Category: Kompas.com Nasional

Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang Nasional 29 Mei 2025

Imparsial Kritik Dandim Jakpus Surati Bea Cukai Minta Amankan Barang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tindakan Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat, Letkol Harry Ismail, yang menyurati Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dikritik oleh kelompok pemerhati militer dan hak asasi manusia (HAM),
Imparsial
.
“Biarkan Bea Cukai bekerja sesuai standar aturan yang sudah berlaku di Bea Cukai. Jangan ada intervensi, intimidasi, kolusi, dan nepotisme kepada Bea Cukai dalam menjalankan kerjanya,” ujar peneliti senior Imparsial,
Al Araf
, kepada wartawan, Kamis, (29/5/2025).
Soalnya, surat menyurati ini dinilai menyiratkan adanya intervensi dan intimidasi dari
TNI
kepada Bea Cukai.
Al Araf mengatakan TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara sehingga urusan surat menyurat tidak masuk dalam tugas dan fungsi pokok para prajurit.
Dilantiknya, Letjen (Purn) TNI
Djaka Budi Utama
sebagai
Dirjen Bea Cukai
dinilai tidak membenarkan tindakan Dandim Jakpus yang meminta Bea Cukai untuk meloloskan barang pribadi milik kerabatnya.
“Jangan karena Dirjen Bea Cukai berasal dari militer hal-hal seperti ini diperbolehkan dan dibiarkan. Bea cukai harus tegas bahwa semua harus sesuai prosedur dan tidak perlu ada surat menyurat seperti itu,” tegas Araf.
Lebih lanjut, pimpinan TNI juga diharapkan segera mengevaluasi tindak laku anak buahnya ini agar tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan pertanyaan di publik.
Diberitakan, Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Kodam Jaya) memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat dari Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP Jakarta Pusat, Letkol Harry Ismail, kepada Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.
Dalam surat tersebut, Letkol Harry meminta petugas Bea Cukai mengamankan barang bawaan seorang penumpang bernama Arie Kurniawan yang baru kembali dari luar negeri.
Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya) Kolonel Czi Anto Indriyanto menegaskan, surat itu tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses kepabeanan atau menghindari kewajiban pajak impor.
“Surat yang dibuat oleh Dandim bukan untuk mengintervensi atau menghindari kewajiban kepabeanan,” kata Kapendam Jaya kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Kapendam menjelaskan bahwa meskipun surat permohonan tersebut dikirim, barang-barang milik Arie Kurniawan tetap diperiksa secara menyeluruh oleh petugas Bea Cukai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 17:42
Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

Mensos Sambangi Gubuk Kuli Bangunan 4 Anak, Putrinya Masuk Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga calon siswa
Sekolah Rakyat
di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar keluarga miskin dan
miskin ekstrem
, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu keluarga yang dikunjungi adalah keluarga Herman, seorang
kuli bangunan
dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta per bulan.
Herman tinggal bersama istrinya, Fitri, dan keempat anak mereka di sebuah rumah kecil yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kita berkunjung ke rumah Pak Herman, kuli bangunan yang punya empat anak. Ini contoh keluarga miskin ekstrem yang jadi sasaran utama Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
Dari empat anak Herman, satu anak mereka bernama Hepi yang baru lulus SD akan mulai mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada Juli mendatang.
“Sementara satu dulu, yang sudah lulus SD mau masuk SMP. Nanti akan diasesmen lagi oleh pendamping PKH dan Dinsos Kabupaten Bandung,” jelas Gus Ipul.
Tiga anak lainnya masih menunggu proses seleksi dan pendataan lanjutan. Pemerintah belum bisa memastikan kapan ketiganya dapat bergabung, karena kuota sekolah terbatas dan masih dalam tahap penyusunan sarana prasarana.
Gus Ipul menyampaikan bahwa orang tua seperti Herman dan Fitri juga akan diberdayakan, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.
“Konsepnya, anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Kalau mereka ingin usaha akan dilatih dulu, lalu diberi modal,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperbaiki rumah keluarga peserta Sekolah Rakyat. Namun dalam kasus Herman, renovasi rumah tidak memungkinkan karena bangunan berdiri di atas lahan milik Dinas PU. Oleh karena itu, solusi yang dipertimbangkan adalah relokasi ke tempat yang lebih layak.
“Dengan rumah sekecil ini ditinggali oleh enam orang, tentu sangat memprihatinkan. Karena tanahnya bukan milik pribadi, kemungkinan harus direlokasi,” ucap Gus Ipul.
Meski antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat sangat tinggi, Gus Ipul mengakui bahwa alokasi dan kapasitas saat ini masih terbatas. Pemerintah masih menyesuaikan kemampuan fasilitas yang tersedia dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat.
“Banyak sekali yang berminat. Tapi karena alokasinya terbatas, belum semua bisa direkrut. Kita sesuaikan dengan sarana-prasarana yang kita miliki,” ujar dia.
Meski begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh orang tua telah memahami bahwa anak mereka akan tinggal di asrama dan menyetujui sepenuhnya keputusan tersebut.
“Orang tua sudah tahu dan sudah menandatangani kesediaan. Jadi mereka tidak mengeluh. Mereka justru mendukung penuh,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 16:47
Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat Nasional 29 Mei 2025

