Category: Kompas.com Nasional

Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi Nasional 1 Juni 2025

Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial SM meninggal dunia setelah memaksa memasuki Mekah saat musim haji 2025.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (27/5/2025) di gurun wilayah Jumum.
Awalnya, SM terkena razia saat hendak masuk Mekkah bersama rombongannya.
“Almarhum bersama 10 rekannya terkena razia dan diarahkan menuju Jeddah,” ujar Judha dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
Namun, SM bersama dua WNI lain memaksakan diri masuk kembali ke Mekkah melalui gurun dengan menggunakan taksi.
Dalam perjalanan, Sopir taksi yang ditumpangi SM tak berani menerobos pos tilang kepolisian Arab Saudi.
“Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha.
SM pun meninggal di gurun karena dehidrasi.
Setelah mendapat kabar kematian SM, Kemenlu telah menghubungi keluarganya di Indonesia untuk menyampaikan duka dan memberikan informasi langkah penanganan.

“Jenazah SM saat ini berada di RS forensik Mekah untuk proses visum, sedangkan 2 WNI lainnya masih dalam perawatan,” ucap Judha.
Atas peristiwa itu, Kemenlu kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku.
“Memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk. Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 14:30
Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing Nasional 1 Juni 2025

Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI,
Dino Patti Djalal
meminta Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertindak atas kebijakan visa yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kebijakan imigrasi Trump yang menolak mahasiswa asing di Harvard University ini, kata Dino, meresahkan mahasiswa Indonesia.
”
Yang Terhormat Pak Menlu RI Sugiono, sudah saatnya Anda menelepon Menlu Amerika Serikat Marco Rubio untuk nyatakan prihatin ke kebijakan visa yang meresahkan mahasiswa Indonesia,
” tulisnya via akun pribadinya di X, @dinopattidjalal, setelah dikonfirmasi
Kompas.com
, Minggu (1/6/2025).
Dino mengatakan, mengutus pejabat di bawah untuk menyelesaikan persoalan ini tidaklah cukup, karena ini merupakan ujian kepemimpinan Sugiono sebagai Menlu RI dan mencari solusi.
”
Jangan nunggu atau lirik langkah negara lain. Hubungi Marco Rubio, dan dengan kepala dingin namun tegas tagih komitmen yang bersangkutan untuk jaga kemitraan RI-AS terutama di bidang pendidikan,
” kata Dino.
”
Tunjukkan bahwa Indonesia sejajar dengan Amerika. Respectfully,
” tulisnya.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menghentikan sementara proses penerbitan visa mahasiswa asing pada Selasa (27/5/2025).
Dalam saluran diplomatik internal yang diperoleh kantor berita AFP, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio meminta seluruh kedutaan dan konsulat AS di dunia untuk tidak membuka jadwal baru wawancara
visa pelajar
hingga ada arahan lebih lanjut.
Padahal, permohonan visa untuk belajar sudah mengalami penumpukan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang tengah memperketat pemeriksaan media sosial para pemohon visa.
Dalam kebijakan tersebut, AS akan melakukan penyaringan lebih luas terhadap aktivitas daring mahasiswa asing sebelum memberikan izin masuk ke AS.
Pemerintah AS dalam waktu dekat akan mengeluarkan panduan baru terkait prosedur pemeriksaan akun media sosial bagi semua pemohon visa pelajar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 13:59
PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PDI-P

Djarot Saiful Hidayat
menegaskan bahwa
korupsi
merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pancasila.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menuntut kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan secara langsung dengan semangat Pancasila.
“Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka yang bukan seorang Pancasilais. Mereka adalah pengkhianat dari Pancasila,” ujar Djarot dalam amanatnya ketika menjadi inspektur upacara peringatan
Hari Lahir Pancasila
di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Tak hanya itu, Djarot turut mengecam pihak-pihak yang menguasai tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan nasib rakyat dan kelestarian bumi.
“Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat serta merusak lingkungan, itu juga adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” tegasnya.
Djarot mengingatkan bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya bersifat seremonial.
Dia pun mengingatkan seluruh kader PDI-P agar menghayati Pancasila sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
Oleh karena itu, lanjut Djarot, kader PDI-P harus menjadi pelopor dalam memerangi korupsi dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial.
Dia pun mendorong agar seluruh kader PDI-P menjadi pribadi yang berjiwa Pancasilais.
“Kita tunjukkan bahwa inilah kader PDI Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya,” pungkasnya.
Adapun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDI-P dihadiri oleh sejumlah elite partai seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Wasekjen PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo turut hadir.
Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI mengikuti upacara secara daring.
Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Upacara ini juga diikuti oleh pengurus dan Satgas PDI-P dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 12:25
Tiga WNI yang Ditemukan di Gurun Diduga Akan Masuk ke Mekkah Secara Ilegal Nasional 1 Juni 2025

