Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda… Nasional 7 Juni 2025

    Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda… Nasional 7 Juni 2025

    Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri beberapa kali mencolek Menteri
    Kebudayaan

    Fadli Zon
    dalam sambutannya di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret
    Sejarah
    dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Diketahui, Fadli Zon turut hadir dalam acara pembukaan pameran foto karya Guruh Soekarnoputra tersebut.
    Megawati menyapa Menteri Kebudayaan saat berbicara mengenai
    sejarah
    yang dipotong karena adanya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
    Menurut dia, turunnya TAP MPRS itu membuat sejarah dimulai hanya saat zaman Orde Baru. Meskipun, aturan itu akhirnya sudah dicabut pada 2024.
    Untuk itu, Megawati menyebut, tengah mengumpulkan ahli sejarah guna mengetahui sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    “Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah, ini kebetulan sudah Pak Menteri Kebudayaan,” kata Megawati.
    “Kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhineka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua. Tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya melanjutkan.
    Kemudian, Megawati kembali mencolek Fadli Zon saat sedang bicara mengenai sejarah penjajahan oleh Belanda dan bagaimana Wakil Presiden pertama RI Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda.
    “Setelah itu, Bung Karno, dengan teman-temannya, Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Enggak bisa, biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya, pulang dia,” katanya.
    “Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo, Pak Menteri Kebudayaan, jangan asal berbicara soal
    kebudayaan
    saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya, mari kita pelajari, kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia,” ujar Megawati lagi.
    Terakhir, putri Presiden Pertama RI Soekarno ini kembali mencolek Fadli Zon saat mengungkapkan kekagumannya terhadap Amerika dan China dengan ideologi yang tinggi.
    “Saya melihat Amerika, saya melihat China, saya betul-betul iri mereka bisa menanamkan terus menerus, terserap ideologinya tapi terus menerus regenerasi
    for the future
    dengan sebuah visioner ke depan, tidak seperti sekarang ini, terpotong-potong, itu bapak budaya (Menteri Kebudayaan),” kata Megawati.
    Megawati menegaskan bahwa budaya dan sejarah tidak boleh terpotong-potong. Dia mengibaratkan dengan tarian yang disebutnya selalu ada roh dari setiap tarian.
    Diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek
    penulisan ulang sejarah nasional
    Indonesia.
    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon sebelumnya mengatakan, penulisan ulang sejarah bakal menekankan tone atau nuansa positif agar sejarah menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan pemicu konflik atau perpecahan.
    “Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat, 6 Juni 2025.
    Namun, Fadli Zon menyebut bahwa yang paling utama dari penulisan ulang sejarah adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
    Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya Nasional 7 Juni 2025

    PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya Nasional 7 Juni 2025

    PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    )
    Al Muzzammil Yusuf
    mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas
    revisi Undang-Undang
    Pemilu.
    Menurutnya, pembentukan pansus penting agar pembahasan berlangsung menyeluruh dan melibatkan berbagai elemen bangsa.
     “Saya berharap kalau Undang-undang dibahas, memang bisa, kalau kita ingin melibatkan orang terbaik, bagus diangkat di Pansus. Dan ketika diangkat di Pansus itu, semua komponen, semua pakar terlibat di dalamnya,” kata Muzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
    Ia menambahkan, pembentukan pansus memungkinkan seluruh fraksi dan para pakar pemilu dilibatkan sejak awal. Hal ini ebagaimana yang dilakukan dalam pembahasan UU Pemilu sebelumnya pada periode 2004, 2009, dan 2014.
    “Undang-undang (Pemilu) yang periode 2004, 2009, 2014 melibatkan semua fraksi dan melibatkan orang-orang terbaik,” imbuh anggota DPR empat periode ini.
    Muzzammil juga menekankan pentingnya tidak hanya terfokus pada isu ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ) atau ambang batas pencalonan presiden (
    presidential threshold
    ). Namun, kata dia, lebih luas pada upaya memperbaiki kualitas pemilu secara menyeluruh.
    “Saya tidak ingin bicara parsial, bagaimana parliamentary threshold, bagaimana presidential threshold, tentu putusan MK kita hormati,” ungkapnya.
    Ia juga menyampaikan harapan agar pembahasan RUU Pemilu tidak dilakukan menjelang masa pemilu.
    Hal ini agar tidak menimbulkan perdebatan pragmatis yang dapat mengganggu persiapan teknis penyelenggara pemilu.
    “Kalau Undang-undang Pemilu di ujung, itu perdebatan kita terlalu pragmatis. Kalau dari awal ini kita masih sangat jauh, dan persiapan KPU Bawaslu akan semakin baik,” sebut Muzzammil.
    Selain itu, Muzzammil mendorong agar revisi UU juga membahas bantuan keuangan partai politik. Menurutnya, belajar dari praktik terbaik di negara lain untuk mencegah korupsi dan memperkuat kelembagaan parpol.
    PKS, kata dia, mendukung pembahasan RUU Pemilu dan Parpol selesai tahun ini agar seluruh pihak bisa fokus pada tahapan pemilu berikutnya tanpa gangguan regulasi yang belum matang.
    “Mudah-mudahan segera memang PKS mendorong, agar pembahasan itu di tahun ini selesai. Sehingga tahun berikutnya kita sudah fokus,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR rencananya akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2026.
    Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menjelaskan, pengembangan terkait poin-poin yang akan direvisi dalam UU Pemilu sudah dilakukan dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan diskusi.
    “Kalau rancangan timeline yang ada di Komisi II, kalau tidak ada aral melintang, InsyaAllah di tahun 2026 itu sudah mulai dilakukan (
    revisi UU Pemilu
    ),” ujar Khozin di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda… Nasional 7 Juni 2025

    Singgung soal Sejarah Dipotong, Megawati: Sejarah Hanya Ketika Zaman Orde Baru Nasional 7 Juni 2025

    Singgung soal Sejarah Dipotong, Megawati: Sejarah Hanya Ketika Zaman Orde Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri menyinggung soal
    sejarah
    yang dipotong sehingga yang menjadi bagiannya hanyalah semenjak era
    Orde Baru
    (
    Orba
    ).
    Padahal, ada masa di mana Presiden Pertama RI,
    Soekarno
    memperjuangan Kemerdekaan Indonesia dan menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret
    Sejarah
    dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    “Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, diturunkan TAP (TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967) ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman order baru,” kata Megawati.
    Menurut Megawati,
    pemotongan sejarah
    tersebut terjadi saat turunnya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
    “Padahal, saya suka mengatakan, kalau memberi ceramah, saya ingin bilang, kalau ada yang tidak setuju angkat tangan, (sebut) nama, nomor telepon, nanti ketemuan sama saya,” ujar Megawati.
    “Saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan Republik ini, tahu apa dan bagaimana sejarah kita,” katanya lagi.
    Untuk itu, Megawati mengungkapkan, tengah mengumpulkan para ahli sejarah agar sejarah yang ada tidak lagi mengalami pemotongan atau kekeliruan.
    “Kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhineka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua. Tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya.
    Untuk diketahui, TAP MPRS 33/1967 merupakan satu dari sederet ketetapan MPRS yang dikeluarkan berkaitan dengan kemelut peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.
    Diberitakan
    Kompas.com
    sebelumnya, dalam TAP MPRS 33/1967 disebutkan bahwa pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota-anggota MPRS pada khususnya.
    Pidato Nawaksara adalah pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikemukakan di depan Sidang Umum ke-IV MPRS pada 22 Juni 1966. Nawaksara artinya sembilan pokok masalah.
    Dalam Tap MPRS disebutkan bahwa pidato Nawaksara tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi, G30S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak.
    Oleh karenanya, diputuskan pencabutan kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
    Namun, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah resmi mencabut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tersebut.
    Hal itu dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada pihak keluarga Bung Karno pada 9 September 2024.
    “Menyatakan TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sudah tidak berlaku lagi,” ujar Ketua MPR RI saat itu, Bambang Soesatyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Nasional 7 Juni 2025

    Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Nasional 7 Juni 2025

    Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XII
    DPR
    RI
    Alfons Manibui
    mengatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pemberian izin tambang di
    Raja Ampat
    ,
    Papua
    Barat Daya.
    Sebab, menurut dia, evaluasi penting guna memastikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya.
    “Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Kemudian, dia menyampaikan dukungan terhadap langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara aktivitas operasi
    tambang nikel
    milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
    “Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ujar Anggota DPR asal daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat itu.
    Menurut Alfons, langkah pemerintah menutup sementara seluruh proses dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat tepat dilakukan guna mencegah potensi kerusakan di kawasan tersebut.
    “Kami juga mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah amdal yang disyaratkan,” katanya.
    Sebagai Anggota
    Komisi XII DPR
    RI yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Alfons menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mencermati secara seksama seluruh aspirasi dan pengaduan terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan nikel di Raja Ampat.
    Aspirasi itu disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat Papua secara umum.
    Dia memastikan bahwa semua laporan tersebut dipastikan akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan akan didalami lebih lanjut dalam masa sidang setelah reses.
    “Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” kata Alfons.
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin operasi PT Gag Nikel terbit sejak 2017, jauh sebelum dirinya menjabat menteri kabinet di pemerintahan.
    Kemudian, Bahlil telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional
    tambang nikel di Raja Ampat
    , yang terletak di Papua Barat Daya tersebut.
    Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran dari masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai potensi kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
    Dia menjelaskan bahwa terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, saat ini hanya satu IUP yang masih beroperasi, yaitu yang dimiliki oleh PT Gag Nikel (GAK), yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan "Tone" Positif, asalkan Obyektif dan Faktual Nasional 7 Juni 2025

    PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan "Tone" Positif, asalkan Obyektif dan Faktual Nasional 7 Juni 2025

    PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan “Tone” Positif, asalkan Obyektif dan Faktual
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    )
    Al Muzzammil Yusuf
    menyatakan dukungan terhadap
    penulisan ulang sejarah
    nasional dengan
    tone
    atau nuansa positif seperti disampaikan oleh Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    .
    Menurut Muzzammil, pembaruan sejarah merupakan hal wajar selama dilakukan secara obyektif, proporsional, dan faktual.
    Hal itu disampaikan Muzzammil kepada awak media usai menghadiri kegiatan pemotongan hewan kurban di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
    “Kita berharap tentu
    penulisan sejarah
    dari waktu ke waktu, semangat obyektivitas, proporsional, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai dan tentu harus faktual ya,” kata Muzzammil.
    Dia menilai bahwa latar belakang Fadli Zon sebagai lulusan sastra Universitas Indonesia dan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan akan membuat proses penulisan ulang sejarah dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
    “Pak Fadli Zon jurusan sastra di UI, saya di politik. Jadi, kalau beliau berpikir tentang penulisan sejarah, apalagi beliau juga Menteri Kebudayaan kita, tentu dengan pertimbangan yang matang, semua pakar akan dilibatkan, semua pihak bisa berkontribusi,” ujar Muzzammil.
    Pernyataan ini merespons wacana yang disampaikan Fadli Zon beberapa waktu lalu terkait perlunya
    penulisan ulang sejarah nasional
    dengan
    tone
    positif untuk mempersatukan kebenaran bangsa.
    Wacana tersebut memicu diskusi publik terkait potensi bias dalam narasi sejarah.
    Menanggapi hal itu, Muzzammil menekankan pentingnya menjaga keseimbangan narasi sejarah, baik dari sisi tokoh, wilayah, maupun peristiwa.
    “Kita dukung penulisan sejarah setiap bangsa memang sering, biasa untuk di-
    update
    , disempurnakan. Kita dukung, tidak ada masalah, sejauh obyektivitas, keterlibatan semua pihak, saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” kata anggota DPR empat periode ini.
    Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyebut bahwa penulisan ulang sejarah dengan
    tone
    positif dibutuhkan agar sejarah menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan pemicu konflik atau perpecahan.
    “Jadi, kita tentu
    tone
    -nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Namun, Fadli Zon menyebut bahwa yang paling utama dari penulisan ulang sejarah adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
    Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam Nasional 7 Juni 2025

    Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam Nasional 7 Juni 2025

    Ungkap Spirit PKS ke Depan, Sohibul Iman: Pelayanan Masyarakat Tak Hanya untuk Umat Islam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) periode 2025–2030, Mohamad
    Sohibul Iman
    , menegaskan arah baru partainya sebagai partai Islam
    rahmatan lil alamin
    yang menekankan pelayanan inklusif bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.
    Hal itu disampaikan Sohibul saat berbicara di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025), usai pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha.
    “Kalau dulu kita menyebut PKS sebagai partai dakwah, hari ini kita menyebut PKS sebagai partai Islam rahmatan lil alamin,” ujar Sohibul.
    Menurut dia, perubahan orientasi tersebut mencerminkan semangat baru PKS dalam memperluas manfaat dan pelayanan, tak hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang non-muslim.
    “PKS ke depan berkeinginan untuk jauh lebih memberikan pelayanan, memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya muslim, tapi juga seluruh rakyat Indonesia yang non-muslim sekalipun. Ini merupakan spirit dari PKS ke depan,” katanya.
    Untuk memperkuat pelayanan tersebut, PKS disebut tengah melakukan regenerasi dengan melibatkan lebih banyak anak muda di jajaran kepemimpinan partai.
    Sohibul lantas menyoroti penunjukan Sekretaris Jenderal PKS, M Kholid, yang kini berusia 39 tahun.
    Usia muda Kholid dinilai mencerminkan semangat pembaruan, seperti era awal berdirinya partai.
    “Kita ingin melibatkan sebanyak-banyaknya generasi muda,” ujar Sohibul.
    Selain Kholid, PKS juga menunjuk Nurhadi sebagai Bendahara Umum, yang juga berasal dari generasi muda.
    Langkah ini, menurut Sohibul, menjadi upaya untuk menyeimbangkan kepemimpinan partai yang kini juga diisi oleh tokoh-tokoh senior.
    “Dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan saya yakin pelayanan akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa
    fresh
    ,” katanya.
    PKS kini mengusung semangat baru sebagai partai inklusif yang adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Greenpeace Ungkap Adanya Tambang Nikel di Pulau-pulau Kecil di Raja Ampat Nasional 7 Juni 2025

    Greenpeace Ungkap Adanya Tambang Nikel di Pulau-pulau Kecil di Raja Ampat Nasional 7 Juni 2025

    Greenpeace Ungkap Adanya Tambang Nikel di Pulau-pulau Kecil di Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Greenpeace
    Indonesia mengungkapkan, penambangan nikel di
    Raja Ampat
    ,
    Papua
    juga terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil yang berdasarkan undang-undang masuk kategori pulau yang tidak boleh ditambang.
    “Dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran,” ujar Juru Kampanye Hutan,
    Greenpeace Indonesia
    , Iqbal Damanik dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
    Iqbal mengatakan, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.
    Menurut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.
    Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang didapat, terlihat ada limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Limpasan tanah ini muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Kemudian, adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.
    Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada dua pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam
    tambang nikel
    .
    Kedua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100.000.
    Iqbal mengatakan, Raja Ampat mulai dibidik setelah sejumlah tempat terjamah oleh tambang nikel.
    “Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi,” kata Iqbal.
    Kini, dia mengatakan, Raja Ampat yang dijuluki surga terakhir di bumi juga mulai dibidik karena kandungan nikel di dalamnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional
    tambang nikel di Raja Ampat
    , yang terletak di Papua Barat Daya.
    Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran dari masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai potensi kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
    Bahlil menjelaskan bahwa terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, saat ini hanya satu IUP yang masih beroperasi, yaitu yang dimiliki oleh PT Gag Nikel (GAK), yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fadli Zon: "Tone" Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa Nasional 7 Juni 2025

