Category: Kompas.com Nasional

Kejagung Dalami Peran Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Proses Pengajuan Kredit Nasional 3 Juni 2025

Kejagung Dalami Peran Dirut Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Proses Pengajuan Kredit
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Kejaksaan Agung
tengah mendalami peran Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK (
Sritex
)
Iwan Kurniawan
Lukminto (IKL) dalam hal pengajuan kredit kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah.
Seperti yang diketahui, permintaan kredit ini berujung pada
kredit macet
per Oktober 2024 yang mencapai Rp 3,58 triliun.
“Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap perkara ini dan peran dari tiga orang tersangka termasuk peran yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai wakil direktur utama,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar saat ditemui di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Harli mengatakan, berdasarkan data manajemen Sritex, sebelum menjabat sebagai direktur utama, Iwan Kurniawan diketahui menjabat sebagai wakil direktur utama, tepatnya pada periode 2014-2023.
Saat itu, Iwan Setiawan Lukminto menjabat sebagai direktur utama Sritex.
Kini, Iwan Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit.
Harli mengatakan, ada beberapa hal yang didalami penyidik saat memeriksa Iwan Kurniawan.
Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan proses pengajuan kredit Sritex kepada pihak bank.
“Tentu nanti akan dikaji didalami bagaimana peran yang bersangkutan itu terhadap ketaatannya akan prosedur dan mekanisme pengajuan kredit dan pengetahuan yang bersangkutan terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri,” lanjut Harli.
Selain itu, penyidik juga mendalami terkait pengetahuan Iwan Kurniawan terhadap pengelolaan kredit yang diberikan di tahun 2020 ini.
Termasuk, ada tidaknya peran Iwan Kurniawan dalam pemufakatan jahat yang dilakukan tiga tersangka lainnya yang sudah lebih dahulu diungkap oleh penyidik.
“Untuk saat ini, tentu penyidik akan lebih fokus terhadap bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap perbuatan tiga tersangka ya, apalagi terkait dengan mantan direktur utama yang sekarang sudah dinyatakan tersangka dan ditahan,” kata Harli lagi.
Penyidik diketahui telah memeriksa Iwan Kurniawan pada Senin (2/6/2025).
Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi pemberian kredit.
Selain dua pihak bank yang disebutkan, Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Angka pinjaman dari BJB dan Bank DKI mencapai Rp 692 miliar dan telah ditetapkan sebagai kerugian keuangan negara karena macet pembayaran.
Hingga saat ini, Sritex tidak dapat melakukan pembayaran karena sudah dinyatakan pailit sejak Oktober 2024 lalu.
Namun, berdasarkan konstruksi kasus, Sritex memiliki total kredit macet hingga Rp 3,58 triliun.
Angka ini didapat dari pemberian kredit kepada sejumlah bank daerah dan bank pemerintah lain yang dasar pemberian kreditnya masih ditelusuri oleh penyidik.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diketahui memberikan kredit sebesar Rp 395.663.215.800.
Sementara, Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI juga memberikan kredit dengan total keseluruhan kredit mencapai Rp 2,5 triliun.
Status kedua bank ini masih sebatas saksi, berbeda dengan BJB dan Bank DKI yang sudah ditemukan ada tindakan melawan hukumnya.
Atas tindakannya, para tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mereka juga langsung ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 14:38
Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Peran Kemanusiaan NU di Level Internasional Nasional 3 Juni 2025

