Category: Kompas.com Nasional

OTT Kepala Daerah: Terus Menangkap atau Mulai Mencegah?

OTT Kepala Daerah: Terus Menangkap atau Mulai Mencegah?
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
OPERASI
tangkap tangan kembali terjadi. Kepala daerah kembali ditangkap. Publik kembali terkejut—atau justru tidak lagi benar-benar terkejut.
Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat bupati dan wali kota aktif. Modusnya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya: proyek, izin, dan relasi kuasa yang diperdagangkan.
OTT selalu hadir sebagai klimaks. Ia dramatis, tegas, dan menegangkan. Namun, OTT juga kerap menutupi pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa pola ini terus berulang?
Mengapa kepala daerah—yang lahir dari pemilu langsung dan legitimasi rakyat—begitu rentan terseret korupsi?
Setiap OTT menegaskan bahwa
korupsi kepala daerah
bukan anomali. Ia bukan kecelakaan tunggal, melainkan gejala dari sistem yang terus memproduksi risiko.
Menyederhanakan persoalan ini sebagai kesalahan moral individu hanya akan membuat kita terjebak pada siklus yang sama: tangkap, vonis, lalu ulangi.
Dalam konteks pemerintahan daerah, korupsi sering kali tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, sejak sebelum kepala daerah dilantik.
Akar persoalannya bukan hanya pada kekuasaan yang disalahgunakan, tetapi pada kekuasaan yang sejak awal dibeli dengan harga mahal.
Pilkada langsung membawa harapan demokrasi, tetapi juga membawa ongkos politik yang kian tak rasional. Biaya kampanye melonjak, kompetisi makin sengit, dan tuntutan logistik makin kompleks.
Dalam banyak daerah, ongkos politik tidak lagi sebanding dengan gaji dan fasilitas resmi kepala daerah selama masa jabatan.
Ketimpangan inilah yang menciptakan paradoks. Jabatan publik yang seharusnya melayani rakyat justru menuntut modal pribadi yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, politik berubah dari pengabdian menjadi investasi.
OTT KPK sering terjadi tak lama setelah kepala daerah menjabat. Ini bukan kebetulan. Tekanan untuk “mengembalikan modal” datang lebih cepat daripada proses adaptasi pemerintahan. Sponsor menunggu, tim sukses menagih, jaringan politik mengingatkan janji.
Tekanan ini tidak selalu diekspresikan secara vulgar. Ia hadir dalam bentuk permintaan halus, rekomendasi proyek, atau dorongan “memperhatikan” pihak tertentu. Di bawah tekanan semacam ini, garis antara kebijakan dan transaksi menjadi tipis.
High cost
politik melahirkan utang politik yang laten. Utang ini tidak diakui secara hukum, tetapi sangat nyata dalam praktik. Kepala daerah tidak berhadapan dengan bank, melainkan dengan relasi kuasa. Dan utang semacam ini tidak mengenal restrukturisasi.
OTT KPK sering kali membongkar lapisan terakhir dari utang politik tersebut. Suap yang tertangkap tangan bukan peristiwa pertama, melainkan ujung dari rangkaian relasi yang telah berlangsung sejak masa kampanye.
Desentralisasi memberi kepala daerah kewenangan luas. Di sinilah persoalan menjadi kompleks. Kewenangan atas anggaran, perizinan, dan birokrasi menciptakan ruang diskresi yang besar.
Dalam kondisi ideal, diskresi adalah alat pelayanan. Dalam kondisi tertekan, diskresi berubah menjadi komoditas.
Banyak OTT KPK menunjukkan bahwa kewenangan administratif dijadikan alat tukar. Proyek dipercepat, izin dilunakkan, jabatan diatur. Bukan karena kebutuhan publik, tetapi karena tekanan politik yang belum lunas.
Partai politik sering luput dari sorotan OTT. Padahal, mereka adalah aktor penting dalam mahalnya politik lokal. Proses pencalonan yang tidak sepenuhnya transparan membuat biaya politik menumpuk sejak awal.
Ketika partai gagal menjalankan fungsi kaderisasi, mereka secara tidak langsung mendorong lahirnya pemimpin yang rapuh secara etik.
OTT yang menjerat kepala daerah seharusnya juga menjadi cermin bagi partai: apakah mekanisme rekrutmen politik selama ini justru ikut menyiapkan lahan subur bagi korupsi?
Setelah OTT, sering terungkap bahwa praktik korupsi melibatkan jejaring birokrasi. Ini menunjukkan bahwa
high cost
politik tidak berhenti di kepala daerah. Ia merembes ke struktur pemerintahan.
Mutasi jabatan, pengisian posisi strategis, dan pengelolaan proyek menjadi bagian dari ekosistem balas jasa.
Birokrasi yang terseret dalam pusaran ini kehilangan profesionalisme. Negara dirugikan dua kali: oleh korupsi dan oleh rusaknya sistem pelayanan publik.
Frekuensi OTT justru memunculkan bahaya baru: normalisasi. Ketika penangkapan menjadi rutinitas, publik bisa kehilangan daya kejut. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai kegagalan sistem, melainkan sekadar risiko jabatan.
Normalisasi ini berbahaya. Ia membuat kita puas pada penindakan, tetapi abai pada pencegahan. Padahal, OTT adalah alarm, bukan solusi akhir.
