PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
) Abidin Fikri meminta adanya kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar
pahlawan nasional
kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia
Soeharto
.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan banyaknya kasus yang diduga melibatkan Soeharto. Terutama yang berkaitan dengan dugaan korupsi di era Orde Baru.
“Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” ujar Abidin lewat keterangannya, Senin (5/5/2025).
Selain korupsi, ia juga menyorot dugaan praktik kolusi dan nepotisme. Serta, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto.
Pemberian gelar nasional kepada Soeharto, kata Abidin, hanya akan melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan penyelesaian hukum.
“Memberikan gelar pahlawan nasional di tengah fakta ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar,” ujar Abidin.
Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), untuk tidak mengabaikan fakta sejarah dan belum tuntasnya kasus-kasus yang menyeret nama Soeharto.
“Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat anti korupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” ujar Abidin.
“Kemensos perlu mengkaji secara mendalam usulan pemberian gelar
Pahlawan Nasional
kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto,” sambungnya.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau karib disapa Gus Ipul mengatakan, usulan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
Ia pun menargetkan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan diambil pada Mei 2025.
“Sekarang masih berproses. Targetnya Mei. Apakah Mei bisa atau enggak, ya, nanti kami lihat,” ujar Gus Ipul.
Diketahui, terdapat nama lain yang juga diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional seperti KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini selain Soeharto adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2024/10/20/671480c708abf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7
Joko Widodo
.
Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu
matahari kembar
antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
“Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran.
Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
Ia mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
“Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
Eks Menteri Pertahanan ini lantas mengatakan jika bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga.
“Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara.
Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo di rapat kabinet kemarin.
Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini.
Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
“Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
Prabowo berpandangan, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
“Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memandang bantahan Prabowo sudah tepat.
Sebab, langkah Prabowo berkomunikasi dan memuji presiden terdahulu, termasuk Jokowi, dinilai sebagai ungkapan terima kasih.
“Prabowo hanya ingin tegaskan ucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa. Tapi jangan artikan itu diatur-diatur atau lainnya,” ujar Adi, saat dihubungi kemarin malam.
Dalam kesempatan berbeda, Jokowi pernah menegaskan kembali bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.
Sebab, Indonesia saat ini hanya dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, menurut Jokowi, hanya ada satu “matahari” atau pemimpin negara saat ini.
“Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar, matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 April 2025.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.
“Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, momen adanya menteri bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi saja. “Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” sambung dia.
Adapun isu matahari kembar hingga presiden boneka ini mencuat berselang usai sejumlah menteri
Kabinet Merah Putih
berkunjung di momen Lebaran ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi dengan sebutan “bos”.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga kerap mengundang Jokowi dan SBY dalam acara peresmian proyek pemerintah.
Contohnya, saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu, turut dihadiri SBY dan Jokowi.
Selain itu, Prabowo pernah meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengundang Joko Widodo setiap kali dirinya meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi.
Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.
“Harusnya, tolong Seskab, (kalau) ada program yang jasanya sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan,” tutur Prabowo dalam peresmian.
Adapun salah satu proyek warisan Jokowi yang ia resmikan adalah bank emas.
Diketahui, persiapan bank emas sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepat di periode kedua Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/05/6818cd6e2f3b7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua Senat Kamboja Hun Sen Temui Prabowo, Bahas Judi Online?
Ketua Senat Kamboja Hun Sen Temui Prabowo, Bahas Judi Online?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Senat sekaligus mantan Perdana Menteri Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo
Hun Sen
akan berada di Indonesia hingga 7 Mei 2025.
Hun Sen sendiri telah bertemu Presiden
Prabowo
Subianto di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025). Kemenlu RI menyebut, salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah terkait kejahatan transnasional penipuan online.
“Khususnya terkait jaringan online scamming (penipuan online/
judi online
) dan penyalahgunaan obat, kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama antara instansi penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional baik dalam kerangka bilateral dan regional, ASEAN,” tulis Kemenlu RI.
Selain Prabowo, Hun Sen juga berencana bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta Sekjen ASEAN.
