Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Romahurmuziy Bantah "Obral" Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli Nasional 2 Juni 2025

    Romahurmuziy Bantah "Obral" Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli Nasional 2 Juni 2025

    Romahurmuziy Bantah “Obral” Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan
    PPP

    Romahurmuziy
    (Rommy) membantah anggapan dirinya mengobral atau memperdagangkan kursi Ketua Umum (Ketum) PPP.
    “Dagang itu kan kalau ada yang menjual, ada yang membeli. Ini kan tidak ada yang menjual, dan tidak ada yang membeli,” ujar Rommy saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (1/6/2025) malam.
    Rommy mempertanyakan alat ataupun jenis pembelian jika betul ada perdagangan dalam proses pemilihan Ketum PPP.
    Dia menekankan PPP memiliki sejarah panjang, sehingga tidak bisa dibeli oleh apapun.
    “Kalau membeli itu belinya mau pakai apa? Dan nilainya berapa?
    Wong
    PPP ini sejarahnya sangat panjang, tidak terbeli oleh berapapun,” ucapnya.
    Rommy menyampaikan, nama-nama calon Ketum PPP yang dia sampaikan sejauh ini merupakan rangkuman dari suara para kader PPP.
    Dia mempersilakan awak media untuk menelusuri cabang PPP mana yang menyuarakan nama tertentu.
    “Seluruh media bisa mengutip mana-mana cabang yang meneriakkan nama Pak Amran, awalnya itu dari Sulawesi Selatan. Mana-mana yang meneriakkan Pak Anies, kemarin diulangi lagi, itu DKI. Nama Pak Dudung juga muncul karena memang salah satu Ketua DPC PPP di Banten itu adalah kerabat beliau,” jelas Rommy.
    “Dan Pak Sandi dan Gus Yasin itu dari awal memang beliau dua kader terbaik partai. Begitu pun kalau nama Gus Ipul itu muncul dari Jawa Timur,” sambungnya.
    Maka dari itu, Rommy kembali membantah dirinya disebut memperdagangkan kursi Ketum PPP.
    “Dan itu yang saya sampaikan hanya rangkuman saja. Jadi kalau ada yang menyatakan saya memperdagangkan, ya itu tidak mengikuti media saja mungkin, kurang update,” imbuh Rommy.
    Sebelumnya, Rommy ramai dikritik akibat langkahnya yang membuka peluang, bahkan menawarkan kursi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh eksternal partai.
    Sejumlah elite partai berlambang kakbah itu memandang langkah Rommy tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan memperdagangkan partai.
    “(Langkah Rommy) Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).
    Rusli menegaskan, PPP punya mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.
    “Kami menyambut baik kalau memang ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa,
    ahlan wa sahlan
    . Tapi tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART,” ujar dia.
    Senada dengan Rusli, Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, juga melontarkan kritik tajam terhadap manuver Rommy menjelang Muktamar partai.
    Dia menilai Rommy telah menjadikan PPP sebagai barang dagangan demi mendudukkan tokoh eksternal.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral ke mana-mana,” ujar Rifa’i dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
    Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan juga menolak upaya menggadaikan PPP ke pihak-pihak eksternal semata-mata demi mengembalikan PPP menjadi partai politik yang punya kursi di parlemen.
    Irfan mengingatkan, PPP merupakan partai warisan ulama sehingga jangan sampai tradisi dan jati diri PPP tergerus akibat akuisisi oleh pihak eksternal.
    “Yang jelas adalah PPP ini adalah partai warisan ulama, partai yang berbasis pergerakannya tentang kepentingan umat. Nah, kami juga tentu tidak mau ya PPP itu seolah-olah, ya bukan diakuisisi, tapi tergadaikan hanya untuk kepentingan PPP kembali ke Senayan. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian itu,” kata Irfan kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Prima Kembali Kukuhkan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 1 Juni 2025

    Partai Prima Kembali Kukuhkan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 1 Juni 2025

