Category: Kompas.com Nasional

  • Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan

    Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan

    Prabowo Ingin Efisienkan Penerbangan demi Turunkan Biaya Haji Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    akan mengurangi lagi
    biaya ibadah haji
    untuk tahun 2026 mendatang.
    Dia menyebut, penerbangan akan diefisienkan supaya biaya haji bisa lebih ditekan.
    “Kita berjuang dengan semua pihak, Menag, Kepala Badan Haji, kita mencari yang paling mungkin turunin lagi, turunin lagi,” ujar Prabowo di
    Bandara Soekarno-Hatta
    , Tangerang, Minggu (4/5/2025).
    “Dan nanti penerbangan juga dibikin efisien semuanya. Di mana bisa kurangi biaya akan dilakukan,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, dirinya pun akan terbang ke Arab Saudi dalam rangka membangun perkampungan Indonesia di Tanah Suci.
    Dia mengeklaim sudah meminta waktu dengan pemimpin Arab Saudi untuk berkunjung.
    Sementara itu, Prabowo puas dengan fasilitas-fasilitas Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah Bandara Soetta yang baru saja diresmikan.
    “Saya kira sangat baik, luar biasa, ini bersejarah. Dan kita lihat dulu jemaah kita di luar, di tenda panas-panas, banyak sudah lansia, banyak di kursi roda. Sekarang kita berbuat lebih manusiawi, nyaman, aman. Ini prestasi,” imbuh Prabowo.
    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak akan mencari
    cost
    yang masih bisa diefisiensikan, tanpa perlu mengurangi kualitas pelayanannya.
    “Itu memang yang salah satu disampaikan Presiden sejak awal, makanya istilah Presiden telusuri komponen cost mulai dari transportasi, mulai dari konsumsi, akomodasi,” ujar Dahnil di Terminal Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu.
    “Tentu tugas berat kami di 2026 adalah telusuri cost pembentuk biaya haji, supaya bisa dikurangi, terutama yang menyebabkan inefisiensi, tetapi tidak mengurangi pelayanan,” sambungnya.
    Dahnil membeberkan, biaya katering dan transportasi sebenarnya masih bisa ditekan lagi. Apalagi, pesawat yang dicarter untuk mengantarkan jemaah haji ke Tanah Suci bakal pulang dalam keadaan kosong alias tanpa penumpang.
    “Jadi itu
    cost
    dibiayai jemaah. Maka kita mau dorong skema supaya misalnya pulangnya, misalnya Garuda atau Saudi Airlines, pulangnya tidak kosong. Salah satunya kerja sama dengan sektor pariwisata di Saudi, karena warga setempat biasanya ketika musim haji mereka keluar, mereka berwisata. Skema-skema itu yang kita bicarakan supaya bisa menekan biaya pesawat,” imbuh Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi

    Deklarasi Dini Dukung Prabowo 2029, Parpol Dianggap Tak Punya Kandidat Kuat Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk kembali maju pada
    Pilpres 2029
    .
    Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menduga, keputusan cepat tersebut diambil karena parpol belum memiliki kandidat lain yang potensial untuk didukung pada pemilu mendatang.
    “Ada kemungkinan partai-partai tersebut mengusung Pak Prabowo karena tidak punya kandidat yang layak untuk menjadi capres di satu sisi,” ujar Lili saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Selain itu, lanjut Lili, parpol yang kini sudah mendeklarasikan dukungannya juga berharap mendapatkan
    efek ekor jas
    dari popularitas Prabowo saat ini.
    Sebab, parpol tersebut merasa peluang Prabowo menang akan jauh lebih besar dan mudah, mengingat statusnya sebagai petahana.
    “Di sisi lain, untuk mendapatkan efek ekor jas dari popularitas Pak Prabowo. Sebagai petahana pasti populer dan tinggi peluang untuk menang. Atas dasar itu, daripada kalah, mereka memutuskan untuk mencalonkan Prabowo kembali,” ungkap Lili.
    “Selain itu juga, mereka akan mendapat poin plus sebagai mitra koalisi yang komit dan loyal,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
    Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada Kamis (1/5/2025) malam.
    Menurutnya, Golkar tak sekadar memberikan sinyal dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
    “Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
    “Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
    Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemkomdigi Bekukan Sementara Izin Worldcoin dan WorldID