Di samping melakukan beberapa pertemuan, kunjungan Hun Sen ke RI juga dilakukan untuk memenuhi undangan Sekretariat ASEAN dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
“Guna menjadi pembicara tamu dalam forum diskus mengenai resolusi konflik di kawasan,” ujarnya.
Kemenlu RI mengatakan, hubungan diplomatik Indonesia dan Kamboja resmi terjalin sejak 13 Februari 1959, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan di Jakarta.
Indonesia telah memberikan komitmen untuk mendukung pembangunan kapasitas militer Kamboja melalui pelatihan dan pertukaran kunjungan personil militer serta telah memberikan bantuan hibah senjata dan amunisi senilai US$ 500.000 pada tahun 2024.
Selain itu, Indonesia dan Kamboja melakukan kerja sama ekonomi secara simultan dalam 5 tahun terakhir dan kesepakatan untuk mendorong perluasan akses produk farmasi, makanan dan minuman serta otomotif.
“Kedua negara sepakat untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperkuat rantai pasok makanan dengan mendorong investasi di bidang infrastruktur pertanian seperti penggilingan padi dan pergudangan,” tulis Kemenlu RI.
Sebagai informasi, Hun Sen merupakan tokoh penting dan berpengaruh di Kamboja, dengan pengalaman lebih dari 34 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri.
Hun Sen juga memimpin Cambodian People’s Party (CPP), yang menguasai 55 dari 62 kursi di Senat. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Senat, Hun Sen juga berperan sebagai Acting Head of State ketika Raja Kamboja berada di luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/09/67f6678787260.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mutasi Dokter Piprim Mendadak, RSCM: Surat Keputusan dari Kemenkes
Mutasi Dokter Piprim Mendadak, RSCM: Surat Keputusan dari Kemenkes
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes menegaskan bahwa keputusan rotasi kepada salah satu dokter di RS yang dipimpinnya merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan (
Kemenkes
).
Hal ini merespons mutasi mendadak dr. Piprim B. Yanuarso, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
“Surat keputusan rotasi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Supriyanto kepada Kompas.com, Senin (5/5/2025).
Supriyanto mengatakan bahwa hal tersebut adalah kebijakan dalam konteks organisasi atau lembaga (tour of duty).
“(Itu) Tour of Duty dalam rangka pemerataan kompetensi rumah sakit Kemenkes,” jelas Supriyanto.
Supriyanto mengungkapkan, tujuan dari dilakukannya mutasi tersebut adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.
“Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terjangkau dan berkualitas,” tambahnya.
Seperti dikutip dari
Tribunnews.com
, dr. Piprim Yanuarso menilai bahwa mutasi tersebut menyalahi prosedural, tidak adil, dan diskriminatif.
Piprim menyebut jika ia belum menerima secara fisik surat mutasi tersebut.
“Jadi kronologinya pada hari Jumat sekitar jam 10-an saya ditelepon oleh salah seorang teman sejawat yang melihat potongan foto yang memuat ada nama saya dimutasi dokter. Bukan hanya saya, ada beberapa dokter. Dan saya dimutasikan dari
RSCM
ke RS Fatmawati,” kata dr. Piprim lewat keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
“Itu tanggal 25 April. Sampai dengan kemarin 28 April saya sendiri belum menerima fisik surat mutasi tersebut. Sehingga saya juga tidak tahu ini beneran atau hoaks. Tapi sepertinya beneran ya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/29/6810917143b6a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital
Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
Meutya Hafid
mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar di ranah digital.
Menurut laporan terbaru Sea Times, Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam tingkat
kecanduan internet
, dengan pengguna yang tidak hanya banyak tetapi juga sangat aktif.
Hal ini disampaikan Meutya dalam kunjungan Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sespimti Polri di Kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
“Kondisi ini menjadikan ruang digital Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan siber,” kata Meutya dalam keterangan resmi.
“Mulai dari penipuan daring hingga judi online dan ancaman-ancaman yang berpotensi menggoyang stabilitas nasional,” lanjut dia.
