Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Fraksi
Partai Golkar
DPR menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia
yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (
UMKM
).
Ketua Fraksi Golkar M Sarmuji menyebut langkah-langkah yang diambil Bahlil, termasuk membuka akses bagi UMKM dalam pengelolaan tambang, merupakan terobosan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi.
“Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Sarmuji, dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Sarmuji, selama ini sektor pertambangan nasional terlalu banyak dikuasai perusahaan besar dan korporasi asing, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton.
“Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
Salah satu langkah yang dipuji adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang terbengkalai, untuk kemudian dialokasikan kepada pelaku UMKM, khususnya dari daerah setempat.
Langkah ini, lanjut dia, menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan memperkuat kehadiran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.
Namun, kebijakan tersebut menurut dia mengundang perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk yang disebut Sarmuji sebagai ”
pengusaha hitam
” dan “mafia impor minyak”.
“Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” ujar dia.
Ia juga menyinggung soal penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang belakangan menjadi sorotan.
Sarmuji menyebut, persoalan tersebut berasal dari kebijakan menteri sebelumnya, namun tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Bahlil.
“Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” tutur dia.
Sarmuji menyatakan, Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang bersifat populis dan mendukung pemerataan ekonomi.
“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/06/07/68440b168ddf6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa Nasional 8 Juni 2025
Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi III
DPR RI
dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Hasbiallah Ilyas
mendorong agar majelis hakim yang memberikan vonis rendah kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan 1,1 juta alat pelindung diri (APD) Covid-19 untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY) atau Mahkamah Agung (MA).
Seperti diketahui, eks Pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budy Sylviana dihukum tiga tahun penjara meski merugikan negara hingga Rp 319 miliar.
“Kalau hanya seperti itu hakimnya juga diperiksa itu,” ujar Hasbiallah, usai acara diskusi publik “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi” yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Hasbi mengatakan, karena kasus korupsi ini terjadi di masa pandemi, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa seharusnya lebih berat dari kasus korupsi pada umumnya.
“Enggak bisa, itu (terjadi saat) Covid-19 itu,” lanjut dia.
Hasbi menegaskan, koruptor yang memanfaatkan masa Covid-19 untuk melakukan tindakan jahat sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya.
“Korupsi Covid-19 itu menurut saya korupsi yang merusak soal nyawa ini. Bukan hanya soal merugikan keuangan tapi soal nyawa. Itu harus dihukum dengan seberat-beratnya,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, tiga orang terdakwa kasus pengadaan 1,1 juta APD Covid-19 telah menerima vonis dari majelis hakim.
Ketiga terdakwa ini adalah mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo, dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.
Mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana dihukum tiga tahun penjara dalam dugaan korupsi pengadaan 1,1 juta set alat pelindung diri (APD) Covid-19.
Budi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan di masa darurat yang menggunakan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (5/6/2025).
Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta, dengan ketentuan penjara subsidair dua bulan kurungan.
Budi tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana dua terdakwa lainnya, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.
Kemudian, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo dihukum 11 tahun dan enam bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, Satrio terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 319.691.374.183,06 (Rp 319,6 miliar).
Selain pidana badan, Satrio juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsidair empat bulan kurungan.
Satrio juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 59.980.000.000 atau senilai uang korupsi yang dinikmati Satrio dalam perkara rasuah ini.
Lalu, Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik dihukum 11 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan 1,1 juta set alat pelindung diri (APD) Covid-19.
Tidak hanya kurungan penjara, majelis hakim juga menghukum Taufik membayar denda Rp 1 miliar.
Jika tidak dibayar, maka hukuman pidana badannya akan ditambah empat bulan penjara.
Selain itu, majelis hakim juga menghukum Taufik membayar uang pengganti sebesar Rp 224.186.961.098 (Rp 224,1 miliar).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/26/67beca4c4abd8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menurut LHKPN, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp 1 Triliun Nasional 8 Juni 2025
Menurut LHKPN, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp 1 Triliun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo alias
Deddy Corbuzier
telah melaporkan Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (
LHKPN
) kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan pada 8 Mei 2025, Deddy memiliki total
harta kekayaan
nyaris Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 953.021.579.571.
Harta kekayaan
terbesar yang dimiliki Deddy berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 66,5 miliar atau tepatnya Rp 66.599.664.431.
Dia tercatat memiliki 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah, yaitu 16 aset tanah dan bangunan di Tangerang, dan 3 aset lainnya di Medan.
Deddy juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 2,1 miliar atau tepatnya Rp 2.195.000.000.
Ia tercatat memiliki 2 unit mobil, yaitu mobil merek Ford Ranger DC 3.21 Wildtrack AT dan Jeep Rubicon.
Selain itu, Deddy juga memiliki surat berharga sebesar Rp 386,1 miliar, harta bergerak lainnya Rp 496,1 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 21,6 miliar.
Kemudian, utang sebesar Rp 19,7 miliar.
