Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • 6.597 Jemaah Haji Indonesia dari 17 Kloter Telah Tiba di Arab Saudi

    6.597 Jemaah Haji Indonesia dari 17 Kloter Telah Tiba di Arab Saudi

    6.597 Jemaah Haji Indonesia dari 17 Kloter Telah Tiba di Arab Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara
    Haji
    dan Umrah (Sesditjen PHU) Arfi Hatim menyampaikan, 6.597
    jemaah haji
    Indonesia telah tiba di Arab Saudi berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
    Arfi menuturkan, tahapan pemberangkatan jemaah
    haji
    dari tiap embarkasi haji di seluruh Indonesia terus berlangsung sesuai jadwal.
    “Sampai Sabtu, 3 Mei 2025 pukul 04.00 waktu Arab Saudi, tercatat sebanyak 6.597 jemaah dari 17 kloter telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah,” ujar kata Arfi dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
    Sementara itu, pada hari ini sebanyak 8.294 jemaah dan petugas haji akan diberangkatkan dalam 21 kloter dari berbagai embarkasi di Indonesia.
    “Mereka dijadwalkan tiba di Madinah hari ini dan esok hari,” kata Arfi.
    Seiring dengan kedatangan ribuan jemaah di Madinah,
    Kemenag
    menyampaikan beberapa imbauan terutama soal cuaca panas.
    Arfi meminta para jemaah haji menjaga kesehatan dan kenyamanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
    “Cuaca di Madinah pada Sabtu, 3 Mei 2025, diperkirakan mencapai 36 derajat celcius dengan kelembaban sekitar 14 persen. Jemaah kami harap mengenakan pakaian nyaman,” ujarnya.
    Selain itu, jemaah haji diharapkan mengenakan pelindung kepala dan mengonsumsi air putih secara cukup agar terhindar dari dehidrasi.
    “Jaga stamina. Hindari aktivitas fisik berlebihan, terutama di bawah terik matahari. Istirahat cukup dan konsumsi makanan bergizi,” imbuhnya.
    Ia juga mengimbau jemaah untuk selalu mematuhi arahan Petugas Penyelenggara
    Ibadah Haji
    (PPIH) dan ketua kloter, terutama terkait jadwal kegiatan, tata tertib, serta protokol kesehatan.
    “Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam menunaikan rukun Islam kelima,” pungkas Arfi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Minta Pengusaha, Pemerintah, dan Buruh Duduk Bareng Atasi PHK

    Cak Imin Minta Pengusaha, Pemerintah, dan Buruh Duduk Bareng Atasi PHK

    Cak Imin Minta Pengusaha, Pemerintah, dan Buruh Duduk Bareng Atasi PHK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul
    Muhaimin Iskandar
    meminta pengusaha, pemerintah, dan
    buruh
    untuk duduk bareng mencari solusi mengatasi maraknya
    pemutusan hubungan kerja
    (
    PHK
    ) yang belakangan terjadi.
    Menurutnya, perlu penanganan secara utuh untuk menangani masalah tersebut.
    “Ini suasananya harus dilakukan langkah-langkah yang tidak tambal sulam. Jadi mari kita dukung bersama para pengusaha, para pemerintah, para buruh, mari kita tangani bareng-bareng,” kata Muhaimin di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).
    Pria yang karib disapa Cak Imin ini menuturkan, PHK tidak bisa diatasi tanpa adanya perubahan tata kelola di berbagai bidang ekonomi.
    Dalam menciptakan iklim investasi yang baik misalnya, perlu tata kelola perizinan yang tidak bertele-tele. Begitu pun jaminan keamanan saat hendak mendirikan pabrik.
    Menurut Muhaimin, perbaikan tata kelola akan menciptakan iklim investasi yang baik, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan.
    “Ada ormas yang mengganggu dunia usaha, itu juga membahayakan, karena itu law enforcement. Kepercayaan, trust, dibangun terus-menerus,” ucap dia.
    Lebih lanjut Muhaimin berpendapat, PHK menyebabkan kehilangan pendapatan sehingga akan menjadi bentuk penderitaan nyata.
    Hal ini kata dia, perlu dipersiapkan sebaik-baiknya. Apalagi, dunia saat ini tidak baik-baik saja karena tensi geopolitik.
    “Beberapa tantangan seperti PHK adalah bagian dari penderitaan sebagai anak bangsa kita yang mengalaminya. Kehilangan pendapatan adalah bentuk penderitaan nyata yang kita hadapi bangsa kita sendiri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Kirim Tim Investigasi Usut Keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya

    BGN Kirim Tim Investigasi Usut Keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya

    BGN Kirim Tim Investigasi Usut Keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) menugaskan tim investigasi gabungan untuk mengusut penyebab keracunan makanan bergizi gratis (
    MBG
    ) di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat.
    Kepala BGN Dadan Hindayana memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat dengan bertambahnya
    kasus keracunan
    MBG ini.
    “BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta bahan mentah yang digunakan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).
    Dadan menuturkan, uji laboratorium diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari ke depan. Ia berjanji mengungkapkan hasilnya secara transparan.
    “BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan.
    Untuk itu, Dadan mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi.
    “Kami memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.
    Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.
    Peristiwa
    keracunan MBG
    juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapuspen TNI Ungkap Adanya Nama yang Belum Bisa Digeser dalam Mutasi

    Kapuspen TNI Ungkap Adanya Nama yang Belum Bisa Digeser dalam Mutasi

    Kapuspen TNI Ungkap Adanya Nama yang Belum Bisa Digeser dalam Mutasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepadal Pusat Penerangan (Kapuspen)
    TNI
    Brigjen Kristomei Sianturi mengungkapkan
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    dan enam perwira tinggi lainnya batal dimutasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025.
    Adanya SK tersebut, Letjen Kunto dan enam perwira tinggi lainnya kembali mengisi jabatan yang semua. Dalam konferensi pers daring, Kristomei menyinggung soal adanya rangkaian atau gerbong yang belum bisa digeser dalam
    mutasi
    .
    “Ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini, sehingga diputuskanlah sekarang untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025) malam.
    Kristomei melanjutkan, perubahan mutasi dilakukan setelah melalui pertimbangan matang dan hasil sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
    “Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, maupun ada yang bergeser, karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini,” ujar Kristomei.
    Di samping itu, ia membantah pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo berkaitan dengan nama Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
    Penundaan mutasi ini murni merupakan bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi TNI.
    “Ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebutuhan organisasi saat ini. Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto (Try Sutrisno). Enggak, tidak ada kaitannya,” tegas Kristomei.
    Sementara itu, anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengaku prihatin dengan polemik terhadap keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
    Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Namun pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    “TNI adalah alat negara, bukan alat politik.
    Mutasi
    harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
    Secara khusus ia menyorot kepemimpinan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.
    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” ujar TB Hasanuddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI Disorot Usai Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: Patut Dievaluasi

    Panglima TNI Disorot Usai Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: Patut Dievaluasi

    Panglima TNI Disorot Usai Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: Patut Dievaluasi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I
    DPR Mayjen TNI (Purn)
    TB Hasanuddin
    menyorot kepemimpinan
    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    usai polemik terhadap keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
    Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Namun pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI, termasuk Kunto Arief Wibowo, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    TB Hasanuddin menyebut, peristiwa tersebut menunjukkan Agus sebagai Panglima TNI yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.
    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
    TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    “TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin.
    Di samping itu, ia melihat adanya spekulasi publik bahwa Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dimutasi karena nama ayahnya, Try Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri.
    Tegasnya, mutasi TNI seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik.
    “Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” ujar TB Hasanuddin.
    Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sendiri batal dimutasi menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
    Dengan pembatalan ini, Kunto akan tetap menjabat pada jabatannya saat ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
    Adapun
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno yang namanya tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: TNI Bukan Alat Politik

