Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI),
    Hambali
    alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin ditolak kembali ke Indonesia jika bebas nanti.
    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    .
    Pria yang saat ini ditahan di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba itu, disebut tidak memiliki memiliki dokumen warga negara Indonesia (WNI) saat ditangkap.
    “Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur. Jika nantinya Hambali dibebaskan, kami tidak akan mengizinkan dia kembali masuk ke wilayah Indonesia,” kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025).
    “Dan jika ada proses peradilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Amerika Serikat,” sambungnya.
    Siapa sebenarnya sosok Hambali ini? Berikut jejak pria yang merupakan otak dari peristiwa
    Bom Bali
    pada 2002:
    Hambali atau yang memiliki nama asli Encep Nurjaman Riduan Isamuddin lahir pada 4 April 1964. Ia diyakini sebagai penghubung Jemaah Islamiyah (JI) dan organisasi teroris Al Qaeda di Asia Tenggara.
    Adapun pria kelahiran 4 April 1964 itu diketahui merupakan otak di balik peristiwa
    bom Bali
    pada 2002. Diketahui, peristiwa Bom Bali pada 2002 menghancurkan Sari Club dan Paddy’s Bar yang menewaskan 202 orang.
    Selain bom Bali pada 2002, Hambali juga merupakan orang yang mendanai aksi serangan bom di depan rumah Duta Besar (Dubes) Filipina di Jakarta, pada 1 Agustus 2000.
    Hambali juga diduga terlibat dalam peristiwa serangan bom di Atrium Senen, Jakarta, pada 1 Agustus 2001.
    Ia juga merupakan orang di belakang serangan bom Kedutaan Besar Australia (9 September 2004), bom Bali 2 (1 Oktober 2005), dan terakhir bom Marriot-Ritz Carlton (17 Juli 2009).
    Hambali juga merupakan sosok yang diduga bertanggung jawab dalam serangan serentak beberapa gereja di tujuh kota di Indonesia pada malam Natal, akhir 2020.
    Ia yang merupakan pimpinan organisasi teroris JI itu, akhirnya ditangkap dalam operasi gabungan CIA-Thailand di Ayutthaya, Thailand pada 14 Agustus 2003.
    Hambali akhirnya dipindahkan ke penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, pada September 2006, setelah ditahan di penjara rahasia milik CIA.
    Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.
    Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    Namun, Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    Dia menyebut, kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan
    Terorisme
    (BNPT) masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.
    “Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu,” ujar Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta pada 21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Lacak “Private Jet” yang Diduga Hasil Korupsi Dana Operasional Gubernur Papua

    KPK Lacak “Private Jet” yang Diduga Hasil Korupsi Dana Operasional Gubernur Papua

    KPK Lacak “Private Jet” yang Diduga Hasil Korupsi Dana Operasional Gubernur Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melacak keberadaan jet pribadi yang diduga hasil korupsi dana operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022.
    “Yang pertama kami membutuhkan juga informasi dari masyarakat barang itu ada di mana, pesawat itu ada di mana, karena ini kami sedang juga melacak lah posisinya itu,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    )
    Setyo Budiyanto
    di Gedung C1 KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
    Setyo mengatakan, penyitaan jet pribadi itu mudah dilakukan apabila lokasi pesawat tersebut telah diketahui. KPK pun berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menyitanya.
    “Barang bukti sekiranya memang bisa di sana, aman, bisa dititipkan, misalkan ada aparat negara atau aparat pemerintah di sana, apakah itu di luar negeri atau di mana, yang bisa dikerjasamakan dan menjamin bahwa secara
    status quo
    tidak ada berubah,” ujarnya.
    Setyo enggan menyebutkan kode detail dari
    private jet
    tersebut. Namun, dia mengatakan, penyidik mulai mendapatkan informasi terkait keberadaan pesawat tersebut.
    “Ya, nanti detilnya saya enggak hafal kodenya tapi sementara sih kami sudah sedikit banyak sudah terinformasi, tinggal memastikan saja. Tapi sementara, ya statusnya masih kita rahasiakan. Ada di suatu tempat,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK mengusut aliran uang kasus korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022.
    KPK menduga aliran uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk pembelian private jet.
    “Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian
    Private Jet
    yang saat ini keberadaannya di luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Berdasarkan hal tersebut, KPK memanggil Presiden Direktur PT RDG Airlines Gibrael Isaak (GI) sebagai saksi dalam perkara tersebut pada hari ini, Kamis.
    “Hari ini KPK memanggil saksi a.n Gibrael Isaak (GI) seorang WNA Singapura (pengusaha maskapai pribadi) untuk didalami terkait dengan pembelian atas pesawat private jet tersebut,” ujarnya.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.
    “Kerugian keuangan negara dalam perkara ini cukup besar, Rp 1,2 triliun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
    Budi Prasetyo mengatakan, tersangka dalam perkara ini adalah Dius Enumbi (DE) selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua dan Lukas Enembe (almarhum) selaku Gubernur Papua.
    Dia mengatakan, KPK mengupayakan perampasan aset dari pihak Lukas Enembe dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.
    Dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa saksi atas nama WT yang merupakan penyedia jasa money changer di Jakarta.
    “Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menelusuri aliran uang yang berasal dari TPK yang dimaksud dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat

    Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat

    Ketua PBNU: Ada Kesan Seolah Penambangan Itu Kejahatan, Kurang Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    )
    Ulil Abshar Abdalla
    menilai, tidak selamanya
    eksplorasi tambang
    berdampak buruk, tetap ada sisi positif atau kemaslahatan untuk masyarakat luas.
    Ulil berpandangan, saat ini ada pandangan yang muncul bahwa kegiatan tambang adalah kejahatan, tetapi ia menilai hal itu tidak tepat.
    “Ada kesan di sebagian kalangan, seolah-olah penambangan itu
    in itself
    adalah kejahatan. Nah, bagi saya ini persepsi yang kurang tepat. Penambangan itu sendiri menurut saya baik. Yang tidak baik adalah
    bad mining
    ,” ujar Ulil dalam program
    Rosi Kompas TV
    , Jumat (13/6/2025).
    Dalam kesempatan itu, Ulil menerangkan bahwa penting bagi publik untuk memiliki pandangan yang lebih seimbang, dan tidak menilai aktivitas tambang sebagai sesuatu yang jahat secara keseluruhan.
    Sebab, pengelolaan sumber daya alam seperti tambang harus dilihat menggunakan pendekatan yang lebih kompleks.
    Dia pun mencontohkan konsep “
    multiple
    maslahat” yang menjadi landasan pemikirannya ketika menyikapi isu pertambangan.
    “Saya mengenalkan lensa yang saya sebut dengan teori
    Multiple
    Masalahat.
    Multiple
    Masalahat itu artinya adalah bahwa di dalam kebijakan publik, kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak,” kata Ulil.
    Dengan kerangka berpikir itu, lanjut Ulil, suatu kebijakan publik akan bisa dilihat dan dihitung secara proporsional sisi manfaat dan mudaratnya.
    “Melakukan eksplorasi pertambangan itu maslahat. Tetapi juga ada mafsadat-nya. Menjaga lingkungan itu juga maslahat. Tetapi kalau terlalu ekstrem sampai tidak membolehkan sama sekali mining, menurut saya itu tidak fair,” jelas Ulil
    Adapun opini ini disampaikan Ulil saat ditanya mengenai sikap soal polemik pertambangan di
    Raja Ampat
    .
    Namun, dia menekankan bahwa pendapat tersebut tidak spesifik merujuk pada aktivitas tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat.
    “Saya punya sudut pandang yang berbeda mengenai soal pengelolaan tambang ini. Sudut pandang saya adalah bahwa memang ada dilema di dalam negara ini, di dalam mengurus sumber daya alam ini,” ungkap Ulil.
    “Ini saya bicara tidak pada konteks spesifik ya Raja Ampat. Saya punya simpati besar terhadap isu
    Raja Ampat
    ini. Memang betul aturannya adalah tidak dibolehkan eksplorasi di pulau-pulau kecil,” imbuh dia.
    Ulil pun menegaskan bahwa PBNU mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mencabut izin usaha tambang dari empat perusahaan di wilayah tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia

    Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia

    Yusril: Jika Hambali Bebas, Kami Tidak Izinkan Kembali ke Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    menyatakan, eks anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI),
    Hambali
    alias Encep Nurjaman, tidak akan diizinkan kembali ke Indonesia ketika sudah bebas nanti.
    Yusril menjelaskan, Hambali yang sedang ditahan di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, tidak dapat kembali ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen warga negara Indonesia (WNI) saat ditangkap.
    “Secara hukum, jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur. Jika nantinya Hambali dibebaskan, kami tidak akan mengizinkan dia kembali masuk ke wilayah Indonesia,” kata Yusril dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025).
    “Dan jika ada proses peradilan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada hukum Amerika Serikat,” imbuh dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menyinggung soal pengungsi asal Myanmar yang kini ada di wilayah Indonesia.
    Dia mengatakan, pengelolaan pengungsi merupakan tugas dari Kementerian Koordinator Kumham Imipas RI.
    Namun, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menampung para pengungsi untuk sementara waktu.
    “Pengungsi asal Myanmar saat ini berada di Aceh. Kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan berharap konflik politik di Myanmar segera berakhir. Dalam waktu dekat, saya juga berencana untuk melakukan kunjungan ke Aceh guna melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Yusril.
    Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.
    Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    “Kita juga
    concern
    dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat pada 17 Januari 2025.
    Namun, Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    Dia menyebut, Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.
    “Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu,” ujar Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta pada 21 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump

    Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump

    Pemerintah Didesak Segera Tunjuk Dubes RI di AS Hadapi Kebijakan Migrasi Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendesak pemerintah segera menunjuk Duta Besar Republik Indonesia (RI) di Amerika Serikat (AS).
    Permintaan ini muncul menyusul kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden AS
    Donald Trump
    , terutama terkait keimigrasian yang mengancam deportasi bagi imigran, pencari suaka, dan pengungsi.
    Baru-baru ini, dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial ESS (53) dan CT (48) ditangkap oleh otoritas imigrasi federal AS, yaitu Department of Homeland Security (DHS) dan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), terkait masalah izin tinggal.
    Meskipun keduanya sedang dalam proses pengajuan perubahan status untuk mendapatkan
    green card
    , mereka tetap menjadi sasaran penegakan hukum.
    “Kita mendorong pemerintah segera menetapkan dubes untuk memimpin semua program-program dalam menyikapi keputusan-keputusan drastis Trump,” kata Junico, dalam keterangan persnya, Jumat (13/6/2025).
    Junico menilai, penangkapan kedua WNI tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap diaspora Indonesia.
    Ia menilai, pemerintah lebih fokus pada migran legal, sementara banyak kasus WNI yang bermigrasi secara nonformal membutuhkan perhatian yang lebih serius.
    Diketahui, ESS ditangkap karena berstatus ilegal dan CT ditangkap karena memiliki catatan pelanggaran narkotika dan illegal entry. KJRI Los Angeles saat ini sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk akses pendampingan kekonsuleran bagi kedua WNI tersebut.
    “Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan atau sistem proteksi bagi diaspora kita yang ada di sana,” tambah Junico.
    Ia beranggapan, pelindungan diperlukan lantaran deportasi Trump dilakukan dengan bantuan militer, yang membuat pelecehan terhadap WNI berpotensi meningkat.
    Terlebih, retorika anti-imigran menguat diiringi dengan pengetatan perbatasan yang agresif.
    “Kondisi di Amerika Serikat sekarang cukup mengkhawatirkan, terutama bagi para migran. Ketiadaan sistem data terpadu lintas kementerian memperparah situasi karena sulit untuk melakukan pelacakan dan pencegahan. Apapun itu, kita dorong Kementerian Luar Negeri untuk mendampingi WNI yang ditahan,” tegas Nico.
    Untuk diketahui, kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump telah memicu gelombang protes publik yang berujung pada kerusuhan dan ketegangan sosial di sejumlah negara bagian di AS.
    Setidaknya, ada 21 kebijakan yang dikeluarkan Trump untuk membersihkan AS dari migral ilegal.
    Kebijakan itu, di antaranya memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk menangkap terduga migran ilegal secara aktif.
    Dengan kebijakan ini, migran yang bermasalah secara hukum bisa ditangkap di mana saja, termasuk di tempat-tempat umum seperti gereja, sekolah, rumah sakit, atau pengadilan.
    Kebijakan lain yang krusial ialah penghapusan kewarganegaraan otomatis bagi bayi-bayi yang lahir di AS.
    Sebelumnya, bayi-bayi yang lahir dari ibu yang hanya tinggal secara ilegal atau hanya sementara di AS otomatis menjadi warga negara AS. Begitu pula jika ayah mereka bukan warga negara AS.
    Trump juga memerintahkan ICE menghentikan semua proses pengajuan imigrasi dan permintaan suaka serta memperkuat pengawasan perbatasan AS dan Meksiko yang kerap jadi pintu masuk imigran ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah

    Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah

    Ketua MA: Jangan Gadaikan Jabatan Hanya demi Dolar dan Rupiah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Ketua Mahkamah Agung
    (MA)
    Sunarto
    mengingatkan para
    hakim
    untuk tidak
    menyalahgunakan jabatan
    demi kepentingan pribadi, terutama dalam bentuk suap atau gratifikasi.
    Dalam pembinaan kepada 1.451 hakim di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025), Sunarto menekankan pentingnya menjaga martabat dan amanah jabatan sebagai wakil Tuhan di muka bumi.
    “Saya minta tolong renungkan baik-baik ini. Saudara hormati jabatan saudara. Jangan gadaikan jabatan saudara hanya dengan ukuran dollar maupun rupiah,” kata Sunarto, di hadapan ribuan hakim yang hadir, Jumat.
    Ia mengingatkan bahwa jabatan hakim bukan sekadar profesi, melainkan amanah besar dari negara dan masyarakat.
    “Karena saudara sebagai wakil Tuhan menjadi tumpuan masyarakat banyak,” ujar dia.
    Sunarto juga menyampaikan pesan moral agar para hakim mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang, dengan cara yang benar.
    “Tolong ya, ini benar-benar. Kita cari kebahagiaan di dunia, juga kita cari kebahagiaan nanti di akhirat,” ucap dia.
    Ia menegaskan bahwa harta yang diperoleh secara tidak benar tidak akan membawa manfaat, bahkan bisa menjadi sumber petaka.
    “Apa yang sudah dikumpulkan secara tidak benar akan keluar dari diri saudara juga secara tidak benar,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…

    Tekad Prabowo Tuntaskan “Giant Sea Wall” yang Digagas Sejak Era Soeharto…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    nampaknya bertekad menuntaskan pembangunan
    tanggul laut
    raksasa (
    giant sea wall
    ) setelah direncanakan sejak 30 tahun lalu di era Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    .
    Tekad ini ditekankannya dalam sambutannya di acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Ia menganggap, tanggul laut adalah infrastruktur vital yang perlu diselesaikan.
    Setidaknya, pembangunan harus dimulai di eranya, meski nanti bukan dirinya yang meresmikan karena pembangunannya membutuhkan waktu puluhan tahun.
    “Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita. Merupakan suatu mega proyek tapi harus kita laksanakan adalah
    giant sea wall
    , tanggul laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo, dalam sambutannya, Kamis.
    Pembangunan tanggul laut
    raksasa di Pantai Utara Jawa sudah masuk perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1995 di era Presiden Soeharto.
    Pembangunannya sebagai respons terhadap ancaman nyata dari peningkatan muka air laut dan penurunan muka tanah di pantai utara Jawa.
    Sejak saat itu, konsultan lokal dan internasional, termasuk firma Belanda, sudah menyusun rencana awal dan masterplan.
    Namun, hingga kini, implementasinya tidak pernah berjalan.
    Prabowo ingin
    pembangunan tanggul laut
    raksasa ini tidak lagi ditunda-tunda, menyusul ancaman yang mengadang di depan.
    “Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan. Sejak tahun 95.
    Thirty years ago
    , kalau tidak salah 30 tahun lalu. Tapi, kita tidak berkecil hati, sekarang tidak ada lagi penundaan,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara menekankan akan mengerjakan proyek tersebut sesegera mungkin.
    “Sudah tidak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu segera,” beber dia.
     