Data penegakan hukum menunjukkan ratusan kepala daerah dan wakilnya telah terseret kasus korupsi sejak era reformasi. OTT terbaru hanya menambah daftar panjang tersebut. Ini menegaskan bahwa persoalannya bersifat struktural dan berulang.
Jika setiap tahun kita menyaksikan OTT, tetapi tidak mengubah desain politik lokal, maka penindakan akan selalu tertinggal satu langkah dari korupsi.
Momentum OTT KPK seharusnya menjadi titik refleksi negara. Regulasi pendanaan kampanye, pengawasan Pilkada, dan akuntabilitas partai politik perlu dibenahi secara serius.
Negara tidak cukup hadir sebagai penindak, tetapi harus berani menjadi perancang sistem yang adil dan realistis.
Menekan biaya politik bukan melemahkan demokrasi. Justru sebaliknya, ia menyelamatkan demokrasi dari pembusukan yang berlangsung diam-diam.
OTT KPK adalah peringatan keras, bukan sekadar berita kriminal. Ia memberi pesan bahwa demokrasi lokal sedang sakit. Selama politik masih terlalu mahal, kepala daerah akan terus berada dalam dilema antara sumpah jabatan dan utang politik.
Korupsi pemimpin daerah bukan takdir. Ia bisa dicegah jika keberanian membenahi sistem lebih besar daripada kepuasan melihat penangkapan.
Momentum OTT seharusnya mendorong kita bertanya lebih jauh: apakah kita ingin terus menangkap, atau mulai mencegah?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 17:59
UNIQLO Sumbang Rp 11,1 M dan Puluhan Ribu Baju Baru ke Korban Banjir Sumatera

UNIQLO Sumbang Rp 11,1 M dan Puluhan Ribu Baju Baru ke Korban Banjir Sumatera
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Perusahaan ritel global asal Jepang, PT Fast Retailing Indonesia (UNIQLO), menyumbang Rp 11,1 miliar serta puluhan ribu pakaian baru bagi korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
Sumbangan ini diumumkan pada peringatan
Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
(HKSN) dengan tema ‘Solidaritas untuk Sumatera 2025’, yang digelar di kawasan Candi Borobudur, Magelang, bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Minggu (21/12/2025).
“Total bantuan dana tunai
UNIQLO
untuk Sumatera kini mencapai Rp 11,1 miliar, ditambah puluhan ribu potong pakaian baru yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyintas,” ujar Corporate Affairs Director PT Fast Retailing Indonesia, Irma Yunita.
Sebelumnya, UNIQLO telah menyalurkan Rp 1,1 miliar dana tunai serta 6.500 potong pakaian baru.
Kini, jumlah tersebut ditambah Rp 10 miliar dana tunai yang berasal dari UNIQLO Global, serta 30.000 potong pakaian baru tambahan.
“Donasi ini kami salurkan melalui PMI, Save the Children, Plan International Indonesia, dan kementerian terkait, agar distribusinya tepat sasaran,” jelas Irma.
Irma menegaskan, jenis pakaian yang disalurkan tidak dipilih berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan bersama mitra dan relawan.
“Kebutuhan paling mendesak itu justru pakaian dalam, innerwear, pakaian anak, dan pakaian laki-laki,” katanya.
UNIQLO punya program Heart of LifeWear, inisiatif donasi pakaian yang telah berjalan selama dua tahun, baik di tingkat global maupun di Indonesia.
UNIQLO ingin mendonasikan satu juta potong pakaian setiap tahun dari seluruh jaringan toko di dunia.
Dia bilang, di negara empat musim, pakaian yang dibagikan umumnya berupa Heattech atau pakaian penghangat.
Sementara di Indonesia, bantuan disesuaikan dengan iklim dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk Indonesia, kami mendonasikan AIRism (jenis produk perusahaan tersebut untuk cuaca panas), pakaian yang ringan, nyaman, dan memang dibutuhkan sehari-hari,” ujarnya.
UNIQLO juga menjalankan program Recycle Box di seluruh tokonya.
Pelanggan dapat menyumbangkan pakaian UNIQLO yang sudah tidak terpakai.
“Yang masih layak pakai akan kami donasikan, yang tidak layak pakai akan kami daur ulang,” jelas Irma.
Dalam rangkaian acara HKSN di Magelang, UNIQLO juga menyerahkan 15.500 potong pakaian baru kepada Kementerian Sosial.
Bantuan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat di sembilan desa sekitar Borobudur sebagai bentuk solidaritas nasional.
“Hari ini penyerahan secara simbolis. Harapannya pakaian ini bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitar Borobudur,” tutur Irma.
Selain bantuan di Magelang, perhatian UNIQLO difokuskan pada wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Irma menegaskan, tantangan terbesar dalam donasi kemanusiaan adalah memastikan bantuan sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. “Itu kekhawatiran terbesar kami,” katanya.
Karena itu, UNIQLO mengombinasikan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi internasional.
Setiap penyaluran bantuan disertai laporan distribusi, dokumentasi visual, hingga sistem pelacakan.
“Kami harus melaporkan semua ke global. Mekanisme kontrolnya sangat ketat, dan itu kami terapkan juga di Indonesia,” ujar Irma.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 17:56
Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kaisar Said Putra Hadirkan Tim Ambulans SobatKaisar

Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kaisar Said Putra Hadirkan Tim Ambulans SobatKaisar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Komisi XI Kaisar Kiasa Kasih Said Putra menghadirkan tim ambulans SobatKaisar.
Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud kontribusi terhadap penguatan kapasitas kemanusiaan dan kesiapsiagaan
bencana
.
Partisipasi dilakukan dalam Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang diselenggarakan DPP
PDI Perjuangan
di Jakarta International Equestrian Park, Jumat (19/12/2025).
Sebagai politikus muda PDI Perjuangan yang kerap aktif dalam isu sosial, kehadiran
Kaisar
mempertegas komitmen dalam mendorong respons cepat dan terukur terhadap bencana alam.
Langkah itu sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan sistem pertolongan darurat, berkaca pada bencana besar di Sumatera yang menelan banyak korban jiwa.
Keterlibatan tim
ambulans
SobatKaisar dalam seminar tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanggap darurat dan manajemen relawan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat ekosistem mitigasi bencana yang berbasis pada partisipasi aktif dan solidaritas kader.
Kaisar menegaskan bahwa peningkatan kapasitas bagi tenaga medis dan relawan adalah hal yang krusial.
Menurutnya, kegiatan seperti itu sangat dibutuhkan oleh tim medis dan tim pendukung medis.
“Selain meningkatkan pengetahuan, agenda ini juga membuka relasi serta memperkuat bonding dengan elemen-elemen di lingkup tanggap bencana, mengingat belakangan ini banyak musibah yang menimpa saudara-saudara kita,” ujar Kaisar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
Kaisar juga menyoroti peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem di Indonesia. Ia pun mengingatkan pentingnya langkah mitigasi untuk merespons peringatan itu.
“Minimal kapasitas SDM soal tanggap darurat harus dikuasai dengan matang agar jika terjadi hal tak terduga, kita bisa memberikan penanganan terbaik untuk sesama,” ucap Kaisar.
Senada dengan hal tersebut, Fajar Purwanto, salah satu relawan tim ambulans SobatKaisar, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman teknis yang mendalam.
“Kesan saya, mengikuti acara ini jadi semakin menyadari bahwa bencana dapat datang kapan saja,” terang Fajar.
Fajar menambahkan, lewat kegiatan seminar, dirinya kini jadi lebih memahami langkah-langkah serta jenis
bantuan
apa yang dibutuhkan.
Dengan begitu, ia dapat mempersiapkan diri dengan baik saat turun langsung ke lokasi, baik bencana alam basah maupun kering.
Pengalaman lapangan sebelumnya juga diakuinya membuat pelatihan ini semakin relevan baginya.
“Berbekal pengalaman saat ditugaskan Mas Kaisar sebagai relawan di lokasi longsor Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap lalu, saya merasa semakin mantap dan bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Partai ini senantiasa hadir sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana di tengah masyarakat,” terangnya.
Sebagai penutup, Kaisar menyampaikan empati mendalam sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat doa dan kewaspadaan.
“Hati kita semua hancur melihat duka yang terjadi belakangan ini. Sebagai bangsa yang beriman, mari kita memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar negeri ini dijauhkan dari marabahaya. Saya mengimbau kepada saudara-saudara untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan saling menjaga satu sama lain,” kata Kaisar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 17:27
Golkar Papua Sumbang Rp 406 Juta untuk Korban Banjir Aceh

Golkar Papua Sumbang Rp 406 Juta untuk Korban Banjir Aceh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua menyalurkan bantuan Rp 406 juta untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Bantuan tersebut merupakan hasil kontribusi DPD Partai
Golkar
Papua, Ketua Golkar Kota Jayapura, serta sumbangan derma jemaat yang dihimpun dalam kegiatan ibadah Kristen Protestan.
Bantuan ini diserahkan oleh Ketua DPD Partai
Golkar Papua
, Mathius Fakhiri, kepada Ketua DPD Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry, dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Penyerahan bantuan tersebut juga disaksikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji.
“Bantuan dari Golkar Papua ini sebagai bentuk
solidaritas kebangsaan
,” kata Sarmuji dalam siaran pers yang diterima
Kompas.com
, Minggu (21/12/2025).
Dia juga menegaskan bahwa bantuan dari Golkar Papua mencerminkan nilai solidaritas kebangsaan yang menjadi ruh perjuangan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Meskipun jarak antara Papua dengan Aceh dari ujung timur ke ujung barat wilayah Indonesia, ini mencerminkan sikap satu kesatuan sebagai bangsa, saling gotong royong untuk membantu,” ujar Sarmuji.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Aceh Muhammad Salim Fakhry mengaku haru atas kepedulian masyarakat Papua terhadap warga Aceh yang tengah tertimpa musibah.
“Kami, atas nama DPD Partai Golkar Aceh, akan menyalurkan amanat bantuan ini dengan baik dan memastikan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan, masyarakat terdampak bencana,” kata Salim.
Salim selaku Ketua Golkar Aceh menambahkan bahwa bantuan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Aceh.
“Kami sangat terharu atas bantuan ini. Kita tahu bahwa masyarakat Papua bukan tergolong masyarakat yang kaya, tetapi bersedia membantu untuk saudara-saudaranya di Aceh,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, per hari Minggu (21/12/2025) pagi, korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera mencapai 1.090 jiwa.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data korban meninggal bertambah 19 orang pada Sabtu (20/12) malam dari sebelumnya 1.071 jiwa pada Jumat.
