Surat Pemakzulan Gibran, HNW: MPR Baru Bisa Bahas Atas Usulan DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua
MPR RI
, Hidayat Nur Wahid, mengatakan pihaknya baru bisa membahas soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, jika mendapat usulan dari
DPR RI
.
Adapun Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyurati pimpinan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI agar menindaklanjuti usulan memakzulkan Gibran dari posisi Wapres RI.
“Memang sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu (membahas) atas usulan DPR,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Menurut dia, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga mengirimkan surat yang sama ke pimpinan DPR RI.
Berdasarkan aturan, kata HNW, MPR RI baru bisa membahas ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu.
Menurut HNW, proses pembahasan usulan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI.
“Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Surat tersebut berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menindaklanjuti usulan
pemakzulan Gibran
Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.
“Iya benar, kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025).
Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Indra pun menegaskan bahwa tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, selanjutnya menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI. “Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.
Adapun surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio.
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/05/15/6825fd376f8d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Surat Pemakzulan Gibran, HNW: MPR Baru Bisa Bahas Atas Usulan DPR Nasional 5 Juni 2025
-
/data/photo/2025/05/05/68188c378f597.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025
Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
kepuasan publik
terhadap Presiden RI
Prabowo Subianto
tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
personal branding
alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
“Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
personal branding
Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
“Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
“Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
Yang pasti sejauh ini,
personal branding
Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
political honeymoon
.
Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
“Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.
Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
“Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
“Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.
”
Kepuasan publik
yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
“Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
“Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/26/6834612044177.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah Nasional 4 Juni 2025
Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua
DPR
RI
Puan Maharani
mengatakan, tren peningkatan kasus
Covid-19
di sejumlah negara Asia, tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, dia mengingatkan, pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi demi melindungi masyarakat.
”
Peningkatan kasus Covid-19
yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki
sense of urgency
yang tinggi dan tidak boleh lengah,” ujar
Puan
dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Menurut dia, pemerintah juga harus memastikan telah memiliki ketahanan kesehatan nasional yang kuat sehingga mampu menghadapi tren kenaikan kasus Covid-19.
“Selain melakukan langkah-langkah antisipasi, pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat, sehingga saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” kata Puan.
Dengan adanya peningkatan kasus
COVID-19
, dia pun mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali skrining kesehatan yang ketat di seluruh bandara internasional, terutama bagi penumpang dari negara-negara dengan
peningkatan kasus Covid-19
Sebab, Puan berpandangan bahwa deteksi dini merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus lebih luas.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan imbauan atau protokol yang longgar. Pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak yang ketat di pintu masuk negara harus dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
Selain pengawasan di dalam negeri, dia juga menegaskan pentingnya peran aktif perwakilan Indonesia di luar negeri untuk responsif terhadap laporan atau pengaduan warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi risiko kesehatan terkait Covid-19, terutama di negara-negara Asia dengan lonjakan kasus.
“Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Mereka wajib bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan,” katanya.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif, misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga Satgas Covid-19.
“Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.
Tak hanya untuk pemerintah, Puan juga mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menjaga kesehatan diri dan kembali menegakkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat sakit atau di keramaian, serta melakukan tes mandiri saat bergejala, hingga menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup.
“Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” kata Puan.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.
Diketahui, pada minggu ke-22 tahun 2025, tercatat ada sebanyak tujuh kasus positif Covid-19.
“Fasyankes kami siapkan sesuai SE (Surat Edaran) yang sudah beredar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman di Jakarta, Rabu, dikutip dari
Antaranews
.
Dalam SE tersebut, menurut Aji, ditujukan bagi unit layanan kesehatan serta para pemangku kepentingan agar memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kemudian, meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/Covid-19 melalui pelaporan rutin pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
Sementara itu, Kemenkes menginformasikan sebanyak tujuh pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang terdata pada pekan lalu seluruhnya dilaporkan sembuh.
“Itu (tujuh pasien positif COVID-19) data minggu lalu. Semuanya sudah sembuh. Varian ini tidak menimbulkan keparahan dan kematian,” kata Juru Bicara Kemenkes Widyawati pada 3 Juni 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/21/682da04c6e2e9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Diusulkan Jadi Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo Setuju? Nasional 4 Juni 2025
Diusulkan Jadi Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo Setuju?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (
PSSI
) Erick Thohir mengatakan, Presiden
Prabowo
Subianto menyetujui usulan menjadi Dewan Kehormatan PSSI.
Hal itu disampaikan Erick Thohir usai bertemu
Presiden Prabowo
di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).
“Salah satu yang kita bicarakan di Kongres adalah tentu dengan senang tadi Bapak Presiden juga menerima beliau akan menjadi Dewan Kehormatan di PSSI,” kata Erick Thohir.
Oleh karena itu, dia mengatakan, usulan itu akan disahkan dalam
Kongres Biasa PSSI
2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu ini.
“Jadi, Alhamdulillah tadi makanya habis ini langsung di kongres kita akan usulkan. Salah satu memang sudah masuk ke statuta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan posisi Prabowo sebagai Dewan Kehormatan PSSI sangat penting.