Sekjen Liga Muslim Dunia Puji Peran Kemanusiaan NU di Level Internasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Organisasi masyarakat Islam,
Nahdlatul Ulama
(NU), mendapat pujian dari Sekretaris Jenderal
Liga Muslim Dunia
(Rabithah al-Alam al-Islami atau The Muslim World League/MWL), yang juga Ketua Dewan Ulama Senior Dunia Islam, Sheikh Dr Muhammad bin Abdul Karim al-Issa.
NU mendapat pujian atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Pujian disampaikan saat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH
Yahya Cholil Staquf
, berkunjung ke kantor pusat MWL di Riyadh, KSA, pada Senin (2/6/2025).
“Kami sangat berbangga dengan keberadaan Nahdlatul Ulama dan mengapresiasi peran serta kiprahnya yang luar biasa besar bagi dunia internasional dan kemanusiaan,” ujar Sheikh al-Issa dalam keterangan yang diterima
Kompas.com
, Selasa (3/6/2025).
Sheikh al-Issa merasa senang dan sangat mengapresiasi kemitraan serta kerjasama strategis yang selama ini telah terjalin antara pihaknya dengan PBNU.
“Kami juga merasa berbesar hati dan sangat mengapresiasi terjalinnya kemitraan dan kerjasama strategis antara MWL dengan PBNU. Kemitraan ini memiliki nilai yang sangat penting dan luar biasa besar,” imbuhnya.
Salah satu agenda besar yang sukses dilaksanakan oleh kemitraan antara MWL dan PBNU adalah terselenggaranya forum
KTT R-20
di Bali pada November 2022, sebagai bagian dari kegiatan KTT G-20.
Oleh sebab itu, MWL berharap agar kemitraan strategis yang selama ini telah terjalin dengan PBNU dapat terus berlanjut dan berkembang.
Sementara itu, Yahya Cholil Staquf juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kiprah MWL bagi dunia Islam dan masyarakat internasional.
“PBNU juga berharap agar dapat terus melanjutkan dan mengembangkan lebih jauh lagi ikatan hubungan baik serta kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan MWL,” ungkap Gus Yahya.
Pada kesempatan pertemuan itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa hasil kerjasama yang baik antara PBNU dan MWL di forum KTT R-20 di Bali pada November 2022 silam menghasilkan sebuah buku.
Buku tersebut telah ditulis dalam tiga bahasa, yakni Inggris, Arab, dan Indonesia.
Pasca digelarnya R-20, PBNU menghimpun para tokoh besar agama-agama dunia guna mencari solusi untuk berbagai permasalahan global.
Di antaranya adalah ASEAN IIDC yang digelar Agustus 2023, R-20 ISORA pada November 2023, serta Konferensi Internasional Humanitarian Islam pada November 2024 di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 11:54
Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin "Tone" Positif Nasional 3 Juni 2025

Soal Pelanggaran HAM di Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Ingin “Tone” Positif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut
term of reference
(TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan 2 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
”
Tone
kita adalah
tone
yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Fadli menekankan, salah satu tujuan
penulisan ulang sejarah Indonesia
adalah mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional.
“Kita ingin sejarah ini Indonesia sentris. Mengurangi atau menghapus bias-bias kolonial. Kemudian, terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional,” tutur dia.
Selain itu, penulisan sejarah ulang dimaksudkan agar peristiwa di masa lalu bisa relevan untuk generasi saat ini.
Terutama terkait prestasi dan capaian di masa lalu untuk memberikan semangat generasi penerus dengan belajar dari kesuksesan pendahulu.
“Jadi yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah
tone
yang positif. Dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucap dia.
Fadli mengatakan, proyek bernilai Rp 9 miliar ini dikerjakan oleh 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi.
Sebab itu, dia meminta publik tidak perlu khawatir karena yang menulis adalah pakar di bidang keilmuwan sejarah.
Politikus Partai Gerindra ini juga menyebut, penulisan sejarah ulang akan dilakukan uji publik pada Juli 2025.
“Jadi tidak perlu khawatir dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis,” kata dia.
Sebelumnya, dalam acara
Satu Meja The Forum Kompas TV
, aktivis HAM Beka Ulung Hapsara menyoroti sudut pandang korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan sejarah ulang.
“Ketika kami mendapat TOR (Term of Reference), peristiwa pelanggaran HAM yang berat itu hanya dua yang ada (dalam penulisan sejarah ulang), sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan Komnas, hasil penyelidikannya sampai saat ini ada 13 yang belum selesai,” kata dia.
Menurut Beka, jika hal ini terjadi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin dilupakan, padahal mereka memiliki rasa trauma dan keadilan belum hadir.
“Pada titik itu juga saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 09:36
Prabowo Beri Diskon Tiket Kereta Api hingga 20 Persen pada Juni-Juli Nasional 3 Juni 2025