Dengan demikian, total kekayaan Deddy Corbuzier adalah Rp 953.021.579.571.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/6843d80cb7666.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja Nasional 7 Juni 2025
Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Kelima RI,
Megawati Soekarnoputri
, menyampaikan pesan soal pentingnya nilai-nilai
Pancasila
saatpembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
Megawati menegaskan bahwa mereka yang tidak menjunjung Pancasila sebaiknya tidak tinggal di Indonesia.
“Kalau kalian adalah pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak (Pancasilais),
please
, jangan tinggal di sini. Jadi saja imigran,” ujar Megawati di hadapan para tamu dan undangan.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam konteks keprihatinannya terhadap kondisi sosial-politik dan lunturnya semangat kebangsaan di tengah masyarakat saat ini.
Ia menilai banyak pihak kini hanya menyuarakan nasionalisme dan Pancasila sebagai “lip service” belaka tanpa memahami esensi atau sejarah perjuangannya.
Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung soal peran perempuan di era modern yang dinilainya banyak terjebak pada aspek penampilan luar.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan tokoh-tokoh perempuan masa lalu seperti Kartini dan Laksamana Malahayati yang disebutnya sebagai pejuang sejati.
“Saya suka kesal pada diri saya melihat kaum perempuan sekarang. Kenapa? Hanya memulas di luarnya saja. Tapi mana, kalau ada seperti Ibu, saya selalu manggilnya Ibu kita Kartini. Laksamana Malahayati, itu bukannya nama, dia adalah Laksamana Malahayati, yang waktu itu menggantikan bapaknya yang terbunuh. Lihat sejarah, lihat sejarah,” ujar Megawati.
“Kita melupakan sejarah, itu makanya Bung Karno pernah bilang, ingat selalu jas merah, jangan melupakan sejarah,” tambahnya.
Megawati juga mempertanyakan kembali narasi sejarah penjajahan selama tiga setengah abad, dan menegaskan pentingnya memverifikasi fakta sejarah secara akademis.
Ia mendorong para menteri, khususnya Menteri Kebudayaan, untuk lebih serius mempelajari dan menyampaikan kekayaan budaya Indonesia secara mendalam.
Ia juga menyoroti
generasi muda
yang dinilainya kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa.
Menurutnya, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini.
Megawati tak segan melontarkan kritik keras kepada mereka yang hanya menjadikan Pancasila sebagai retorika.
“Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih,
go to hell
,” tegas Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
Megawati menekankan bahwa menjadi orang Indonesia harus dilakukan dengan penuh kebanggaan dan kesadaran sejarah.
“Saya mau kalau kalian orang Indonesia, jadilah dengan bangga sebagai orang Indonesia, Betul kan?” pinta Ketua Umum PDI-P itu disambut tepuk tangan meriah hadirin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/6843d80cb7666.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati Sebut Banyak yang Diam: Sekarang Gampang Banget Dipanggil Polisi Nasional 7 Juni 2025
Megawati Sebut Banyak yang Diam: Sekarang Gampang Banget Dipanggil Polisi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-5 RI,
Megawati
Soekarnoputri menyinggung soal mudahnya dipanggil
polisi
sekarang ini hanya karena buka suara atau menyuarakan
kebenaran
.
Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
“Saya omongannya sih ceplas-ceplos, lebih ceplas-ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang lain, saya kalau tanya, ‘kenapa kamu diam saja sih, punya mulut?’ (Dijawab) Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi,” kata Megawati.
Akibat ketakutan tersebut, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, tidak ada yang berani menyuarakan kebenaran.
Padahal, menurut Megawati, seharusnya tidak perlu takut jika yang disuarakan adalah sebuah kebenaran.
“Di manakah kebenaran sejati itu, adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran,” ujar Megawati.
“Hanya karena kalau saya (tayanyakan), kenapa kamu takut sih? (Dijawab) ‘Iya kan nanti panggil polisi, langsung, enggak di ini lagi, sudah ditangkap’. Kamu kan bisa bilang saya enggak salah. Apalagi kalau rakyat kecil,” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Megawati pun menanyakan seberapa terhormatnya
Polisi
sehingga harus takut menyuarakan kebenaran.
“Memangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak, tidak, tidak,” ujarnya.
Kemudian, Megawati menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden ke-5 RI yang memisahkan kekuasaan Polisi dengan TNI. Sehingga, dia menegaskan bahwa tidak takut bicara mengenai kebenaran.
“Saya tuh bingung lho, kalau sama polisi sekarang siapa dia. Iya lho orang saya juga yang misahin. Kalau enggak mau misahin waktu itu mana ada polisi, itu sejarah, iya lho,” katanya.
Bahkan, Megawati mengaku, mempersilakan dan siap jika harus dipanggil Polisi karena menyuarakan kebenaran.
“Lalu, sekarang apa-apa, ‘oh bu Megawati orangnya provokator, lalu nanti kita mau panggil’. Panggil lah,” ujar Megawati menegaskan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/68442d3a200b3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga Nasional 7 Juni 2025
Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga
Penulis
KOMPAS.com –
Direktur Utama PT
Jasa Marga
(Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono mengingatkan masyarakat yang akan bepergian untuk manfaatkan diskon tarif tol sebesar 20 persen periode libur Iduladha 1446H.