Data tersebut diumumkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Sabtu (17/12) pukul 17.00 WIB.
Selain korban jiwa, korban yang masih belum ditemukan juga ada sekitar 186 orang dan warga yang mengungsi masih mencapai 510.528 jiwa.
Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Sabtu malam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 16:22
Konfercab PDI Perjuangan Sukses, Said Abdullah: Komposisi Pas

Konfercab PDI Perjuangan Sukses, Said Abdullah: Komposisi Pas
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah puas dengan komposisi pengurus baru di masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Pengurus DPC PDI Perjuangan masing-masing daerah di Jatim telah diputuskan melalui konferensi cabang (konfercab) di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).
“Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan seluruh konfercab ini sudah selesai,” kata Said usai menuntaskan konfercab PDI Perjuangan, Minggu.
Said mengaku bersyukur dengan hasil konfercab kali ini karena pengurus periode 2025-2030 hampir didominasi oleh usia produktif 25 hingga 40 tahun.
“Kalau melihat komposisi dari personalia DPD, saya bersyukur, karena apa? Karena ternyata dari seluruh kepengurusan itu Hampir 52 persen, usianya rentang 25-40 tahun,” sambungnya.
Menurutnya, usai produktif yang berada dalam kepengurusan DPC PDI Perjuangan akan memperkuat strategi untuk persiapan menjelang menghadapi kontestasi politik di tahun 2028 mendatang.
“Artinya regenerasi DPD perjuangan sudah saya nyatakan untuk Jawa Timur relatif berhasil walaupun awalnya saya menginginkan sampai 60 persen usia rentang 25-40,” ucap Said.
Dari pengurus yang terpilih dan dilantik hari ini akan diperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) untuk berfokus mencapai target penambahan suara pada 2029 mendatang.
“Kalau penambahan suara dengan struktur yang ada, kemudian melihat SDM kami yang ternyata diisi banyak anak muda Insyaallah saya punya keyakinan ke PDI Perjuangan siap menatap masa depan,” tegas Said.
Sebelumnya, Said ingin mempertebal kualitas pendidikan di Jawa Timur karena membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Melalui tingkat DPD ia juga merancang berbagai program partai yang inovatif serta konkret, terutama dekat dengan Gen Z dan Gen Alpha sebagai wujud merangkul partisipasi aspirasi publik.
“Kami banyak program, tentu yang namanya partai politik ingin memperkuat program-program kerakyatan,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 15:20
Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD

Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya (Golkar) menghasilkan 10 usulan, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai
Golkar
tahun 2025 di antaranya adalah Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” demikian bunyi siaran pers Partai Golkar, Minggu (21/12/2025).
Rapimnas I Golkar tahun 2025 itu telah berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Terkait pelaksanaan pemilu, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, dan tata kelola guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Di samping itu, Golkar mendorong perubahan pola kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat taktis menjadi
Koalisi Permanen
yang ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform dan agenda kebijakan.
Koalisi Permanen ini tidak hanya ditujukan untuk memenangkan Pemilihan Presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Dalam pernyataan politiknya, Golkar prihatin dan berempati kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen efektif untuk mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Golkar mengapresiasi dan mendukung arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Secara khusus, Golkar menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam perannya sebagai pemimpin dunia Islam untuk mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza demi perdamaian di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, dengan menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan independen.
Dalam pernyataan politiknya, Golkar juga menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis transformasi ekonomi nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sesuai visi Asta Cita.
Selain itu, Rapimnas menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua, terutama pascapemekaran provinsi.
Rapimnas juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi stabilitas negara, keadilan, kesejahteraan, serta penguatan demokrasi dan persatuan nasional.
Pernyataan politik Rapimnas turut menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Rapimnas Golkar kemarin berlangsung dari pagi hingga tengah malam.
“Rapimnas ini dimulai sejak jam sembilan pagi dan baru berakhir setengah dua belas malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya.
Bahlil menegaskan, seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal partai dan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat konsolidasi organisasi Golkar di semua tingkatan.
“Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.
Agenda utama Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 meliputi pembahasan organisasi, pembahasan program prioritas partai, serta pembahasan pernyataan politik.
Seluruh agenda tersebut dibahas secara mendalam dalam suasana yang hangat, terbuka, dan akomodatif, dengan mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 13:50
Gereja Ayam di Bukit Rhema: Dari Doa Sunyi hingga Simbol Toleransi

Gereja Ayam di Bukit Rhema: Dari Doa Sunyi hingga Simbol Toleransi
Tim Redaksi
MAGELANG, KOMPAS.com
– Udara sejuk Bukit Rhema menyambut setiap langkah pengunjung yang menapaki jalur menanjak menuju bangunan unik berbentuk burung raksasa.
Dari kejauhan, siluetnya tampak mencolok di tengah perbukitan hijau
Magelang
. Masyarakat mengenalnya sebagai
Gereja Ayam
, meski sejatinya tempat ini bukan gereja.
Kisah bangunan ikonik ini bermula pada tahun 1988. Saat itu, kawasan
Bukit Rhema
masih berupa hutan lebat. Seorang pria bernama Daniel Alamsyah, warga Jakarta berdarah Cirebon-Selapung, datang ke Borobudur dalam rangka kunjungan kerja.