    Karena proyek besar, Prabowo menghitung pembangunannya membutuhkan dana senilai 80 miliar dollar AS.
    Pendanaan itu juga menghitung panjang tanggul laut yang tidak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 kilometer dari Banten hingga ke Gresik, Jawa Timur.
    “Perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dollar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15-20 tahun,” ungkap Prabowo.
    Prabowo menekankan, lamanya pembangunan karena jaraknya yang sangat panjang tidak perlu dipermasalahkan.
    “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’ kita akan segera mulai itu,” ujar dia.
    Besarnya dana pengerjaan membuat Prabowo berpikir menerapkan sistem urunan atau patungan.
    Ia meminta Pemerintah Provinsi
    DKI Jakarta
    untuk urunan, menanggung biaya pembangunan tanggul laut di Teluk Jakarta.
    Pembangunan tanggul laut untuk wilayah Teluk Jakarta itu menurut perkiraannya memakan biaya 8-10 miliar dollar AS, dari total kebutuhan 80 miliar dollar AS.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun sudah berjanji mendukung proyek ini lantaran memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar.
    “Kalau 8 sampai 10 miliar dollar (AS) saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu (Gubernur DKI Jakarta) beberapa hari yang lalu dan sudah kirim utusan, tanya gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban ‘dukung’ Alhamdulillah,” beber Prabowo.
    Tidak hanya pemerintah provinsi, ia mengingatkan pemerintah pusat untuk ikut urunan.
    Begitu pun mengajak investor asing dari China, Jepang, hingga Eropa berinvestasi di proyek besar tersebut.
    “Prioritas kita adalah DKI dan Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut silakan,” ujar Prabowo.
     
    Untuk mengerjakan tekadnya, Kepala Negara menyatakan akan membuat Badan Otorita
    Tanggul Laut
    Pantai Utara Jawa dalam waktu dekat.
    Namun, pihaknya masih mencari singkatan yang tepat untuk badan otorita itu agar lebih dikenal publik.
    “Dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan. Jadi, kita lagi cari singkatan yang enak. Badan Otoritas, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ, kalau disingkat gimana tuh?” seloroh Prabowo.
    Kendala pembangunan tanggul laut tidak banyak berubah, yakni terdapat pada tingginya biaya.
    Studi awal memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut dari Bekasi hingga Tangerang mencapai Rp 90 triliun.
    Perhitungan lebih besar memproyeksikan totalnya mencapai antara 40 miliar dollar AS hingga 60 miliar dollar AS.
    Biaya super besar seperti itu menyulitkan dalam hal pendanaan dan prioritas anggaran.
    Kendala lainnya, terdapat hambatan teknik dan lingkungan.
    Rencana induk memang sudah dibuat, tapi tantangan teknis dan analisis dampak lingkungan, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan dampak sosial bagi nelayan, masih memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian.
    Kemudian, kurangnya
    political will
    . Proyek ini sebelumnya tidak pernah menjadi agenda prioritas nasional.
    Pergantian pemimpin mengubah fokus dan anggaran, sehingga membuat momentum hilang.
     
