Category: Kompas.com Nasional

Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
Megawati Soekarnoputri
mengaku partainya babak belur pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Babak belurnya PDI-P tersebut diungkapkannya saat berpidato di di acara Trisakti Tourism Award 2025, Kamis (8/5/2025).
“Kemarin waktu pemilu. Saya tidak pernah ngomong, kan. Tapi sekarang saya sentil aja sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu. Babak belur apa enggak?” ujar Megawati.
Megawati sebagai ketua umum PDI-P, tentu memahami apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu.
Salah satu yang disadarinya adalah terpecahnya suara PDI-P di daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis suara partai akibat faktor eksternal.
“Saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Tidak usah diomongkan,” ucap Megawati.
Kendati demikian, ia berterima kasih kepada para kader dan masyarakat yang sudah berjuang maksimal pada Pemilu 2024.
Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap solid, bekerja untuk rakyat, dan memegang teguh semboyan Satyam Eva Jayate.
“Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang. Tapi kalau kalian yang melempem, ya enggak menang,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
PDI-P sendiri keluar sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng itu 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Hasil tersebut membuat PDI-P meraih 110 kursi di DPR.
Kendati keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, suara PDI-P turun dibandingkan kontestasi sebelumnya pada 2019.
Pada Pemilu 2019, PDI-P ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Dari hasil tersebut, PDI-P menempatkan 128 wakil rakyat di DPR.
Di samping itu, meski PDI-P keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, tetapi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mereka usung hanya meraih suara sebanyak suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.
Pasangan yang diusung PDI-P itu berada di peringkat ketiga, di bawah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,59 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (40.971.906 atau 24,95 persen).
Pasangan Ganjar-Mahfud juga kalah di daerah-daerah yang menjadi basis PDI-P, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/05/2025 06:05
Megawati Kritik Indonesia Gonta-ganti Kebijakan Tiap Ganti Pemimpin: Gawat Republik Ini

Megawati Kritik Indonesia Gonta-ganti Kebijakan Tiap Ganti Pemimpin: Gawat Republik Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI
Megawati Soekarnoputri
menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi
pergantian kepemimpinan
.
Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya.
Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
“Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
“Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
“Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
“Supaya tidak poco-poco. Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah. Itu kan saya perhatikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati pun mengenang masa kepemimpinannya pada periode 2001-2004.
Saat itu, dia menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diberhentikan dari jabatannya.
Megawati mengatakan bahwa masa kepemimpinannya berlangsung di tengah krisis.
Dia pun menyebut dirinya hanya menerima “sampah” dari masa transisi tersebut.
“Saya pernah mimpin, dua tahun Wapres, tiga tahun Presiden. Terus keadaannya krisis. Saya bilang, nasib saya, dapat apa, dapat sampah,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 23:23
Ada Nama Inayah Wahid dalam Daftar Pemohon Gugatan UU TNI di MK

Ada Nama Inayah Wahid dalam Daftar Pemohon Gugatan UU TNI di MK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Putri bungsu presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,
Inayah Wahid
turut menjadi pemohon dalam gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam dokumen permohonan di MK, Inayah menjadi salah satu dari lima pemohon dalam gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan pada Rabu (7/5/2025) kemarin.
Inayah menjadi pemohon keempat dalam gugatan itu. Pemohon pertama merupakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial) sebagai pemohon kedua, dan Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai pemohon ketiga.
Pemohon kelima dan keenam tercatat Eva Nurcahyani seorang mahasiswa, dan aktivis hak asasi manusia (HAM), Fatiah Maulidiyanty yang juga merupakan eks koordinator KontraS.
Dalam gugatannya, anggota koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arief Maulana, mengatakan, tuntutan dalam provisi meminta agar MK menunda pemberlakuan UU TNI dalam putusan sela, sebelum ada putusan final dan mengikat.
“Putusan sela atau putusan provisi agar Mahkamah Konstitusi, para Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama,” ujar Arief saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu.
Dalam provisi, Arief juga meminta agar MK memerintahkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UU TNI yang baru.
“Kami juga kemudian menuntut dan juga meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan atau tindakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang, revisi Undang-Undang TNI sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
Masih dalam provisi, permintaan agar eksekutif tidak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan UU TNI yang baru harus diterapkan di segala sektor, termasuk untuk kementerian, lembaga, dan badan terkait.
“Agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi yang kemudian berdampak pada berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau kerugian masyarakat,” tuturnya.
Kemudian dalam pokok permohonan, Arief mengatakan koalisi masyarakat sipil meminta agar seluruh Hakim MK menyatakan UU TNI Nomor 3/2025 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Sehingga kemudian UU 34/2004 tentang TNI seluruhnya diberlakukan kembali,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 22:35
Jaksa Kejari Jakbar Didakwa Tilap Uang Korban Investasi Bodong Rp 11,7 Miliar