Prabowo Beri Diskon Tiket Kereta Api hingga 20 Persen pada Juni-Juli
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
memutuskan pemerintah untuk memberikan
diskon
tiket
kereta api
untuk Juni hingga Juli 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, diskon
tiket kereta api
tersebut dalam rangka menyambut libur anak sekolah.
“Dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).
Ia mengatakan, sebanyak 2,8 juta penumpang diperkirakan akan menggunakan moda transportasi kereta api.
“Diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah sendiri menggelontorkan Rp 0,94 triliun untuk memberikan
diskon tiket kereta api
, pesawat kelas ekonomi, dan angkutan laut untuk Juni-Juli 2025.
Sri Mulyani mengungkapkan, diskon tiket pesawat yang diberikan pemerintah mencapai 30 persen. Adapun untuk moda angkutan laut, pemerintah akan memberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen.
Dilansir dari Kompas.com pada (26/5/2025), PT
Kereta Api
Indonesia (
KAI
) memberikan penawaran spesial berupa promo diskon tiket kereta untuk menyambut masa libur sekolah 2025.
Promo ini ditujukan untuk mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama periode
liburan sekolah
. Diskon yang diberikan hingga 20 persen dari harga normal tiket kereta api.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, promo ini hanya berlaku untuk jadwal keberangkatan mulai dari 15 Juni hingga 15 Juli 2025.
Perlu dicatat, besaran diskon dapat berbeda setiap harinya, dengan maksimum diskon mencapai 20 persen. Jadi, pelanggan yang berencana bepergian dalam rentang waktu tersebut bisa memanfaatkan promo ini untuk mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau.
“Kami memahami bahwa liburan sekolah adalah waktu yang sangat dinanti oleh anak-anak dan keluarga,” kata Anne kepada Kompas.com dalam keterangan tertulis, Minggu (25/5/2025).
“Melalui promo Schooliday ini, KAI ingin menjadi bagian dari cerita liburan yang menyenangkan dengan menghadirkan perjalanan yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga penuh keceriaan,” sambungnya.
Berikut ketentuan Promo Diskon Schooliday dari KAI, di antaranya:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 07:18
Manuver Paulus Tannos dari Singapura: Tolak Diekstradisi, Malah Minta Penahanan Ditangguhkan Nasional 3 Juni 2025

Manuver Paulus Tannos dari Singapura: Tolak Diekstradisi, Malah Minta Penahanan Ditangguhkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Buron kasus korupsi e-KTP,
Paulus Tannos
, menunjukkan manuver hukumnya dengan menolak proses ekstradisi dari Singapura ke Indonesia.
Tak hanya itu, Paulus Tannos juga mencari celah hukum dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanannya.
“Saat ini PT (Paulus Tannos) tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, Senin (2/6/2025).
Widodo mengatakan,pemerintah berupaya melakukan perlawanan terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Tannos.
“Pihak AGC (Kejaksaan) Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut,” ujar dia.
Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, perusahaan yang terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP dan merugikan negara triliunan rupiah.
Namanya masuk daftar pencarian orang pada 22 Agustus 2022 dan ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025 lalu.
Namun, Paulus Tannos belum dapat diekstradisi ke Indonesia karena ia menempuh jalur hukum di Singapura.
Widodo menyebutkan, proses hukum Paulus Tannos di Singapura masih berjalan.
Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan permohonan ekstradisi kepada pihak Otoritas Singapura pada 20 Februari 2025 dan tambahan informasi pada 23 April 2025 melalui jalur diplomatik.
Sidang pendahuluan atau committal hearing
ekstradisi Paulus Tannos
akan digelar di Pengadilan Singapura pada 23-25 Juni 2025.
“Saat ini status PT (Paulus Tannos) masih ditahan dan
committal hearing
(sidang pendahuluan) telah dijadwalkan pada 23–25 Juni 2025,” kata Widodo saat dihubungi, Senin (2/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) Setyo Budiyanto mengatakan, sudah menerima informasi Paulus Tannos mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura.
Setyo bilang, permohonan tersebut belum dikabulkan otoritas Singapura.
“Terinformasi pengajuan penangguhan Tannos belum disetujui,” kata Setyo saat dihubungi
Kompas.com
, Senin.
Setyo mengatakan, saat ini proses tuntutan ekstradisi Paulus Tannos masih berjalan di Singapura.
Dia memastikan KPK dan Kementerian Hukum terus memantau proses ekstradisi tersebut.
“Dan sampai hari ini masih intens komunikasi antar pemerintah,” ujar dia.
Senada dengan Ketua KPK, Chairman Southeast Asia Anticorruption Syndicate (SEA Action) M Praswad Nugraha yakin Otoritas Singapura bakal menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan buron Paulus Tannos.
Sebab, kata dia, otoritas Singapura sejak awal telah menunjukkan keseriusan membantu pemerintah Indonesia dengan menangkap Paulus Tannos pada Januari lalu.
“Kami menyakini bahwa Lembaga Yudikatif Singapura, serta Penegak Hukum Singapura, memiliki komitmen yang serius untuk menolak penundaan penahanan dan mendukung ekstradisi Paulus Tannos,” kata Praswad saat dihubungi
Kompas.com
, Senin.
Praswad mengatakan, proses ekstradisi akan menjadi pembuktian, terlebih Singapura merupakan negara dengan Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi, dan kejahatan yang dilakukan Paulus Tannos adalah korupsi yang diakui dalam konteks global.