    Tanggul laut
    raksasa menjadi atensi Prabowo sejak lama karena melihat langsung polemik yang terjadi.
    Dirinya kerap melakukan kunjungan ke pemukiman warga di pesisir Pantura sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan sejak 2014.
    Dari kunjungan itu, ia menemui permasalahan tempat tinggal yang kurang layak akibat naiknya permukaan air laut.
    “Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa buat untuk segera mengubahnya,” tuturnya pada 2023 lalu.
    Masalah tanggul laut ini juga terus dia soroti saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
    Mantan Danjen Kopassus ini meminta kepada Universitas Pertahanan untuk terlibat dalam pembahasan
    Giant Sea Wall
    .
    Universitas yang berada di bawah Kementerian Pertahanan itu diminta terlibat langsung dalam pengkajian megaproyek tersebut.
    “Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa, segera kita percepat pembangunan
    Giant Sea Wall
    untuk selamatkan bangsa Indonesia,” ucap dia.
    Saat menduduki kursi presiden, Prabowo sudah mengumpulkan para menterinya untuk membahas masalah tanggul laut.
    Pada awal tahun ini, ia memanggil Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Setelah bertemu Prabowo, AHY menyatakan, tanggul laut raksasa menjadi salah satu atensi Presiden Prabowo Subianto.
    Pihaknya tidak ingin menunda-nunda lagi pembangunan tanggul laut raksasa, namun tidak serta merta harus diburu-buru.
     
    Sebab, proyek besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik dengan semua
    stakeholders
    .
    “Ini (tanggul laut) yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden, tentunya kita tidak ingin menunda-nunda, karena memang lebih cepat, lebih bagus. Karena berbicara kondisi alam dan iklim dan lain sebagainya kan tidak bisa menunggu. Tapi, kita juga tidak boleh terburu-buru,” kata AHY, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
    AHY akan lebih dulu mempelajari proyek tanggul laut, mengingat uji kelayakan (
    feasibility study
    ) terakhir dilakukan pada tahun 2020.
    Pendanaan pun harus dipetakan, salah satunya dengan mencari sumber-sumber pendanaan untuk proyek itu.
    Menurut AHY, uji kelayakan yang sudah hampir lima tahun itu perlu dicek dan ditinjau ulang.
    Salah satunya untuk memastikan apakah uji kelayakan sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan ekspektasi proyek.
    Proyek ini harus berkelanjutan, bisa memitigasi terjadinya banjir rob demi keselamatan masyarakat, termasuk yang tinggal di pesisir pantai utara Jakarta.
    “Bukan hanya di utara Jakarta tapi juga di seluruh, artinya di pantai utara Jawa. Maka kita akan teliti benar dan sambil kita telusuri, sambil kita juga mengetahui pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di pembangunan tanggul raksasa ini,” beber dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji

    BPKH Limited Minta Maaf atas Kendala Distribusi Konsumsi Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    BPKH Limited
    menyampaikan permohonan maaf kepada
    jemaah haji
    Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    “Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca Armuzna,” ujar Direktur BPKH Limited
    Sidiq Haryono
    , dikutip dalam keterangan pers, Jumat (13/6/2025).
    Pihaknya mengaku menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal.
    “Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” imbuh dia.
    Sidiq menyampaikan, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Selain menyiapkan makanan utama dan pengganti, BPKH Limited juga menyediakan kompensasi sebesar 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang dan malam bagi jemaah haji yang tidak menerima makanan.
    “Kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus penghargaan terhadap kesabaran dan pengertian jemaah,” kata dia.
    BPKH Limited menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan relawan yang turut membantu upaya perbaikan distribusi makanan di lapangan.
    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuasa Hukum Bakal Jadi Saksi Hasto, Sebut Ikuti Pola KPK