Jaksa Kejari Jakbar Didakwa Tilap Uang Korban Investasi Bodong Rp 11,7 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, didakwa dengan pasal berlapis karena menilap uang pengembalian kasus
investasi bodong

Robot Trading Fahrenheit
sebesar Rp 11.700.000.000 (Rp 11,7 miliar).
Jaksa penuntut umum mengatakan, uang itu diambil secara paksa dari barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit yang dikembalikan kepada korban.
Azam, yang ditugaskan menjadi jaksa pada perkara tersebut, menyalahgunakan wewenang (memeras) untuk menguntungkan diri sendiri hingga menerima suap dan berkongsi dengan pengacara untuk menilap uang korban.
“Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Oktavianus Setiawan, saksi Bonifasius Gunung, dan saksi Brian Erik First Anggitya melalui Rekening BNI Cabang Dukuh Bawah atas nama Andi Rianto dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 11.700.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Jaksa menuturkan, Azam menangani perkara investasi bodong yang menjerat Jendry Susanto tersebut pada 15 Juli 2022.
Sebanyak 30 barang bukti dalam perkara tersebut berbentuk uang dalam pecahan dollar Singapura, ringgit Malaysia, Baht Thailand, dan rupiah senilai puluhan miliar rupiah.
Di sisi lain, terdapat sejumlah pengacara yang mewakili beberapa kelompok korban investasi bodong.
Bonifasius Gunung, misalnya, menjadi pengacara dari Wahyu selaku koordinator 68 korban dengan nilai kerugian sekitar Rp 39.350.000.000.
“Bonifasius Gunung mendapat janji dari Wahyu apabila penanganan perkaranya berhasil, maka saksi Bonifasius Gunung dari KHBG akan memperoleh fee sebesar 50 persen dari hasil yang diterima,” tutur jaksa.
Kemudian, terdapat pengacara bernama Oktavianus Setiawan yang mewakili 761 korban.
Mereka tergabung dalam kelompok Solidaritas Investor Fahrenheit dengan nilai kerugian Rp 261.833.507.840.
Ia juga dijanjikan fee 50 persen dari hasil penanganan perkara (pengembalian uang) yang diterima.
Namun, di luar pendampingan hukum resmi itu, Oktavianus diduga bermain culas.
Ia bertindak seakan-akan pengacara dari 137 korban lainnya yang tergabung dalam paguyuban Bali.
“Nilai kerugian sekitar Rp 80.000.000.000,” ujar jaksa.
Kemudian, terdapat pengacara Brian Erik First Anggitya yang menerima kuasa dari 60 korban.
Mereka berdomisili di Jawa Timur dengan nilai kerugian Rp 8.366.894.005.
Menurut jaksa, Azam mendesak Gunung memanipulasi pengembalian uang milik korban yang menjadi barang bukti dari Rp 39.350.000.000 menjadi Rp 49.350.000.000.
Azam kemudian meminta jatah Rp 3 miliar dari kelebihan Rp 10 miliar tersebut.
“Bonifasius Gunung terpaksa memberikan bagian kepada terdakwa karena timbul rasa kekhawatiran terhadap korban investasi
robot trading Fahrenheit
yang diwakili oleh saksi Bonifasius Gunung tidak akan memperoleh uang pengembalian,” kata jaksa.
Sementara, Oktavianus sepakat memanipulasi pengembalian bukti kelompok Bali yang seolah-olah diwakili sebesar Rp 17.801.259.966.
Dari manipulasi ini, Azam meminta uang panas itu dibagi dua dengan bagiannya Rp 8,5 miliar.
Sebagaimana Gunung, Oktavianus juga merasa khawatir uang korban yang ia wakili tidak berhasil dikembalikan.
Kepada Brian, Azam meminta fee sebesar 15 persen dari nilai uang korban yang dikembalikan, yakni Rp 250 juta.
Brian kemudian meminta uang itu diturunkan menjadi Rp 200 juta.
Ia juga memiliki kekhawatiran yang sama dan terpaksa memberikan uang yang diminta Azam.
Putusan pengadilan kemudian menyatakan Hendry terbukti bersalah menyebarkan berita bohong yang merugikan korban dalam transaksi elektronik dan pencucian uang.
Ia dihukum 6 tahun bui di pengadilan tingkat pertama dan denda Rp 3 miliar.
Hakim memerintahkan 34 barang bukti dikembalikan kepada 1.449 korban melalui paguyuban.
Hukuman Hendry lalu diperberat menjadi 10 tahun penjara pada pengadilan tingkat banding hingga akhirnya inkracht di Mahkamah Agung (MA).
Setelah putusan dieksekusi dan barang bukti berupa uang ditransfer ke pengacara, para pengacara itu terpaksa menyerahkan uang yang diperas Azam.
Gunung menyerahkan uang Rp 3 miliar, Oktavianus menyerahkan Rp 8,5 miliar, dan Brian menyerahkan Rp 200 juta.
Karena perbuatannya, Azam didakwa dengan pasal berlapis.
Jaksa menjeratnya dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B ayat (1) atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 22:27
Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat

Daftar 32 Pati TNI yang Terima Kenaikan Pangkat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Markas Besar (Mabes) TNI menerima laporan korps kenaikan pangkat (kenkat) terhadap 32 perwira tinggi (Pati) pada Kamis (8/5/2025).
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima laporan korps kenaikan pangkat itu di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
“Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Dari total 32 Pati yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL, dan 6 Pati TNI AU,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam keterangannya, Kamis.
Beberapa perwira tinggi yang naik pangkat di antaranya Danjen Akademi TNI Letjen R. Shidarta Wisnu Graha, Koorsahli KSAD Letjen TNI Muhammad Zamroni, Wakil Gubernur Lemhannas Laksdya TNI Edwin dan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi.
Kristomei menjelaskan, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi perwira tinggi dalam pengabdian kepada bangsa negara.
“Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Para perwira tinggi diharapkan dapat terus menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,” ungkap dia.
Berikut daftar 32 Pati TNI yang menerima kenaikan pangkat:
1. Letjen TNI Muhammad Zamroni
2. Letjen TNI R. Shidarta Wisnu Graha
3. Laksdya TNI Edwin
4. Mayjen TNI Ignatius Eko Djoko Purwanto
5. Mayjen TNI Bima Wisnu Nugraha
6. Mayjen TNI Jannie Aldrin Siahaan
7. Mayjen TNI Trenggono
8. Mayjen TNI Ichsan Firdaus
9. Mayjen TNI Kristomei Sianturi
10. Laksda TNI Imam Subarkah
11. Marsda TNI Surya Chandra Siahaan
12. Brigjen TNI Raja Benny Arifin
13. Brigjen TNI Moch. Sulistiono
14. Brigjen TNI Muhammad Aidi
15. Brigjen TNI Roby Bulan
16. Brigjen TNI Bangkit Rahmat Tri Widodo
17. Brigjen TNI Muhammad Nas
18. Brigjen TNI Setyo Wibowo
19. Brigjen TNI Darwin Saputra
20. Brigjen TNI Asep Ridwan
21. Brigjen TNI Edwin Adhiyanto
22. Brigjen TNI Edmund Gultom
23. Brigjen TNI Sukamdi
24. Brigjen TNI Herfin Kartika Aji
25. Brigjen TNI Abdul Alim
26. Laksma TNI Arieffudin
27. Brigjen TNI (Mar) Rommy Hutagaol
28. Marsma TNI Arief Budiman
29. Marsma TNI Agung Karyanto
30. Marsma TNI Aplin
31. Marsma TNI Agung Maryanto
32. Marsma TNI Miftahul F
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 22:02
Koperasi Desa Merah Putih Di-Launching 28 Oktober 2025

Koperasi Desa Merah Putih Di-Launching 28 Oktober 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menko Bidang Pangan
Zulkifli Hasan
(Zulhas) menyebut
Koperasi Desa Merah Putih
akan di-
launching
pada 28 Oktober 2025.
Hal tersebut disampaikan Zulhas usai rapat bersama Presiden RI
Prabowo Subianto
di Istana, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Target nanti 28 Oktober akan di-
launching
, sekaligus operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa itu,” ujar Zulhas.
Zulhas memaparkan alasan pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satunya adalah untuk memotong rantai pasok yang panjang.
“Jadi, dia nanti Kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung ke Kopdes,” jelasnya.
Lalu, kata Zulhas, Koperasi Desa Merah Putih nantinya dapat menyalurkan kebutuhan masyarakat desa, mulai dari pupuk, sembako, hingga tabung gas.
Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi penyalur bantuan yang berasal dari pemerintah kepada masyarakat.
“Kemudian nanti bantuan-
bantuan pemerintah
semua sampai ke Kopdes, kerja sama-sama pos, kemudian Kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya,” kata Zulhas.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih juga disebut dapat menjadi lembaga simpan pinjam dengan menggandeng BRI dan BNI.
Dengan begitu, selain memberantas para tengkulak, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih juga akan menghapus rentenir yang mencekik masyarakat kecil.
“Selain rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol. Karena ada BRI di situ. Kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak, jadi langsung dari pusat seperti pupuk koperasi-koperasi langsung kepada rakyat. Sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” imbuh Zulhas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 20:36
Indonesia Terima Jadi Tempat Uji Coba Vaksin TBC, Menkes Singgung soal Akses Teknologi