    Partai Prima Kembali Kukuhkan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
    Agus Jabo
    menekankan kembali komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Hal tersebut Agus Jabo sampaikan dalam acara Harlah ke-4 Prima di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    “Kongres ke-2 ini hanya memutuskan dua hal. Pertama, Prima mengukuhkan kembali dukungan, serta ingin mengamankan program Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, agar program-program pemerintah tersebut secepatnya bisa dinikmati oleh rakyat,” ujar Agus Jabo.
    Hanya saja, Agus Jabo menekankan pihaknya belum membahas Pemilu 2029, mengingat waktunya masih jauh.
    Lagipula, kata dia, tidak etis jika tiba-tiba ada yang membahas pemilu, padahal orang itu masih bekerja untuk Presiden.
    “Kongres ini hanya melengkapi syarat-syarat formal yang nanti akan didaftarkan ke Kementerian Hukum. karena ada beberapa pejabat Partai Prima yang harus menjalankan tugas negara sehingga tidak menjalankan tugas-tugas kepartaian,” tuturnya.
    Agus Jabo pun menyatakan akan langsung menyusun sejumlah nama untuk pengurus partai di dewan pimpinan pusat untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum.
    Di pemerintahan, Agus menjabat sebagai wakil menteri sosial. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro pun sempat berkelakar tentang Partai Prima yang tetap ikut berkuasa di pemerintahan meskipun tidak mengikuti Pemilu 2024.
    Buktinya, ketua umum partai serta simpatisannya banyak yang menduduki posisi penting di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    Menurut Juri, fenomena ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Sebab jika mengikuti tren yang ada, modal bagi partai untuk mendapat kursi di parlemen dan bahkan pemerintahan cukup membuat pusing.
     
    Namun, Prima justru bisa mendapat posisi tanpa mengeluarkan modal pemilu.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga Partai Prima. Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agus Jabo Jadi Ketum Partai Prima Lagi Nasional 1 Juni 2025

    Agus Jabo Jadi Ketum Partai Prima Lagi Nasional 1 Juni 2025

    Agus Jabo Jadi Ketum Partai Prima Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Agus Jabo
    Priyono kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
    Agus pun menyatakan akan langsung menyusun sejumlah nama untuk pengurus partai di dewan pimpinan pusat untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum.
    “Kongres ini hanya melengkapi syarat-syarat formal yang nanti akan didaftarkan ke Kementerian Hukum, karena ada beberapa pejabat Partai Prima yang harus menjalankan tugas negara sehingga tidak menjalankan tugas-tugas kepartaian,” kata Agus dalam Harlah ke-4 Prima di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    Dalam kongres itu, Partai Prima sekaligus menekankan kembali dukungan partainya untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Kongres ke-2 ini hanya memutuskan dua hal. Pertama, Prima mengukuhkan kembali dukungan, serta ingin mengamankan program Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, agar program-program pemerintah tersebut secepatnya bisa dinikmati oleh rakyat,” ujar Agus Jabo.
    Hanya saja, Agus Jabo menekankan pihaknya belum membahas Pemilu 2029, mengingat waktunya masih jauh.
    Lagipula, kata dia, tidak etis jika tiba-tiba ada yang membahas pemilu, padahal orang itu masih bekerja untuk Presiden.
    Selanjutnya, Agus Jabo mengungkit Prima yang langsung ditindas ketika mereka baru muncul di dunia politik beberapa tahun lalu.
    Dia turut mengenang Prima yang gagal berlaga di
    Pemilu 2024
    , padahal syarat formal sudah mereka siapkan dengan baik.
    Agus Jabo pun menduga ada kekuatan besar yang tidak ingin Prima ikut Pemilu 2024.
    “Prima lahir bukan kelahiran biasa. Prima lahir langsung ditindas, ditekan sedemikian kuat, dijatuhkan bertubi-tubi, kita merasakan semua sulitnya Prima pada saat itu,” kata Agus Jabo.
    “Saya sudah komunikasi ke sana, kemari, syarat formal kita di KPU lebih bagus dibandingkan dengan partai lain. Tetapi, sepertinya ada kekuatan besar waktu itu yang tidak ingin Prima ikut. Itu menjadi catatan pribadi saya siapa yang mencoba menekan dan menghambat Prima sebagai peserta pemilu,” sambungnya.
    Sementara itu, Agus Jabo mengatakan, Prima sampai melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Agus Jabo mengeklaim pihaknya bisa saja membuat pemilu tertunda, meski mereka akhirnya tidak melanjutkannya.
    “Bayangkan kalau putusan pemilu itu kita gunakan, pemilu pasti tertunda 2 tahun 2 bulan 24 hari. Tapi kita tidak menggunakan itu,” jelas Agus Jabo.
    “Di media kita di-
    bully
    oleh lawan politik kita, partai besar. Yang bela kita cuma Gerindra. Kenyataan politiknya seperti itu, hanya Gerindra yang memasang badan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Diminta Tak Abaikan Nasib Jemaah Haji Furoda yang Gagal Berangkat Nasional 1 Juni 2025

