Prabowo Harap Timnas Indonesia Menang dari Jepang, Erick Thohir Nyengir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
Erick Thohir
hanya bisa nyengir ketika Presiden
Prabowo Subianto
berharap Timnas Indonesia bisa menang melawan Jepang pada ronde keempat Kualifikasi
Piala Dunia 2026
Zona Asia.
Momen itu terjadi ketika Prabowo memberikan keterangan kepada wartawan usai menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (5/6/2025) malam. Dalam laga ini, Indonesia berhasil mengalahkan China dengan skor 1-0.
“Ya, kita bersyukur berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya, kita harus menang lawan Jepang,” kata Prabowo sembari menengok Erick yang berdiri di sebelah kirinya.
Menteri BUMN yang mendadak ditatap Prabowo itu hanya bisa nyengir mendengar pernyataan Prabowo.
Meski begitu, Prabowo berharap agar kemenangan Skuad Garuda pada malam ini bisa membawa keberuntungan bagi timnas untuk melanjutkan di ajang bergengsi dunia itu.
“Insya Allah. Siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk piala dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya,” ucapnya.
Sebagai informasi, laga kontra Jepang akan dilaksanakan di Stadion Suita City Football Jepang pada 10 Juni mendatang. Sebelumnya Tim Sakura berhasil menekuk Garuda dengan skor 4-0 saat bertanding di Jakarta.
Adapun kemenangan tim asuhan Patrick Kluivert kontra China pada malam hari ini dipersembahkan oleh gol satu-satunya dari tendangan penalty Ole Romeny pada menit ke-45.
Romeny kembali menjadi pemasti kemenangan buat Garuda, usai gol tunggalnya membawa tim mengalahkan Bahrain pada Maret 2025 silam.
Hasil ini membuat posisi Indonesia naik ke urutan ketiga klasemen Grup C dengan 12 poin.
Indonesia berada di bawah Jepang (20 poin) dan Australia (16), serta mengungguli Arab Saudi (10), Bahrain (6), dan China (6).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/06/06/6841cf7c6bac0.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Harap Timnas Indonesia Menang dari Jepang, Erick Thohir Nyengir Nasional 6 Juni 2025
-
/data/photo/2019/02/07/2925092906.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Pemerasan Izin TKA, Staf Ahli Menaker Disebut Terima Rp 18 Miliar Nasional 5 Juni 2025
Kasus Pemerasan Izin TKA, Staf Ahli Menaker Disebut Terima Rp 18 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menyebut bahwa Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan (
Menaker
) Bidang Hubungan Internasional Haryanto (HYT) menerima uang Rp 18 miliar dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing.
Diketahui, Haryanto bersama tujuh orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Untuk sampai saat ini ya, berdasarkan alat bukti yang kami miliki, HYT menerima sekurang-kurangnya Rp 18 miliar,” ujar Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Kemudian, Budi mengungkapkan bahwa tujuh orang tersangka lain menerima uang pemerasan yang berbeda-beda selama periode 2019 hingga 2024.
Dia mengatakan, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK)
Kemenaker
pada tahun 2020–2023, Suhartono mendapatkan sekitar Rp 460 juta.
Kemudian, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemenaker periode 2017–2019, Wisnu Pramono menerima sekitar Rp 580 juta. Lalu, Direktur PPTKA Kemenaker tahun 2024–2025 Devi Anggraeni memperoleh sekitar Rp 2,3 miliar.
Selanjutnya, Koordinator Analisis dan PPTKA Kemenaker tahun 2021–2025 Gatot Widiartono mendapatkan sekitar Rp 6,3 miliar.
Sementara itu, petugas Saluran Siaga RPTKA tahun 2019–2024 dan verifikatur pengesahan RPTKA di Direktorat PPTKA Kemenaker periode 2024–2025 Putri Citra Wahyoe disebut mendapatkan sekitar Rp 13,9 miliar.
Dua tersangka terakhir, yakni analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024, dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA Kemenaker tahun 2024–2025 Jamal Shodiqin mendapatkan Rp 1,8 miliar. Sedangkan Pengantar Kerja Ahli Muda Kemenaker tahun 2018–2025 Alfa Eshad memperoleh Rp 1,1 miliar.
Budi juga mengatakan, para staf hingga petugas kebersihan yang biasa bekerja di Dirjen Binapenta juga menikmati uang hasil pemerasan dengan total Rp 5,4 miliar. Namun, uang tersebut dikembalikan ke negara.
“Dan mereka mengembalikan uang tersebut ke negara sebesar Rp 5,4 miliar,” katanya.
Dia menyebut, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan, sebagian dari uang tersebut digunakan untuk uang makan 85 orang staf di Dirjen Binapenta Kemenaker sebesar Rp 8,94 miliar.
“Dinikmati untuk makan siang dan kegiatan-kegiatan non-budgeter,” ujarnya.