Indonesia Terima Jadi Tempat Uji Coba Vaksin TBC, Menkes Singgung soal Akses Teknologi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan kenapa Indonesia menerima untuk menjadi tempat uji klinis vaksin tuberkulosis (
TBC
) yang tengah dikembangkan
Bill Gates
.
Di antaranya, menurut Budi Gunadi, Indonesia akan bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin tersebut. Sebab, sejumlah ilmuan Tanah Air dilibatkan dalam proses tersebut.
“Kita bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin ini. Karena ilmuan-ilmuan kita kan dilibatkan. Ini kerja sama dengan UNPAD dan Universitas Indonesia,” kata Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Kemudian, Mankes mengatakan, Indonesia juga bisa melakukan negosiasi untuk bisa memproduksinya lebih cepat di Bio Farma jika vaksinnya sudah jadi.
Selain itu, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa TBC sebagai penyakit menular pembunuh nomor satu di Indonesia.
Sebab, ada 100.000 orang yang meninggal akibat TBC setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih banyak dari kasus Covid-19 dalam lima tahun terakhir.
“Gates Foundation sudah membiayai negara-negara
vaksin TBC
yang baru, terutama untuk Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Ini negara-negara miskin yang banyak TBC. Dia bikin vaksin itu sekarang sudah ada dan sedang clinical trial level 3. Dulu ada clinical trial level 1, level 2, level 3 dan yang terakhir. Itu dilakukan di 7 negara, salah satunya di Indonesia, vaksinnya sudah ada,” ujarnya.
“Itu dicobakan di tujuh negara ini untuk melihat efeksi sama keamanannya. Jadi
safety
sama efekasinya. Diharapkan nanti di akhir 2028 itu bisa keluar,” kata Menkes lagi.
Atas dasar itulah, Budi Gunawan mengatakan, Indonesia tertarik untuk menjadi tempat clinical trial level 3 dari vaksin TBC tersebut.
Dengan dilakukannya clinical trial level 3 itu, menurut dia, Indonesia juga bisa tahu lebih dulu kecocokannya dengan rakyat.
Lebih lanjut, Budi Gunawan juga menyinggung perihal efektivitas dari vaksin saat Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.
“Covid berhenti karena apa? Karena vaksin. Jadi, semua penyakit menular yang pernah menyerang kita secara drastis seperti cacar, Covid, itu bisa berhenti karena ada vaksin, bukti ilmiahnya. Jadi vaksin itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengurangi penyakit menular,” ujarnya menegaskan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden
Prabowo
Subianto mengungkapkan bahwa pendiri Microsoft sekaligus filantropis Bill Gates sedang mengembangkan vaksin TBC.
Kepala Negara pun menyebut bahwa Indonesia akan menjadi salah satu tempat
uji coba vaksin
TBC tersebut.
“Terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC, untuk dunia, Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba,” ujar Prabowo saat bertemu dengan Bill Gates di Istana, Jakarta pada 7 Mei 2025.
Prabowo lalu mengungkapkan bahwa penyakit TBC memakan korban besar di Indonesia. Sebab, hampir 100.000 orang meninggal setiap tahunnya karena penyakit ini di Tanah Air.
“Dan itu tekad kita untuk menurunkan dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus membantu kita di bidang itu,” katanya.
“Juga untuk beliau sudah kembangkan vaksin malaria,
basically i inform all your commitment to help us control these very dangerous diseases
,” ujar Prabowo melanjutkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 19:58
Dedi Mulyadi Pastikan Pendidikan Siswa di Barak Militer Tak Langgar Hak Anak

