Category: Kompas.com Nasional

  • Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat Nasional 8 Juni 2025

    Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi
    Partai Golkar
    DPR menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (
    UMKM
    ).
    Ketua Fraksi Golkar M Sarmuji menyebut langkah-langkah yang diambil Bahlil, termasuk membuka akses bagi UMKM dalam pengelolaan tambang, merupakan terobosan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi.
    “Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Sarmuji, dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
    Menurut Sarmuji, selama ini sektor pertambangan nasional terlalu banyak dikuasai perusahaan besar dan korporasi asing, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton.
    “Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
    Salah satu langkah yang dipuji adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang terbengkalai, untuk kemudian dialokasikan kepada pelaku UMKM, khususnya dari daerah setempat.
    Langkah ini, lanjut dia, menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan memperkuat kehadiran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.
    Namun, kebijakan tersebut menurut dia mengundang perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk yang disebut Sarmuji sebagai ”
    pengusaha hitam
    ” dan “mafia impor minyak”.
    “Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” ujar dia.
    Ia juga menyinggung soal penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang belakangan menjadi sorotan.
    Sarmuji menyebut, persoalan tersebut berasal dari kebijakan menteri sebelumnya, namun tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Bahlil.
    “Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” tutur dia.
    Sarmuji menyatakan, Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang bersifat populis dan mendukung pemerataan ekonomi.
    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa Nasional 8 Juni 2025

    Anggota DPR Desak Hakim yang Vonis Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III
    DPR RI
    dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Hasbiallah Ilyas
    mendorong agar majelis hakim yang memberikan vonis rendah kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan 1,1 juta alat pelindung diri (APD) Covid-19 untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial (KY) atau Mahkamah Agung (MA).
    Seperti diketahui, eks Pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budy Sylviana dihukum tiga tahun penjara meski merugikan negara hingga Rp 319 miliar.
    “Kalau hanya seperti itu hakimnya juga diperiksa itu,” ujar Hasbiallah, usai acara diskusi publik “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi” yang diadakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
    Hasbi mengatakan, karena kasus korupsi ini terjadi di masa pandemi, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa seharusnya lebih berat dari kasus korupsi pada umumnya.
    “Enggak bisa, itu (terjadi saat) Covid-19 itu,” lanjut dia.
    Hasbi menegaskan, koruptor yang memanfaatkan masa Covid-19 untuk melakukan tindakan jahat sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya.
    “Korupsi Covid-19 itu menurut saya korupsi yang merusak soal nyawa ini. Bukan hanya soal merugikan keuangan tapi soal nyawa. Itu harus dihukum dengan seberat-beratnya,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, tiga orang terdakwa kasus pengadaan 1,1 juta APD Covid-19 telah menerima vonis dari majelis hakim.
    Ketiga terdakwa ini adalah mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo, dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.
    Mantan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana dihukum tiga tahun penjara dalam dugaan korupsi pengadaan 1,1 juta set alat pelindung diri (APD) Covid-19.
    Budi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan di masa darurat yang menggunakan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut.
    “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (5/6/2025).
    Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta, dengan ketentuan penjara subsidair dua bulan kurungan.
    Budi tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana dua terdakwa lainnya, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo dan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik.
    Kemudian, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (EKI) Satrio Wibowo dihukum 11 tahun dan enam bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19.
    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, Satrio terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 319.691.374.183,06 (Rp 319,6 miliar).
    Selain pidana badan, Satrio juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsidair empat bulan kurungan.
    Satrio juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 59.980.000.000 atau senilai uang korupsi yang dinikmati Satrio dalam perkara rasuah ini.
    Lalu, Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik dihukum 11 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan 1,1 juta set alat pelindung diri (APD) Covid-19.
    Tidak hanya kurungan penjara, majelis hakim juga menghukum Taufik membayar denda Rp 1 miliar.
    Jika tidak dibayar, maka hukuman pidana badannya akan ditambah empat bulan penjara.
    Selain itu, majelis hakim juga menghukum Taufik membayar uang pengganti sebesar Rp 224.186.961.098 (Rp 224,1 miliar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menurut LHKPN, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp 1 Triliun
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Menurut LHKPN, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp 1 Triliun Nasional 8 Juni 2025