    Kemkomdigi Bekukan Sementara Izin Worldcoin dan WorldID

    Kemkomdigi Bekukan Sementara Izin Worldcoin dan WorldID
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik
    Worldcoin
    dan WorldID menyusul laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan berkenaan dengan layanan digital tersebut.
    “Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Minggu.
    Kemkomdigi akan memanggil pejabat PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara dan meminta mereka menyampaikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik di layanan Worldcoin dan WorldID.
    Menurut hasil penelusuran awal, PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan tidak memiliki tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDPSE) sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
    “Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara,” kata Alexander.
    Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, setiap penyelenggara layanan digital wajib terdaftar secara sah dan bertanggung jawab atas operasional layanan kepada publik.
    “Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius,” kata Alexander.
    Ia menyampaikan, Kemkomdigi mengawasi ekosistem digital guna menjamin keamanan ruang digital nasional.
    “Kami mengajak masyarakat untuk turut menjaga ruang digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warga negara,” katanya.
    Kemkomdigi mengimbau masyarakat agar mewaspadai layanan digital yang tidak sah dan segera melapor melalui kanal pengaduan publik resmi jika mendapati dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan layanan digital.
    Beredar foto dan video di media sosial yang menggambarkan keramaian di gedung “world” di dua tempat yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok. 
    Dalam foto dan video itu, banyak motor yang terparkir dan masyarakat menunggu di depan gedung. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Telepon Anthony Albanese yang Terpilih Lagi Jadi PM Australia

    Prabowo Telepon Anthony Albanese yang Terpilih Lagi Jadi PM Australia

    Prabowo Telepon Anthony Albanese yang Terpilih Lagi Jadi PM Australia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menyampaikan ucapan selamat kepada
    Anthony Albanese
    atas terpilihnya kembali menjadi Perdana Menteri (PM) Australia.
    Prabowo pun menelepon Anthony langsung untuk mengucapkan selamat.
    “Lewat sambungan telepon pada Minggu siang ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung ucapan selamat kepada Yang Terhormat Anthony Albanese atas keberhasilan dan terpilihnya kembali menjadi Perdana Menteri Australia,” tulis Sekretariat Kabinet dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).
    Prabowo juga menyampaikan harapannya agar
    hubungan bilateral
    antara Indonesia dan Australia semakin diperkuat di bawah kepemimpinan Albanese.
    “Presiden Prabowo berharap dapat melanjutkan dan memperkuat kemitraan Indonesia dengan Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Albanese,” tuturnya.
    Adapun Indonesia dan Australia merupakan mitra strategis yang memiliki kerja sama erat di berbagai bidang.
    Dengan terpilihnya kembali Anthony Albanese, kedua negara diharapkan dapat terus memperkokoh hubungan tersebut demi mendorong stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014

