Category: Kompas.com Nasional

Agar Tak Cuma Jadi "Lip Service", SE Antidiskriminasi Loker Harus Dikuatkan Nasional 30 Mei 2025

Agar Tak Cuma Jadi “Lip Service”, SE Antidiskriminasi Loker Harus Dikuatkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Eksekutif Migrant Watch,
Aznil Tan
, menilai pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan surat edaran (SE) antidiskriminasi lowongan kerja (loker) apabila benar-benar ingin serius memberantas diskriminasi terhadap para pekerja.
Menurut Aznil, surat edaran terkait antidiskriminasi terhadap tenaga kerja juga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat atau mengikat.
“Itu tidak cukup dilakukan seperti itu. Surat edaran tidak mempunyai kekuatan hukum. Kalau pemerintah serius, kementerian tenaga kerja serius, harus mengeluarkan kepmen (
keputusan menteri
) secara berani,” kata Aznil saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
Sebab, menurutnya, surat edaran itu hanya bersifat imbauan dan tidak ada sanksinya karena tidak mempunyai kekuatan hukum.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi niat baik pemerintah karena sudah menerbitkan edaran tersebut.
“Tapi tidak cuma sekadar surat edaran, imbauan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini perlu gerakan yang komprehensif, yang holistik. Bukan sekadar
lip service
saja,” tuturnya.
Bahkan, Aznil mengusulkan agar poin-poin antidiskriminasi tersebut bisa dimuat dalam undang-undang.
“Kalau perlu di undang-undang ketenagakerjaan kita, kalau mau direvisi nanti ke depan, itu harus dibunyikan hal-hal itu. Masalah usia, batasan usia, masalah good looking, masalah ijazah yang harus memenuhi syarat, itu bentuk-bentuk diskriminasi,” bebernya.
Sekilas soal SE Antidiskriminasi loker
Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan SE Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja pada Rabu (28/5/2025).
Menaker Yassierli
juga meminta para gubernur menyampaikan SE ini kepada bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah masing-masing.
Pertama, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kedua, pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
a. untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan/atau
b. tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.
Keempat, larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 19:37
Klarifikasi Istana soal Minuman Bersulang Prabowo-Macron: Bukan Alkohol, Sari Apel Bersoda Nasional 30 Mei 2025

Klarifikasi Istana soal Minuman Bersulang Prabowo-Macron: Bukan Alkohol, Sari Apel Bersoda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Istana
mengklarifikasi soal minuman dalam gelas yang dipegang Presiden
Prabowo
Subianto saat bersulang dengan Presiden Perancis Emmanuel
Macron
dan istrinya Brigitte Macron dalam jamuan makan malam kenegaraan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025.
Pasalnya, beredar potongan video yang viral memperlihatkan
Presiden Prabowo
dan Macron memegang gelas berisi minuman berwarna kekuningan.
Video tersebut lantas menimbulkan kecurigaan warganet bahwa minuman yang dipegang
Prabowo dan Macron
tersebut beralkohol.
Dugaan warganet tersebut dibantah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya yang menegaskan minuman yang diteguk Presiden Prabowo bersama Presiden Perancis adalah sari apel bersoda yang tidak mengandung
alkohol
.
“Oh, itu
Sparkling Apple Cider
. 100 persen
juices
,” kata Teddy kepada Kompas.com, Jumat (30/5/2025).
Bahkan, Teddy mengirimkan beberapa gambar minuman untuk menguatkan pernyataannya bahwa tidak mengandung alkohol.
Gambar tersebut menjelaskan perihal minimal tersebut dan bertuliskan, ”
perfectly carbonated, our non-alcoholic Organic Sparkling Cider is a wonderful addition to any occasion
“.
“Bukan wine ya, dan tidak mengandung alkohol. Itu memang yang dipilih buat
toast
, karena non alkohol,” ujar Teddy.
Bantahan juga disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Dia memastikan bahwa Istana tidak menyediakan alkohol dalam jamuan makan malam (gala dinner) Presiden Prabowo dan Presiden Macron.