    Fadli Zon: "Tone" Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa Nasional 7 Juni 2025

    Fadli Zon: “Tone” Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Kebudayaan

    Fadli Zon
    mengungkapkan bahwa
    tone
    atau nuansa positif dalam
    penulisan sejarah
    Indonesia juga dimaksudkan untuk persatuan bangsa, bukan sebaliknya yakni memecah belah bangsa
    “Jadi, kita tentu
    tone
    -nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Namun, Fadli menyebut bahwa yang paling utama dari
    penulisan ulang sejarah
    adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
    Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
    “Di masa-masa itu, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kan juga lebih banyak
    highlight
    ya, lebih banyak garis besar. Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman (lampau) itu,” ujar Fadli Zon.
    Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan nada positif dalam penulisan ulang sejarah.
    “Saya kira tidak ada masalah dengan
    tone
    positif itu, artinya kita tidak mencari-cari kesalahan,” kata Fadli Zon.
    Dia berpendapat bahwa penulisan ulang sejarah dengan nada positif bertujuan untuk mempersatukan kebenaran bangsa.
    Fadli juga menegaskan bahwa penulisan sejarah akan dilakukan oleh para sejarawan yang ahli di bidangnya, sehingga publik tidak perlu khawatir.
    Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut
    term of reference
    (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 1 Juni 2025.
    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.
    “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan
    tone
    -nya dari sejarah kita itu adalah
    tone
    yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli Zon.
    Sebelumnya, dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, aktivis HAM Beka Ulung Hapsara menyoroti sudut pandang korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan sejarah ulang.
    Sebab, menurut dia, hanya ada dua peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang masuk dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut.
    “Ketika kami mendapat TOR, peristiwa pelanggaran HAM yang berat itu hanya dua yang ada (dalam penulisan sejarah ulang), sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan Komnas, hasil penyelidikannya sampai saat ini ada 13 yang belum selesai,” katanya.
    Menurut Beka, jika hal ini terjadi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin dilupakan, padahal mereka memiliki rasa trauma dan keadilan belum hadir.
    “Pada titik itu juga saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menjaga Marwah Kolegium: Antara Independensi Akademik dan Reformasi Sistemik Nasional 7 Juni 2025

    Menjaga Marwah Kolegium: Antara Independensi Akademik dan Reformasi Sistemik Nasional 7 Juni 2025

    Menjaga Marwah Kolegium: Antara Independensi Akademik dan Reformasi Sistemik
    Dosen hukum kedokteran dan kebijakan kesehatan, dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer, advokat hukum kesehatan
    SEJAK
    disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, satu diskursus yang tak kunjung surut ialah keberadaan dan status kolegium.
    Sejumlah guru besar menyatakan keberatan, bahkan melayangkan gugatan ke PTUN, atas pembentukan kolegium versi pemerintah yang dianggap mereduksi independensinya.
    Sebagai dokter spesialis, pendidik akademik, dan pembantu penasihat presiden bidang kesehatan, saya menghargai kegelisahan itu.
    Namun, saya juga percaya bahwa kita sedang menyaksikan pergeseran sistemik yang perlu dimaknai secara jernih—bahwa kolegium perlu dibebaskan bukan hanya dari intervensi negara, tetapi juga dari dominasi organisasi profesi yang selama ini terlalu terpusat.
    Selama lebih dari dua dekade, kolegium di Indonesia berada dalam ranah organisasi profesi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fungsi kolegium sering tumpang tindih dengan fungsi organisasi.
     