Sebab, menurut dia, dengan keberadaan Prabowo maka pemerintah dan FIFA berjalan selaras sehingga sepak bola Indonesia semakin baik.
Sebagaimana diketahui,
Kongres Biasa PSSI 2025
digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada 4 Juni 2025.
Dalam kongres rencananya bakal dibahas mengenai amandemen statuta federasi. Oleh karenanya, dihadiri 92 perwakilan yang terdiri dari 38 Asprov; 18 klub Liga 1; 16 klub Liga 2; 15 klub Liga 3; dan 5 Asosiasi.
Selain itu, hadir juga jajaran Exco PSSI, petinggi atau perwakilan AFC dan FIFA, serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan KONI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/04/68404a29bc583.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital Nasional 4 Juni 2025
Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
Wamenaker
)
Immanuel Ebenezer
bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Social Security Association (
ISSA
) Marcelo Abi-Ramia Caetano di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Selasa (3/6/2025).
Pertemuan itu merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja di sektor digital yang kian mendominasi lanskap ketenagakerjaan nasional.
Immanuel menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar pada isu
perlindungan tenaga kerja
.
Perhatian itu juga diberikan kepada
pekerja digital
, seperti pengemudi ojek
online
, kurir aplikasi, dan
freelancer
digital.
“Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat fokus pada perlindungan tenaga kerja, termasuk kelompok pekerja platform digital,” ujar Immanuel dalam siaran persnya, Rabu (4/6/2025).
Ia mengatakan, pemerintah ingin memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan akses yang adil terhadap sistem jaminan sosial.
Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan ISSA dinilai penting untuk mendorong reformasi sistem jaminan sosial Indonesia agar lebih inklusif dan adaptif.
Immanuel menyebutkan, pertemuan itu merupakan momen strategis untuk menggali kontribusi ISSA dalam mendukung pembenahan kelembagaan dan teknis di sektor jaminan sosial nasional.
“Kami menyambut baik undangan ISSA dan berharap kolaborasi ini dapat membantu Indonesia dalam penguatan kelembagaan, penyempurnaan program, hingga peningkatan kapasitas pelaksana jaminan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Immanuel menyampaikan beberapa isu utama yang menjadi fokus Indonesia kepada ISSA.
Salah satunya adalah kebutuhan akan referensi praktik terbaik (
best practices
) dari negara-negara dengan kondisi serupa, khususnya terkait cakupan perlindungan bagi pekerja platform.
Selain itu, Indonesia juga memerlukan asistensi teknis dari ISSA terkait tantangan kelembagaan, serta pedoman
monitoring
dan evaluasi agar pelaksanaan program jaminan sosial lebih efektif dan terukur.
“Kami melihat ISSA sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem perlindungan sosial yang kuat, terutama untuk menjangkau sektor informal dan pekerja mandiri yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi,” katanya.
ISSA merupakan asosiasi internasional di bawah naungan Organisasi Perburuhan Internasional (
ILO
) yang didirikan pada 1927.
Organisasi tersebut beranggotakan lembaga-lembaga jaminan sosial dari berbagai negara dan berperan penting dalam penyebaran standar, inovasi, serta praktik terbaik di bidang perlindungan sosial.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/04/6840407bdde8a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Razia di Lapas Nabire, Ditjen Pas Sita Senjata Tajam dan Ponsel Nasional 4 Juni 2025
Razia di Lapas Nabire, Ditjen Pas Sita Senjata Tajam dan Ponsel
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) menyita sejumlah
senjata tajam
, ponsel, dan barang elektronik lain dalam razia di Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas)
Mashudi
mengatakan, operasi ini digelar setelah dua narapidana menyerang petugas dengan senjata tajam dan 19 tahanan melarikan diri.
Pihaknya menggelar operasi ini bersama personel dari Polda, Danrem setempat, dan Dandim Papua Tengah.
“Dengan 242 personel melakukan razia di
Lapas Nabire
. Ini dalam rangka sterilisasi Lapas Nabire pasca terjadinya pelarian dan penyerangan, juga bagian dari keseriusan kami memangkas akar masalah, agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama,” kata Mashudi, dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip, Rabu (4/6/2025).
Menurut Mashudi, penyitaan sejumlah benda yang dilarang di lapas tersebut bisa menekan risiko berbahaya di Lapas Nabire.
Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan TNI dan Polri untuk menempatkan anggotanya di Lapas Nabire.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Jayapura dan Pangdam Jayapura.
“Ini juga merupakan langkah kami untuk melakukan mitigasi risiko terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah lain, khususnya dalam hal ini Jayapura. Agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi,” tutur Mashudi.
Sebelumnya, dua narapidana menyerang petugas Lapas Nabire pada Senin menggunakan senjata tajam.
Di tengah situasi yang kacau, 19 narapidana, termasuk anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kemudian melarikan diri.