“Kami informasikan bahwa yang diminum beliau adalah sari apel. Istana tidak menyediakan minuman beralkohol,” kata Yusuf dalam pernyataannya, Jumat.
Yusuf pun berterima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap peristiwa itu.
“Kami sangat berterimakasih dan menghargai perhatian serta kepedulian masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo tampak mengajak Presiden Perancis, menteri Kabinet Merah Putih, hingga delegasi Perancis untuk mengangkat gelas berisi minuman mereka dan bersulang.
Momen itu terjadi dalam acara Gala Dinner di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, Prabowo awalnya menyampaikan pidato dalam acara santap malam tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo merasa mendapat kehormatan besar untuk bisa menerima Macron beserta istrinya, Brigitte Macron.
“Hubungan antara Prancis dan Indonesia sudah cukup lama dan meningkat terus sampai hari ini, kita menyaksikan bersama bahwa hubungan antara kedua negara kita maju di hampir semua bidang,” ujar Prabowo.
Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak hadirin bersulang bagi Perancis dan Indonesia.
“Terima kasih dan sekarang atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia, dan atas nama pribadi, saya mengajak para hadirin semua untuk angkat gelas kita,” kata Prabowo.
“Minum untuk kesehatan Yang Mulia Presiden Republik Perancis beserta Ibu dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis, dan bangsa Indonesia.
Vive la France, vive la
Indonesia (Hidup Perancis, hidup Indonesia). Terima kasih banyak,” ujarnya lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 19:08
SE Antidiskriminasi Pekerja, Pemerintah Perlu Siapkan Pengawas-Pelaporan Nasional 30 Mei 2025

SE Antidiskriminasi Pekerja, Pemerintah Perlu Siapkan Pengawas-Pelaporan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi IX DPR RI,
Netty Prasetiyani
, menyambut baik terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang Antidiskriminasi Tenaga Kerja.
Meski begitu, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan agar ini tidak menjadi dokumen administratif semata.
“Surat edaran ini tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen administratif. Pemerintah perlu memastikan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, agar implementasinya benar-benar terjadi di lapangan,” ujar Netty saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
Pengawasan yang dimaksud, kata Netty, bisa mencakup mulai dari sisi jumlah maupun kapasitasnya.
Selain itu, pemerintah disarankan untuk membuat sarana pengaduan jika ada masyarakat yang masih mendapat perlakuan diskriminatif.
“Juga soal sarana pelaporan dari masyarakat, khususnya pekerja, perlu dipermudah dan dilindungi, agar korban diskriminasi tidak takut bersuara,” ucap Netty.
Selanjutnya, ia juga menekankan soal pemberian sanksi dan teguran bagi perusahaan yang melanggar aturan ini.
“Juga soal pemberian sanksi atau teguran terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, agar ada efek jera,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus PKS ini menganggap SE tersebut merupakan langkah progresif yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan inklusif.
Dia berharap ke depannya tidak lagi ada diskriminasi terhadap pekerja.
“Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam proses rekrutmen, promosi, maupun pemutusan hubungan kerja,” kata Netty.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan SE Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang
Larangan Diskriminasi
Dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja pada Rabu (28/5/2025).
Dilansir dari salinan resmi SE tersebut, Kemenaker ingin mewujudkan prinsip non-diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Selain itu, Kemenaker memperhatikan dinamika ketenagakerjaan saat ini terkait persyaratan rekrutmen tenaga kerja.
Oleh karena itu, Menaker Yassierli mengeluarkan empat poin dalam SE terbaru ini.
Pertama, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kedua, pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apa pun dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Namun, SE ini tetap memberi ruang pengecualian untuk syarat usia dengan kriteria ketat, yakni:
a. Untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan/atau
b. Tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan.
Keempat,
larangan diskriminasi
dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.