Mensos: Masyarakat yang Pura-pura Miskin Tak Bisa Lolos Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau
Gus Ipul
mengatakan, asesmen untuk calon siswa
sekolah rakyat
dilakukan oleh banyak pihak agar tepat sasaran.
Masyarakat yang pura-pura miskin dipastikan tidak bisa lolos untuk ikut sekolah rakyat.
“Jadi (dalam program sekolah rakyat) semua rumah didatangi, kayak diassess, dilihat, disurvei, apakah layak atau tidak,” kata Gus Ipul, Kamis (29/5/2025).
“Jadi, kalau misalnya dia pura-pura (miskin) enggak akan bisa itu. Enggak bisa lulus karena yang menentukan satu pihak ini ada BPS, ada Dikdasmen, dan banyak lagi,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, tugas Kemensos untuk mengentaskan kemiskinan memang berat, tapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tentu akan mempercepat proses tersebut.
“Berat, tapi karena ini tugas bersama jadi enak. Kalau sendiri enggak sanggup, karena ini tugas bersama. Banyak yang dukung, banyak yang bantu, pemerintah daerah juga, kementerian lain, jadi enak ya,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengatakan, calon siswa sekolah rakyat itu harus berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pihaknya akan menghubungi keluarga yang masuk dalam kategori tersebut dan melakukan asesmen dari berbagai pihak.
Jika sudah lulus seleksi, akan dilakukan cek kesehatan.
“Kalau cek kesehatannya sudah lulus, maka tentu nanti akan ada tindak lanjut dengan melakukan wawancara khusus untuk mengetahui kemampuan siswa,” lanjutnya.
Gus Ipul menegaskan, dalam hal ini tidak ada tes akademik.
Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jika anak-anak yang melakukan tes kesehatan mengalami penyakit menular, maka akan dilakukan perawatan terlebih dahulu.
“Sesuai arahan Presiden, jika pada saat cek kesehatan ditemukan penyakit menular, arahan Presiden harus supaya disembuhkan dulu,” jelas dia.
“Setelah disembuhkan, dia bisa kembali lagi untuk sekolah. Jadi pada prinsipnya selama dia memenuhi syarat, tidak ada yang ditolak di sekolah rakyat,” tegasnya.
Adapun jumlah siswa yang direkrut di
Bandung
sejumlah 150 orang, dengan 6 rombongan belajar, masing-masing 25 orang per rombel.
Sekolah rakyat
ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Di Bandung, terdapat 3 sekolah rakyat yang rencananya akan memulai pendidikan di tahun ajaran baru 2025.
Di antaranya, Wisma Atlet Jalak Harupat sebagai asrama sementara, lalu di Cisarua, dan di Sentra Wyataguna.
“Ini yang dimulai tahun ajaran 2025, dengan menggunakan gedung yang memang layak untuk digunakan rintisan sekolah rakyat,” ujar dia.
Mendekati tahun ajaran baru, Gus Ipul memastikan bahwa proses seleksi dan rekrutmen sekolah rakyat hampir tuntas.
Dia yakin sekolah rakyat bisa mulai berjalan pada Juli 2025 mendatang.
“Ya secara simultan kita jalan. Sekarang ini soal rekrutmen sekolah sudah hampir tuntas. Rekrutmen guru juga sedang proses,” ujar dia.
“Kepala sekolah sudah selesai seleksi. Tinggal dipilih saja untuk kepala sekolahnya, dan juga nanti pada saat yang sama kita juga sudah menuntaskan kurikulum. Jadi semua sudah simultan,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 15:43
Pemprov Jabar Sebut Ada Banyak Lowongan Kerja yang Tersedia Nasional 29 Mei 2025