Tiga WNI yang Ditemukan di Gurun Diduga Akan Masuk ke Mekkah Secara Ilegal
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tiga warga negara Indonesia (WNI) yang ditemukan otoritas keamanan Arab Saudi di wilayah gurun Jumum, diduga hendak memasuki wilayah Mekkah secara ilegal.
“Dalam upayanya mencoba masuk kota Makkah secara ilegal tersebut, ketiga WNI tiba-tiba dipaksa untuk turun di tengah gurun oleh supir taksi karena takut tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi,” kata Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary melansir Antara, Minggu (1/6/2025).
Ia menjelaskan, SM awalnya masuk berencana masuk ke Mekkah untuk berhaji memakai visa nonhaji, yaitu visa ziarah multiple, bersama 10 WNI lainnya. Namun, ia kemudian terkena razia aparat dan diusir ke Kota Jeddah.
Ia kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke wilayah Mekkah bersama J dan S memakai taksi gelap melalui area gurun. Belakangan, SM beserta kedua rekannya, J dan S, diminta turun oleh sopir taksi tersebut karena takut tertangkap patroli aparat.
Ketiga WNI tersebut kemudian ditemukan oleh patroli pesawat Drone aparat keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan, SM sudah dalam keadaan meninggal dunia diduga kuat akibat dehidrasi.
“Sementara itu, J dan S dibawa aparat keamanan ke rumah sakit dan setelah menjalani perawatan kembali diusir ke Kota Jeddah,” kata dia.
Saat ini jenazah SM berada di rumah sakit di Makkah dan akan dilakukan proses visum. Pemakaman bagi jenazah SM akan dilakukan setelah proses visum selesai.
Yusron menjelaskan KJRI Jeddah terus melakukan penanganan lebih lanjut terhadap jenazah SM dan telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum SM yang berasal dari daerah Madura.
KJRI Jeddah kembali mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas
haji
nonprosedural, serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.
“Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji, jangan sampai uang hilang haji melayang,” ujar Yusron.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 11:32
Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional Nasional 1 Juni 2025

Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional
Penulis

KOMPAS.com –
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meski biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) turun dibandingkan tahun sebelumnya,
DPR
menilai kualitas layanan justru meningkat dan penyelenggaraan berjalan semakin profesional.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, usai melakukan peninjauan langsung ke lapangan di Kota Madinah, Arab Saudi, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, kekhawatiran publik bahwa penurunan biaya akan berdampak pada kualitas layanan tidak terbukti. Dengan manajemen yang baik, efisiensi justru tercapai. Ini menunjukkan pelayanan yang berkualitas tidak harus identik dengan biaya mahal.
Data resmi dari Kementerian Agama, Bipih pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 93.410.286 per Jemaah atau turun sekitar Rp 7 juta dari 2024 yang berada di kisaran Rp 100 juta.
“Tidak ada masalah dengan turunnya
biaya haji
. Pelayanan tetap berjalan dengan sangat baik. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan,” ujar Adies dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/6/2025).
Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengamatannya, salah satu faktor utama meningkatnya kualitas layanan adalah penerapan sistem syarikah. Tahun ini, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan perusahaan syarikah Arab Saudi yang bersaing dalam menyediakan makanan, penginapan, dan transportasi selama ibadah haji berlangsung.
Dirinya menyampaikan sistem tersebut memudahkan pemerintah dan DPR dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
“Dengan adanya delapan syarikah, kualitas pelayanan meningkat karena ada kompetisi. Masing-masing penyedia berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya, hampir tidak ada keluhan dari jemaah, baik soal makanan, pondokan, maupun layanan lainnya,” terangnya.
Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa penurunan biaya bukan semata soal penghematan anggaran, melainkan hasil dari upaya efisiensi serta negosiasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi. Perbaikan sistem distribusi logistik dan pemanfaatan teknologi informasi juga berperan dalam menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas.
Adies juga mengapresiasi upaya Kementerian Agama dalam menjaga efisiensi tanpa mengorbankan mutu layanan. Ia menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi, perbaikan distribusi logistik, serta koordinasi antar-lembaga turut berperan penting dalam keberhasilan ini.
Namun, ia juga mencatat masih adanya tantangan teknis di lapangan, seperti keterlambatan distribusi kartu nusuk. Hingga akhir Mei 2025, sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 belum menerima kartu tersebut.
“Kami percaya semuanya bisa selesai sebelum puncak haji. Saat ini, pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan kami semua bekerja untuk memastikan jemaah bisa beribadah,” ujarnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 10:55
Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia? Nasional 1 Juni 2025