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: TNI Bukan Alat Politik

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR: TNI Bukan Alat Politik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Mayjen
    TNI
    (Purn) TB Hasanuddin mengaku prihatin dengan polemik mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden keenam Republik Indonesia
    Try Sutrisno
    .
    Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Namun, pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
    “TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
    Secara khusus, ia menyorot kepemimpinan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.
    “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi
    Letjen Kunto
    jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” ujar TB Hasanuddin.
    Di samping itu, ia melihat adanya spekulasi publik bahwa Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dimutasi karena nama ayahnya, Try Sutrisno, yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri.
    Tegasnya,
    mutasi TNI
    seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik.
    “Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” ujar TB Hasanuddin.
    Diketahui, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal dimutasi menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
    Dengan pembatalan ini, Kunto akan tetap menjabat pada jabatannya saat ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
    Merujuk Keputusan Panglima yang lama,
    putra Try Sutrisno
    itu akan digantikan oleh Laksda TNI Hersan yang saat ini menjabat sebagai Pangkoarmada III.
    Sementara posisi Hersan akan digantikan oleh akan digantikan oleh Laksda Krisno Utomo yang saat ini masih menjabat sebagai sebagai Pangkolinlamil.
    Dengan pembatalan ini, rangkaian perwira tinggi yang semestinya bergeser jabatannya juga ikut batal bergeser.
    Selain tiga perwira tinggi di atas, ada empat perwira tinggi lain yang juga batal bergeser jabatannya. Mereka adalah Laksda TNI Rudhi Aviantara (Kas Kogabwilhan II), Laksma TNI Phundi Rusbandi (Waaskomlek KSAL), Laksma TNI Benny Febri (Kadiskomlekal), dan Laksma TNI Maulana (Staf Khusus KSAL).
    “Jadi memang telah dikeluarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025, yang berisi tentang adanya perubahan dari KEP 554 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025,” ungkap Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi di Jakarta, Jumat (2/5/2025) malam.
    Dilansir dari berbagai sumber,
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    merupakan putra mantan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.
    Ia menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I sejak 7 Januari 2025.
    Kunto Arief Wibowo adalah pria kelahiran Malang pada tanggal 15 Maret 1971. Ia lulus dari Akademi Militer pada 1992 dari kecabangan infanteri.
    Pada tahun 2007, ia menyelesaikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Pendidikan Reguler XLV.
    Adapun selama kariernya, ia pernah mendapatkan sejumlah penghargaan. Berikut daftarnya:
    Letjen Kunto Arief Wibowo sendiri merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno yang namanya tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya

    Mutasi Letjen Kunto Arief Batal, Pengamat: Prabowo Tunjukkan Presiden Sesungguhnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, batalnya mutasi
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    menunjukkan sikap Presiden
    Prabowo Subianto
    bahwa Prabowo adalah presiden yang sesungguhnya.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak menginginkan Letjen Kunto dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI sehingga TNI akhirnya memutuskan untuk membatalkan mutasi tersebut.
    “Secara politis, Presiden tampaknya tak menginginkan pergantian tersebut. Presiden tetap menginginkan Kunto Arief tetap pada jabatannya,” kata Jamiluddin kepada 
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Hal ini tentu melegakan, karena Prabowo sudah menunjukkan sebagai presiden sesungguhnya. Sikap dan ketegasan seperti ini memang yang diinginkan rakyat dari Prabowo,” ujar dia melanjutkan.
    Jamiluddin tidak memungkiri bahwa mutasi yang dilakukan TNI terhadap Kunto beraroma politis karena terjadi tak lama setelah munculnya deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Salah satu tokoh dalam forum tersebut adalah ayah Kunto, yakni Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia
    Try Sutrisno
    .
    Sedangkan, perwira yang disiapkan untuk menggantikan Kunto adalah Laksamana Muda Hersam yang pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ayah Gibran Rakabuming.
    “Dekatnya waktu peristiwa politik itu dengan keluarnya penggantian jabatan Kunto Arief menguatkan spekulasi keputusan itu sangat politis,” kata Jamiluddin.
    “Hal ini memunculkan spekulasi Jokowi masih kuat di tubuh TNI,” ujar dia melanjutkan.
    Ia pun berpandangan, faktor politik pula yang membuat akhirnya mutasi tersebut dibatalkan.
    Jamiluddin menduga, Prabowo tidak merestui mutasi Kunto Arief sehingga TNI membatalkan mutasi.
    “Bisa jadi Prabowo yang meminta langsung ke Panglima TNI agar jabatan Kunto Arief dikembalikan,” kata dia.
    Sebelumnya, TNI mengumumkan mutasi 237 pati TNI mutasi tujuh perwira tinggi (pati) diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025, salah satu perwira yang dimutasi adalah Kunto.
    Namun, keesokan harinya, TNI membatalkan mutasi terhadap 7 orang pati TNI, termasuk Kunto, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengeklaim pembatalan itu murni karena pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan, terutama karena sejumlah perwira yang direncanakan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di posisinya saat ini.
    “Karena pertimbangan, ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    Kristomei membantah spekulasi yang menyebut pembatalan mutasi disebabkan oleh faktor politik, termasuk keikutsertaan Try Sutrisno dalam forum purnawirawan yang mendorong pemakzulan Gibran.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei.
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orang tuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” kata dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, vasektomi semestinya tidak dipaksakan untuk menjadi syarat menerima bantuan sosial sebagaimana usul Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
     