    Pemerintah Diminta Tak Abaikan Nasib Jemaah Haji Furoda yang Gagal Berangkat Nasional 1 Juni 2025

    Pemerintah Diminta Tak Abaikan Nasib Jemaah Haji Furoda yang Gagal Berangkat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah tidak lepas tangan dengan nasib
    calon jemaah haji furoda
    yang gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak terbitnya visa dari Arab Saudi.
    Politikus Nasdem itu menegaskan, negara tetap harus menjamin dan melindungi hak para calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat tersebut.
    “Ini bukan hanya soal visa, ini soal amanah dan perlindungan terhadap hak ibadah umat. Negara tidak boleh abai,” ujar Dini kepada Kompas.com, Minggu (1/6/2025).
    “Kejadian ini menyentuh nurani kita. Jemaah sudah menyiapkan diri secara lahir dan batin untuk beribadah ke Tanah Suci, namun harapan mereka pupus di saat-saat terakhir,” sambungnya.
    Dini mengakui bahwa insiden seperti ini sangat jarang terjadi.
    Namun, dia menilai kejadian kali ini tetap berdampak serius dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.
    Oleh karena itu, Dini berharap agar pemerintah memperbaiki skema dan tata kelola haji furoda, sehingga lebih transparan dan akuntabel.
    “Insiden ini menjadi peringatan penting. Skema haji non-kuota harus dikelola secara transparan dan akuntabel, karena menyangkut ibadah umat dan nama baik negara,” tegasnya.
    Dini menambahkan, dirinya berencana menemui para calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat karena persoalan visa tak terbit.
    Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan keluhan para calon jemaah, sekaligus juga memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
    “Saya ingin memastikan bahwa para jemaah tidak menjadi korban dua kali, gagal berangkat dan kehilangan haknya. Karena itu, saya akan hadir langsung di tengah mereka,” ucap Dini.
    Di samping itu, Dini mengusulkan agar Komisi VIII DPR RI segera memanggil Kementerian Agama (Kemenag) serta otoritas terkait guna meminta penjelasan resmi.
    Dia juga mendorong adanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak penyelenggara yang diduga lalai atau menyalahi prosedur.
    “DPR RI, melalui Komisi VIII, juga akan memanggil Kementerian Agama dan otoritas terkait untuk meminta penjelasan resmi serta mendesak penegakan hukum terhadap pihak penyelenggara yang diduga lalai atau menyalahi prosedur,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, harapan calon jemaah haji untuk dapat menjalankan ibadah haji lewat jalur furoda atau non-kuota terancam pupus.
    Pasalnya, Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda pada tahun ini dan proses pemvisaan jemaah haji pun sudah ditutup.
    “Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS),” kata Hilman Latief dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Seperti diketahui, haji lewat jalur furoda memang bersifat non-kuota sehingga tidak ada jumlah pasti yang diberikan setiap tahunnya.
    Selain itu, keberangkatan jemaah baru bisa dipastikan setelah visa dan tiket pesawat diterbitkan.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa wewenang mengeluarkan
    visa haji
    furoda sepenuhnya ada pada Pemerintah Arab Saudi, bukan dari pemerintah Indonesia.
    Kemenag masih terus membangun komunikasi dengan otoritas Arab Saudi agar visa haji furoda seluruhnya bisa terbit.
    “Itu kan di luar kewenangan kami,” kata Nasaruddin di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Perkuat BerAKHLAK Nasional 1 Juni 2025

    Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Perkuat BerAKHLAK Nasional 1 Juni 2025

    Hari Lahir Pancasila, Menteri Rini: Refleksi ASN untuk Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Perkuat BerAKHLAK
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Bangsa Indonesia memperingati
    Hari Lahir Pancasila
    , pada 1 Juni 2025. Hari Pancasila tidak hanya menjadi momen untuk mengenang dan memperingati lahirnya dasar negara Indonesia, namun juga sebagai refleksi untuk memperkuat komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga cita-cita luhur bangsa.
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, mengingatkan benang merah antara nilai Pancasila, reformasi birokrasi, dan core values ASN BerAKHLAK.
    Rini yang saat ini memimpin jalannya reformasi birokrasi, kerap menggaungkan tagline Reformasi Birokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat.
    “Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih puas dengan pelayanan publik,” ungkap Rini, Minggu (1/6/2025).
    Untuk menciptakan pemerintahan yang semakin baik, setiap ASN diwajibkan untuk memegang nilai-nilai core values ASN BerAKHLAK. Bagi Rini, BerAKHLAK merupakan refleksi dari semangat Pancasila itu sendiri.
    “Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi, yang sejalan dengan nilai loyalitas dalam core values ASN BerAKHLAK,” ujar Menteri Rini.
    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan tema Hari Pancasila 2025, yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.
    Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi merupakan pedoman moral dan etika bagi seluruh warga negara Indonesia, menjadi fondasi yang kuat dalam kepribadian bangsa Indonesia. Menjadikan Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing tinggi untuk menjadi bangsa yang disegani dan berpengaruh dalam perubahan dinamis dunia.
    Pedoman ini khususnya bagi ASN mendorong untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan amanah. Mengimplementasikan BerAKHLAK adalah salah satu cara ASN untuk tetap menanamkan semangat Pancasila dalam diri.
    Perlu diingat, BerAKHLAK merupakan nilai dasar ASN yang terdiri dari Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
    ASN sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan integritas tinggi, sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
    Dari sisi lain, nilai adaptif dan kolaboratif menjadi pengingat bahwa dalam setiap tantangan global dan dinamika bangsa, ASN harus mampu beradaptasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
    Hal ini senada dengan sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    “Saat seorang ASN mengimplementasikan nilai harmonis, ia memupuk persatuan Indonesia. Saat ia loyal, ia setia pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan NKRI. Saat ia adaptif, ia menjaga relevansi nilai-nilai kebangsaan. Dan saat ia kolaboratif, ia membangun sinergi demi kepentingan rakyat,” jelas Rini menjabarkan relevansi BerAKHLAK dengan Pancasila.
    Peringatan Hari Pancasila tahun 2025 ini bukan hanya sekadar seremonial historis, tetapi momentum penting untuk meneguhkan kembali semangat Pancasila dalam diri setiap ASN. Ada hubungan tak terpisahkan antara Hari Lahir Pancasila dan core values ASN BerAKHLAK.
    “Keduanya adalah satu kesatuan utuh yang membentuk karakter dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara yang sejati, mewujudkan cita-cita luhur Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkas Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur Nasional 1 Juni 2025

    WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur Nasional 1 Juni 2025

    WNI yang Tewas Dehidrasi di Gurun Saat Paksa Masuk Mekkah Berasal dari Jawa Timur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan, WNI yang meninggal dunia karena nekat ke
    Mekkah
    lewat gurun saat musim haji adalah warga Jawa Timur.
    “Dari Jatim,” ujarnya singkat melalui pesan teks, Minggu (1/6/2025).
    Judha menjelaskan bahwa kematian WNI berinisial SM itu terjadi pada 27 Mei 2025.
    SM bersama 10 rekannya mencoba masuk wilayah Mekkah tanpa visa haji yang legal sehingga tertangkap petugas saat melakukan razia.
    Mereka kemudian diarahkan ke Jeddah untuk kembali dan tidak memasuki Mekkah di saat musim haji 2025.
    Namun, SM bersama dua rekannya mencoba menyewa taksi dan meminta sopir mengantarkan mereka ke Mekkah lewat gurun.
    “Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha menjelaskan.
    SM kemudian meninggal dunia di tengah padang pasir karena dehidrasi, sedangkan dua WNI yang menemani SM harus dirawat di rumah sakit.
    Mereka ditemukan tak berdaya di tengah padang pasir setelah petugas Arab Saudi melakukan patroli menggunakan drone.
    Atas peristiwa itu, Kemlu RI kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku, memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk.
    “Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tegas Judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kerugian Travel jika Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat, Bisa Capai Rp 300 Juta Per Orang Nasional 1 Juni 2025

    Kerugian Travel jika Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat, Bisa Capai Rp 300 Juta Per Orang Nasional 1 Juni 2025

    Kerugian Travel jika Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat, Bisa Capai Rp 300 Juta Per Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Zaki Zakariya Anshari, mengungkapkan, penyelenggara perjalanan
    haji furoda
    atau haji non-kuota bakal rugi jika jemaah gagal berangkat tahun ini.
    Menurut Zaki, tingkat kerugian yang dialami penyelenggara sangat bergantung pada strategi manajemen program haji furoda yang dijalankan masing-masing biro travel. Namun bisa mencapai ratusan juta per jemaah. 
    “Kerugian mungkin akan selalu ada, ya. Kita sudah dengar keluhan-keluhan kawan-kawan penyelenggara. Tetapi masalah rugi tidaknya penyelenggara itu tergantung strategi pengelolaan program haji furoda dan pengalaman penyelenggara itu sendiri,” ujar Zaki saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/6/2025).
    “Contohnya Khazzanah Tours, travel saya sendiri. Bagi pendaftar furoda selalu dibuat MOU, di antara klausulnya jika ada kegagalan, uang kembali 100 persen. Hal itu untuk memberi rasa keamanan dan kenyamanan bagi jemaah,” sambungnya.
    Zaki menerangkan, ada tiga pola umum yang biasanya diterapkan para penyelenggara haji furoda.
    Pertama, penyelenggara yang langsung membayar tiket dan hotel lebih awal, baik secara penuh maupun sebagai deposit karena percaya diri visa furoda akan terbit.
    “Penyelenggara seperti ini akan rugi karena tiket dan hotel biasanya hangus,” jelas Zaki.
    Menurut Zaki, dalam skema ini, kerugian bisa mencapai Rp 80 juta hingga Rp 100 juta per orang jika visa gagal terbit dan berimbas gagal berangkat.
    Kedua, lanjut Zaki, biro perjalanan yang relatif kecil dan belum berpengalaman cenderung membeli paket penuh dari pihak lain.
    Jika pihak tersebut tidak amanah, potensi kerugian bisa mencapai Rp 300 juta per jemaah.
    “Ini yang dikhawatirkan saat ini. Model kedua ini kerugian bisa Rp 300 juta per orang,” ujarnya.
    Ketiga, penyelenggara yang lebih berhati-hati biasanya tidak melakukan pembayaran tiket dan hotel sebelum visa furoda benar-benar terbit.
    Dalam skema ini, dana jemaah tetap aman dan bisa dikembalikan 100 persen ketika visa tidak keluar.
     