Meutya menegaskan bahwa
keamanan siber
tidak bisa hanya menjadi tugas satu lembaga.
Dia menegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas nasional.
“Keamanan ruang digital harus melibatkan semua pihak—pemerintah, Polri, TNI, lembaga intelijen, hingga masyarakat luas,” tegasnya.
Untuk memperkuat benteng digital Indonesia, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sebuah unit baru yang secara khusus bertugas mengawasi dan menangani ancaman di ruang siber.
Meutya mencontohkan pentingnya sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Polri, dalam menangani berbagai kasus kejahatan digital.
Salah satunya adalah kerja sama dalam memantau dan menindak penyalahgunaan SIM card ilegal serta judi online yang semakin marak.
“Di Dubai, mereka menerapkan sistem eSIM yang diintegrasikan saat proses imigrasi, sehingga semua pendatang terpantau secara digital,” jelasnya.
“Langkah-langkah inovatif seperti ini perlu kita pelajari dan adaptasi untuk memperkuat pengawasan di Indonesia,” katanya.
Selain memperketat tata kelola SIM card, pemerintah juga tengah mempersiapkan regulasi baru yang mengatur penyelenggara jasa internet (ISP), khususnya untuk menindak penyelenggara ilegal yang dinilai berpotensi menjadi sumber kejahatan digital.
“Begitu banyak ISP ilegal yang masih beroperasi bebas. Ini adalah celah yang harus segera ditutup agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan,” ujar Meutya.
Di sisi lain, dalam menangani konten ilegal seperti judi online, pemerintah menerapkan sistem moderasi konten berbasis sanksi finansial (SAMAN), yang mengharuskan platform global lebih kooperatif.
“Platform-platform global memperlakukan kita sebagai pasar. Oleh karena itu, kita harus tegas agar mereka bertanggung jawab dalam menjaga keamanan ruang digital kita,” tegas Meutya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/05/6818c18620dbf.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor
Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memainkan peran utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karenanya, pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (
BKKBN
) menyadari hal tersebut dan mengeluarkan program
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
(KBKR).
Program tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya menuju SDM berkualitas.
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, program KBKR bukan semata mengatur kelahiran, tetapi merupakan wujud nyata ikhtiar kita untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
“Program ini juga untuk mencegah stunting sehingga generasi penerus Indonesia tumbuh lebih kuat dan lebih berkualitas,” ujarnya dalam siaran pers.
Dia mengatakan itu dalam acara “Pencanangan Pelayanan
KB Serentak
dalam Rangka HUT IBI ke-74 Tahun 2025” di Tempat Praktik Mandiri
Bidan
(TPMB) Bidan Siti Salma, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/4/2025).
Pada kesempatan itu, Wihaji turut mengapresiasi peran
bidan
yang selama ini sangat penting.
Menurutnya, bidan bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi garda terdepan yang mendampingi keluarga, memberikan edukasi, serta menjadi benteng pencegahan risiko stunting.
Dengan keterlibatan para bidan, program Pelayanan
KB serentak
dapat hadir nyata di tengah masyarakat.
“Kami tidak hanya membangun program dari balik meja. Kami turun langsung, hadir di setiap desa, di setiap pelosok, memastikan setiap masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan layanan terbaik,” katanya.
Wihaji mengatakan, pihaknya harus memastikan tidak ada satu pun keluarga Indonesia yang tertinggal dari haknya mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas.
“Dari Sabang sampai Merauke, pelayanan KBKR harus dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Wihaji menegaskan, program KBKR mengajarkan pentingnya perencanaan keluarga dengan mencegah “empat terlalu”, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan, serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
“Karena setiap kehamilan haruslah direncanakan, setiap anak haruslah lahir dalam cinta dan kesiapan,” katanya.
Dalam rangka peringatan HUT ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan
Hari Bidan Internasional
, Kemendukbangga/BKKBN bersinergi bersama Pengurus Pusat (PP) IBI menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak 1 juta akseptor dalam kurun waktu 5-31 Mei 2025 di seluruh provinsi se-Indonesia.