Menaker Yassierli meminta para gubernur menyampaikan SE ini kepada bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 18:06
Tanggapi Kasus Pembacokan Jaksa, KPK: Unit Reaksi Cepat Kerja Intens Pastikan Keamanan Nasional 30 Mei 2025

Tanggapi Kasus Pembacokan Jaksa, KPK: Unit Reaksi Cepat Kerja Intens Pastikan Keamanan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) akan terus mengoptimalkan unit reaksi cepat. Hal itu merespons sejumlah kasus aparat penegak hukum (APH), terutama kasus pembacokan jaksa di Sumatera Utara (Sumut) dan Sawangan, Depok, belum lama ini.
“Unit reaksi cepat, bagian tim di pengamanan KPK yang memang bertugas, salah satunya adalah untuk membantu pengamanan personel KPK, dan itu juga dilakukan secara intens ya untuk memastikan bahwa keamanan dari para pegawai KPK itu tetap terjaga,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip dari
Antaranews
, Jumat (30/5/2025).
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa KPK memandang setiap penanganan perkara memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, terutama mengenai keselamatan.
“Bahkan tidak hanya dalam soal penanganan perkara, tantangan pemberantasan korupsi juga kami hadapi dalam upaya-upaya pendidikan, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi,” kata Budi.
Sebagaimana diberitakan, pegawai Kejaksaan Agung (
Kejagung
), DSK, sempat dihadang dua orang tak dikenal (OTK) kemudian dibacok di bagian pergelangan tangan kanan di di Pengasinan, Sawangan, Depok pada Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 02.30 WIB.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, Pegawai di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti) Kejagung tersebut mengalami luka berat di pergelangan tangan kanan.
Kasus tindak pidana ini, menurut Harli, telah mendapatkan atensi dari Polsek Bojongsari Polres Depok dan Polda Metro Jaya.
Kemudian, Harli mengungkapkan bahwa kondisi DSK sudah stabil usai menjalani operasi.
“Kondisi yang bersangkutan sesungguhnya stabil dan sudah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit,” ujar Harli pada 28 Mei 2025.
Harli juga mengatakan, Kejagung juga telah memberikan bantuan kepada DSK melalui Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung. Bantuan santunan ini juga telah diterima oleh pihak keluarga.
Setelah peristiwa yang menimpa DSK, terjadi juga peristiwa pembacokan terhadap jaksa fungsional Jhon Wesli Sinaga, dan aparatur sipil negara (ASN) pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Acensio Silvanov Hutabarat pada hari yang sama, pukul 15.40 WIB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 17:17
Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos Nasional 30 Mei 2025

Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Para buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan
PT Pos Indonesia
, akan kembali melakukan aksi/demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR pada Selasa (3/6/2025) pekan depan.
Presiden Partai Buruh dan KSPI Sa’id Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang akan disuarakan pada demo yang diperkirakan bakal diikuti 3.000 massa dari berbagai wilayah Jabodetabek ini.
Pertama, batalkan penghapusan tunjangan pensiunan, meliputi Tunjangan Pangan (TP) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Begitu pun sumbangan Iuran BPJS Kesehatan dan uang duka.
“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dikutip dari siaran pers, Jumat (30/5/2025).
Kedua, menuntut penghapusan sistem kemitraan di PT Pos.
Dia beranggapan, sistem kemitraan hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos.
“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” bebernya.
Ketiga, para peserta aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan
sistem outsourcing
yang merugikan pekerja, serta menolak sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.
Tuntutan penghapusan
outsourcing
ini selaras dengan janji Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato Hari Buruh pada 1 Mei lalu.
“Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 15:29
Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP Nasional 30 Mei 2025

Level Jokowi Ada di Partai Besar Parlemen, Dinilai Tak Cocok Masuk PSI atau PPP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak cocok jika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jika Jokowi memang ingin berlabuh ke partai, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai lebih cocok masuk ke partai besar.
“Saya kira Jokowi itu tidak cocok baik di PSI ataupun PPP. Kedua partai ini adalah partai yang tidak lolos ke Parlemen,” ujar Adi saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).
Hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurut Adi, Jokowi punya nama dan elektabilitas yang tinggi.