Diskon tarif tol diberlakukan selama empat hari (6-9 Juni 2025) di ruas-ruas strategis di Trans Jawa dan Trans Sumatra sebagai berikut:
Diskon Tarif Tol di Trans Jawa
Diskon Tarif Tol di Trans Sumatra
“Diskon tarif tol 20 persen pada periode libur Iduladha 1446H terbagi dalam dua periode, 2 hari mulai dari tanggal 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB s.d 7 Juni 2025 pukul 24.00 WIB dan 2 hari mulai dari tanggal 8 Juni 2025 pukul 00.00 WIB s.d 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB,” tambahnya.
Besaran diskon tarif tol 20 persen yang diterapkan di ruas Jasa Marga Group pada 6-9 Juni 2025 dilaksanakan dengan kondisi sebagai berikut :
Rivan mengimbau kepada seluruh pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy.
Dia menegaskan, Travoy memberikan informasi lalu lintas melalui CCTV
real-time
, lokasi
rest area,
fitur GetPay, informasi tarif tol dan fitur menarik lainnya yang sangat berguna bagi pengguna jalan sehingga perjalanan dapat berlangsung aman, tenang dan menyenangkan.
Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan dengan baik.
Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, gunakan waktu dengan bijak dengan memanfaatkan waktu cukup beristirahat di
rest area
, memastikan kecukupan BBM, saldo uang elektronik, dan mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan.
Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080, Aplikasi X @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/07/68441f25d7eaf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai Nasional 7 Juni 2025
GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Kepala PPATK
Yunus Husein
mengungkapkan banyaknya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Dirjen
Bea Cukai
Letnan Jenderal (Purn)
Djaka Budi Utama
.
Ia menyampaikan, situasi di internal Bea Cukai memang harus dibenahi dan membutuhkan figur yang berani dan jujur.
Pasalnya, jalur keluar masuk Tanah Air itu sering jebol untuk jual beli
narkotika
dan pencucian uang yang cukup masif.
Kondisi ini terjadi karena ada banyak oknum yang ikut membantu berjalannya tindak pidana tersebut.
Yunus menuturkan, keberanian para oknum di internal Bea Cukai diduga karena adanya beking dari aparat penegak hukum dengan jabatan yang tinggi.
Maka, Djaka mesti berani berperang dengan para beking tersebut.
Perang bintang
pun tak bisa dihindarkan di internal Bea Cukai untuk mewujudkan perubahan.
Bagaimana obrolan selengkapnya?
Simak di program
Gaspol
! di YouTube Kompas.com, tayang perdana, Sabtu (7/6/2025) pukul 20:00 WIB.Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
-
/data/photo/2025/06/07/6843f7918fb18.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PKS Libatkan "Juleha" untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban Nasional 7 Juni 2025
PKS Libatkan “Juleha” untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Keadilan Sejahtera (
PKS
) menyembelih hampir 10.000
hewan kurban
secara serentak di seluruh Indonesia pada perayaan
Idul Adha 1446
Hijriah.
Proses penyembelihan dilakukan secara profesional, termasuk dengan melibatkan para juru sembelih halal atau “Juleha”.
Presiden PKS Al
Muzzammil Yusuf
menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
“Proses pemotongan dikelola secara profesional, dilakukan sesuai syariat. Bahkan di Lampung tadi ada Juleha, juru sembelih halal. Sudah punya saya, ada Juleha itu ya. Dikemas secara higienis dan didistribusikan secara tertib dan aman,” kata Muzzammil.
Menurut dia, pemotongan hewan kurban dilakukan secara simbolis di kantor pusat PKS dan dilanjutkan di berbagai rumah pemotongan hewan serta ribuan titik lainnya di seluruh Indonesia.
PKS mencatat jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini mencapai 9.757 ekor, terdiri dari 4.294 ekor sapi, 10 ekor kerbau, dan 5.453 ekor kambing. Data tersebut diperbarui terakhir pada Sabtu pagi pukul 07.45 WIB.
Hewan-hewan kurban itu berasal dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif PKS di semua tingkatan, kepala daerah, kader, hingga simpatisan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kader, pejabat publik, kepala daerah, simpatisan, dan lain-lain yang telah menyemarakkan syiar Idul Kurban tahun ini,” katanya.
Dalam momentum perayaan Idul Adha sekaligus ulang tahun PKS yang ke-23, partai berlambang bulan sabit kembar ini menargetkan dapat menyalurkan 2,3 juta paket kurban ke masyarakat.
“Paket kurban akan dibagikan kepada pengurus, anggota, dan masyarakat sekitarnya. Di kantor-kantor kita, masjid-masjid sekitar kita, itu yang kita dahulukan karena mereka adalah orang-orang terdekat,” kata Muzzammil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/06/68423e3f7ac31.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/02/683d61e281ae3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/06/07/6843f1d995112.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)