Pelaksanaan pelayanan KB serentak 1 juta akseptor itu diprioritaskan kepada pelayanan KB IUD dengan target Rekor MURI 50.000 akseptor dan pelayanan KB pascapersalinan (KBPP).
KBPP merupakan metode kontrasepsi yang diberikan kepada ibu pascabersalin (42 hari).
KB pascapersalinan dinilai penting karena memiliki peran strategis dalam membantu ibu menjaga kesehatan reproduksinya setelah melahirkan serta menghindari kehamilan yang terlalu cepat setelah persalinan.
Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menurunkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, pada 2024 lalu, Indonesia melalui Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan penghargaan Internasional dari FP2030 atas capaian program KBPP tertinggi di kawasan Asia Pasifik,” kata Wihaji.
Dengan keberhasilan tersebut, pada April 2025, Kemendukbangga/BKKBN juga mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah bagi delegasi Pakistan yang ingin melihat keberhasilan KBPP di Indonesia.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu. Dan kami buktikan kalau kita bisa lebih hebat lagi,” imbuh Wihaji.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IBI Ade Jubaedah berharap, pelaksanaan program KB tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi memperhatikan kualitas pelayanan KB secara maksimal.
Upaya tersebut menjadi salah satu cara pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Adapun kolaborasi antara IBI secara panjang, terutama dengan Kemendukbangga/BKKBN, terlihat dari slogan “Ada Bidan, Ada KB. Ada KB, Ada Bidan” dalam generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/02/67768c13f0493.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Berbeda dengan Hakim Lain, Heru Hanindyo Tegaskan Tak Terlibat Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Berbeda dengan Hakim Lain, Heru Hanindyo Tegaskan Tak Terlibat Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya,
Heru Hanindyo
menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dan tidak menerima uang terkait dugaan suap vonis bebas Gregorius
Ronald Tannur
di PN Surabaya.
Pernyataan itu disampaikan Heru dalam duplik dalam kasus suap penanganan perkara yang menjerat tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/5/2025).
Adapun tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti itu adalah Erintuah Damanik sebagai ketua majelis serta Mangapul dan Heru Hanindyo selaku anggota.
“Bantahan atau keberatan saya di muka persidangan seharusnya terhadap keterangan Erintuah Damanik dan Mangapul adalah suatu keadaan yang sebenar-benarnya saya alami dan rasakan berdasarkan pancaindra yang saya miliki,” kata Heru dalam sidang, Senin.
Heru tetap membantah keberadaannya di kantor PN Surabaya sebagaimana peristiwa pembagian uang yang disebutkan oleh Erintuah dan Mangapul dalam perkara tersebut.
“Keberadaan saya pada
tempus
yang disebutkan Erintuah Damanik dan Mangapul sejatinya saya tidak berada di tempat sebagaimana dimaksud,
in casu
di ruangan kerja dan area PN Surabaya pada saat hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dan Senin 17 Juni 2024,” ucap dia.
Heru bahkan menyebut memiliki bukti bahwa Erintuah memberikan keterangan yang tidak benar terkait keberadaannya pada hari Sabtu, 1 Juni 2024.
Pasalnya, tanggal tersebut, Erintuah berada di Surabaya untuk mengikuti upacaya. Hal ini berbeda dengan keterangan Erintuah yang mengaku bertemu dengan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat di Semarang.
“Saya dapat membuktikan bahwa keberadaan Erintuah Damanik pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sejatinya Erintuah Damanik tidak berada di Semarang, tetapi berada di Surabaya, sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 tidak mungkin Erintuah Damanik bertemu dengan Lisa Rahmat, termasuk menerima uang SGD 140.000 pecahan SGD 1000 di Dunkin Donnuts Bandara A. Yani Semarang,” katanya.
Heru juga membantah disebut mengetahui atau menerima bagian dari uang sebesar SGD 140.000 sebagaimana keterangan para Erintuah maupun Mangapul.