Pemprov Jabar Sebut Ada Banyak Lowongan Kerja yang Tersedia
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Sekda Jabar Herman Suryatman membantah bahwa jumlah
lowongan kerja
di Bandung Jawa Barat tidak mampu mengcover kebutuhan kerja masyarakat.
Dia bilang lowongan kerja relatif memadai, dengan jumlah pelamar yang cukup besar. Kedepan dia memastikan hal serupa tidak akan terjadi lagi.
“Saya kira enggak, lawangan kerja relatif memadai, pencari kerja juga cukup besar. Persoalannya kan mempertahutkan, itu yang akan kita secepatnya atasi ya,” kata Herman di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Dia juga menanggapi terkait dengan kericuhan yang terjadi dalam job fair di Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), yang dihadiri lebih dari 25.000 pencari kerja.
“Pak Gubernur kemarin sudah memberikan arahan tegas ya bahwa tidak boleh terulang hal seperti yang kemarin,” ujar dia.
Dia mengatakan, seharusnya ajang job fair bisa dimanage dengan baik. Namun, kenyataannya tidak demikian. Untuk mengatasi masalah serupa, pihaknya akan menghadirkan paltform yang terintegrasi dengan lowongan kerja dan pelamar.
“Karena job fair itu harusnya manageable dan ternyata kan tidak termanage dengan baik dan kami saat ini sedang menyiapkan sebuah platform digital sesuai dengan arahan Pak Gubernur untuk mempertahankan antara pencari kerja dan perusahaan-perusahaan,” jelas dia.
Dia menjelaskan saat ini Platform tersebut sudah selesai dan sedang dalam uji coba. Dengan begitu para pelamar bisa dengan lebih mudah untuk menjangkau perusahaan, demikian juga sebaliknya.
“Sudah selesai platformnya, kita sedang uji cobakan sehingga nanti warga masyarakat Jawa Barat yang ingin mencari kerja, bisa entry data di platform tersebut,” jelasnya.
“Perusahaan juga sama, apabila ada lowongan kerja bisa di entry di sana sehingga bisa dipertautkan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, kericuhan dipicu oleh membludaknya jumlah peserta, jauh melebihi kuota 2.517 lowongan dari 64 perusahaan.
Suasana semakin tidak terkendali saat seorang pelamar menunjukkan foto QR pendaftaran, yang memicu desak-desakan hingga baku hantam di tengah kerumunan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 14:30
Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan Nasional 29 Mei 2025

Prabowo Siap Akui Israel Jika Palestina Merdeka, MUI: Bukti Anti-penjajahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Bidang Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia (
MUI
), Sudarnoto, menilai sikap Presiden
Prabowo Subianto
konsisten terhadap dukungan kemerdekaan
Palestina
, tercermin dari pernyataan terbaru saat bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron.
“Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaan membuka
hubungan diplomatik
dengan
Israel
dengan syarat Palestina merdeka, itu bisa dimengerti. Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia anti-penjajahan (termasuk Israel yang nyata-nyata menjajah) dan membela negara mana pun termasuk Palestina yang terjajah,” kata Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini mengatakan bahwa jika Israel tidak lagi menjajah dan seluruh pasukannya mundur dari Gaza, serta tanah yang direbut paksa dikembalikan ke Palestina, maka Indonesia tak lagi punya alasan untuk membenci Israel.
“(Karena) tujuan akhir Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina,” kata dia.
Meski demikian, MUI memiliki catatan penting agar apa yang disampaikan Prabowo soal hubungan diplomatik dengan Israel diperhatikan.
MUI berharap agar Israel tidak lolos dari jerat hukum atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan kepada bangsa Palestina.
“Dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian
solusi dua negara
atau
two states solution
.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 12:53
MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional Nasional 29 Mei 2025