    “Model ketiga tidak ada kerugian sama sekali,” jelas Zaki.
    Dia menambahkan bahwa kegagalan pemberangkatan jemaah furoda tidak hanya terjadi di satu asosiasi, melainkan juga terjadi pada penyelenggara yang tergabung di asosiasi lainnya.
    “Asosiasi lain juga ada yang mendata anggota yang terdampak. Insya Allah nanti kita akan tahu data pastinya,” ucap Zaki.
    Adapun harga wajar untuk paket haji furoda, kata Zaki, berkisar antara 22.000 hingga 32.000 dollar AS.
    Namun, ada pula paket super VVIP yang bisa mencapai 50.000 dollar AS per orang.
    Diberitakan sebelumnya, harapan calon jemaah haji untuk dapat menjalankan ibadah haji lewat jalur furoda atau non-kuota terancam pupus.
    Pasalnya, Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda pada tahun ini dan proses pemvisaan jemaah haji pun sudah ditutup.
    “Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS),” kata Hilman Latief dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
    Seperti diketahui, haji lewat jalur furoda memang bersifat non-kuota sehingga tidak ada jumlah pasti yang diberikan setiap tahunnya.
    Selain itu, keberangkatan jemaah baru bisa dipastikan setelah visa dan tiket pesawat diterbitkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Peluang Hasto Jadi Sekjen Lagi, Djarot PDI-P: Hak Prerogatif Megawati Nasional 1 Juni 2025

    Soal Peluang Hasto Jadi Sekjen Lagi, Djarot PDI-P: Hak Prerogatif Megawati Nasional 1 Juni 2025

    Soal Peluang Hasto Jadi Sekjen Lagi, Djarot PDI-P: Hak Prerogatif Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    mengatakan, penunjukan sosok yang akan menjadi sekretaris jenderal (Sekjen) menjadi kewenangan
    Megawati Soekarnoputri
    selaku ketua umum.
    Hal itu disampaikan Djarot saat merespons pertanyaan soal sosok yang berpotensi menjadi sekjen PDI-P untuk periode mendatang, setelah Hasto Kristiyanto terseret kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan.
    “Di dalam kongres itu, ketua terpilih mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk sekretaris jenderal. Bukannya sekretaris jenderal bahkan. Semuanya ya, sehingga tidak bisa dipisahkan, sekjennya, atau ketua-ketua yang lain,” ujar Djarot usai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
    Saat ditanya peluang Hasto kembali ditunjuk menjadi sekjen, Djarot mengaku enggan berandai-andai.
    Dia hanya menegaskan, saat ini posisi sekjen masih dijabat oleh Hasto.
    “Wah, itu kita tidak bisa menginterpretasi seperti itu, ya. Tapi yang jelas, sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” ucap Djarot.
    Dalam kesempatan itu, Djarot pun mengeklaim bahwa hingga kini seluruh kader menghendaki Megawati untuk kembali menjadi ketum PDI-P.
    Dengan demikian, kongres partai yang akan digelar pada tahun ini hanya akan mengukuhkan Megawati untuk kembali menduduki posisi ketum.
    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah ya itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum,” ucap Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P pernah mengagendakan kongres digelar pada April 2025, tetapi ditunda karena sejumlah pertimbangan.
    Namun, Ketua DPP Puan Maharani memastikan bahwa kongres bakal digelar pada tahun ini.
    Puan pun meminta publik untuk bersabar meski waktu pelaksanaan Kongres VI PDI-P masih belum diumumkan.
    “Pada waktunya tentu akan diumumkan. Sabar, cukup ya,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi Nasional 1 Juni 2025

    Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi Nasional 1 Juni 2025

    Paksa Masuk Mekkah, Satu WNI Tewas Dehidrasi di Gurun Usai Diturunkan Sopir Taksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial SM meninggal dunia setelah memaksa memasuki Mekah saat musim haji 2025.
    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (27/5/2025) di gurun wilayah Jumum.
    Awalnya, SM terkena razia saat hendak masuk Mekkah bersama rombongannya.
    “Almarhum bersama 10 rekannya terkena razia dan diarahkan menuju Jeddah,” ujar Judha dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
    Namun, SM bersama dua WNI lain memaksakan diri masuk kembali ke Mekkah melalui gurun dengan menggunakan taksi. 
    Dalam perjalanan, Sopir taksi yang ditumpangi SM tak berani menerobos pos tilang kepolisian Arab Saudi. 
    “Karena melihat patroli polisi, sopir taksi memaksa mereka turun di tengah gurun,” kata Judha. 
    SM pun meninggal di gurun karena dehidrasi. 
    Setelah mendapat kabar kematian SM, Kemenlu telah menghubungi keluarganya di Indonesia untuk menyampaikan duka dan memberikan informasi langkah penanganan.
     
    “Jenazah SM saat ini berada di RS forensik Mekah untuk proses visum, sedangkan 2 WNI lainnya masih dalam perawatan,” ucap Judha.
    Atas peristiwa itu, Kemenlu kembali mengimbau para WNI yang ingin menunaikan ibadah haji agar mengikuti peraturan yang berlaku.
    “Memastikan memiliki visa haji yang valid dan telah mendaftar di aplikasi Nusuk. Jangan memaksakan diri menunaikan ibadah haji dengan cara ilegal,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing Nasional 1 Juni 2025

    Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing Nasional 1 Juni 2025

    Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI,
    Dino Patti Djalal
    meminta Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertindak atas kebijakan visa yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
    Kebijakan imigrasi Trump yang menolak mahasiswa asing di Harvard University ini, kata Dino, meresahkan mahasiswa Indonesia.
    ”
    Yang Terhormat Pak Menlu RI Sugiono, sudah saatnya Anda menelepon Menlu Amerika Serikat Marco Rubio untuk nyatakan prihatin ke kebijakan visa yang meresahkan mahasiswa Indonesia,
    ” tulisnya via akun pribadinya di X, @dinopattidjalal, setelah dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (1/6/2025).
    Dino mengatakan, mengutus pejabat di bawah untuk menyelesaikan persoalan ini tidaklah cukup, karena ini merupakan ujian kepemimpinan Sugiono sebagai Menlu RI dan mencari solusi.
    ”
    Jangan nunggu atau lirik langkah negara lain. Hubungi Marco Rubio, dan dengan kepala dingin namun tegas tagih komitmen yang bersangkutan untuk jaga kemitraan RI-AS terutama di bidang pendidikan,
    ” kata Dino.
    ”
    Tunjukkan bahwa Indonesia sejajar dengan Amerika. Respectfully,
    ” tulisnya.
    Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menghentikan sementara proses penerbitan visa mahasiswa asing pada Selasa (27/5/2025).
    Dalam saluran diplomatik internal yang diperoleh kantor berita AFP, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio meminta seluruh kedutaan dan konsulat AS di dunia untuk tidak membuka jadwal baru wawancara
    visa pelajar
    hingga ada arahan lebih lanjut.
    Padahal, permohonan visa untuk belajar sudah mengalami penumpukan.
    Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang tengah memperketat pemeriksaan media sosial para pemohon visa.
    Dalam kebijakan tersebut, AS akan melakukan penyaringan lebih luas terhadap aktivitas daring mahasiswa asing sebelum memberikan izin masuk ke AS.
    Pemerintah AS dalam waktu dekat akan mengeluarkan panduan baru terkait prosedur pemeriksaan akun media sosial bagi semua pemohon visa pelajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.