Category: Kompas.com Nasional

Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton Nasional 24 Juni 2025

Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (
Cak Imin
) mendorong
pesantren
untuk memimpin perubahan, bukan hanya duduk di kursi penonton.
“
Pesantren
tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus memimpin perubahan,” ujar Cak Imin.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat membuka International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Cak Imin menyebut, algoritma media sosial kini memengaruhi perilaku masyarakat, termasuk dalam aspek keagamaan.
Dengan begitu, kata dia, pesantren harus bersiap menghadapi tantangan tersebut.
Cak Imin menilai, meski pesantren memiliki ketahanan dan kemandirian, banyak yang belum memiliki daya saing kuat dalam mencetak generasi unggul.
“Kesimpulannya pesantren itu mandiri, iya, pesantren itu memiliki daya tahan, iya, tetapi harus diakui pesantren tidak memiliki daya kompetisi yang unggul,” tuturnya.
Cak Imin pun menyoroti belum adanya evaluasi menyeluruh terhadap program modernisasi pesantren yang pernah dijalankan, termasuk integrasi dengan sistem pendidikan unggulan dan kompetisi berbasis nilai.
Kemudian, Cak Imin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah masalah yang mencoreng citra pesantren, seperti kekerasan seksual, perundungan antar santri, hingga intoleransi.
Cak Imin berharap konferensi ini mampu memetakan potensi pesantren di bidang industri dan keilmuan.
Dia bahkan menyebut PKB siap menjadi fasilitator antara pemerintah, pesantren, dan dunia industri, baik nasional maupun global.
Sementara itu, Cak Imin turut menyinggung keberadaan 39.000 pesantren di Indonesia, yang menurutnya perlu diklasifikasikan secara lebih akurat, termasuk untuk mengantisipasi keberadaan pesantren palsu yang mencoreng nama baik dunia pesantren.
“Kita harus jujur, dari jumlah itu berapa yang mandiri, berapa yang benar-benar memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara,” ujar Cak Imin.
Adapun konferensi tersebut mengusung tema “Pesantren Berkelas Menuju Indonesia Emas: Menyatukan Tradisi, Inovasi, dan Kemandirian.” Turut hadir Ketua Dewan Syura DPP PKB Maruf Amin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradj.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 21:50
Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun Nasional 24 Juni 2025

Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
meminta semua pihak memberi ruang kepada majelis hakim yang mengadili perkara eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, agar tidak tertekan dalam menjatuhkan putusan.
Pernyataan tersebut disampaikan Anies usai menghadiri sidang dugaan korupsi importasi gula yang menjerat
Tom Lembong
di
Pengadilan Tipikor
Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
“Mari kita semua, seluruh unsur yang ada di negeri ini memberikan ruang kepada hakim untuk mengambil keputusan dengan objektif tanpa ada tekanan dari manapun juga,” kata Anies saat ditemui awak media di lokasi.
Anies enggan mengomentari berbagai keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
Ia hanya berharap majelis hakim bisa menjunjung tinggi keadilan dan menghormati objektivitas dalam memeriksa perkara Tom Lembong.
“Saya yakin hakim akan memutuskan dengan mengandalkan prinsip kebenaran, kejujuran, kepastian hukum, dan objektivitas di situ,” ujar Anies.
Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 21:18
ASN Boleh WFA, Komisi II: Ganggu Pelayanan Publik Enggak? Nasional 24 Juni 2025