    Kuasa Hukum Bakal Jadi Saksi Hasto, Sebut Ikuti Pola KPK

    Kuasa Hukum Bakal Jadi Saksi Hasto, Sebut Ikuti Pola KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Hasto Kristiyanto
    ,
    Maqdir Ismail
    , mengungkapkan dirinya bersama tim hukum lain, Johannes Tobing, bakal menjadi saksi dalam sidang Hasto.
    Hasto merupakan terdakwa perkara
    dugaan suap
    pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
    “Tadi saya secara sengaja dengan kesepakatan kami bahwa kami penasihat hukum hendak menjadikan diri kami sebagai saksi di persidangan ini ya,” kata Maqdir, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Maqdir, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk respons terhadap praktik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang sebelumnya, di mana penyidik dan penyelidik dihadirkan sebagai saksi bahkan ahli, meski tidak mengalami langsung peristiwa yang disidangkan.
    “Kenapa? Karena kami ingin mengikuti kegiatan yang dilakukan di dalam persidangan yang lalu di mana penyidik menjadi saksi, penyelidik menjadi saksi, dan penyidik serta penyelidik menjadi ahli,” ujar dia.
    Dalam kesaksian nanti, Maqdir bakal menerangkan terbitnya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) tertanggal 20 Desember 2019 dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan.
    Dia mengatakan, Sprinlidik itu terbit bersamaan dengan pergantian pimpinan KPK.
    Tak hanya itu, Maqdir mengungkapkan bakal menerangkan fakta lainnya dalam peristiwa pengejaran Hasto dan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, pada 8 Januari 2020.
    Dalam perkara ini, Hasto didakwa memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
    Ia juga didakwa melakukan perintangan penyidikan dengan memerintahkan penghancuran alat komunikasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalani Sanksi Magang di Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Dapat Ilmu-ilmu Baru

    Jalani Sanksi Magang di Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Dapat Ilmu-ilmu Baru

    Jalani Sanksi Magang di Kemendagri, Lucky Hakim: Saya Dapat Ilmu-ilmu Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Indramayu
    Lucky Hakim
    masih menjalani
    sanksi magang
    di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) akibat tidak mengajukan izin saat liburan ke luar negeri bersama keluarganya.
    Dalam menjalani sanksi magang tersebut, Lucky mengaku mendapat ilmu baru yang sebelumnya dia belum ketahui sebagai seorang kepala daerah.
    “Saya dapat ilmu-ilmu baru,” kata Lucky, singkat dari keterangan pers Pusat Penerangan Kemendagri, Kamis (12/6/2025).
    Selama magang, Bupati Indramayu ini akan berkeliling ke masing-masing komponen Kemendagri untuk menerima pengarahan.
    Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri, Bahtiar, menjadi salah satu pejabat Kemendagri yang menggembleng Lucky Hakim.
    Bahtiar menuturkan, kepala daerah bertugas mengelola urusan pemerintahan umum, politik dalam negeri, sekaligus keamanan di wilayahnya masing-masing.
    Dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
    Karena itu, Bahtiar menekankan pentingnya memanfaatkan Forkopimda dan Forkopimcam dalam membantu kerja-kerja kepala daerah.
    “Jadi, pak camat itu (perlu) dimanfaatkan, betul dia sebagai perangkat daerah otonom anak buah Bapak (Bupati Indramayu), tapi dia juga sebagai kepala pemerintahan umum (di tingkat kecamatan),” ujar dia.
    Bahtiar juga menekankan pentingnya memperkuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
    Menurut dia,
    Badan Kesbangpol
    memiliki peran strategis dalam menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan partai politik.
    Badan Kesbangpol juga merupakan unit kerja yang membantu kepala daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.
    Sekretaris Ditjen Polpum Andi Baso Indra Paharuddin menuturkan, arah kebijakan serta strategi pembinaan politik dan pemerintahan umum, terutama dalam menyukseskan Asta Cita dan program prioritas Presiden.
    Ia menyebutkan sejumlah produk hukum yang telah diterbitkan oleh Ditjen Polpum Kemendagri.
    “Ada tujuh undang-undang yang menjadi lininya di kita,” ujar dia.
    Ia juga menyoroti dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terhadap Badan Kesbangpol.
    Senada dengan Bahtiar, Andi Baso menegaskan peran penting perangkat kerja tersebut dalam mendukung kerja-kerja kepala daerah.
    Karenanya, kepala daerah perlu memperhatikan alokasi anggaran untuk Badan Kesbangpol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.