringatan May Day 2025. 
    Pertamina dinilai berhasil menjadi contoh kolaborasi antara dunia usaha dan pekerja.
    Menurut Yassierli, kolaborasi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah membangun hubungan harmonis antara pekerja dan manajemen. 
    Namun demikian, masih ada pekerjaan rumah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif.
    “Berbagai tantangan besar di bidang ketenagakerjaan tidak akan bisa diselesaikan jika hubungan industrial tidak berjalan dengan baik,” tegas Yassierli. 
    “Melalui hubungan yang harmonis, kita bisa bersama-sama meningkatkan
    kesejahteraan buruh
    , memperhatikan pertumbuhan perusahaan, dan pada akhirnya memberi dampak positif bagi perekonomian serta memperkuat daya saing bangsa,” sambungnya.
    Dalam peringatan May Day 2025, juga hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.
    Hadir pula Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pimpinan konfederasi, federasi, dan SP tingkat perusahaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar

    PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar

    PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ) telah memblokir  lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.
    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
    menyatakan, blokir yang telah dilakukan oleh PPATK merupakan bagian dari penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh
    judi online
    .
    “Proses penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,” ujar Ivan dalam keterangan tertulis, dikutip dari 
    Antara
    .
    Dia menjelaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT).
    Gerakan itu digencarkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online.
    Menurut Ivan, aktivitas kriminal lain kerap menjadi konsekuensi lanjutan dari kecanduan judi daring, di mana pelaku berupaya memenuhi kebutuhan akan aktivitas ilegal tersebut.
    “Di balik upaya memerangi judol, faktanya adalah Polri dan lembaga terkait sedang menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” kata dia.
    Oleh karena itu, PPATK terus mendorong kerja sama erat antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem nasional yang bersih dari pencucian uang dan perjudian ilegal.
    Gernas APU/PPT diyakini menjadi salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan keuangan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.
    Pemerintah menjalankan strategi terpadu yang mencakup kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya untuk mengatasi perjudian via daring.
    ”
    Judi online
    bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan
    Judi Online
    dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta (4/3/2025).
    Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan penggunaan ruang digital dalam upaya memberantas praktik judi daring.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.