Tanpa rencana, ia bertemu Wardito, bocah lokal berusia 14 tahun yang sedang mencari rumput di perbukitan.
Daniel mengikuti langkah Wardito menaiki bukit. Setibanya di puncak, ia terdiam. Bukit itu terasa begitu familiar.
“Bapak Daniel terkejut karena tempat ini mirip dengan yang ia lihat dalam mimpinya saat masih di Jakarta,” tutur Aries, seorang pemandu wisata setempat.
Aries bercerita, pada suatu malam, Daniel melakukan doa semalaman di atas bukit sunyi tersebut. Dari doa itulah, menurut Daniel, lahir ilham untuk membangun sebuah rumah doa.
Pembangunan dimulai pada 1992, ditandai dengan peletakan batu pertama bersama warga sekitar.
Foto-foto lama masih tersimpan rapi, Daniel muda berdiri berdampingan dengan masyarakat desa, termasuk Wardito yang kini telah berusia lebih dari 40 tahun.
Pembangunan dilakukan secara gotong royong dan manual. Jalan setapak yang kini dilalui pengunjung dulunya hanyalah jalur tanah menanjak.
Namun krisis moneter 1998 memaksa pembangunan terhenti. Bangunan belum rampung sepenuhnya. Di masa inilah muncul salah paham yang melahirkan nama “Gereja Ayam”.
“Karena bentuknya belum jadi dan terlihat seperti jengger ayam, masyarakat mengira ini gereja berbentuk ayam,” ujar Aries.
Padahal, Daniel sejak awal menegaskan bahwa bangunan ini adalah Rumah Doa untuk Semua Bangsa.
Bentuk burung yang dimaksud adalah burung merpati putih berkepala merah, simbol ketulusan, kasih, dan perdamaian.
Meski demikian, nama Gereja Ayam terlanjur melekat. Hingga kini, nama itu tetap digunakan sebagai identitas wisata, termasuk di peta digital.
“
Branding
-nya sudah kuat. Tapi maknanya tetap rumah doa lintas iman,” kata Aries.
Bangunan ini berdiri di atas Bukit Rhema, rhema berarti firman Tuhan yang hidup.
Di dalamnya terdapat ruang-ruang doa untuk berbagai agama. Ruang doa Muslim, Kristen, serta ruang doa Hindu dan Buddha yang masih dalam tahap penyempurnaan.
Pengunjung juga bisa menuliskan doa dan harapan di dinding harapan. Setiap minggu, tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan didoakan oleh tim khusus.
Gereja Ayam kembali mendapat perhatian luas pada 2014, ketika dijadikan lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2.
Adegan Dian Sastro dan Nicholas Saputra di mahkota burung menjadikan tempat ini viral.
Dari puncaknya, pengunjung dapat melihat Candi Borobudur, serta siluet Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro jika cuaca cerah.
Sejak itu, warga sekitar ikut merasakan dampaknya. Ibu-ibu desa diberdayakan untuk mengolah singkong goreng khas yang kini menjadi bagian dari tiket masuk.
“Setiap tiket sudah termasuk singkong goreng buatan warga,” ujar Aries.

Kini, Gereja Ayam dikelola secara pribadi oleh Daniel Alamsyah, yang berusia 84 tahun dan menetap sekitar 1,5 kilometer dari lokasi.
Ia masih aktif dan fokus pada kegiatan rehabilitasi serta pemberdayaan masyarakat. Bangunan ini juga kerap menjadi lokasi acara internasional dan pentas seni, meski sejak pandemi aktivitas tersebut berkurang.
Pada hari biasa, jumlah pengunjung berkisar 200–300 orang. Saat musim liburan, Natal, Tahun Baru, atau Lebaran, angka itu bisa melonjak hingga ribuan.
Namun demikian, di tahun ini jumlah pengunjung belum menunjukkan kenaikan seperti tahun lalu. Ia juga tidak tau mengapa hal itu bisa terjadi.
“Per hari ini belum ada kenaikan yang signifikan seperti tahun kemarin, faktornya saya kurang tahu. Belum yang seramai tahun kemarin,” jelasnya.
“Tanggal-tanggal segini harusnya sudah ramai dan sudah banyak antrean di sini,” lanjut dia.
Pengunjung datang dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, hingga wisatawan mancanegara dari China dan negara lain.
Gereja Ayam bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah penanda perjalanan spiritual,
toleransi
, dan gotong royong.
Dari doa sunyi di tengah hutan, bangunan ini tumbuh menjadi ruang perjumpaan lintas iman, tempat orang datang bukan hanya untuk berfoto, tetapi juga menuliskan doa dan harapan di tembok yang dipercaya memberikan berkah.
“Itu (tulisan-tulisan doa) kita tidak dibuang, ada tim doanya dari kita juga per minggu. Jadi pengunjung disini mereka menulis doa dan harapan,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 11:24
Kapolri Berterima Kasih Pemerintah Susun PP untuk Perpol 10/2025

Kapolri Berterima Kasih Pemerintah Susun PP untuk Perpol 10/2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih karena pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik terkait Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
Perpol tersebut tengah sorotan karena membuka peluang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga negara, meski ada larangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dan tentunya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Hukum, yang kemudian menarik penyelesaian masalah ini di level yang lebih tinggi, yaitu di PP,” kata Sigit usai rapat di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Kapolri menjelaskan, dirinya hanya bisa membuat aturan dalam lingkup internal lewat peraturan kepolisian.