“Menjadi pertanyaan justru apabila permohonan Tannos diterima,” ujar dia.
Sementara itu, Praswad mengatakan, komitmen dan konsistensi KPK perlu dijaga agar terus menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
Menurut Praswad, KPK sudah berupaya untuk melakukan pemeriksaan kepada Paulus Tannos pada akhir Mei 2025.
Namun, Paulus Tannos meminta adanya pemeriksaan secara informal sehingga KPK menolak.
“Kami melihat langkah tersebut sudah tepat karena kasus ini harus diselesaikan secara akuntabel. Hal yang dipastikan adalah KPK mampu bergerak cepat dalam menindaklanjuti situasi pasca upaya Tannos ini, sehingga kasus ini secara tuntas dapat diselesaikan,” ucap dia.
Secara terpisah, anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengecam manuver hukum yang dilakukan Paulus Tannos di Singapura tersebut.
“Ini bukan sekadar penghindaran hukum, tapi bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum negara. Sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI, saya menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh buronan,” kata Mafirion, dalam keterangannya, Senin.
Mafirion mengatakan, penyelesaian kasus Paulus bukan sekadar soal hukum, melainkan terkait wibawa bangsa Indonesia.
“Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat,” ujar dia.
Oleh karena itu, Mafirion meminta Kementerian Hukum untuk mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis, memastikan semua dokumen hukum disiapkan secara rapi dan meyakinkan.
Pemerintah perlu berkoordinasi erat dengan otoritas Singapura, termasuk melalui jalur diplomatik dan hukum, untuk menghadapi permohonan penangguhan yang diajukan oleh Paulus Tannos.
“Memaksimalkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang telah disahkan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam melawan kejahatan lintas negara,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/06/2025 05:58
Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor Nasional 2 Juni 2025

Tanggapi Prabowo, Usman Hamid: Musuh Negara Bukan LSM Asing, tapi Koruptor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia
Usman Hamid
menanggapi ucapan Presiden
Prabowo Subianto
yang mengatakan pihak asing mendanai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadu domba bangsa Indonesia.
Aktivis hak asasi manusia (HAM) ini mengatakan, musuh utama bangsa Indonesia bukanlah
LSM asing
, melainkan elite politik yang menjadi
koruptor
.
“Musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elite-elite politik yang terlibat
korupsi
,” ujar Usman, kepada Kompas.com, melalui pesan singkat, Senin (2/6/2025).
Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ini mengatakan, koruptor yang dimaksud bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi juga merusak institusi demokrasi dan hak asasi manusia.
Termasuk korupsi terhadap lingkungan hidup dengan mengeruk kekayaan alam dengan cara merusak.
”
Korupsi
hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elite. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni,” ujar dia.
“Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup,” ujar Usman.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pihak asing telah membiayai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia.
“Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo, dalam pidato Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin.
Dalam upacara yang dihadiri para menteri dan pejabat negara ini, Prabowo menilai pihak-pihak asing itu hanya mengeklaim sebagai pihak yang paling demokratis.
“Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ujar Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/06/2025 21:23
Haji Furoda Perlu Ditata Ulang, Agar Masyarakat dan Penyelenggara Tak Jadi Korban Nasional 2 Juni 2025