    Penetapan standar kompetensi, kurikulum, dan uji kompetensi acap kali tak lepas dari kepentingan kelompok tertentu.
    Hal ini menyulitkan regenerasi, menutup ruang evaluasi independen, dan menempatkan kolegium dalam posisi dilematis: antara menjaga objektivitas akademik atau tunduk pada keputusan struktural profesi.
    Dalam sistem baru, kolegium diposisikan sebagai organ ilmiah di bawah naungan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), dengan mandat langsung dari presiden.
    Kemenkes
    bukan pemiliknya, tetapi fasilitatornya. Status ini memberikan dasar hukum yang kokoh, sekaligus menjaga akuntabilitasnya terhadap publik, bukan terhadap satu golongan.
    Mekanisme pemilihan anggota kolegium dilakukan secara demokratis melalui seleksi terbuka dan voting oleh tenaga medis—berbeda dengan sistem lama yang cenderung tertutup dan elitis.
    Adakah jaminan bahwa sistem baru ini sempurna? Tentu tidak. Namun, seperti halnya semua proses reformasi, perbaikan mesti dilakukan terus-menerus, bukan dengan menolak perubahan.
    Kekhawatiran bahwa kolegium kehilangan independensi justru bisa dijawab dengan mendorong mekanisme akuntabilitas baru yang partisipatif: publikasi dokumen kerja kolegium, transparansi anggaran, audit berkala, dan keterlibatan akademisi lintas kampus dalam pembentukan standar.
    Kritik yang belakangan mengemuka—terutama mengenai biaya uji kompetensi (UKMPPD dan UKMPPG)—perlu dilihat secara proporsional.
    Sistem lama pun tidak pernah sepenuhnya gratis. Justru yang kini dibutuhkan adalah pemetaan biaya nyata dan penyusunan skema subsidi oleh negara atau beasiswa institusional agar tidak memberatkan peserta.
    Isu bukan pada nominal semata, melainkan pada kejelasan penggunaan, efektivitas penyelenggaraan, dan keadilan akses.
    Saya percaya, perubahan ini akan membangun kolegium yang lebih profesional, terbuka, dan otonom secara keilmuan.
    Kolegium seharusnya menjadi lembaga akademik yang berdiri di atas integritas ilmu, bukan dikooptasi oleh organisasi profesi maupun dikendalikan birokrasi.
    Ia adalah “penjaga gerbang mutu” tenaga medis—yang harus bebas dari kepentingan sempit dan berdiri tegak atas dasar evidence dan etika keilmuan.
    Reformasi sistem kesehatan tak akan bisa sempurna jika hanya mengutak-atik regulasi tanpa membenahi fondasi akademiknya.
    UU 17/2023 memberikan peluang itu—bukan untuk menghapus kolegium, melainkan menata ulang dalam sistem yang lebih adil, transparan, dan egaliter.
    Bila ruang ini dikelola dengan benar, kita bisa mendorong pendidikan kedokteran yang lebih mutakhir, adaptif, dan terhubung dengan kebutuhan nyata masyarakat.
    Akhirnya, sebagai bagian dari komunitas medis, akademisi, dan juga pelayan negara, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak terjebak dalam ketegangan struktural, melainkan kembali ke semangat substantif: mencetak tenaga kesehatan unggul demi kemaslahatan bangsa.
    Kolegium bukan milik satu kelompok. Kolegium adalah milik Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Prabowo Jamu Makan Siang Timnas Indonesia: Beri Wejangan dan Hadiah Nasional 7 Juni 2025

    Momen Prabowo Jamu Makan Siang Timnas Indonesia: Beri Wejangan dan Hadiah Nasional 7 Juni 2025