Oleh karenanya, Sigit sangat menghormati pembentukan PP tersebut.
“Karena memang kami hanya bisa membuat Perpol yang hanya bisa mengatur tentang kepolisian, sementara di situ ada undang-undang lain yang Polri tidak bisa mengaturnya. Tentunya sebagai institusi yang taat hukum, kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP,” ucapnya.
Kapolri juga terbuka jika memang nantinya ketentuan dalam
Perpol 10/2025
diatur juga dalam revisi Undang-Undang (UU) Polri.
“Ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian, prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati hasil-hasil yang nanti akan diputuskan,” ucapnya
Di kesempatan ini, ia menjelaskan Polri sebagai institusi memiliki semangat untuk taat hukum serta menghormati putusan MK.
Atas dasar inilah, Kapolri menerbitkan perpol guna menegaskan batasan terkait putusan MK yang melarang polisi aktif menjabat di kementerian/lembaga.
Namun apabila di dalam perpol memang masih ada kekurangan, tentunya Polri siap untuk ikut memperbaiki.
“Sehingga tentunya iktikad kami adalah sebagai institusi yang taat dan menghormati putusan MK, maka perlu ada pengaturan terkait apa yang dimaksud,” ucapnya.
“Sehingga kemudian kami menyusun Perpol, yang sebelumnya tentunya kita mulai dengan konsultasi-konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga kemudian langkah-langkah kami, kita harapkan tidak masalah,” lanjut Sigit.
Sebelumnya, pemerintah menyepakati penyusunan PP untuk menyelesaikan polemik terkait Perpol 10/2025. Sebab, ada yang menilai perpol itu bertentangan dengan putusan MK.
Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Yusril dan sejumlah pemangku kepentingan terkait menggelar rapat untuk membahas hal ini. Hasilnya, menyepakati pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Rapat itu dihadiri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.
“Dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden, itu akan dirumuskan dalam bentuk satu Peraturan Pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh Peraturan Pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Yusril, rincian mengenai jumlah kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh polisi akan dibahas lebih lanjut.
Yusril mengatakan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mempersiapkan draf awal dari RPP ini.
“Insyaallah akan digodok dan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mempersiapkan draf awal dari RPP ini yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga oleh Kementerian Hukum,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 11:03
Jelang Nataru 2025/2026, PLN Turun ke Lapangan Pastikan Kesiapan SPKLU lewat PLN Mobile EVenture

Jelang Nataru 2025/2026, PLN Turun ke Lapangan Pastikan Kesiapan SPKLU lewat PLN Mobile EVenture
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengambil langkah proaktif yang tidak biasa.
Alih-alih hanya mengandalkan simulasi dan laporan teknis,
PLN
memilih turun langsung ke lapangan dengan menghadirkan PLN Mobile EVenture Siaga Kesiapan
SPKLU
.
Program yang baru saja diselesaikan tersebut telah melintasi sejumlah provinsi, mulai dari Lampung hingga berakhir di Surabaya, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut diikuti oleh PLN Direktorat Retail dan Niaga, PLN Icon Plus, ATPM, komunitas koleksi mobil
EV
, perwakilan dari Kementerian Infrastruktur, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kemendagri.
Perjalanan lintas provinsi menjadi ruang uji nyata kesiapan stasiun pengisian
kendaraan listrik
umum (SPKLU) di jalur strategis mudik dan destinasi wisata.
Lebih dari sekadar konvoi kendaraan listrik, EVenture dirancang sebagai
stress test
lapangan untuk memastikan ekosistem kendaraan listrik siap melayani masyarakat pada momen puncak akhir tahun.
Rombongan EVenture memulai perjalanan dari Lampung, menembus jalur Trans Sumatera, sebelum menyeberang melalui Bakauheni–Merak menuju Pulau Jawa.
Dari Banten, perjalanan berlanjut ke Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, hingga akhirnya berakhir di Surabaya.
Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini mengatakan, perjalanan ini berlangsung selama empat hari penuh.
Agenda utamanya adalah mengecek kesiapan SPKLU di
rest area
dan kota-kota yang diproyeksikan menjadi tujuan utama pengguna kendaraan listrik saat libur
Nataru
.
Dalam kegiatan tersebut, PLN melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian terkait, asosiasi pengguna kendaraan listrik, internal PLN, hingga masyarakat setempat.
Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek ekosistem kendaraan listrik dapat berfungsi optimal.
“Kami melaksanakan PLN Mobile EVenture ini sejak Senin sampai Kamis, dari Lampung hingga Surabaya. Bersama para
stakeholder,
kami mengecek kondisi SPKLU di setiap
rest area
ataupun kota besar yang berpotensi menjadi tujuan mobilisasi pengguna EV di libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Ririn dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
PLN tidak berjalan sendiri dalam program EVenture ini. Perusahaan pelat merah tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis, asosiasi pengguna kendaraan listrik, mitra ATPM, komunitas EV, hingga unit-unit internal PLN.
Menurut Ririn, pelibatan lintas kementerian, mulai dari Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, hingga kementerian terkait infrastruktur, bertujuan menyelaraskan kesiapan masing-masing sektor dalam menghadapi Nataru.