Covid-19 Kembali Mengganas di Asia Tenggara, Bagaimana dengan Indonesia?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kasus penyebaran
Covid-19
di negara-negara Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah terus mengalami peningkatan sejak awal Mei 2025.
Pada pertengahan Mei 2025,
Malaysia
sempat mengeluarkan peringatan waspada karena peningkatan kasus tersebut.
Peringatan ini dikeluarkan Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad, merespons tingginya penularan Covid-19 di Singapura dan Thailand.
“Malaysia mencatat rata-rata sekitar 600 kasus per minggu, jauh di bawah ambang batas kewaspadaan nasional,” tulisnya di media sosial X, Sabtu (17/5/2025).
Ia juga menegaskan, tidak ada laporan kematian akibat Covid-19 di Malaysia sepanjang 2025 sejauh ini.
Situasi berbeda terlihat di negara tetangga. Thailand melaporkan lebih dari 16.600 kasus baru dan enam kematian dalam periode 4-10 Mei.
Sementara itu, Singapura mengalami lonjakan kasus menjadi 14.200 selama 27 April-3 Mei, naik dari 11.100 kasus pada pekan sebelumnya. Tercatat ada 133 pasien yang dirawat di rumah sakit.
Sejak awal tahun ini hingga 10 Mei, Malaysia mencatat total 11.727 kasus Covid-19. Angka tertinggi tercatat pada awal tahun, kemudian menurun dan stabil dalam beberapa minggu terakhir.
Pemerintah “Negeri Jiran” pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala, serta melindungi kelompok rentan.
Indonesia baru bicara soal peningkatan kasus Covid-19 ini sepekan setelah Malaysia.
Pada 23 Mei 2025,
Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) RI mengeluarkan surat edaran imbauan waspada penyebaran Covid-19 dengan dasar tren kasus yang meningkat di negara-negara tetangga.
“Surat edaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan Covid-19 maupun penyakit potensial kejadian luar biasa atau wabah lainnya,” bunyi surat edaran yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Murti Utami.
Dalam surat ini juga dijelaskan, varian Covid-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan J.1).
Dalam surat tersebut, Kemenkes mengeklaim transmisi penularan Covid-19 dan angka kematian masih rendah.
“Dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%) dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1,” tulis Kemenkes.
Edaran ini juga memberikan arahan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk mewaspadai penularan Covid-19 yang semakin merebak tersebut.
Dalam edarannya, Kemenkes menyampaikan arahan antara lain kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan, RS, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan.
Berikut daftar arahan Kemenkes kepada fasilitas layanan kesehatan:
1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan pelaporan ILI/SARI/Pneumonia/
COVID-19
melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link https://skdr.surveilans.org dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan spesimen Covid-19 melalui aplikasi All Record Tc-19 (https://allrecord-tc19.kemkes.go.id).
5. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
7. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan Covid-19 di masyarakat.
8. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respons kasus sesuai dengan ketentuan.
9. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/06/2025 08:02
Amphuri Harap Menag Bantu Lobi untuk Penerbitan Visa Haji Furoda Nasional 31 Mei 2025