    Momen Prabowo Jamu Makan Siang Timnas Indonesia: Beri Wejangan dan Hadiah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Euforia kemenangan tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia atas China dengan skor 1-0 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis (5/6/2025) malam, masih terus terasa.
    Kemenangan yang diraih di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, itu bukan hanya membangkitkan semangat para pemain dan pendukung Skuad Garuda, tetapi juga menyita perhatian Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Sebagai Kepala Negara, Prabowo turut larut dalam suasana sukacita. Dia pun memberikan apresiasi secara langsung kepada para pemain dan ofisial timnas asuhan pelatih Patrick Kluivert, mulai dari selepas laga hingga keesokan harinya.
    Puncaknya, pada Jumat (6/6/2025) yang juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Prabowo mengundang seluruh jajaran timnas ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
    Pertemuan itu menjadi momen penuh kehangatan antara Kepala Negara dan para punggawa Skuad Garuda.
    Tak sekadar seremoni formal, suasana kekeluargaan dan penuh apresiasi tampak kental sepanjang pertemuan berlangsung.
    Lantas, seperti apa bentuk apresiasi yang diberikan Prabowo Subianto untuk
    timnas Indonesia
    usai membungkam China 1-0? Berikut rangkuman
    Kompas.com
    :
    Pada Jumat siang hingga sore, Prabowo menjamu makan siang seluruh anggota timnas Indonesia di kediamannya.
    Momen itu bukan hanya menjadi ajang silaturahmi di hari raya, tetapi juga bentuk penghargaan atas kerja keras dan perjuangan skuad Garuda yang tampil penuh semangat kala menjamu China.
    Namun, kegembiraan tidak berhenti sampai di meja makan. Para pemain dan pelatih turut menyatu dalam suasana akrab saat mereka bernyanyi bersama Prabowo.
    Lagu yang dibawakan adalah “Gemu Fa Mi Re”, lagu asal Nusa Tenggara Timur yang kerap menggambarkan semangat persatuan dan sukacita.
    “Kami benar-benar bernyanyi bersama. Hampir sebagian besar makan siangnya diisi dengan bernyanyi. Itu menunjukkan bahwa kami punya ikatan yang kuat,” kata Kapten timnas Indonesia, Jay Idzes saat ditemui di depan kediaman Prabowo usai pertemuan.
    Tak hanya itu, Prabowo juga memberikan bingkisan kepada para pemain sebagai bentuk penghargaan pribadi. Belakangan, diketahui bahwa bingkisan tersebut berupa jam tangan merek Rolex.
    Hal ini terungkap melalui unggahan Instagram Story milik salah satu pemain naturalisasi, Justin Hubner.
    Selain memberikan hadiah, Prabowo juga menyampaikan pesan motivasi kepada timnas menjelang laga penting selanjutnya menghadapi Jepang pada Selasa (10/6/2025).
    Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang turut hadir dalam jamuan tersebut menyebut bahwa Prabowo memberikan wejangan yang sangat menggugah semangat pemain.
    Salah satunya adalah dorongan moral agar para pemain tetap percaya diri menghadapi lawan tangguh seperti Jepang.
    “Tadi Bapak Presiden pesan, jangan minder. Kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua,” kata Erick saat ditemui usai pertemuan.
    Prabowo, menurut Erick, menegaskan agar Skuad Garuda tetap tampil maksimal saat melawan Jepang meski sudah memastikan tiket lolos ke babak
    playoff
    kualifikasi Piala Dunia 2026.
    “Bapak Presiden menitipkan, walaupun kita sudah lolos ke
    playoff
    . Nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus,” ujarnya.
    Kebanggaan Prabowo terhadap performa timnas Indonesia juga terlihat jelas sesaat setelah pertandingan melawan China berakhir pada Kamis malam.
    Prabowo yang hadir langsung di SUGBK tampak turun ke lapangan untuk menyalami seluruh pemain dan staf pelatih.
    Kepala Negara juga sempat mengabadikan momen kebersamaan itu dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah, tampak Prabowo berdiri di tengah para pemain timnas dengan senyum bangga.
    Prabowo, Erick Thohir, hingga seluruh pemain dan ofisial berpose mengepalkan tangan.
    Dalam keterangan pers usai pertandingan, Prabowo menyampaikan bahwa kemenangan Timnas atas China merupakan langkah besar.
    Namun, dia menekankan, perjuangan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 belum usai.
    “Kita bersyukur, kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi, Insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia, siapa tahu,” kata Prabowo.
    Presiden pun turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan pelatih yang telah menunjukkan semangat dengan menyampaikan ucapan selamat secara langsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.