Terkait kasus korupsi tersebut, Menaker Yassierli sebelumnya mengaku telah mencopot beberapa pejabat di Kemenaker yang terlibat.
Bahkan, Yassierli mengeklaim bahwa pencopotan itu dilakukan sejak Februari dan Maret 2025. Meskipun, dia tidak mengungkap berapa persisnya jumlah pejabat yang dicopot.
“Mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini,” kata Yassierli di kantor Kemenaker, Jakarta pada 20 Mei 2025.
“Sudah, ada beberapa ya (pejabat yang dicopot). Ada Februari, ada Maret,” ujarnya melanjutkan.
Kemudian, dia memastikan bahwa pejabat-pejabat yang dicopot termasuk delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Yassierli juga memastikan, layanan perizinan TKA tidak terganggu dengan adanya kasus korupsi tersebut mengingat para pejabat yang terlibat sudah dicopot.
Dia mengatakan, Kemenaker menyerahkan proses hukum perkara tersebut kepada KPK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2020/11/18/5fb469b5e52f4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kasus Pemerasan TKA, KPK Bakal Panggil Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah Nasional 5 Juni 2025
Kasus Pemerasan TKA, KPK Bakal Panggil Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) akan melakukan klarifikasi kepada Menteri Tenaga Kerja periode 2014-2019
Hanif Dhakiri
dan Menteri Tenaga Kerja periode 2019-2024
Ida Fauziyah
, terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (
RPTKA
) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo mengatakan, klarifikasi kepada kedua mantan menaker tersebut dibutuhkan lantaran modus pemerasan terjadi sejak 2012.
“Tadi sudah saya sampaikan juga ya berjenjang dari Menteri HD (Hanif Dhakiri) sampai (Menaker) ID (Ida Fauziyah) pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau terhadap praktik yang ada di bawahnya, karena secara manajerial beliau-beliau adalah pengawasnya,” kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Budi mengatakan, KPK akan menggali apakah menteri tenaga kerja mengetahui adanya modus pemerasan tersebut.
Dia mengatakan, hal tersebut penting dilakukan agar upaya pencegahan korupsi di Kemenaker berjalan dengan baik.
“Hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan sehingga nanti apa yang kita lakukan ke depan upaya pencegahan juga inline dari atasnya sampai bawah satu perintah bahwa itu menteri bersih insya Allah bawahnya bersih,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis (5/6/2025).
“Harus saya sampaikan bahwa per tanggal 19 Mei 2025, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi yang saya sebutkan tadi di atas,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK); Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025.
Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
Dia mengatakan, sebagian dari uang tersebut digunakan untuk uang makan 85 orang staf di Dirjen Binapenta Kemenaker sebesar Rp 8,94 miliar.
“Dinikmati untuk makan siang dan kegiatan-kegiatan non-budgeter,” ujarnya.
Budi mengatakan, para staf hingga petugas kebersihan yang biasa bekerja di Dirjen Binapenta juga menikmati uang hasil pemerasan dengan total Rp 5,4 miliar.
Namun, uang tersebut dikembalikan ke negara.
“Dan mereka mengembalikan uang tersebut ke negara sebesar Rp 5,4 miliar,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/05/6841519233f43.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
125 Jemaah Haji Indonesia Wafat, HNW Soroti Kurangnya Pendamping Haji Nasional 5 Juni 2025
125 Jemaah Haji Indonesia Wafat, HNW Soroti Kurangnya Pendamping Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.co
m – Wakil Ketua MPR RI
Hidayat Nur Wahid
menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya ratusan
jemaah haji
dari Indonesia.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Minggu (1/6/2025), ada 125 jemaah yang wafat. Mayoritasnya berusia lanjut (lansia).
“Kalau dibandingkan dengan data tahun yang lalu, data tahun yang lalu itu sampai akhir haji ternyata sekarang sudah lebih banyak,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
HNW pun menyorot soal kurangnya
pendamping haji
dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
“Ini tentu menjadi catatan yang serius, tapi juga masalahnya adalah terjadi pengurangan pendamping haji,” imbuhnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyebut, tahun-tahun sebelumnya dalam satu kloter pemberangkatan haji, setidaknya ada tiga pendamping yang ikut.
Namun, tahun ini hanya ada 1 atau 2 pendamping dalam satu kloter pemberangkatan haji.
“Dulu pada setiap kloter ada tiga, sekarang hanya ada satu atau hanya ada dua. Sebagian daripada yang terkurang itu adalah pendamping terkait dengan kesehatan,” tuturnya.
Menurut politikus senior PKS ini, peran pendamping haji khususnya di bidang kesehatan sangat penting.
Selain itu, ia menyorot perlunya fasilitas kesehatan yang memadai bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
“Untuk memaksimalkan usaha merawat kehidupan para calon jemaah dengan kesehatan para calon jemaah, maka semakin penting betul hadirnya atau adanya para pendamping kesehatan, termasuk juga fasilitas kesehatan untuk jemaah haji Indonesia yang di Mekkah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa gagasan soal
Kampung Haji
di Arab Saudi menjadi sangat relevan. Apalagi jika dalam Kampung Haji itu ada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.