MUI: Israel Harus Dihukum Sesuai Hukum Internasional
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) memberi catatan terhadap peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan
Israel
, jika
Palestina
merdeka.
Tegas MUI, Israel sebagai negara yang melakukan kejahatan tetap harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.
“Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC (International Criminal Court),” ujar Ketua Bidang Hubungan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Di samping itu, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel jika
Palestina merdeka
dan kedaulatannya diakui.
Selama, Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari seluruh wilayah Palestina, termasuk Gaza.
“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata Sudarnoto.
Menurutnya, tujuan akhir dari membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara tersebut.
Karenanya, ia paham dengan pernyataan Presiden
Prabowo Subianto
soal peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, jika Palestina merdeka.
“Pembukaan UUD memang mengisyaratkan kuat Indonesia antipenjajahan, termasuk (kepada) Israel yang nyata-nyata menjajah dan membela negara manapun termasuk Palestina yang terjajah,” ujar Sudarnoto.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui Palestina.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam joint statement bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa di berbagai tempat dan forum, dia kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian two states solution.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.
“Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 12:10
Momen Macron dan Istri Tengok Kucing Prabowo, Bobby Kertanegara Nasional 29 Mei 2025

Momen Macron dan Istri Tengok Kucing Prabowo, Bobby Kertanegara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden PErancis
Emmanuel Macron
dan istri, Brigitte Macron, sempat dipertemukan dengan kucing peliharaan Presiden
Prabowo Subianto
,
Bobby Kertanegara
.
Momen ini terjadi pada acara jamuan santap malam yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/5/2025) malam kemarin.
Berdasarkan foto yang dirilis Sekretariat Presiden, Bobby dibawa ke lokasi jamuan santap malam menggunakan
stroller
berwarna coklat.
Dalam foto tersebut, Bobby dikelilingi oleh Prabowo, Macron dan istri, serta anak Prabowo, Didit Hediprasetyo.
Macron dan istri pun terlihat gemas ketika melihat Bobby Kertanegara yang dibawa pakai stroller di Istana itu.
Ini bukan kali pertama Prabowo mengenalkan Bobby ke tamu-tamunya.
Sebelumnya, Bobby sempat dipertemukan dengan pendiri Microsoft, Bill Gates, di Istana Merdeka pada Rabu (7/5/2025) lalu.
Kemudian, Bobby juga dipertemukan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Saat bertemu Bobby, Bill Gates dan Albanese masing-masing memberikan hadiah boneka paus dan syal warna merah.
Adapun pertemuan Prabowo dan Macron saling menegaskan komitmen kuat antarnegara dalam jamuan santap malam kenegaraan tersebut.
Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya dapat menerima Macron di Jakarta.
Ia menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis terus berkembang di berbagai sektor, dari pertahanan hingga kebudayaan, dan menjadi semakin kokoh seiring waktu.
“Sekali lagi adalah kehormatan besar bagi kami untuk menyambut, menerima Presiden Republik Prancis dengan Ibu beserta seluruh delegasi hari ini melaksanakan kunjungan kenegaraan di Indonesia,” ujar Prabowo.
Menanggapi sambutan hangat tersebut, Macron menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa.
Dia turut menyampaikan bahwa meskipun jarak memisahkan kedua negara, Prancis dan Indonesia memiliki kedekatan yang ditopang oleh sejarah dan kebudayaan.
“Ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa bagi istri saya dan diri saya disambut dalam kunjungan kenegaraan ini oleh Bapak. Meskipun 12 ribu kilometer memisahkan kedua ibu kota metropolitan kita, kita tetap terhubung oleh angin sejarah dan napas takdir bersama kita,” kata Macron.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 10:56
Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI Nasional 29 Mei 2025