    Menurut
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memaksa karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.
    “Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ujar Gus Ipul kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” lanjut dia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.
    Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
    “Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” kata Gus Ipul mencontohkan.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.
    Ia menyatakan masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji lebih lanjut usulan Kang Dedi Mulyadi dari berbagai sisi—baik dari perspektif agama, HAM, maupun efektivitas sosial.
    “Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul.
    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
    Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas

    Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas

    Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah memberikan kabar baik untuk para guru dan dunia pendidikan dalam
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas) yang jatuh pada Jumat (2/5/2025) kemarin.
    Kabar baik ini sejalan dengan cita-cita Presiden
    Prabowo Subianto
    yang ingin memberikan pendidikan terbaik dari pemerintahan yang ia pimpin.
    Atas dasar itulah, Prabowo mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pendidikan mendapatkan alokasi hingga 22 persen pada 2025.
    Bahkan, Kepala Negara mengungkapkan, ada alokasi anggaran sebesar hampir Rp 17 triliun untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    “Pendidikan lah yang menentukan apakah negara ini mau menjadi negara miskin atau negara ini mau menjadi negara yang baik untuk rakyatnya,” ujar Prabowo saat menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
    Lantas, apa saja kabar baik tersebut?
    Kabar baik pertama adalah program renovasi sekolah, menyusul masih banyaknya sekolah yang berada dalam keadaan rusak.
    Saat mengikuti Hari Pendidikan Nasional di SD Cimahpar 5, Prabowo bahkan menyatakan akan menghemat anggaran untuk memperbaiki sekolah.
    Sebab ia tidak memungkiri, anggaran yang ia sisihkan dalam APBN memang belum cukup untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyebut, akan ada puluhan ribu sekolah yang direnovasi tahun ini.
    “Untuk
    launching
    pembangunan sekolah kita rencanakan tahun ini akan dibangun atau direnovasi 10.440 sekolah,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
    Kepala Negara juga memberikan bantuan untuk guru honorer. Rencana pemberian bantuan ini termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan kemarin.
    Adapun besaran bantuan untuk guru honorer yang diberikan mencapai Rp 300.000 per bulan.
    Pemerintah juga akan menyiapkan bantuan untuk guru yang belum lulus sarjana atau S1 sebesar Rp 3 juta per semester.
    Tak hanya itu, pemerintah menyatakan
    tunjangan guru
    dan dosen bakal menjadi prioritas utama.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut, guru dan dosen merupakan fondasi bagi kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga perlu untuk mendapatkan kesejahteraan.
    “Tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen terus menjadi prioritas karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan,” bebernya di kesempatan yang sama.
    Brian bilang, kebijakan itu diperkuat untuk mewujudkan komitmen memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan.
    Untuk para pelajar termasuk mahasiswa, pihaknya akan memperluas akses beasiswa.
    Adapun beasiswa yang dimaksud, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), KIP Kuliah, hingga beasiswa inovasi.
    “Memperluas akses beasiswa: dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi di dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk berbagai program beasiswa ini,” ungkap Brian.
    Brian menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa.
    “Perhatian terhadap sektor pendidikan terus diperkuat, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kebijakan nyata yang relevan dan tepat sasaran,” kata dia menjelaskan.
    Seiring dengan itu, pemerintah menyatakan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini. Hal ini juga mengacu pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan itu dijamin untuk semua masyarakat Indonesia.
    Tidak adanya kenaikan UKT ini disampaikan Brian saat menemui mahasiswa yang berdemo.
    “Jadi, kita yakinkan bahwa tidak ada kenaikan UKT. Meskipun begitu, kita terus mendorong beasiswa-beasiswa,” jelas Brian.
    Ia sudah mengingatkan setiap rektor di perguruan tinggi agar tidak memutus pendidikan mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Apabila masih ada mahasiswa yang putus kuliah karena UKT, Brian meminta mahasiswa melaporkan.
    “Saya selalu menekankan ke teman-teman rektor, jangan sampai ada mahasiswa yang putus hanya karena masalah ekonomi,” kata dia.
    Kemudian, untuk penyamarataan akses, Prabowo berencana mengumpulkan ratusan guru terbaik yang dipusatkan di studio untuk mengajar daring ke seluruh sekolah di Indonesia.
    Rencana ini adalah bagian dari upaya digitalisasi di sekolah.
    “Nanti akan kita kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan mengajar di seluruh sekolah Indonesia,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara berharap, digitalisasi sekolah bakal berlangsung dalam dua bulan ke depan.
    Masih dalam program digitalisasi sekolah, Kepala Negara menargetkan seluruh sekolah memiliki televisi besar pada pertengahan tahun 2026 untuk menunjang pembelajaran.
    Prabowo mengatakan, penyediaan layar televisi itu akan sangat bermanfaat bagi para pelajar, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Kita berharap sasaran saya adalah dalam satu tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” ucap Prabowo.
    Harapannya, pelajar di daerah-daerah 3T dapat mengakses pelajaran lewat televisi tersebut apabila mereka tidak mendapatkan guru yang ahli sejumlah bidang.
    “Ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapuspen TNI Ungkap Adanya Nama yang Belum Bisa Digeser dalam Mutasi