Haji Furoda Perlu Ditata Ulang, Agar Masyarakat dan Penyelenggara Tak Jadi Korban
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah didesak untuk menata ulang soal keberadaan haji furoda, imbas gagalnya mereka berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini.
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan
penataan ulang
perlu dilakukan untuk melindungi jemaah haji dan biro perjalanan haji.
“Saya kira kesimpulan sementara kita itu perlu ada penataan ulang terkait dengan furoda ini untuk apa tujuannya? Untuk melindungi calon jemaah haji dan juga melindungi travel,” ucapnya kepada
Kompas.com
melalui telepon, Senin (2/6/2025).
Mustolih mengatakan, momen penataan ulang ini harus digaungkan dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji, yang berbarengan dengan peralihan kewenangan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).
“Nah salah satu saya kira bisa dimasukkan terkait dengan isu
haji furoda
ini,” imbuhnya.
Selain itu, undang-undang terkait haji harus dibuat fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi di masa depan.
Perubahan ini dinilai penting, agar kasus gagal berangkat jemaah haji furoda tak menjadi korban ganda.
Karena Mustolih menyebut mulai banyak biro perjalanan yang menjanjikan haji dengan visa ziarah yang berstatus ilegal jika digunakan untuk berhaji.
“Jemaah kita itu korban ganda disedot uangnya oleh oknum-oknum travel yang ilegal ya, kemudian diberangkatkan ke Arab Saudi, di sana karena tidak punya
visa haji
ya (akhirnya) dirazia, kena razia, ditangkap, kena denda, kena blacklist, dan seterusnya,” ucapnya.
Sebelumnya, harapan calon jemaah haji untuk dapat menjalankan ibadah haji lewat jalur furoda atau non-kuota terancam pupus.
Pasalnya, Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda pada tahun ini dan proses pemvisaan jemaah haji pun sudah ditutup.
“Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS),” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Seperti diketahui, haji lewat jalur furoda memang bersifat non-kuota sehingga tidak ada jumlah pasti yang diberikan setiap tahunnya.
Visa haji
furoda ini murni adalah hak prerogatif Kerajaan Arab Saudi, mereka lah yang sepenuhnya menentukan berapa jumlah visa dan apakah visa tersebut diterbitkan atau tidak.
Selain itu, keberangkatan jemaah baru bisa dipastikan setelah visa dan tiket pesawat diterbitkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/06/2025 20:48
Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung Nasional 2 Juni 2025

Natalius Pigai Sebut Partai-partai Perebutkan Posisi Wapres 2029, Prabowo Tak Terbendung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
Natalius Pigai
mengungkapkan bahwa
partai
-partai pendukung Presiden
Prabowo Subianto
sedang memperebutkan kursi
Wakil Presiden
(Wapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Pigai menyatakan, pandangan ini muncul karena mereka percaya bahwa Prabowo tidak akan terhalang dalam pencalonannya sebagai calon presiden (capres) pada tahun tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Pigai saat menghadiri Kongres Harlah ke-4
Partai
Prima, di Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6/2025).
Dia mengawali komentarnya dengan mengungkit dukungan Partai Gerindra terhadap Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai capres di
Pilpres 2029
.
Pigai, yang mengaku diusulkan oleh Gerindra untuk menjadi menteri, menegaskan dukungannya terhadap langkah Prabowo.
“Partai Gerindra oleh kader-kadernya telah menyatakan mendukung Pak Prabowo 2029. Saya orang yang direkomendasikan oleh Partai Gerindra menjadi menteri. Saya sudah pasti menyetujui ikut bersosok kader-kadernya. Saya adalah bagian dari mereka,” ujar Pigai.
“Jadi, kami yang anggota ini, kami yang support-support Partai Gerindra ini sudah menyatakan Pak Prabowo 2029,” sambung dia.
Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa saat ini posisi Prabowo sebagai capres tidak dapat dibendung.
Menurut dia, hal ini disebabkan oleh kinerja kepemimpinan Prabowo yang dinilai sangat baik.
Walhasil, kata dia, partai-partai tidak memperebutkan kursi capres, melainkan cawapres.
“Dalam tradisi politik Indonesia, posisi hari ini ya Pak Prabowo tidak terbendung. Kalau dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dia mulai. Tidak terbendung. Semua partai sedang memperebutkan
wakil presiden
. Kalau presiden kayaknya agak sulit. Boleh dong subjektif. Posisi wakil ini sedang direbut oleh siapapun,” ujar Pigai.
Pigai juga menyinggung pengalamannya sebagai ‘prajurit’ yang menghadapi berbagai tantangan sejak hari pertama menjabat sebagai Menteri HAM.
Dia menyebutkan bahwa meskipun menghadapi banyak rintangan, dia mampu menghadapinya karena latar belakangnya yang kuat.
“Saya prajurit, saya sudah dari awal, hari pertama menteri sudah diancam badai. Hanya mereka tidak tahu saya dibesarkan di badai. Kalau seperti saya yang prajurit harus di dalam buaya biar saya jatuh. Tapi kalau dihantam badai saya hadapi, kecil itu,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/06/2025 20:27
Ada Bansos Beras, Mentan Siapkan Stok 360.000 Ton untuk Dua Bulan Nasional 2 Juni 2025