Ia menegaskan bahwa keberatan atas keterangan dua saksi lainnya merupakan bagian dari hak konstitusional untuk membela diri.
“Bantahan atau keberatan diri saya dalam persidangan ini tidak serta merta tanpa suatu alasan yang rasional, bahkan tidak ada yang kontradiktif sebagaimana disebutkan penuntut umum di dalam replik, melainkan bantahan atau keberatan tersebut didasari argumentasi dan pembuktian bahkan adanya suatu peristiwa notoire feiten,” kata Heru.
“Oleh karenanya, pertahankan hak dan kewajiban di muka hukum,
in casu
, dalam persidangan ini dalam bentuk bantahan atau keberatan dan suatu pernyataan yang tidak mengakui, tidak turut serta, dan tidak menerima sejumlah uang sebagaimana perbuatan-perbuatan tersebut dituduhkan kepada diri saya haruslah jangan dipandang sebagai perbuatan yang bernilai negatif atau buruk bahkan dipertimbangkan sebagai hal memberatkan yaitu tidak kooperatif,” ucapnya.
Heru menekankan pentingnya menjalankan proses hukum secara benar dan menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap siapapun yang duduk sebagai terdakwa.
Seyogianya, kata dia, dalam menjustifikasi seorang terdakwa, penuntut umum memahami esensi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengedepankan logika.
“Jika terdakwa harus mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya maka apa gunanya hukum acara sebagai hukum prosedur yang menjalankan hukum materiil dan apa gunanya lembaga pengadilan dengan kewenangannya mengadili perkara
a quo
,” kata Heru.
Sebagaimana diketahui, tiga hakim PN Surabaya tersebut didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.
Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur.
Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.
Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur, Erintuah Damanik dituntut sembilan tahun penjara.
Dalam proses persidangan, Erintuah memang mengakui menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur.
Kemudian, hakim anggota yang menyidangkan perkara Ronald Tannur, Mangapul juga dituntut sembilan tahun penjara oleh JPU.
Senada dengan Erintuah, Mangapul dalam proses persidangan juga mengakui bahwa dirinya menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur.
Sementara, hakim Heru Hanindyo yang dijatuhi tuntutan paling berat, yakni 12 tahun penjara setelah dianggap terbukti menerima suap untuk membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.
Dalam proses persidangan, Heru Hanindyo memang bersikeras tidak menerima suap dari Lisa Rachmat untuk membebaskan Ronald Tannur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/02/681491c94f879.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo: Sekian Puluh Tahun RI Jadi “Good Boy” di Dunia
Prabowo: Sekian Puluh Tahun RI Jadi “Good Boy” di Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo Subianto
menilai Indonesia sudah lama sekali menjadi “anak baik” di kancah
ekonomi
-politik global. Namun kini, semuanya membingungkan.
“Sekian puluh tahun kita menjadi “the good boy”, iya kan,” kata Prabowo dalam arahan di sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Di percaturan dunia, ada negara yang kuat yang mendikte langkah-langkah negara lain yang lebih lemah.
“Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut. Iya kan? Tapi globalisasi ya kita ikut,” ujar Prabowo.
Saat ini, perubahan terjadi. Pihak yang semula membangun ideologi ekonomi-politik global ternyata malah mencampakkan paham itu.
“Tapi sekarang yang menanggalkan, yang meninggalkan sistem yang mereka bangun (adalah) mereka sendiri,” ujar Prabowo.
Sebagaimana diketahui, terdapat gejala mencolok yang terjadi di ranah ekonomi-politik global. Amerika Serikat (AS) yang dikenal liberal (
pasar bebas
) malah menjadi proteksionis.
Prabowo tidak menjelaskan sampai pada konteks ini, namun dia menyampaikan perkembangan global dewasa ini menjadi susah dimengerti.