Sinergi itu diperlukan agar seluruh elemen pendukung ekosistem kendaraan listrik dapat bekerja secara terintegrasi.
“Tujuan kami adalah meng-
inline
-kan program. Kesiapan siaga Nataru dari PLN harus sejalan dengan perhatian dan kewenangan masing-masing kementerian, baik dari sisi teknis, jarak tempuh, hingga infrastruktur pendukung,” terang Ririn
Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menegaskan bahwa nilai utama EVenture terletak pada pengalaman langsung di lapangan.
Dengan membawa lebih dari 10 kendaraan listrik dalam satu rombongan, PLN dapat memetakan kondisi nyata antrean, waktu tunggu, dan respons sistem SPKLU.
“Ketika kami mampir bersama-sama ke satu SPKLU, kita bisa melihat antreannya seperti apa. Dari situ, kami bisa simpulkan, apakah perlu penambahan unit atau penguatan
backup
. Ini penting agar mudik Nataru dengan kendaraan listrik bisa benar-benar nyaman,” terang Adi.
Adi juga menyoroti potensi lonjakan pengguna kendaraan listrik pada Nataru kali ini seiring semakin banyaknya model EV baru di pasar.
Menurutnya, momen libur akhir tahun sering menjadi ajang pertama masyarakat mencoba perjalanan jarak jauh dengan kendaraan listrik.
Dari perjalanan EVenture, PLN menerima beragam masukan. Tidak hanya soal performa teknis SPKLU, tetapi juga aspek nonteknis seperti penyampaian informasi kepada pengguna.
Ririn mengungkapkan bahwa perbedaan karakteristik kendaraan listrik, mulai dari kapasitas baterai hingga tipe
charger,
menuntut edukasi yang lebih jelas kepada masyarakat. Minimnya informasi berpotensi memicu penumpukan di satu titik pengisian.
“Masukan yang kami terima sangat banyak. Ada yang perlu kami akselerasi, terutama dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan agar pengguna EV merasa lebih tenang dan perjalanan mereka lebih nyaman,” ucap Ririn.
Dari perspektif pemerintah, Arianto Wibowo menegaskan bahwa EVenture merupakan bagian penting dari upaya negara memastikan transisi kendaraan listrik berjalan aman dan andal, terutama pada momen krusial seperti Nataru.
Ia menyebut EVenture sebagai
stress tes
t langsung terhadap kesiapsiagaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di jalur mudik Sumatera–Jawa.
“Melalui kegiatan ini, kami memastikan SPKLU benar-benar siap mendukung mobilitas masyarakat saat Nataru. Tidak hanya berfungsi normal, tetapi juga mampu merespons kondisi darurat seperti kendaraan kehabisan daya di tengah perjalanan” kata Arianto
Menurut Arianto, pengujian ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur kendaraan listrik tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Infrastruktur tersebut juga harus dilengkapi dengan sistem layanan, komunikasi, dan respons cepat yang terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut, PLN menyiapkan petugas di seluruh posko SPKLU selama periode siaga Nataru. Setiap SPKLU disiagakan dengan sistem kerja tiga
shift,
didukung
call center
khusus SPKLU yang beroperasi 24 jam.
PLN juga menyiapkan SPKLU
mobile
sebagai solusi darurat jika terjadi kepadatan atau kendala teknis di lokasi tertentu. Langkah ini memastikan pengguna kendaraan listrik tidak terjebak dalam kondisi tanpa layanan di tengah perjalanan.
Selain kesiapan infrastruktur fisik, PLN terus mendorong pemanfaatan aplikasi PLN
mobile
sebagai pusat kendali perjalanan pengguna kendaraan listrik.
Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui lokasi SPKLU, memanfaatkan fitur trip planner, memantau ketersediaan
charger,
hingga menerima notifikasi saat pengisian daya selesai.
Ririn menegaskan bahwa fitur-fitur tersebut dirancang untuk mengurangi risiko antrean dan meningkatkan rasa aman pengguna selama perjalanan jauh.
Dengan demikian, mobilitas menggunakan kendaraan listrik pada momen Nataru dapat berlangsung lebih lancar dan nyaman.
EVenture juga menjadi momentum untuk meninjau dan meresmikan sejumlah SPKLU Center, termasuk di Bandung.
SPKLU Center dirancang dengan kapasitas pengisian lebih besar dan fasilitas yang lebih lengkap dibanding SPKLU reguler.
PLN mendorong keterlibatan swasta dalam pengembangan SPKLU Center sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam rangkaian EVenture, rombongan juga meninjau kesiapan SPKLU Center di sejumlah titik strategis.
Dengan teknologi
ultra-fast charging
, waktu pengisian dapat dipangkas menjadi sekitar 20–30 menit.
Komisaris PT Energi Anugerah Divina Cyrillus Harinowo menilai, pengembangan SPKLU Center menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik.
“Kami bersyukur dapat bermitra dengan PLN dalam pengembangan SPKLU Center, seperti di Bandung, Bekasi, dan Semarang. Dengan pengisian cepat, pengguna EV tidak perlu khawatir saat melakukan perjalanan jauh,” kata Cyrillus.