Dedi Mulyadi Pastikan Pendidikan Siswa di Barak Militer Tak Langgar Hak Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mengeklaim metode pendidikan dengan membawa siswa nakal ke
barak militer
tidak melanggar hak-hak anak.
“Jadi model itu (siswa nakal dibawa ke barak militer) yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri,” kata Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Dedi menjelaskan, metodologi pendidikan di barak militer bertujuan untuk membantu pola hidup siswa menjadi teratur.
Dia mengatakan, siswa akan menjalani pendidikan di barak militer selama 28 hari dengan beberapa aturan, seperti waktu tidur pada pukul 22.00 WIB, bangun pagi pada 04.00 WIB, dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam.
Kemudian, para siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama yang menjadi bimbingan konseling.
“Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga, mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang didapatkan di sekolah,” ujarnya.
Dedi mengatakan, Pemprov Jawa Barat mendatangkan guru dari berbagai tempat untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah.
“Dan kemudian maghrib mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi juga memastikan hingga saat ini tidak terjadi kekerasan fisik dari program pendidikan siswa nakal di barak militer.
“Ya kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada (kekerasan),” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan
civil education
. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu,” kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 19:02
Dedi Mulyadi Bantah Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Hanya Anjuran KB

Dedi Mulyadi Bantah Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Hanya Anjuran KB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
membantah bahwa
vasektomi
menjadi salah satu syarat penerimaan bantuan sosial (bansos).
“Tidak ada kebijakan vasektomi,” kata Dedi, saat ditemui di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Dedi mengatakan, pernyataannya terkait syarat penerima
bansos
itu hanya menganjurkan agar penerima bansos yang memiliki banyak anak mengikuti
program keluarga berencana
(KB).
“Kebijakan itu bisa dilihat di media sosial saya. Di media sosial saya, pada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana (KB). Dan keluarga berencana itu, kalau bisa, dilakukan oleh laki-laki. Dan tidak hanya vasektomi, kan ada yang lain, ada pengaman,” ujar dia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat, mengikuti program KB, termasuk vasektomi bagi suami sebagai syarat utama.
Dia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
Usulan tersebut kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.
Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram terkait syarat vasektomi untuk bansos.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 18:06
Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi

Lenis Kogoya Ajak Gibran Datang ke Papua: Harus Belajar seperti Pak Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Lenis Kogoya
mengajak Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
untuk berkunjung ke Papua.
Hal itu disampaikan Lenis usai ditanya awak media tentang perlunya Gibran berkunjung ke Papua, sebagaimana dilakukan oleh Wapres sebelumnya, Ma’ruf Amin.
Lenis mengaku akan menyampaikan ajakan tersebut kepada Gibran dalam waktu dekat.
“Kalau nanti, dalam waktu dekat saya harus kunjungan dengan Pak Wapres dulu. Kalau bisa, Wapres itu harus belajar seperti Pak Jokowi. Belajar Pak Jokowi,” kata Lenis, saat ditemui di Gedung
Kementerian Pertahanan
(Kemenhan) RI, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Menurut Lenis, Gibran harus didampingi olehnya saat berkunjung ke Papua.
Ia juga membenarkan jika Gibran belum pernah datang ke Papua sejak dilantik sebagai Wapres pada Oktober tahun lalu.
“Kelihatannya belum (ke Papua). Saya mau ajak nanti,” tegas mantan Stafsus Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.
Pada saat bertemu, Lenis mengaku akan mengajak Gibran berkantor di Papua sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ma’ruf Amin sebelumnya.
Namun, keputusan mengenai berkantor di Papua akan disampaikan setelah Lenis bertemu dengan Gibran.
“Saya audiensi dulu (dengan Gibran). Kalau dia ini, kalau dengar (berita), dia bisa ketemu,” ungkap dia.
Lenis juga menyampaikan bahwa Gibran masih muda dan kuat untuk diajak berjalan jauh menyusuri wilayah Papua.
Hal tersebut, kata Lenis, juga sudah dilakukan oleh ayah Gibran, Jokowi, saat menjabat sebagai presiden.
“(Gibran) Harus turun. Harus turun lapangan. Seperti Jokowi kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya ke naik gunung, ke mana-mana. Kalau Gibran kan, masih muda kan,” tutur Lenis.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI berharap Satuan Tugas (Satgas) terkait pembangunan di Papua yang dipimpin oleh wakil presiden terus dilanjutkan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan menyatakan, satgas ini penting untuk dilanjutkan karena masalah di Papua begitu kompleks, bukan hanya soal keamanan.
“Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kan pendekatan ke Papua itu langsung dipimpin oleh Wapres, ada yang dibentuk satuan tugas di situ. Nah, harapannya ini bisa terus dilanjutkan,” kata Frega, dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Kamis (17/4/2025).
Frega mengatakan, Kemenhan mendukung penuh langkah pemerintah melalui pendekatan menyeluruh di Papua.
Sebab, dia melihat penanganan isu Papua tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan militer, melainkan perlu sinergi dengan pendekatan kesejahteraan dan sosial.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 16:57