Ada Bansos Beras, Mentan Siapkan Stok 360.000 Ton untuk Dua Bulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyiapkan 180.000 ton beras per bulan untuk disalurkan sebagai bantuan sosial (bansos), menyusul diberlakukannya tambahan
bansos beras
sebesar 10 kilogram/bulan dengan total 18,3 juta penerima manfaat.
Secara total, ada sekitar 360.000 ton yang akan disalurkan selama periode pemberian bansos pada Juni-Juli 2025.
“Kita akan mengeluarkan bantuan sosial yaitu jumlahnya 180.000 ton per bulan. Dua bulan 360.000 ton. Kita akan bagi ke masyarakat tidak mampu,” kata Amran dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).
Ia menuturkan, bantuan tersebut akan difokuskan pada wilayah nonpenghasil beras dan daerah perkotaan. Wilayah-wilayah tersebut, antara lain
Papua dan Maluku
.
“Kita distribusi ke sana bisa sekaligus dua bulan. Kemudian yang kedua adalah daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras,” papar dia.
Namun, daerah penghasil beras seperti Pulau Jawa juga harus dilindungi, lewat menjaga keseimbangan harga di tingkat petani, saat bansos dikucurkan.
Tujuannya, agar dapat menguntungkan petani tanpa membebani konsumen.
“Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik,” lanjutnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan,
stok beras nasional
saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton.
“Tertinggi selama 57 tahun dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/06/2025 19:19
Pendaftaran Calon Anggota KY 2025-2030 Resmi Dibuka hingga 3 Pekan Nasional 2 Juni 2025

Pendaftaran Calon Anggota KY 2025-2030 Resmi Dibuka hingga 3 Pekan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota
Komisi Yudisial
(
KY
) Periode 2025–2030 resmi membuka pendaftaran pada Senin (2/6/2025), hari ini.
Ketua Pansel Dhahana Putra mengatakan, pendaftaran dibuka selama tiga pekan, yakni hingga Senin, 23 Juni 2025.
Kemudian,
pendaftaran calon anggota KY
dapat dilakukan secara daring melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) pada alamat
https://apel.setneg.go.id
.
“Pendaftaran dimulai pada tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 pukul 17.00 WIB,” kata Dhahana dalan keterangan resminya, dikutip dari
Antaranews
, Senin.
Menurut dia, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada Senin, 30 Juni 2025 melalui laman web Kementerian Sekretariat Negara dan laman APEL.
Lebih lanjut, Dhahana menegaskan bahwa Pansel tidak memungut biaya apa pun kepada pendaftar selama proses seleksi.
Selanjutnya, dia menjelaskan mengenai syarat menjadi calon anggota KY periode 2025–2030, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Syarat lainnya, berusia paling rendah 45 tahun dan paling tinggi 68 tahun pada saat proses pemilihan, serta berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun.
Kemudian, berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, memiliki kemampuan jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan harta kekayaan.
Sementara itu, tata cara pendaftaran dimulai dengan membuat akun pada laman APEL. Lalu, mengisi daftar riwayat hidup dan mengunggah dokumen hasil pemindaian termasuk SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta makalah.
“Makalah dengan tema ‘Reformasi Pengawasan Hakim Sesuai dengan Tugas dan Fungsi KY’, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman,” ujar Dhahana.
Pansel mencari tujuh nama calon anggota KY yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diteruskan ke DPR dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)
Sebelumnya, Dhahana mengatakan bahwa pansel mencari figur calon komisioner yang seperti “malaikat”, yakni sosok yang berkomitmen untuk berbakti menjaga muruah peradilan dan tidak fokus pada hasrat duniawi.
“Kita ingin mendapatkan ‘malaikat-malaikat’ karena kalau ‘malaikat’ itu mereka tidak punya hasrat lagi, minimal mendekati ‘malaikat’-lah. Jadi, mereka tidak punya hasrat lagi tentang dunia, yang penting adalah kerja baik untuk berbakti pada nusa dan bangsa,” katanya di Kantor KY, Jakarta pada 20 Mei 2025.
Menurut Dhahana, anggota ataupun komisioner KY merupakan jabatan dengan tugas yang berat karena nantinya akan memegang wewenang mengawasi hakim hingga mengusulkan hakim agung. Sehingga, diperlukan figur dengan kualitas mumpuni.
Selain kompeten, dia mengatakan, integritas juga merupakan modal utama yang mesti dimiliki calon komisioner KY.
Pansel KY
akan menyeleksi para calon melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi kualitas, dan asesmen profil dengan menggandeng berbagai kementerian/lembaga dan masyarakat sipil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/06/2025 18:36