ASN Boleh WFA, Komisi II: Ganggu Pelayanan Publik Enggak?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua
Komisi II
DPR Aria Bima mengatakan, pihaknya akan mendalami kebijakan aparatur sipil negara (ASN) yang diperbolehkan kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA).
Salah satu yang akan disorot adalah pelayanan publik ketika ASN dibolehkan untuk tidak bekerja di kantor.
“Akan kita tanya betul motifnya yang baik dari Peraturan Menteri tentang kerja lewat komputer ini, generasi digital ini sebenarnya efektif enggak? Mengganggu pelayanan publik enggak? Mengganggu koordinasi enggak? Ada pengawasan enggak?” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Rencananya, Komisi II akan mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat dengar pendapat (RDP).
RDP tersebut akan secara khusus mendalami Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025, yang mengizinkan
ASN boleh WFA
.
“Jadi, keputusan dari Menteri PAN-RB yang melaksanakan kerja dengan sistem di era teknologi digital, harus kita cermati sebagai terobosan yang sangat progresif. Tetapi, ini juga harus dilihat kondisi objektif yang ada seperti apa. Saya pun melihat kritik-kritik masyarakat harus didengarkan,” ujar Aria Bima.
Ia mengatakan, kritikan terhadap kebijakan ASN boleh WFA perlu didengarkan oleh Komisi II.
Sebab, penerapan WFA tak mudah dijalankan tanpa dibarengi dengan sistem koordinasi dan pengawasan yang jelas di masing-masing instansi.
“Ini harus dilihat betul-betul di dalam pelaksanaan kerjanya. Jadi, saya melihat ada langkah-langkah yang perlu dikritisi nanti pada rapat. Tidak begitu mudah langsung diterapkan begitu saja tanpa ada proses koordinasi dan pengawasan masing-masing ASN yang bekerja dari rumah,” ujar Aria Bima.
ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) setelah Kemenpan-RB yang menerbitkan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025.
Peraturan tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah.
“Fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati dalam keterangan pers, Rabu (18/6/2025).
Nanik beralasan, fleksibilitas kerja diterapkan karena ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas kedinasannya.
Karenanya, Kemenpan-RB kini mengatur ASN dapat bebas bekerja dari mana saja, termasuk di rumah, sesuai kebutuhan dan karakteristik tugasnya.
Nanik menegaskan, penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan,” ujar Nanik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 20:55
Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano Nasional 24 Juni 2025

Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
Tim Redaksi
JAKARTA KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmad
mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan
Pulau Enggano
, Bengkulu.
Selain dirinya, Ketua DPR
Puan Maharani
juga berkomunikasi dengan Prabowo ihwal Pulau Enggano tersebut.
“Hasilnya saya dan Ibu Puan kembali berkomunikasi dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan Pulau Enggano yang sudah satu bulan mengalami kesulitan, karena pendangkalan yang agak terisolir karena pendangkalan pelabuhan,” ujar Dasco kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
“Oleh karena itu, penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” sambungnya.
Hasil komunikasi tersebut, Prabowo akhirnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi permasalahan Pulau Enggano.
Inpres tersebut diterbitkan untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah keterisolasian yang terjadi di Pulau Enggano beberapa waktu terakhir.
“Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai. Dan untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo demikian,” ujar Dasco.
Lanjutnya, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu yang mendatangi Pulau Enggano yang mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir.
Dari kunjungan Rieke itu, DPR bersama pemerintah akhirnya menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat di Pulau Enggano.
“DPR menerima keluhan dari masyarakat Enggano dan sempat wakil rakyat dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang terjun langsung ke sana,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
Sebagai informasi, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga.
Akibat pendangkalan itu, masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit, yakni bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.
Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 20:06
Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan Nasional 24 Juni 2025

Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
Tim Redaksi
SUMEDANG, KOMPAS.com
– Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Yandri Susanto
menyebutkan bahwa kemenangan istrinya,
Ratu Rachmatuzakiyah
, dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, membantah putusan MK yang menyebut adanya kecurangan pemilu.
Yandri pun memuji rakyat Serang sebagai rakyat yang hebat karena perolehan suara Ratu justru meningkat dalam PSU meski sebelumnya MK menyebut ada intervensi Yandri untuk memenangkan istrinya.
“Alhamdulillah sekali lagi, menang awal (sebelum PSU) 70 persen, putaran kedua menang 76 persen. Jadi rakyat Serang hebat,” kata Yandri di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
“Artinya (kemenangan kedua) membantah apa yang dilakukan (diputuskan) oleh MK, membantah apa yang digugat oleh pasangan sebelah, itu semua (tuduhan intervensi) tidak tepat,” ujar dia melanjutkan.
Politikus Partai Amanat Nasional ini pun mengaku senang menjadi pemateri retreat yang diikuti oleh sang istri yang kini sudah menjabat sebagai bupati Serang.
Sebab, pada pada pemungutan suara pertama Pilkada Kabupaten Serang, Ratu yang memperoleh 70 persen suara batal dilantik karena MK menilai ada intervensi Yandi pada kontestasi.
Akibatnya, Ratu harus menjalani PSU dan tidak mengikuti retreat gelombang pertama di Akademi Militer pada Februari 2025 lalu.
“Tapi sekarang alhamdulillah Ratu Rachmatuzakiyah sebagai Bupati Serang sudah dilantik tanggal 27 Mei kemarin, dan sekarang sudah hadir di sini,” kata Yandri.
Di sisi lain, Yandri berharap MK bisa lebih berhati-hati dan teliti memutuskan gugatan hasil pemilihan kepala daerah di masa depan.
Sebab, menurut dia ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh PSU, padahal tidak mengubah hasil apapun.
“Intinya saya minta juga MK, kalau nanti ada gugatan ke depan, tolong juga diperhatikan fakta-fakta di lapangannya. Karena akibatnya banyak. Anggaran daerah tersedot lagi, rakyat repot lagi,” kata Yandri.
Sebelumnya, MK menyatakan Yandri telah melanggar aturan dalam pemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada Pilkada Kabupaten Serang.
Menurut MK, Mendes Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan Ratu-Najib.
Mahkamah meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa yang dipimpin Yandri.
“Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ujar hakim MK Enny Nurbaningsih, 24 Februari 2025.
Atas pertimbangan ini, MK kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Serang melakukan pemungutan suara ulang.
Setelah PSU selesai, Ratu-Najib tetap menjadi pemenang dengan perolehan suara 76 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 19:22
Kejagung Gandeng 4 Provider Telekomunikasi untuk Keperluan Intelijen Nasional 24 Juni 2025