Ia menambahkan, keterlibatan swasta dalam pengembangan SPKLU Center menunjukkan bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mulai terbentuk secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Menutup rangkaian EVenture di Surabaya, PLN menegaskan komitmennya menjaga keandalan layanan SPKLU selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Adi Priyanto menyampaikan bahwa pengalaman langsung di lapangan menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Kalau masyarakat merasakan mudik Nataru dengan kendaraan listrik itu aman dan nyaman, maka animo penggunaan kendaraan listrik akan meningkat dengan sendirinya,” kata Adi.
Melalui PLN Mobile EVenture Siaga Kesiapan SPKLU ini, PLN tidak hanya memastikan kesiapan infrastruktur, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pengawal mobilitas nasional yang andal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan di momen krusial akhir tahun.
Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi swasta, kesiapan PLN, serta pengalaman positif pengguna, ekosistem kendaraan listrik Indonesia memasuki fase yang lebih matang, siap melayani masyarakat pada momen puncak Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 10:06
Dan Terjadi Lagi, Penegak Hukum Terjerat Korupsi…

Dan Terjadi Lagi, Penegak Hukum Terjerat Korupsi…
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Kasus korupsi kembali menyeret aparat penegak hukum.
Dalam kurun waktu 1 x 24 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (
OTT
) terhadap jaksa di dua wilayah berbeda, yakni Banten dan Kalimantan Selatan, terkait dugaan praktik pemerasan.
Dua operasi senyap tersebut dilakukan pada 18–19 Desember 2025 dan menjerat sejumlah pejabat kejaksaan, mulai dari jaksa hingga kepala kejaksaan negeri.
Penanganan perkara pun terbagi antara Kejaksaan Agung dan KPK.
OTT pertama dilakukan KPK di Banten pada Rabu (18/12/2025) malam.
Dalam operasi tersebut, seorang jaksa bersama empat orang lainnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penangkapan oknum jaksa tersebut.
“Dan memang kan sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung, nanti kita lihat lah hasilnya,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
Namun, pada Jumat (19/12/2025) dini hari, KPK menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung.
Penyerahan dilakukan karena Kejagung telah lebih dulu menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, sprindik telah diterbitkan Kejagung sejak Rabu (17/12/2025).
“Ternyata di sana (Kejagung) sudah memang terhadap orang-orang tersebut sudah jadi tersangka, dan sudah terbit surat perintah penyidikannya. Untuk kelanjutannya penyidikannya, tentu nanti dilanjutkan di Kejaksaan Agung,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Menindaklanjuti OTT tersebut, Kejagung menetapkan lima orang tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait penanganan perkara pidana umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melibatkan warga negara asing.
Tiga tersangka merupakan oknum jaksa, yakni HMK selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tigaraksa, RV selaku Jaksa Penuntut Umum, serta RZ selaku Kepala Subbagian di Kejati Banten.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu DF yang berprofesi sebagai pengacara dan MS sebagai penerjemah atau ahli bahasa.
“Jadi total kami (tetapkan) ada lima tersangka. Tiga orang, ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna.
Anang menyebutkan, seluruh tersangka telah diperiksa dan ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang pemerasan.
OTT kedua diumumkan KPK pada Kamis malam dan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Dalam operasi ini, KPK mengamankan enam orang untuk diperiksa di Jakarta.
Dari enam orang tersebut, dua di antaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus P. Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto.
Pada Sabtu (20/12/2025) pagi, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU.
Ketiga tersangka tersebut adalah Albertinus P. Napitupulu, Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari HSU Taruna Fariadi.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang tersangka,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Dalam konferensi pers, KPK menampilkan dua tersangka, yakni Albertinus dan Asis.
Sementara Taruna Fariadi belum ditangkap dan masih dalam pencarian. Kedua tersangka yang telah diamankan langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Merah Putih KPK.
KPK menjelaskan, perkara bermula pada Agustus 2025. Albertinus diduga menerima aliran uang sekitar Rp 804 juta secara langsung maupun melalui perantara Asis Budianto dan Taruna Fariadi.
Uang tersebut diduga berasal dari pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan RSUD HSU.
Asep menyebutkan, modus yang digunakan adalah ancaman agar laporan pengaduan dari LSM yang masuk ke Kejari HSU tidak diproses secara hukum.
Selain itu, KPK juga mengungkap adanya dua klaster aliran uang yang diterima Albertinus serta dugaan pemotongan anggaran Kejari HSU untuk kepentingan pribadi, termasuk pencairan Tambahan Uang Persediaan tanpa SPPD dan potongan dari unit kerja.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, selama periode 2006–2025 terdapat 45 jaksa yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi, dengan 13 di antaranya ditangkap oleh KPK.
“Sejak ST Burhanuddin diangkat sebagai Jaksa Agung pada 2019, terdapat 7 jaksa yang ditangkap akibat melakukan korupsi
Hal ini menunjukan bahwa Jaksa Agung gagal melakukan reformasi Kejaksaan,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah.
Wana juga menyoroti potensi konflik kepentingan ketika penanganan perkara jaksa korupsi diserahkan ke Kejaksaan Agung.
“Padahal, KPK memiliki wewenang secara jelas untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan penegak hukum sesuai pada Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK,” ujarnya.
Ia menilai, minimnya transparansi berpotensi membuka ruang praktik transaksional dan melemahkan proses penegakan hukum.
“Penting untuk dipahami bahwa OTT merupakan langkah awal untuk dapat mengembangkan perkara, yang berpotensi melibatkan aktor lain,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/12/2025 07:48