Jokowi di Antara Bursa Ketua Umum PPP dan PSI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Meski sudah lengser dari jabatan presiden, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo agaknya masih punya daya tarik untuk memimpin partai politik.
Tak tanggung-tanggung,
Jokowi
dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni Partai Solidaritas Indonesia (
PSI
) dan Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
Lantas, bagaimana bisa nama Jokowi masuk bursa ketua umum PSI dan PPP?
Wacana Jokowi menjadi ketua umum PPP muncul di tengah persiapan
Muktamar PPP
2025 yang beragendakan pemilihan ketua umum.
Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa PPP kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada
Kompas.com
.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat
ketum PPP
, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
Selain Jokowi, ada juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan politikus PSI Agus Herlambang yang masuk bursa.
“DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025).
“Kemudian di Bali, ada anggota kami yang mulai menyuarakan usulan untuk pemimpin perempuan, jadi nama yang maju atau diusulkan itu Isyana Bagoes Oka,” imbuh dia.
Ketua DPP PSI William Aditya Sarana menyebutkan, nama Jokowi masuk bursa karena Jokowi adalah sosok mentor bagi kader PSI sehingga wajar jika mendapatkan tempat istimewa hingga dicalonkan sebagai ketua umum.
Menurut William, gagasan Jokowi tentang partai politik yang inklusif dan terbuka menjadi inspirasi utama bagi PSI untuk menggelar Pemilihan Raya terbuka tahun ini.
“Pak Jokowi pernah menggagas ‘Partai Super Terbuka’ yang menginspirasi Pemira ini. Wajar jika kader PSI memberi tempat istimewa untuknya,” ujar dia.
Respons Jokowi
Jokowi sudah angkat bicara mengenai namanya yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum PSI dan PPP.
Terkait PSI, Jokowi mengaku masih berhitung soal kabar ia akan menjadi calon ketua umum PSI. “Masih dalam proses perhitungan, semuanya kan meski dihitung, tapi ya nanti lah,” ujar Jokowi di Karo, Jumat (16/5/2025).
Namun, pada Rabu (14/6/2025), di Solo, Jokowi sempat menyinggung metode pemilihan ketua umum PSI yang menggunakan sistem e-voting yang disebutnya sulit.
“Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misal saya ikut, saya kalah,” ungkap Jokowi.
Sementara itu, ketika ditanya soal peluangnya memimpin PPP, ia tidak mau banyak komentar.
“Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
Jokowi juga membantah ikut campur dalam Muktamar PPP dengan memberikan dukungan kepada Amran Sulaiman untuk memimpin PPP.
Ia menyebut seluruh kandidat layak dipertimbangkan demi kepentingan PPP ke depan.
“Semua baik. Semua calon baik,” kata Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 09:55
Wamenkum: Suka Tidak Suka, Revisi KUHAP Harus Disahkan Tahun Ini Nasional 29 Mei 2025