Saat ini, pihak Lapas Nabire telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) 19 narapidana tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/04/68401fffa7f2e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Indo Defence 2025 Akan Dibuka Presiden Prabowo, Dihadirkan 55 Negara dan 1.180 Perusahaan Nasional 4 Juni 2025
Indo Defence 2025 Akan Dibuka Presiden Prabowo, Dihadirkan 55 Negara dan 1.180 Perusahaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dijadwalkan membuka gelaran
Indo Defence 2025
yang akan digelar pada 11 Juni 2025 mendatang.
Acara ini merupakan
pameran industri pertahanan
yang akan diikuti oleh 55 negara dan 1.180 perusahaan dari dalam dan luar negeri.
“Indo Defence rencananya akan dibuka oleh Bapak Presiden. Beliau juga akan meninjau sejumlah stan pameran,” kata Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan dalam media gathering di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Wamenhan mengatakan, Prabowo juga bakal melakukan pertemuan dengan beberapa
head of delegation
dari negara-negara sahabat, utamanya menteri pertahanan dari sejumlah negara di dunia.
Donny bilang, Indo Defence ke-10 ini seharusnya digelar pada 2024.
Namun, lantaran berdekatan dengan masa transisi pemerintahan, pelaksanaannya diputuskan untuk digeser ke tahun 2025 demi persiapan yang lebih matang.
“Dulu biasanya dilaksanakan November, seperti tahun 2022 lalu. Tapi karena November 2024 adalah masa peralihan pemerintahan. Karena itu, kami siapkan secara utuh untuk 2025,” kata Wamenhan.
Meski digeser, skala dan substansi Indo Defence tidak berkurang.
Bahkan, Donny menyebut ada peningkatan signifikan dari sisi partisipasi internasional.
“Ada 13 Menteri Pertahanan dari negara-negara sahabat yang telah mengonfirmasi kehadiran. Total ada 55 negara yang akan berpartisipasi dan 32 negara membawa paviliun masing-masing,” kata Donny.
Adapun tema Indo Defence 2025 adalah Defence Partnership for Global Peace and Stability.
Donny menekankan, tujuan dari forum ini bukan sekadar bisnis pertahanan, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia, sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kita semua tahu bahwa
global stability, peace
itu sangat kita harapkan untuk perdamaian, untuk kesejahteraan. Kalau enggak damai, enggak stabil suatu negara, suatu kawasan, ya
nonsense
kita bisa mendapatkan kesejahteraan, ekonomi enggak akan berkembang,” kata Donny.
“Sehingga ini menjadi harapan kita semua, enggak hanya Indonesia saja, tapi semua negara,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/07/681b064097bec.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Temuan Transparansi Internasional: KPU Sewa Apartemen Rp 45-55 Juta Per Bulan Nasional 4 Juni 2025
Temuan Transparansi Internasional: KPU Sewa Apartemen Rp 45-55 Juta Per Bulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Transparansi Internasional
Indonesia (TII) menjabarkan sejumlah temuan
pengadaan apartemen
untuk para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Temuan itu didasarkan pada penelusuran dengan sumber terbuka di lpse.kpu.go.id.
Anggota TII, Agus Sarwono, memaparkan, dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan adanya pengadaan sewa apartemen delapan unit yang dilakukan pada 16 Januari 2024.
Sewa apartemen itu terdapat dalam detail paket 994.002.0B.001079 dengan keterangan Sewa di Kantor KPU Imam Bonjol.
Nilai anggaran mencapai Rp 1,08 miliar dengan rincian apartemen tipe 2BR delapan unit selama tiga bulan dengan harga satuan Rp 45 juta per bulan, dan apartemen tipe 3BR empat unit dengan harga satuan Rp 55 juta per bulan.
Lama sewa 12 unit apartemen ini adalah tiga bulan.
Sewa apartemen yang sama dilakukan perpanjangan untuk sembilan bulan, terhitung April-Desember 2024, untuk tujuh unit apartemen dengan satuan Rp 55 juta per bulan dengan nilai total Rp 3,84 miliar.
“Nah pertanyaan jadi begini, kok bores banget di KPU? Nah perlu dicek nih bagaimana mekanisme perencanaan dalam sisi pengadaan gitu ya,” kata Agus saat ditemui di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).
Dia juga berharap temuan ini bisa ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan audit dengan lebih dalam.
“Kami minta kawan-kawan BPK itu untuk mendalaminya semua pengadaan barang dan jasa lewat pendekatan
audit investigatif
,” imbuhnya.
Selain apartemen, Transparansi Internasional juga menemukan paket belanja sewa kantor yang dilakukan untuk ruang kerja pimpinan, ruang meeting, dan ruang pleno di apartemen dengan harga satuan Rp 40 juta per bulan.
Sedangkan ruang tunggu dan tamu empat unit dengan harga Rp 35 juta per bulan.
Temuan ini menambah catatan anggaran janggal yang dilakukan KPU setelah temuan pengadaan jet pribadi dan helikopter yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Mei 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/05/68413197e5689.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/05/6840f8cf95858.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)