Menurutnya, ini bisa semakin memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi para jemaah haji Indonesia sehingga diharapkan mengurangi risiko korban
jemaah haji meninggal dunia
.
“Kampung Haji menjadi semakin relevan. Kampung Haji itu kita berharap di sana bukan hanya Kampung Haji untuk penginapan calon jemaah haji, tapi juga untuk rumah sakit,” ucap dia.
“Jadi kalau itu kemudian satu kompleks, di mana ada penginapannya hotel dan kemudian ada sarana kesehatannya rumah sakit, itu tentu akan memberikan pelayanan kesehatan lebih maksimal,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, HNW turut mendoakan para calon jemaah haji yang meninggal dunia.
“Kita berbelasungkawa dengan wafatnya para calon jemaah haji dan mendoakan agar niat mereka untuk haji, kemudian betul-betul dikabulkan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/03/683e9d1d566b3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kejagung Tengah Periksa 5 Perusahaan Singapura Terkait Korupsi Pertamina Nasional 5 Juni 2025
Kejagung Tengah Periksa 5 Perusahaan Singapura Terkait Korupsi Pertamina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kejaksaan Agung
tengah memeriksa sejumlah saksi dari lima perusahaan di Singapura.
Mereka diperiksa terkait dengan perkara dugaan
tindak pidana korupsi
dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero).
“Hingga saat ini, sudah ada tiga korporasi yang bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan di Singapura. Dan, ada dua korporasi yang menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan secara
online
,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, saat ditemui di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Harli enggan menyebutkan nama-nama perusahaan yang tengah dimintai keterangan oleh penyidik.
Namun, ia menegaskan, sebanyak 22 saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik ini merupakan warga negara asing (WNA), baik asal Singapura maupun negara lain.
Proses permintaan keterangan ini juga diprediksi akan memakan waktu lebih panjang mengingat status para saksi yang merupakan WNA.
“Harus dipahami bahwa karena ini perbedaan yurisdiksi dan tentu yang akan diperiksa adalah warga negara-warga negara asing dan berada di yurisdiksi di luar Indonesia, maka memang sangat diperlukan prinsip-prinsip sinergisitas, kolaborasi antar-
agency to agency
yang berlangsung saat ini,” ujar Harli.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung akan memeriksa 22 pejabat perusahaan di Singapura terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero).
“Terkait dengan Pertamina, bahwa penyidik pada Jampidsus saat ini sudah berada di Singapura dan akan melakukan pemeriksaan sejak hari ini sampai tanggal 4 (Juni 2025),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, saat ditemui di Gedung Penkum Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Harli mengatakan, sejumlah pihak perusahaan di Singapura ini sebelumnya sudah dipanggil oleh penyidik, tapi mereka tidak memenuhi panggilan penyidik.
Sementara itu, terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS pada 2018-2023, Kejagung menetapkan sembilan tersangka.
Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/22/6790f7698b2fa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kementerian Komdigi Hapus Akun Judol yang Sempat “Difollow” Gibran Nasional 5 Juni 2025
Kementerian Komdigi Hapus Akun Judol yang Sempat “Difollow” Gibran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital
Alexander Sabar
mengatakan, akun judi
online
yang sempat diikuti oleh Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
telah dihapus.
“Yang akun judi sudah di-
takedown
,” kata Alexander, di kantornya, Kamis (5/6/2025).
Sebelumnya, ramai akun di media sosial mengunggah ulang tangkapan layar akun Instagram Gibran yang mengikuti akun @bang_jabrik.game yang diduga terkait dengan judi
online
.
Dalam keterangan resmi, Istana Wapres mengatakan sudah melaporkan akun @bang_jabrik.game ke
Kementerian Komunikasi
dan Digital (Komdigi) agar diblokir.
Alexander menegaskan bahwa akun yang terindikasi judi pasti akan dihapus, jika ditemukan dalam patroli siber.
“Kalau dia terindikasi judi, dan kalau ada laporan masuk, ya pasti kita tindakan juga,” ujar dia.
“Atau kalaupun nanti ada temuan dari tim kita pada saat patroli siber, dan ketemu, pasti akan ditindak,” tambah dia.
Diketahui, akun @bang_jabrik.game telah dibuat sejak November 2022 dan sudah sering mengganti
username
atau nama akun.
Menurut Setwapres, riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan akun judi
online
, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas beberapa kali.
Pihak Istana Wapres menyebut fenomena perubahan identitas akun di media sosial bukanlah hal baru.
“Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan, bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu,” tulis Setwapres.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/05/28/6836ff1a3ef75.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/05/68419e5b34b1e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/05/6841a31726d3e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/05/684152cce1e81.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)