    Dukungan Wiranto ke Gibran Dianggap Wajar, Status Sudah Sipil dan Pro Jokowi sejak 2014
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Dwi Sasongko menilai wajar eks Panglima ABRI yang juga
    purnawirawan TNI
    , Wiranto, menyatakan dukungan terhadap Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Sebab, kata Dwi, Wiranto sudah mendukung ayah Gibran, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sejak masa kampanye Pilpres 2014.
    “Kita tahu Pak Wiranto sejak 2014 sudah mendukung Pak Jokowi. Itu sah saja karena beliau sudah berstatus sipil,” kata Dwi kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Sikap Wiranto itu berbeda dengan purnawirawan TNI lainnya, yakni eks Wakil Presiden Try Sutrisno, yang sebelumnya termasuk salah satu dari kelompok purnawirawan yang meminta Gibran dimakzulkan dari wapres.
    Namun, Dwi enggan memaparkan terlalu jauh soal preferensi politik Try yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu.
    Menurutnya, dukungan politik purnawirawan merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari.
    Ia menilai perbedaan sikap maupun klaim politik di antara para mantan perwira TNI adalah sesuatu yang lumrah dalam sistem demokrasi.
    “Jadi perbedaan persepsi dan saling klaim purnawirawan, kita melihatnya sebagai dinamika politik biasa,” ujar Dwi.
    Namun demikian, Dwi mengingatkan agar para purnawirawan tidak menyeret institusi TNI aktif ke dalam kepentingan politik praktis.
    Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme TNI, khususnya dalam sistem manajemen sumber daya manusia.
    “Yang penting pembinaan karier TNI tetap imun dari kepentingan politik kelompok. Karena politik TNI adalah politik negara,” tegasnya.
    Ia menutup dengan menyerukan pentingnya menjaga jarak antara TNI aktif dan dunia politik, agar institusi pertahanan tetap menjadi alat negara yang netral dan profesional.
    “Dinamika politik purnawirawan adalah keniscayaan. Akan tetapi, purnawirawan juga diharapkan untuk tidak menyeret-nyeret TNI ke politik, apalagi proses manajemen TNI dinodai oleh politik. Kita harus sama-sama menjaga TNI,” pungkasnya.
    Adapun belakangan, suara purnawirawan TNI seakan terpecah terhadap dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Sejumlah purnawirawan TNI ada yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra dari Jokowi, untuk dimakzulkan.
    Kelompok purnawirawan ini diisi oleh antara lain Fachrul Razi hingga Try Sutrisno.
    Sementara itu, ada pula purnawirawan yang dipimpin oleh eks Panglima ABRI, Wiranto, menegaskan dukungan untuk Prabowo memimpin pemerintahan lengkap beserta Gibran.
    Perbedaan dukungan atau sikap terhadap pemerintahan ini mewarnai dinamika politik dan militer usai pembatalan mutasi perwira tinggi (Pati) di tubuh TNI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag: 15.000 Lebih Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah

    Kemenag: 15.000 Lebih Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah

    Kemenag: 15.000 Lebih Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan sudah lebih dari 15.000
    jemaah haji
    asal Indonesia yang telah tiba di
    Madinah
    , Arab Saudi hingga Minggu (4/5/2025).
    Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Muchlis Hanafi menjelaskan, mereka berasal dari 40 kloter jemaah haji yang diberangkatkan sejak 2 Mei 2025.
    “Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), pada Minggu, 4 Mei 2025 pukul 08.00 WIB atau pukul 04.00 WAS, jumlah jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sebanyak 40 kloter atau 15.597 jemaah,” ujar Muchlis Hanafi, Minggu (4/5/2025).
    Pada hari ini, lanjut Muchlis, terdapat 8.307 jemaah suci yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci.
    Mereka terbagi menjadi 21 kloter dan akan langsung diterbangkan ke Madinah melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA).
    Dalam kesempatan yang sama, Muchlis pun mengimbau
    jemaah haji Indonesia
    untuk mencatat alamat lengkap hotel atau tempat menginap selama berada di Mekkah maupun di Madinah.
    Langkah tersebut dianggap perlu untuk mempermudah jemaah haji kembali ke hotel usai beribadah, terutama saat terpisah dari rombongannya.
    “Langkah ini penting untuk menghindari kebingungan dan memudahkan identifikasi jika jemaah terpisah dari rombongan,” kata Muchlis.
    Adapun pada tahun ini, pemerintah menyiapkan 300 hotel untuk pemondokan atau penginapan jemaah.
    Sebanyak 205 hotel untuk pemondokan di Mekkah dan 95 lainnya untuk pemondokan di Madinah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan
    infrastruktur pendidikan
    melalui program
    Sekolah Rakyat
    .
    “Kami memastikan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan berkualitas,” kata Dody dalam siaran pers, Minggu (4/5/2025).
    Pernyataan itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (3/5/2025). Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan lahan dan sarana prasarana penunjang.
    Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. 
    Di Kabupaten Solok, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 20.480 meter persegi (m²) persegi milik UPT Balai Latihan Kerja (BLK). 
    Pembangunan akan dilakukan melalui rehabilitasi bangunan eksisting oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
    Kementerian PU
    dengan total anggaran Rp 7,8 miliar.
    Proyek tersebut mencakup perbaikan 19 ruang asrama, tujuh rumah dinas, empat ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, mushola, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah.
    “Program Sekolah Rakyat harus didukung semua pihak, baik kementerian, lembaga terkait, maupun pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok,” ujar Dody.
    Ia menyebut pembangunan tersebut merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses.
    Rehabilitasi BLK Solok merupakan bagian dari tahap pertama pengembangan Sekolah Rakyat di Sumbar. 
    Selain Solok, dua lokasi lainnya yang akan dibangun adalah di BBPPKS Kota Padang dengan luas lahan 20.480 m² dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang seluas 9.733 m².
    Untuk tahap kedua, telah dilakukan survei di tujuh lokasi tambahan, meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. 
    Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat.
    Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul dan mandiri.
    “Terima kasih kepada
    Menteri PU
    . Program ini sangat strategis untuk
    pemerataan pendidikan
    , terutama di daerah dataran tinggi yang selama ini terkendala akses dan fasilitas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Komitmen Terus, Ini Bukan Masa Kampanye

    Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Komitmen Terus, Ini Bukan Masa Kampanye

    Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, ICW: Jangan Komitmen Terus, Ini Bukan Masa Kampanye
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Indonesia Corruption Watch
    (ICW) meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada pernyataan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    ICW menagih Prabowo untuk merealisasikan RUU tersebut agar tidak hanya sekadar berkomitmen.
    “Jangan komitmen-komitmen terus, ini bukan lagi masa kampanye,” tegas peneliti ICW, Almas Sjafrina, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    Almas menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui langkah konkret, terutama dengan mendorong partai politik dan DPR agar segera membahas RUU tersebut.
    Menurutnya, selama ini desakan publik belum cukup kuat untuk membuat pembahasan
    RUU Perampasan Aset
    berjalan.
    Oleh karena itu, ia menilai posisi presiden, terlebih yang juga merupakan ketua umum partai, sangat strategis untuk mendorong proses legislasi.
    “Komitmen presiden untuk RUU Perampasan Aset bagi kami harusnya diikuti dengan desakan Presiden kepada partai-partai dan DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset,” kata Almas.
    Ia menegaskan dukungan politik dari seorang presiden mestinya bisa menjadi penggerak utama setelah sekian lama RUU tersebut tertunda pembahasannya.
    “Desakan publik selama ini tidak cukup mampu membuat RUU Perampasan ini diseriusi rencana pembahasannya. Harusnya desakan presiden, apalagi yang didukung banyak partai dan juga merupakan ketua umum partai, cukup mampu membuat RUU ini dibahas,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, RUU Perampasan Aset dianggap sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi karena memungkinkan penyitaan aset hasil tindak pidana tanpa bergantung pada putusan pidana terlebih dahulu.
    Namun, hingga kini, RUU tersebut masih tertahan di meja legislatif.
    Terkini, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya untuk pembahasan RUU Perampasan Aset disegerakan.
    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo dari atas panggung.
    Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.
    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo, dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasdem Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah Revisi KUHAP Rampung

    Nasdem Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah Revisi KUHAP Rampung