    Menurut LHKPN, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Nyaris Rp 1 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo alias
    Deddy Corbuzier
    telah melaporkan Laporan
    Harta Kekayaan
    Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) kepada
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK).
    Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan pada 8 Mei 2025, Deddy memiliki total
    harta kekayaan
    nyaris Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 953.021.579.571.
    Harta kekayaan
    terbesar yang dimiliki Deddy berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 66,5 miliar atau tepatnya Rp 66.599.664.431.
    Dia tercatat memiliki 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah, yaitu 16 aset tanah dan bangunan di Tangerang, dan 3 aset lainnya di Medan.
    Deddy juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 2,1 miliar atau tepatnya Rp 2.195.000.000.
    Ia tercatat memiliki 2 unit mobil, yaitu mobil merek Ford Ranger DC 3.21 Wildtrack AT dan Jeep Rubicon.
    Selain itu, Deddy juga memiliki surat berharga sebesar Rp 386,1 miliar, harta bergerak lainnya Rp 496,1 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 21,6 miliar.
    Kemudian, utang sebesar Rp 19,7 miliar.
    Dengan demikian, total kekayaan Deddy Corbuzier adalah Rp 953.021.579.571.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator Nasional 7 Juni 2025

    Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menegaskan bahwa posisi
    Soekarno
    dan Mohammad
    Hatta
    sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia tidak bisa digantikan oleh siapa pun.
    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pembukaan pameran foto karya
    Guntur Soekarnoputra
    di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Fadli Zon mengaitkan hal tersebut dengan keinginan pemerintah melakukan
    penulisan ulang sejarah
    nasional.
    “Terkait dengan sejarah itu saya kira kita semua tahu, bahwa Bung Karno dan Bung Hatta posisinya tidak bisa tergantikan sebagai proklamator, seperti yang ada di dalam foto ini,” ujar Fadli Zon dalam konferensi pers di Galeri Nasional, Sabtu, sembari menunjuk foto Bung Karno dan Bung Hatta di belakangnya.
    Fadli menegaskan bahwa posisi Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan proklamator telah diakui secara sah oleh negara.
    “Sudah ada keputusan presiden, TAP MPR-nya juga sudah jelas. Posisi beliau itu adalah posisi sebagai founding fathers yang tak tergantikan,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.
    Lebih jauh, Fadli menilai pameran foto bertajuk “Potret Sejarah Bangsa” yang menampilkan karya Guntur Soekarnoputra sejak 1956 ini bukan hanya bernilai seni, tapi juga memperkaya ingatan kolektif bangsa terhadap
    sejarah Indonesia
    .
    Ia menyebut pameran foto itu luar biasa. Sebab, ada banyak foto hasil karya Guntur yang tidak bisa dinikmati masyarakat luas, namun ditampilkan dalam pameran ini.
    “Pameran yang memperlihatkan sebuah perjalanan yang panjang dari karya beliau. Fotografi dari sejak tahun 1956. Yang mungkin masyarakat tidak banyak yang bisa menikmati ini,” ujar Fadli.
    “Makanya dengan hadirnya pameran ini saya kira mereka bisa melihat, masyarakat bisa melihat, bahwa Mas To (sapaan akrab Guntur Soekarnoputra) ini adalah juga seorang seniman,” tambahnya.
    Saat ditanya bentuk konkret apresiasi dari pemerintah terhadap karya Guntur Soekarnoputra, Fadli mengatakan akan membicarakannya secara langsung.
    “Nanti saya bicara langsung dengan Mas To,” tutupnya.
    Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
    Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut term of reference (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 1 Juni 2025.
    Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris.
    Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda
    . “Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli Zon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja Nasional 7 Juni 2025

    Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Kelima RI,
    Megawati Soekarnoputri
    , menyampaikan pesan soal pentingnya nilai-nilai
    Pancasila
    saatpembukaan pameran foto karya Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    Megawati menegaskan bahwa mereka yang tidak menjunjung Pancasila sebaiknya tidak tinggal di Indonesia.
    “Kalau kalian adalah pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak (Pancasilais),
    please
    , jangan tinggal di sini. Jadi saja imigran,” ujar Megawati di hadapan para tamu dan undangan.
    Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam konteks keprihatinannya terhadap kondisi sosial-politik dan lunturnya semangat kebangsaan di tengah masyarakat saat ini.
    Ia menilai banyak pihak kini hanya menyuarakan nasionalisme dan Pancasila sebagai “lip service” belaka tanpa memahami esensi atau sejarah perjuangannya.
    Lebih lanjut, Megawati juga menyinggung soal peran perempuan di era modern yang dinilainya banyak terjebak pada aspek penampilan luar.
    Ia membandingkan kondisi tersebut dengan tokoh-tokoh perempuan masa lalu seperti Kartini dan Laksamana Malahayati yang disebutnya sebagai pejuang sejati.
    “Saya suka kesal pada diri saya melihat kaum perempuan sekarang. Kenapa? Hanya memulas di luarnya saja. Tapi mana, kalau ada seperti Ibu, saya selalu manggilnya Ibu kita Kartini. Laksamana Malahayati, itu bukannya nama, dia adalah Laksamana Malahayati, yang waktu itu menggantikan bapaknya yang terbunuh. Lihat sejarah, lihat sejarah,” ujar Megawati.
    “Kita melupakan sejarah, itu makanya Bung Karno pernah bilang, ingat selalu jas merah, jangan melupakan sejarah,” tambahnya.
    Megawati juga mempertanyakan kembali narasi sejarah penjajahan selama tiga setengah abad, dan menegaskan pentingnya memverifikasi fakta sejarah secara akademis.
    Ia mendorong para menteri, khususnya Menteri Kebudayaan, untuk lebih serius mempelajari dan menyampaikan kekayaan budaya Indonesia secara mendalam.
    Ia juga menyoroti
    generasi muda
    yang dinilainya kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa.
    Menurutnya, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini.
    Megawati tak segan melontarkan kritik keras kepada mereka yang hanya menjadikan Pancasila sebagai retorika.
    “Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih,
    go to hell
    ,” tegas Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.
    Megawati menekankan bahwa menjadi orang Indonesia harus dilakukan dengan penuh kebanggaan dan kesadaran sejarah.
    “Saya mau kalau kalian orang Indonesia, jadilah dengan bangga sebagai orang Indonesia, Betul kan?” pinta Ketua Umum PDI-P itu disambut tepuk tangan meriah hadirin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati: Kalau Tak Pancasilais, Jangan Tinggal di Sini, Jadi Imigran Saja
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Megawati Sebut Banyak yang Diam: Sekarang Gampang Banget Dipanggil Polisi Nasional 7 Juni 2025

    Megawati Sebut Banyak yang Diam: Sekarang Gampang Banget Dipanggil Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-5 RI,
    Megawati
    Soekarnoputri menyinggung soal mudahnya dipanggil
    polisi
    sekarang ini hanya karena buka suara atau menyuarakan
    kebenaran
    .
    Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    “Saya omongannya sih ceplas-ceplos, lebih ceplas-ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang lain, saya kalau tanya, ‘kenapa kamu diam saja sih, punya mulut?’ (Dijawab) Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi,” kata Megawati.
    Akibat ketakutan tersebut, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, tidak ada yang berani menyuarakan kebenaran.
    Padahal, menurut Megawati, seharusnya tidak perlu takut jika yang disuarakan adalah sebuah kebenaran.
    “Di manakah kebenaran sejati itu, adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran,” ujar Megawati.
    “Hanya karena kalau saya (tayanyakan), kenapa kamu takut sih? (Dijawab) ‘Iya kan nanti panggil polisi, langsung, enggak di ini lagi, sudah ditangkap’. Kamu kan bisa bilang saya enggak salah. Apalagi kalau rakyat kecil,” katanya lagi.
    Dalam kesempatan itu, Megawati pun menanyakan seberapa terhormatnya
    Polisi
    sehingga harus takut menyuarakan kebenaran.
    “Memangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak, tidak, tidak,” ujarnya.
    Kemudian, Megawati menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden ke-5 RI yang memisahkan kekuasaan Polisi dengan TNI. Sehingga, dia menegaskan bahwa tidak takut bicara mengenai kebenaran.
    “Saya tuh bingung lho, kalau sama polisi sekarang siapa dia. Iya lho orang saya juga yang misahin. Kalau enggak mau misahin waktu itu mana ada polisi, itu sejarah, iya lho,” katanya.
    Bahkan, Megawati mengaku, mempersilakan dan siap jika harus dipanggil Polisi karena menyuarakan kebenaran.
    “Lalu, sekarang apa-apa, ‘oh bu Megawati orangnya provokator, lalu nanti kita mau panggil’. Panggil lah,” ujar Megawati menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga Nasional 7 Juni 2025