Rekam jejak Jokowi juga sangat luas karena pernah memenangkan pertarungan mulai dari Pemilihan Daerah (Pilkada) Solo, Pilkada Jakarta, serta dua periode menang pemilihan presiden (pilpres).
“Jikapun ingin berpartai, memang cocoknya Jokowi itu masuk partai besar atau menjadi bagian dari partai-partai politik besar,” ujar Adi.
Adi berpandangan, Jokowi tidak cocok jika masuk ke partai yang tidak lolos ke Parlemen.
“Ya minimal partai politik besar itu masuk dalam tiga besar hasil pileg. Level Pak Jokowi di situ sebenarnya,” ucap dia.
Meski begitu, dari antara PSI dan PPP, menurut Adi, Jokowi memang lebih cocok jika masuk ke partai yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep.
Apalagi, lanjut Adi, sejak awal PSI sangat mendukung dan identik dengan Jokowi. Banyak basis konstituen dan elit-elit PSI juga mendukung Jokowi.
“Kira-kira di antara PSI dan PPP mana lebih cocok? Ya tentu kalau mau jujur sebenarnya kalau harus memilih apakah PSI dan PPP, dalam banyak hal memang lebih cocok ke PSI,” ujar Adi.
Selain itu, kata Adi, Jokowi adalah tokoh nasionalis sama seperti PSI. Hal ini berbeda dengan PPP yang adalah partai Islam.
“PPP itu sama sekali tidak cocok gitu ya. Banyak elit-elit PPP dan basis massa PPP itu tidak memilih Jokowi, bahkan sangat kritis ke Jokowi,” ujar dia.
Diketahui, saat ini Jokowi dilirik oleh dua partai politik sekaligus untuk menjadi ketua umum, yakni PSI dan PPP.
Peluang ini memang terbuka karena Jokowi kini tidak berstatus sebagai anggota partai politik seusai dipecat dari PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan menyebutkan, usul itu muncul karena Jokowi dinilai layak untuk memimpin PPP dan dapat membawa partainya kembali memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2029 mendatang.
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah PPP kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” ujar Irfan kepada Kompas.com.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP karena punya pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
Namun sebelum masuk dibicarakan menjadi kandidat ketum PPP, nama Jokowi sudah lebih dulu muncul dalam busra pencalonan ketua umum PSI.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebutkan, Jokowi merupakan salah satu sosok yang diusulkan sejumlah pengurus daerah untuk memimpin PSI.
“DPW Yogya itu muncul Pak Jokowi, dukung Pak Jokowi. Di Jakarta, ketua fraksi kami, William, itu mendukung Pak Jokowi juga. Kemudian ada Jabar yang memunculkan dua nama, Mas Kaesang dan Ketua OKK Bro Agus Herlambang,” ujar Andy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/5/2025) lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 14:54
Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis Nasional 30 Mei 2025

Menko PMK Siapkan Strategi untuk Jalankan Putusan MK soal SD-SMP Gratis
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan segera melakukan koordinasi lintas pihak terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang
pendidikan dasar gratis
.
“Kami akan segera menyelenggarakan koordinasi melibatkan kementerian/lembaga terkait, untuk memastikan keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan aturan dan kebijakan yang presisi di masyarakat,” kata Pratikno dalam keterangan resmi, Jumat (30/5/2025).
Adapun putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, harus dimaknai berlaku bagi semua penyelenggara pendidikan dasar, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
Adapun keputusan MK tersebut dinilai selaras dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.
“Putusan MK ini menegaskan kembali amanat konstitusi bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara,” kata dia.
“Negara bertanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan dasar yang adil dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Menurut Pratikno, keputusan tersebut akan memperluas akses pendidikan dan menghapus hambatan ekonomi, terutama bagi keluarga tidak mampu yang anaknya bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan. Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyiapkan strategi implementasi.
“Kita perlu strategi yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif perlu dijabarkan dalam detail kebijakan yang implementatif,” tegasnya.
Menko PMK menjelaskan, strategi tersebut mencakup penyesuaian regulasi, skema pembiayaan baru yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar bebas biaya dan menjangkau semua anak, termasuk yang berada di luar sistem formal, dan anak tidak sekolah (ATS).
Pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap jutaan anak usia sekolah yang saat ini belum mengakses pendidikan.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, tercatat terdapat 3,9 juta anak tidak bersekolah, 881.168 anak putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus namun tidak melanjutkan, dan 2.077.596 anak belum pernah bersekolah.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya tengah mengkaji dan menganalisis putusan MK tersebut.
“Perlu ada koordinasi lintas pihak, termasuk dengan sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk menerapkan keputusan ini,” tegas Abdul Mu’ti.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 13:34
Jemaah Haji Diimbau Sesuaikan Keberangkatan dan Kepulangan Bus Shalawat dari Masjidil Haram Nasional 30 Mei 2025

Jemaah Haji Diimbau Sesuaikan Keberangkatan dan Kepulangan Bus Shalawat dari Masjidil Haram
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau
jemaah haji
Indonesia untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan kepulangan ke hotel dari
Masjidil Haram
dengan menggunakan
bus shalawat
.
Imbauan ini disampaikan karena jemaah haji dari berbagai belahan dunia saat ini sudah berkumpul di Mekkah untuk menjalani fase
puncak haji
di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
“Untuk menghindari kepadatan antrean di halte dan terminal bus shalawat, jemaah agar menyesuaikan waktu keberangkatan dari hotel maupun waktu kepulangan dari Masjidil Haram dengan menggunakan bus shalawat,” kata Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, dalam keterangannya, Jumat (20/5/2025).
Muchlis menyarankan jemaah datang lebih awal agar mendapat tempat shalat di dalam masjid.
“Hindari potensi kemungkinan penutupan terminal dan potensi shalat di luar masjid dengan risiko kepanasan,” kata dia.
Setelah shalat, jemaah juga diimbau untuk tidak langsung bubar dan pulang demi menghindari padatnya antrean bus.
“Jemaah bisa memanfaatkan waktu untuk berzikir terlebih dahulu sambil menunggu kondisi halte tidak terlalu padat,” ucap Muchlis.
Jemaah dapat mengulur waktu sekitar satu jam untuk menghindari antrean dan penumpukan jemaah di terminal bus.
“Pastikan naik bus sesuai rute tujuan yang akan membawa kembali ke hotel,” kata Muchlis.
Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi Mujib Roni menambahkan, pihaknya sudah mengoperasikan seluruh armada bus shalawat untuk mengantar jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya.
“Total ada 445 bus yang sudah kita operasikan untuk memfasilitasi jemaah di 205 hotel di Makkah. Ini sudah memasuki fase puncak keberadaan jemaah di Makkah,” ujar Roni.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 10:41
Pesona Candi Borobudur Akhiri Lawatan Macron di Indonesia Nasional 30 Mei 2025

Pesona Candi Borobudur Akhiri Lawatan Macron di Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pesona
Candi Borobudur
di Magelang, Jawa Tengah, mengakhiri tiga hari kunjungan kenegaraan Presiden Perancis
Emmanuel Macron
di Indonesia.
Macron pun menyampaikan kekagumannya terhadap candi Buddha terbesar di dunia itu dalam kunjungannya ke Candi Borobudur bersama Presiden
Prabowo Subianto
pada Kamis (29/5/2025) kemarin.
“Candi Borobudur selain dipakai sebagai tempat ibadah juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti keunggulan Indonesia,” kata Macron di mimbar keterangan pers bersama Prabowo, di pelataran Borobudur.
Dalam bahasa Perancis yang diterjemahkan, Macron menyebut bahwa Candi Borobudur adalah sumber inspirasi Asia Tenggara.
Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, pagoda ini dikunjungi oleh ribuan umat Buddha maupun wisatawan.
Bahkan, menjadi destinasi utama bagi para biksu yang melakukan perjalanan spiritual (Thudong) menjelang Hari Raya Waisak.
Menurut Macron, Candi Borobudur adalah simbol spirit kemitraan.
“Di tempat ini saya menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artistik budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen melainkan juga lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia,” tutur Macron.