“Kita bingung jadinya, yang dibilang Menteri Keuangan, sekarang ekonom-ekonom harus belajar lagi. Dan memang perlu kita belajar lagi,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/05/68183424b7e78.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kelakar Legislator ke BNN: Sumut Juara Nasional Penyalahgunaan Narkoba
Kelakar Legislator ke BNN: Sumut Juara Nasional Penyalahgunaan Narkoba
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota
Komisi III
DPR Hinca Panjaitan menyampaikan keresahannya terkait penyalahgunaan
narkoba
di Sumatera Utara.
Bahkan dalam rapat kerja dengan
Badan Narkotika Nasional
(
BNN
), ia berkelakar bahwa Sumatera Utara menjadi juara nasional
penyalahgunaan narkoba
selama lima tahun berturut-turut.
“Begitu melihat perkembangan prevalensi penyalahgunaan narkoba Sumatera Utara lima tahun berturut-turut juara nasional terus ini,” ujar Hinca di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Hinca berpandangan, tingginya penyalahgunaan narkoba mungkin terjadi karena banyaknya perkebunan di wilayah Sumut.
Karenanya, ia mendorong BNN untuk menuntaskan peredaran narkoba di Sumut dengan menguatkan sistem intelijen.
“Juara terus ini, nah juara nasional, masuk akal hasil penelitian saya, Pak Marthin. Kami paling banyak penggunanya karena banyak kebun di kami dan banyak nelayan di kami. Karena itu, kalau dia makan, itu tambah tenaganya, bonus dapat, dan seterusnya,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Adapun dalam rapat kerja tersebut, Kepala BNN Marthinus Hukom menyampaikan bahwa perputaran uang hasil peredaran narkoba di Indonesia mencapai Rp 500 triliun per tahun.
Sumut menjadi provinsi tertinggi dalam hal peredaran narkoba.
“Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019, menunjukkan 5 provinsi tertinggi angka prevalensi, yaitu Sumatera Utara sebesar 6,5 persen, Sumatera Selatan sebesar 5 persen, DKI Jakarta sebesar 3,3 persen, Sulawesi Tengah sebesar 2,8 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,3 persen,” ungkap Marthinus.
Sementara dari data 2023, Marthinus mengungkapkan ada 3,33 juta orang di Indonesia yang menyalahgunakan narkotika.
Ia menambahkan, mereka adalah orang dengan usia antara 15-64 tahun.
“Angka prevalensi di Indonesia berdasarkan hasil prevalensi tahun 2023 sebesar 1,73 persen atau sebanyak 3,33 juta orang yang berusia 15 sampai 64 tahun,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/05/68188c378f597.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo: Peristiwa Madiun Seolah-olah Itu Komunis, Ternyata Belanda
Prabowo: Peristiwa Madiun Seolah-olah Itu Komunis, Ternyata Belanda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden
Prabowo
Subianto menilai dalang
Peristiwa Madiun
tahun 1948 adalah pihak
Belanda
, bukan kelompok komunis.
“Peristiwa Madiun, seolah-olah itu komunis, ternyata yang membawa Muso, Semaun, semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda,” kata Prabowo dalam
sidang kabinet paripurna
di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Peristiwa Madiun lazim dikenal sebagai pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia.
Muso atau Munawar Musso yang disebut Prabowo adalah tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar di Uni Soviet. Semaun atau Semaoen yang disebut Prabowo merupakan Ketu Umum Pertama PKI.
Menurut Prabowo, “Madiun Affair” pada era Sukarno-Hatta adalah ulah Belanda. Begitu pula peristiwa-peristiwa pemberontakan lain di era Bung Karno, juga dinilai Prabowo sebagai ulah asing.
“20 Tahun, mungkin 25-28 tahun kita merdeka tidak pernah berhenti dari campur tangan asing,” kata Prabowo.
“DI/TII, dokumen keluar, (ternyata dalangnya -red) Belanda,” ujarnya.
“Snouck Hurgronje juga ‘sandi yudha’, intelnya Belanda,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan ulasan sejarahnya karena dia ingin menyadarkan para menteri yang hadir di rapat bahwa Indonesia sebenarnya punya kekuatan dan harus bangkit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/04/18/6801f91037022.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)