Wamenkum: Suka Tidak Suka, Revisi KUHAP Harus Disahkan Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU
KUHAP
) wajib diselesaikan pada tahun 2025.
Pasalnya, KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan senang atau tidak senang
RUU KUHAP
harus disahkan pada tahun 2025 ini. RUU KUHAP memiliki implikasi signifikan terhadap KUHP,” kata Eddy dalam acara Webinar Sosialisasi RUU KUHAP, Rabu (28/5/2025), dikutip dari siaran pers.
Eddy mengatakan, terdapat pasal-pasal terkait penahanan yang nantinya tidak akan berlaku lagi sejak 2 Januari 2026.
Artinya, kata dia, aparat penegak hukum kehilangan legitimasi mereka untuk melakukan penahanan sehingga dibutuhkan KUHAP baru yang sesuai dengan KUHP dan lebih relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
Eddy mencontohkan, di dalam RUU KUHAP, syarat objektif penahanan dapat dilakukan meskipun ancaman pidananya di bawah lima tahun terhadap tindak pidana yang tertuang dalam beberapa pasal dalam KUHP yang lama.
Padahal nanti per 2 Januari 2026, pasal-pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi.
“Artinya, kalau ada tersangka atau terdakwa yang ditahan dengan apa yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka secara mutatis mutandis aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi untuk melakukan penahanan,” ujarnya.
Eddy juga mengatakan, RUU KUHAP yang baru ini menunjukkan perbaikan, yaitu bergeser dari KUHAP lama yang cenderung pada crime control model menjadi due process model.
Dia menerangkan hal penting dalam due process model adalah adanya hal yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
“Bayangkan bahwa orang ditangkap, ditahan, digeledah, disita itu belum tentu dia dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, dengan perlindungan hak asasi manusia, maka filosofis dari hukum acara pidana bukan untuk memproses tersangka tetapi untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum,” tuturnya.
Selanjutnya, Wamenkum Eddy berpendapat bahwa RUU KUHAP ini sudah berorientasi pada KUHP yang disusun dengan merujuk pada paradigma hukum pidana modern, yaitu pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.
“Maka dari itu, keadilan restoratif juga dimungkinkan di dalam RUU KUHAP untuk semua tingkatan, yaitu Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, bahkan sampai ketika orang tersebut merupakan penghuni lembaga pemasyarakatan,” kata Eddy.
Melihat dampak KUHAP yang besar, Kemenkum melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunannya.
Kemenkum telah membangun diskusi bersama para tenaga ahli di bidang hukum, kementerian dan lembaga terkait, para advokat, koalisi masyarakat sipil, hingga civitas akademika sebagai bentuk partisipasi publik.
“Kami sudah mendapatkan masukan, terutama dari teman-teman advokat karena kewenangan yang begitu besar dari aparat penegak hukum harus dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap individu yang akan diproses dalam suatu perkara pidana,” ucap dia.
Sementara itu, DPR telah mengeluarkan izin untuk menggelar rapat dengar pendapat dan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada saat reses.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyebutkan, langkah ini diambil untuk mengebut
revisi KUHAP
agar dapat segera disahkan.
“Jadi semua nunggu KUHAP. Nunggu KUHAP. KUHAP-nya selesai. Makanya KUHAP dikebut, minta izin rapat-rapat pada saat reses,” ujar Adies di Gedung DPR RI, Rabu (28/5/2025).
“Jadi itu supaya kebut, ya kita izinkan biar kebut, karena dua undang-undangnya nunggu,” kata dia.
Menurut Adies, ada dua beleid yang pembahasannya menunggu penyelesaian
Revisi KUHAP
, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi UU Polri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 07:51
Gibran Tinjau Proyek IKN, Minta Pembangunan Tidak Molor Nasional 29 Mei 2025

Gibran Tinjau Proyek IKN, Minta Pembangunan Tidak Molor
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com-
Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
meninjau sejumlah proyek strategis di
Ibu Kota Nusantara
(IKN), Rabu (28/05/2025), untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional negara berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
Kepala Otorita IKN
Basuki Hadimuljono
mengungkapkan, Gibran berpesan agar pembangunan infrastruktur di IKN dapat diselesaikan tepat waktu.
“Menurut beliau ya jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kualitas tetap dijaga,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu.
Ada sejumlah titik yang ditinjau oleh Gibran, titik pertama adalah Jalan Tol Segmen 5B yang progresnya mencapai 70 persen.
Jalan tol ini diperkirakan rampung pertengahan 2026 dan akan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan ke kawasan inti IKN menjadi sekitar 50 menit, serta mempermudah mobilitas logistik dan publik.
Wapres juga meninjau Rumah Sakit Abdi Waluyo (progres 75,6 persen) yang akan menjadi fasilitas kesehatan modern, serta Universitas Gunadarma Kampus Digital yang tengah dibangun (progres persen).
Dua infrastruktur yang sudah rampung juga masuk dalam agenda kunjungan, yakni Kantor Kemenko 3 Tower 1 yang sudah selesai dibangundan Rumah Sakit Hermina yang telah beroperasi.
Wapres kemudian mengunjungi Masjid Negara (progres 60 persen) yang dirancang sebagai ikon kerukunan dan inklusivitas di ibu kota baru serta melihat tempat dibangunnya Gereja Basilika Nusantara yang saat ini progres pembangunannya 4,63 persen.
Tak ketinggalan, Gibran juga meninjau Istana Wakil Presiden yang meliputi kantor, rumah dinas, pendopo, masjid, dan fasilitas pendukung (progres 42,67 persen).
Rusun ASN 1 dengan progres 97,09 persen juga dikunjungi dan dijadikan tempat bermalam oleh Wapres sebagai bentuk pengecekan langsung terhadap kesiapan hunian ASN.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan, Gibran mengapresiasi kemajuan pembangunan IKN.
“Mantap sekali view (pemandangannya), indah sekali. Tidak ada (catatan). Cukup, cukup, aman,” ujar Rusdy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/05/2025 07:00