Sebelum Macron menyampaikan kekaguman, Presiden Prabowo lebih dulu menyebut bahwa Candi Borobudur adalah sebuah mahakarya peradaban yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
“Selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar, kami menerima kunjungan Yang Mulia di situs bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban, dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual,” ujar Prabowo.
Prabowo bilang, Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara Pancasila, menghormati semua agama dan kepercayaan.
Maka dari itu, Prabowo merasa terhormat bisa menemani sahabatnya, Macron, ke Candi Borobudur.
Menurut dia, Indonesia dan Perancis adalah dua bangsa yang besar, yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang.
“Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis,” sambung Prabowo.
Dalam lawatan ini, Macron dan istrinya, Brigitte Macron, menyempatkan diri untuk berfoto dengan latar belakang candi.
Macron juga berfoto bersama Presiden Prabowo dan awak media.
Foto-foto itu diabadikan menyusul sejumlah kerja sama yang disepakati kedua negara di candi Buddha tersebut.
Kunjungan ke Candi Borobudur bersama Prabowo adalah penanda peluncuran kemitraan strategis di bidang kebudayaan antara Indonesia dan Perancis.
“Tadi pagi menteri-menteri budaya kita dan juga beberapa pelaku di bidang kebudayaan hadir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih telah menandatangani sejumlah persetujuan dan perjanjian,” ujar Macron.
Macron menjelaskan, kemitraan kebudayaan ini akan bertumpu pada dua pilar utama.
Pilar pertama yakni kerja sama di bidang pelestarian warisan dunia dan pengelolaan museum.
Perancis dalam hal ini siap berbagi keahliannya dalam bidang ini mengingat Indonesia memiliki kekayaan warisan dunia yang sangat besar.
“Ada kerja sama antara Indonesian Heritage Agency dan Centro de Monuments Nationaux. Saya senang akan ada sejumlah orang dari Indonesia yang datang ke Perancis agar kita saling belajar satu sama lain,” tutur Macron.
Kajian mendalam terhadap situs-situs warisan prioritas juga akan dilakukan dengan pendampingan dari berbagai institusi pendidikan dan penelitian di Perancis.
Selain itu, kemitraan antara EVO dan Grand Palais Museum Guimet juga telah diluncurkan untuk mempersiapkan berbagai pameran yang melibatkan seniman kontemporer dari kedua negara.
“Kita akan mendampingi untuk tindakan nyata sesuai dengan prioritas yang disampaikan dari mitra Indonesia. Sekolah, pusat penelitian, dan institusi lain di Perancis siap untuk ikut serta dalam inisiatif ini,” papar Macron.
Sedangkan pilar kedua adalah penguatan industri budaya dan ekonomi kreatif.
Macron menyebutkan, industri kreatif berada di inti kehidupan masyarakat dan kemitraan ini bertujuan untuk memberdayakan generasi muda Indonesia dan Prancis yang kreatif dan inovatif.
Adapun beberapa program kerja sama yang disampaikan Macron antara lain kolaborasi perfilman antara Pusat Sinema Nasional Prancis (Centre national du cinéma/CNC) dan sekolah perfilman La Fémis.
Kemitraan dalam bidang ini termasuk pelatihan, penyebarluasan karya, dan koproduksi film bersama.
“Khususnya kemitraan untuk pelatihan penyebarluasan dan koproduksi bersama dan menjelaskan dalam kemitraan ini membangun, membina model pendanaan suatu dunia perfilman yang tidak hanya tergantung pada model-model besar seperti yang telah dilaksanakan Perancis,” kata Macron.
Kunjungannya ke Candi Borobudur menjadi penutup lawatannya ke Indonesia kali ini.
Setelah mengunjungi Candi Borobudur, ia segera lepas landas ke Singapura melalui Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo.
Sebelum berkunjung ke situs budaya itu, Macron juga menyempatkan diri mendatangi Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Ia bahkan sempat makan siang bersama para taruna Akmil, kemarin siang.
Prabowo dan Macron tiba di ruang makan disambut hangat oleh seluruh kadet yang telah menanti dengan penuh antusias.