Amphuri Harap Menag Bantu Lobi untuk Penerbitan Visa Haji Furoda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (
Amphuri
) berharap Menteri Agama (Menag)
Nasaruddin Umar
membantu melobi otoritas Arab Saudi untuk penerbitan
visa haji furoda
.
“Kami masih berharap juga
support
Menteri Agama yang sudah ada di Tanah Suci yang katanya akan berusaha membantu keluarnya visa furoda ini,” ujar Sekjen Amphuri, Zaky Zakariya Anshari kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
“Komunikasi G to G (Government to Government) selevel presiden dan menteri yang mungkin bisa membantu,” sambungnya.
Zaky menuturkan, waktu penutupan bandara untuk pelaksanaan
Haji 2025
di Arab Saudi sesuai edaran Otoritas Umum Penerbangan Arab Saudi (GACA) tertera tanggal 2 Juni 2025.
“Maka kesempatan masih ada dua malam lagi jika ada keajaiban visa furoda turun bagi yang benar-benar siap berangkat dengan segala konsekuensinya,” tuturnya.
Meski demikian, Zaky menyarankan
jemaah haji
furoda yang visanya belum terbit untuk beralih ke haji khusus.
“Amannya tetap sebaiknya masyarakat memilih Haji Plus atau Khusus kuota pemerintah Indonesia sebagai alternatif pengganti program Furoda atau Mujamalah,” tuturnya.
Zaky menyebut, koordinasi Amphuri dengan pihak Kementerian Haji Arab Saudi terakhir dinyatakan bahwa sistem visa dengan semua jenisnya sudah tutup.
“Kami masih menghormati penyelenggara anggota Amphuri yang sampai saat ini masih berusaha dan berkomunikasi dengan Syarikah,” tuturnya.
Amphuri akan menerbitkan surat edaran yang berisikan data anggotanya yang gagal berangkat ke Tanah Suci karena pesoalan visa furoda.
“Nanti akan tau jumlah jemaah yang batal berangkat dan juga kerugian yang mungkin terjadi,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 21:37
BPOM Peringatkan Jemaah Haji soal Cuaca Ekstrem, Waspada Heat Stroke Nasional 31 Mei 2025

BPOM Peringatkan Jemaah Haji soal Cuaca Ekstrem, Waspada Heat Stroke
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota
Amirul Hajj
sekaligus Kepala Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (
BPOM
), Taruna Ikrar memperingatkan
jemaah haji
Indonesia untuk mewaspadai heat stroke karena suhu ekstrem di Tanah Suci.
Taruna menuturkan, suhu di Arab Saudi diperkirakan bisa mencapai 50 derajat celsius pada pelaksanaan puncak haji.
“Tubuh kita umumnya hanya mampu mentolerir hingga 40 derajat. Itu artinya ada kelebihan suhu yang cukup ekstrem,” jelas Taruna di Jeddah, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (31/5/2025).
Untuk mencegah heat stroke atau serangan panas, Taruna meminta jemaah haji memperbanyak minum air zamzam demi menjaga cairan tubuh.
“Baik air mineral maupun air zamzam. Cairan dalam tubuh akan membantu menjaga keseimbangan ketika pembuluh darah melebar akibat panas,” tuturnya.

Jemaah haji
juga diminta lebih mengenali sinyal dari tubuh jika merasa kelelahan dan membutuhkan istirahat.
“Kalau mulai merasa pusing atau lemas, segera berteduh di tempat sejuk seperti bawah pohon atau bangunan dan beri waktu tubuh untuk pulih,” tuturnya.
Taruna lalu menyarankan kepada jemaah haji yang memiliki riwayat heat stroke untuk melakukan ibadah pada malam hari, saat suhu lebih rendah.
“Jika terkena heat stroke, berbaring di tempat sejuk, beri ruang udara, minum air jika masih sadar, pijat lembut bagian punggung atau kaki dan boleh dikompres dingin,” katanya.
Taruna menegaskan, cuaca panas bukan halangan untuk tetap sehat selama berhaji, asal jemaah menjaga diri.
“Dengan persiapan yang baik dan saling mengingatkan, jemaah kita Insya Allah bisa menjalani ibadah dengan lancar dan selamat,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 21:15
Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja Nasional 31 Mei 2025