    Dirut Jasa Marga Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Diskon Tarif Tol di 10 Ruas Tol Strategis Jasa Marga
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Direktur Utama PT
    Jasa Marga
    (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono mengingatkan masyarakat yang akan bepergian untuk manfaatkan diskon tarif tol sebesar 20 persen periode libur Iduladha 1446H.
    Diskon tarif tol diberlakukan selama empat hari (6-9 Juni 2025) di ruas-ruas strategis di Trans Jawa dan Trans Sumatra sebagai berikut:
    Diskon Tarif Tol di Trans Jawa
    Diskon Tarif Tol di Trans Sumatra
    “Diskon tarif tol 20 persen pada periode libur Iduladha 1446H terbagi dalam dua periode, 2 hari mulai dari tanggal 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB s.d 7 Juni 2025 pukul 24.00 WIB dan 2 hari mulai dari tanggal 8 Juni 2025 pukul 00.00 WIB s.d 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB,” tambahnya.
    Besaran diskon tarif tol 20 persen yang diterapkan di ruas Jasa Marga Group pada 6-9 Juni 2025 dilaksanakan dengan kondisi sebagai berikut :
    Rivan mengimbau kepada seluruh pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy.
    Dia menegaskan, Travoy memberikan informasi lalu lintas melalui CCTV
    real-time
    , lokasi
    rest area,
    fitur GetPay, informasi tarif tol dan fitur menarik lainnya yang sangat berguna bagi pengguna jalan sehingga perjalanan dapat berlangsung aman, tenang dan menyenangkan.
    Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan dengan baik.
    Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, gunakan waktu dengan bijak dengan memanfaatkan waktu cukup beristirahat di
    rest area
    , memastikan kecukupan BBM, saldo uang elektronik, dan mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan.
    Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080, Aplikasi X @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai Nasional 7 Juni 2025

    GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kepala PPATK
    Yunus Husein
    mengungkapkan banyaknya pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Dirjen
    Bea Cukai
    Letnan Jenderal (Purn)
    Djaka Budi Utama
    .
    Ia menyampaikan, situasi di internal Bea Cukai memang harus dibenahi dan membutuhkan figur yang berani dan jujur.
    Pasalnya, jalur keluar masuk Tanah Air itu sering jebol untuk jual beli
    narkotika
    dan pencucian uang yang cukup masif.
    Kondisi ini terjadi karena ada banyak oknum yang ikut membantu berjalannya tindak pidana tersebut.
    Yunus menuturkan, keberanian para oknum di internal Bea Cukai diduga karena adanya beking dari aparat penegak hukum dengan jabatan yang tinggi.
    Maka, Djaka mesti berani berperang dengan para beking tersebut.
    Perang bintang
    pun tak bisa dihindarkan di internal Bea Cukai untuk mewujudkan perubahan.
    Bagaimana obrolan selengkapnya?
    Simak di program
    Gaspol
    ! di YouTube Kompas.com, tayang perdana, Sabtu (7/6/2025) pukul 20:00 WIB.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Libatkan "Juleha" untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    PKS Libatkan "Juleha" untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban Nasional 7 Juni 2025

    PKS Libatkan “Juleha” untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) menyembelih hampir 10.000
    hewan kurban
    secara serentak di seluruh Indonesia pada perayaan
    Idul Adha 1446
    Hijriah.
    Proses penyembelihan dilakukan secara profesional, termasuk dengan melibatkan para juru sembelih halal atau “Juleha”.
    Presiden PKS Al
    Muzzammil Yusuf
    menyampaikan hal itu dalam konferensi pers usai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
    “Proses pemotongan dikelola secara profesional, dilakukan sesuai syariat. Bahkan di Lampung tadi ada Juleha, juru sembelih halal. Sudah punya saya, ada Juleha itu ya. Dikemas secara higienis dan didistribusikan secara tertib dan aman,” kata Muzzammil.
    Menurut dia, pemotongan hewan kurban dilakukan secara simbolis di kantor pusat PKS dan dilanjutkan di berbagai rumah pemotongan hewan serta ribuan titik lainnya di seluruh Indonesia.
    PKS mencatat jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini mencapai 9.757 ekor, terdiri dari 4.294 ekor sapi, 10 ekor kerbau, dan 5.453 ekor kambing. Data tersebut diperbarui terakhir pada Sabtu pagi pukul 07.45 WIB.
    Hewan-hewan kurban itu berasal dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif PKS di semua tingkatan, kepala daerah, kader, hingga simpatisan.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kader, pejabat publik, kepala daerah, simpatisan, dan lain-lain yang telah menyemarakkan syiar Idul Kurban tahun ini,” katanya.
    Dalam momentum perayaan Idul Adha sekaligus ulang tahun PKS yang ke-23, partai berlambang bulan sabit kembar ini menargetkan dapat menyalurkan 2,3 juta paket kurban ke masyarakat.
    “Paket kurban akan dibagikan kepada pengurus, anggota, dan masyarakat sekitarnya. Di kantor-kantor kita, masjid-masjid sekitar kita, itu yang kita dahulukan karena mereka adalah orang-orang terdekat,” kata Muzzammil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.