    TNI Klaim Tak Ada Faktor Politik di Balik Batalnya Mutasi 7 Pati

    TNI Klaim Tak Ada Faktor Politik di Balik Batalnya Mutasi 7 Pati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan tidak ada faktor politis di balik pembatalan mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (pati) TNI, termasuk
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    .
    Menurut Kristomei menegaskan, pembatalan itu murni karena pertimbangan organisasi dan kebutuhan operasional di lapangan, terutama karena sejumlah perwira yang direncanakan untuk bergeser ternyata masih dibutuhkan di posisinya saat ini.
    “Karena pertimbangan, ada beberapa pati dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujar Kristomei, Jumat (2/5/2025).
    Ia menyebutkan, keputusan tersebut sudah melalui mekanisme resmi dalam sidang
    Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi
    (Wanjakti).
    Kristomei juga menepis anggapan bahwa mutasi dibatalkan karena keterlibatan ayah Letjen Kunto, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno, dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar dari organisasi TNI. Jadi ini sesuai dengan profesionalitas, proporsionalitas, dan memang kebetulan organisasi di saat ini,” ujar Kristomei.
    “Tidak terkait dengan misalnya, oh kemarin itu orangtuanya Pak Kunto, enggak ya, tidak ada kaitannya,” lanjut dia.
    Sebelumnya, mutasi tujuh pati diumumkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.
    Namun, keesokan harinya, mutasi tersebut dibatalkan melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
    Kristomei menyebut pembatalan itu sebagai bentuk dinamika yang wajar dalam struktur organisasi TNI, dan masih memungkinkan terjadi perubahan-perubahan ke depan sesuai perkembangan kebutuhan.
    “Memang ada perencanaan dari sisi organisasi dan dari staf personalia. Nah, kemudian apakah ini ditangguhkan atau tidak? Nanti kita lihat berikutnya. Wanjakti itu bersidang untuk tiga bulan ke depan,” kata Kristomei.
    “Bisa jadi ada perubahan. Itu bisa saja terjadi, dinamika itu bisa saja terjadi,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.