    Nasdem Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah Revisi KUHAP Rampung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Fraksi Partai Nasdem DPR RI mendukung penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika itu merupakan prioritas Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, Nasdem menilai pembahasan RUU tersebut sebaiknya dilakukan setelah Komisi III DPR RI merampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “KUHAP menjadi panduan atau sekaligus pedoman pemberlakuan Undang-Undang organik atau material kita. Jadi ibarat kata, panduannya kita selesaikan dulu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini,” ujar Anggota Komisi III DPR RI dari
    Fraksi Nasdem
    Rudianto Lallo saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
    “Setelah KUHAP ini, ya kalau memang menjadi keinginan Presiden, tentu kami di DPR, khususnya Fraksi Nasdem, mendukung penuh keinginan Presiden dalam rangka penyelesaian
    RUU perampasan aset
    ,” sambungnya.
    Menurut Rudianto, penyelesaian
    revisi KUHAP
    menjadi penting karena UU tersebut akan menjadi rambu-rambu dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam konteks perampasan aset.
    Selama ini, kata Rudianto, praktik penyalahgunaan wewenang atau
    abuse of power
    oleh aparat penegak hukum (APH) hingga kini masih kerap terjadi.
    Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap APH lewat KUHAP baru.
    “Kalau hukum acara ini sudah selesai, kemudian bisa diselesaikan juga nantinya UU perampasan aset. Karena sudah ada panduan hukum acara, kan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangan dan atau
    abuse of power,
    ” jelas Rudianto.
    Politikus Nasdem itu meyakini bahwa dengan selesainya revisi KUHAP, maka pembahasan
    RUU Perampasan Aset
    maupun UU lainnya akan lebih mudah dilakukan, karena sudah memiliki dasar atau “rel” yang jelas.
    “Kalau sudah ada jalur kita bikin, panduannya kita bikin, silakan saja bikin undang-undang organik baru, termasuk undang-undang perampasan aset,” pungkasnya Rudianto.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo dari atas panggung.
    Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia.
    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo, dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Monas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ucapkan Selamat ke Lawrence Wong, Yakin Lanjutkan Keberhasilan Pimpin Singapura

    Prabowo Ucapkan Selamat ke Lawrence Wong, Yakin Lanjutkan Keberhasilan Pimpin Singapura

    Prabowo Ucapkan Selamat ke Lawrence Wong, Yakin Lanjutkan Keberhasilan Pimpin Singapura
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberi ucapan selamat kepada Perdana Menteri (PM) Singapura
    Lawrence Wong
    yang memenangkan
    Pemilu Singapura
    .
    Hal tersebut Prabowo sampaikan melalui akun Twitter resminya, Minggu (4/5/2025).
    “Ucapan selamat yang tulus dari saya kepada Yang Terhormat @LawrenceWongST atas kemenangan
    Partai Aksi Rakyat
    (PAP) Singapura,” ujar Prabowo.
    Prabowo menjelaskan, kemenangan ini mencerminkan kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan yang kuat dari Wong dan PAP.
    Dia pun yakin Lawrence Wong dapat membawa Singapura menuju keberhasilan.
    “Saya yakin bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan keberhasilannya untuk memimpin Singapura,” ucapnya.
    “Saya berharap dapat melanjutkan dan memperkuat kemitraan kita dengan Singapura di bawah kepemimpinan Yang Terhormat Wong,” imbuh Prabowo.
    Diketahui, pemilih di “Negeri Singa” memberikan dukungan besar kepada People Action Party (PAP) dalam
    pemilu Singapura
    pada Sabtu (3/5/2025), sekaligus memperkuat posisi Perdana Menteri Lawrence Wong di tengah ketidakpastian ekonomi global.
     
    PAP berhasil meraih 65,57 persen suara dari lebih dari 2,4 juta pemilih, dan menguasai 87 dari total 97 kursi di parlemen unikameral.
    Kemenangan ini memastikan dominasi partai yang telah berkuasa selama beberapa dekade itu tetap terjaga, meski tantangan dari oposisi kian nyata.
    “Warga Singapura memberikan mandat yang kuat kepada PAP untuk memerintah,” ujar Wong dalam konferensi pers beberapa jam setelah hasil resmi diumumkan, dikutip dari kantor berita AFP.
    Ia menambahkan, hasil tersebut menjadi “sinyal yang jelas tentang kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan terhadap pemerintah”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.