Amran hingga Anies Masuk Bursa Caketum, Jubir PPP: Yang Pasti Aja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
), Usman M Tokan mengungkapkan tidak ingin ada banyak nama eksternal yang diusulkan, tetapi tidak pernah berkomunikasi pada internal partai.
Sebab, bisa saja pihak yang diusulkan tidak siap setelah namanya santer dibicarakan. Hal ini menanggapi adanya usulan kader DPW DKI Jakarta yang memandang positif bergabungnya Anies untuk menakhodai partai.
“Kita tidak ingin dari eksternal nama diusulkan, tapi yang bersangkutan tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terkadang namanya santer dibicarakan, tiba-tiba ada pernyataan dari yang bersangkutan tidak minat atau tidak siap, dan lain-lain. Baiknya yang pasti-pasti aja,” kata Usman M Tokan kepada Kompas.com, Sabtu (31/5/2025).
Oleh karenanya, ia berharap kandidat yang diusulkan bisa melakukan komunikasi politik dengan PPP.
Menurutnya, masih ada waktu bagi pada kandidat untuk berkomunikasi, mengingat Muktamar akan diadakan sekitar bulan Agustus atau September 2025.
“Masih ada waktu sampai September, silakan para kandidat melakukan komunikasi politik dengan pemegang mandat muktamar yang akan datang. Apalagi kalau ada info usulan kader atau pengurus DPW DKI Jakarta, silakan saja disosialisasikan,” ucap dia.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kader PPP siap mendorong jika mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
bersedia menjadi calon ketua umum (Ketum) partai berlambang ka’bah tersebut.
Namun ia berharap, Anies tetap bersama PPP mesti nantinya tidak terpilih menjadi Ketum.
“Kalau kemudian beliau (Anies Baswedan) menyatakan siap, pasti akan ada kader yang mendorong, kita akan menyambut dengan senang hati untuk bersama sama membangun PPP,” tandas Usman.
Sebelumnya diberitakan, ada sejumlah nama yang mencuat dan masuk bursa calon
ketum PPP
menjelang muktamar.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan nama-nama tersebut.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi
Amran Sulaiman
, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Namun, satu per satu nama yang disebut Rommy itu menyatakan penolakannya menjadi orang nomor satu di PPP. Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
Di samping itu, ia mengaku tak tahu jika namanya masuk bursa calon ketua umum partai berlambang Kabah itu.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf. Dia menolak tawaran untuk menjadi ketua umum PPP karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Terbaru, nama Anies Baswedan disebut oleh DPW DKI Jakarta. DPW menyebut bahwa para kader melakukan pembicaraan positif tentang Anies.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 20:27
PPP Jakbar Ingatkan Rommy Tak Cawe-cawe soal Ketum Jelang Muktamar Nasional 31 Mei 2025

PPP Jakbar Ingatkan Rommy Tak Cawe-cawe soal Ketum Jelang Muktamar
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) Jakarta Barat mengingatkan
Romahurmuziy
atau Rommy tidak cawe-cawe jelang Muktamar yang rencananya digelar pada September mendatang.
Sekretaris DPC PPP Jakarta Barat, S.Syswanto menegaskan, Muktamar merupakan forum penting bagi partai berlambang Ka’bah itu untuk memilih ketua umum dan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2029.
“Sebagai kader dan fungsionaris partai, saya mengatakan agar mantan ketua umum PPP Mas Rommy, untuk bisa menahan diri bercawe-cawe ria dan mem-framing media,” ujar Syswanto lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (31/5/2025).
“Apapun yang dinarasikan Mas Rommy di media online tentang dinamika dan perubahan untuk PPP ke depan tetap tidak didengar oleh sebagian besar warga PPP, karena rekam jejak 2019 masih melekat dalam ingatan warga PPP,” sambungnya.
Ia mengatakan, pemilihan ketua umum merupakan dinamika yang penting bagi PPP, karena sosok yang terpilih akan menentukan arah kebijakan dan strategi partai.
Dinamika yang terjadi jelang Muktamar ini juga dapat mencakup konflik internal, seperti perselisihan kepentingan.
“Muktamar adalah gerbang PPP untuk mencerahkan dan menjalankan programnya menghadapi pemilu 2029 nanti, biar bisa merebut kursi-kursi yang yang hilang di 2024,” tegas Syswanto.
Syswanto tak ingin ada pihak-pihak yang merasa bahwa mereka adalah sosok yang paling berjasa bagi PPP.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan Rommy untuk tidak cawe-cawe dengan meramaikan sosok eksternal untuk menjadi ketua umum PPP.
“Biarkan semua jajaran pengurus harian DPP-DPW dan DPC menentukan pimpinan yang terbaik untuk pemantapan strategi 2029 di arena Muktamar,” ujar Syswanto.
Sementara itu, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mencuat dalam bursa calon ketua umum PPP menjelang Muktamar yang bakal terlaksana sekitar Agustus-September 2025.
Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, dua nama itu sering menjadi perbincangan positif dari kader partai berlambang Ka’bah itu.
“Nama
caketum PPP
dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam dalam siaran pers, Sabtu (31/5/2025).
Belly menuturkan, sosok ketua umum mendatang harus mampu menimbulkan efek kejut positif di mata masyarakat Indonesia.
PPP membutuhkan sosok ketua umum paket komplit, yakni religius yang dekat dengan ulama dan santri, serta diterima oleh semua kalangan termasuk kaum muda.
Kemudian, kreatif merangkul dan membuka diri kepada seluruh komponen internal maupun eksternal PPP.
“Dan tentu harus kuat plus loyal secara finansial untuk mendukung program-program perjuangan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/05/2025 19:34