Kejagung Gandeng 4 Provider Telekomunikasi untuk Keperluan Intelijen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel)
Kejaksaan Agung
meneken kerja sama dengan PT
Telekomunikasi Indonesia
Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk dalam rangka penguatan pertukaran dan pemanfaatan informasi untuk kebutuhan intelijen.
Salah satu bentuk kerja sama yang dijalin adalah pemasangan dan pengorganisasian perangkat terkait dengan
penyadapan informasi
.
“Adapun Nota Kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi,” ujar Jamintel Reda Manthovani dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).
Reda mengatakan, kolaborasi dengan pihak penyedia jasa telekomunikasi ini merupakan langkah penting bagi bidang intelijen.
Hal ini sesuai dengan pembaruan tugas dan fungsi intelijen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Peraturan baru ini, khususnya Pasal 30B, memberikan otorisasi kepada bidang intelijen untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
“Saat ini,
business core
intelijen Kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk dianalisis, diolah, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Reda.
Ia menegaskan, kerja sama dengan pihak penyedia jasa telekomunikasi menjadi hal yang krusial dan patut segera dilaksanakan agar kualitas dan validitas data dan/atau informasi tidak terbantahkan serta memiliki kualifikasi nilai A1.
Penyadapan akan dilakukan untuk sejumlah tugas yang membutuhkan informasi A1, misalnya pencarian buronan atau daftar pencarian orang.
Selain itu, penyadapan dilakukan untuk mengumpulkan data demi mendukung penegakan hukum.
“Atau, dalam tataran global yang akan digunakan sebagai penyusunan analisis holistik terhadap suatu topik tertentu dan khusus,” ujar Reda.
Kejaksaan meyakini, kerja sama ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan penegakan hukum dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 18:57
Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang Nasional 24 Juni 2025

Anies: Saya Sahabat Tom Lembong, Saya Ikuti Terus Perjalanan Sidang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
mengaku terus mengikuti sidang kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
Anies mengaku terus mengikuti jalannya persidangan tersebut karena ia menanggap
Tom Lembong
sebagai seorang sahabat.
“Saya datang sebagai sahabat dari Tom, selama ini juga mengikuti terus seluruh perjalanan persidangan,” kata Anies usai menghadiri
sidang Tom Lembong
di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Anies mengatakan, ia mengikuti persidangan melalui rekaman dan data-data fakta sidang.
Namun, kali ini ia hadir secara langsung di sidang Tom Lembong.
Pertemuannya dengan Tom Lembong hari ini pun dimanfaatkannya untuk saling berbagi kabar, salah satunya soal Anies yang kini sudah mempunyai seorang cucu.
Hal itu pun membuat Tom Lembong tampak terkejut dan tertawa berbahagia.
“Jadi saya mau cerita langsung ke Tom bahwa Tia (putri Anies) dan Ali sudah mempunyai anak, tadi saya sampaikan kepada Tom,” ujar Anies.
Menurut Anies, keluarganya dengan keluarga Tom Lembong memang dekat.
Namun, karena menjalani masa penahanan, Tom Lembong tidak bisa mengikuti kabar keluarganya.
“Kami ini bersahabat dalam artian sesungguhnya, dan keluarga kita dekat,” ujar Anies.
Diketahui, Anies dan Tom Lembong sama-sama pernah menjadi menteri pada Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Anies dan Tom Lembong juga berada dalam satu kubu pada Pemilihan Presiden 2024.
Tom Lembong merupakan salah satu anggota tim sukses Anies Baswedan yang maju sebagai calon presiden.
Sementara itu, diketahui bahwa Tom Lembong kini berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula.
Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara Rp 578 miliar.
Jaksa dalam surat dakwaannya mempersoalkan tindakan Tom Lembong yang menunjuk sejumlah koperasi TNI-Polri untuk mengendalikan harga gula, alih-alih perusahaan BUMN.
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan Inkopkar, Inkoppol, Puskopol, SKKP TNI-Polri,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 18:30
DPR Imbau Adanya Gencatan Senjata Iran-Israel demi Perdamaian Nasional 24 Juni 2025