Sebelum makan, Prabowo memukul lonceng sebagai penanda dimulainya acara makan siang bersama.
Doa makan siang pun dipanjatkan bersama, menciptakan suasana khidmat di tengah suasana hangat penuh kekeluargaan.
Macron juga tampak menikmati kebersamaan yang bersahaja ini, di mana para taruna dan taruni duduk sejajar menikmati hidangan.
Usai seluruh hidangan disantap, Prabowo kembali memukul lonceng, kali ini sebagai tanda berakhirnya makan siang bersama.
Sebagai informasi, lawatannya ke Akmil bertujuan untuk meninjau laboratorium dan kelas bahasa Perancis di Akmil.
Sidak ini dilakukan usai Prabowo mendapatkan penghargaan kehormatan tertinggi Legion of Honour dari Pemerintahan Perancis.
Lalu, mereka bercengkrama dengan guru dan murid yang tengah belajar.
Salah seorang murid bahkan disuruh memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis.
Setelah selesai, siswa itu mendapatkan aplaus dari Macron, Prabowo, dan seluruh teman sekelas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 09:47
Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka Nasional 30 Mei 2025

Ormas Islam Bersuara soal Prabowo Siap Akui Israel jika Palestina Merdeka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Organisasi-organisasi masyarakat Islam angkat bicara mengenai Presiden RI
Prabowo Subianto
yang menyatakan Indonesia siap mengakui
Israel
sebagai negara yang berdaulat, asalkan Israel juga mengakui kedaulatan
Palestina
.
Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Indonesia sudah menyampaikan, begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Dalam berbagai forum juga, Prabowo kerap menyampaikan sikap Indonesia, di mana mereka memandang penyelesaian dengan solusi dua negara.
Menurut dia, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian serta mengakhiri konflik yang terjadi di tanah yang dijuluki “The Holy Land” itu.
Namun, kata Prabowo, hak Israel juga harus dijamin sebagai negara berdaulat dan harus diperhatikan keamanannya jika Palestina merdeka.
“Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menuai berbagai respons dari berbagai
ormas Islam
di Indonesia.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, sikap Indonesia yang siap mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina harus diikuti dengan komitmen untuk memproses hukum kejahatan perang yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Ketua Bidang Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pemerintah harus mendorong agar Israel dan Netanyahu dihukum atas kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina.
“Ada catatan penting di balik apa yang disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini, yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebagaimana yang telah diperintahkan ICC,” ujar Sudarnoto dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Dengan begitu, Sudarnoto menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo yang menegaskan kemerdekaan Palestina sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan anti-penjajahan untuk bangsa Indonesia.
“Jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel,” kata dia.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengatakan bahwa Israel tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatan perang yang selama ini mereka lakukan.
Jika Palestina merdeka, kata Anwar, Israel harus berhadapan dengan hukum atas genosida yang dilakukan kepada rakyat Palestina.
“Israel tentu juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” kata Anwar melalui pesan singkat, Kamis.
Menurut Anwar, Israel adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia sangat anti terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, peluang itu baru bisa terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina.
“Dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat Palestina, sehingga Palestina bisa menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat,” ujar Anwar.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, mendukung langkah Presiden Prabowo jika Israel ingin diakui Indonesia sebagai negara.
Menurutnya, hal ini merupakan hubungan diplomasi yang baik untuk menunjukkan dukungan terhadap kebebasan bangsa Palestina.
“Saya kira itu bahasa diplomasi yang sangat bagus untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Gus Fahrur kepada
Kompas.com
, Kamis.
Dia mengatakan, kemerdekaan Palestina harus diwujudkan dan solusi dua negara mungkin menjadi opsi terbaik saat ini untuk mengakhiri konflik.
“Banyak pihak menyerukan untuk dibuatnya ‘dua negara untuk dua warga’ yang hidup berdampingan secara damai. Tentu saja harus dilakukan dengan pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina yang berdaulat terlebih dahulu oleh Israel,” kata Gus Fahrur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 07:57