DPR Imbau Adanya Gencatan Senjata Iran-Israel demi Perdamaian
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR
Puan Maharani
mendorong adanya upaya
gencatan senjata
dalam penyelesaian konflik antara
Iran
dengan
Israel
.
Menurutnya, konflik berkepanjangan antara kedua negara dikhawatirkan semakin banyak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil.
“Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi, tentu saja kami mengimbau adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan tentu saja damai,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Iran dan Israel, kata Puan, harus sama-sama menahan diri untuk mencegah konflik semakin panas. Ia juga meminta negara-negara lain tidak ikut memperkeruh konflik antara kedua negara.
“Begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana,” ujar Puan.
Anggota Komisi I
DPR
Syamsu Rizal juga mendukung upaya gencatan senjata antara Iran dengan Israel yang tengah diupayakan berbagai pihak internasional.
Menurutnya, gencatan senjata merupakan langkah penting untuk menyelamatkan nyawa manusia dan mengurangi ketegangan di Timur Tengah.
“Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel hanya akan memperbesar penderitaan rakyat sipil dan memperparah instabilitas global. Belum lagi potensi ancaman kemanusiaan dan lingkungan,” ujar Syamsu Rizal lewat keterangan tertulisnya.
Indonesia, kata Syamsu Rizal, juga dapat berperan dalam menyuarakan perdamaian terhadap negara-negara yang berkonflik.
Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan pemimpin negara besar seperti Prancis dan Rusia, yang dapat menyuarakan penghentian perang.
Di samping itu, ia mendorong diplomasi aktif dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara kawasan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan damai antara Iran dengan Israel.
“Suara Indonesia harus tegas: hentikan perang, lindungi rakyat sipil, dan tegakkan keadilan melalui jalur diplomasi damai,” ujar Syamsu Rizal.
Kendati demikian, ia memandang bahwa dunia internasional harus tetap menekan Israel untuk menghentikan penjajahan terhadap Palestina.
“Semua ini bermula karena Israel. Israel yang melakukan penjajahan Palestina. Pembunuhan warga Palestina. Kejahatan Israel harus dihentikan. Perang Iran-Israel ini juga karena Israel,” ujar Syamsu Rizal.
Diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan, gencatan senjata Israel-Iran telah berlaku pada Selasa (24/6/2025). Ia mendesak kedua pihak agar mematuhi kesepakatan tersebut di tengah konflik yang memasuki hari ke-12.
Trump menjelaskan, gencatan senjata akan berlangsung secara bertahap selama 24 jam ke depan. Iran disebut akan menghentikan semua operasi terlebih dahulu mulai pukul 04.00 GMT (11.00 WIB), sedangkan Israel akan menyusul 12 jam setelahnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Iran dan Israel terkait kesepakatan gencatan senjata yang disampaikan Trump itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 17:33
Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang Nasional 24 Juni 2025

Update Penyaluran Bansos Tahap II: Tingkat Gagal Salur Makin Berkurang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Menteri Sosial
Saifullah Yusuf mengatakan, penyaluran
bantuan sosial
atau bansos terhadap
Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) terus meningkat, jumlah KPM yang gagal salur pun berkurang.
“Hasilnya hingga hari ini, dari 768.000 KPM yang gagal salur, sebanyak 405.000 lebih KPM berhasil diproses salur,” ujar
Gus Ipul
di kantornya, Selasa (24/6/2025).
Sementara itu, sekitar 363.000 KPM lainnya masih dalam proses perbaikan, terutama terkait kendala administrasi.
Semua penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Gagal transfer ini banyak sebabnya, mulai dari perubahan nama, NIK, hingga ketidaksesuaian administrasi. Ini semua sedang diperbaiki bersama perbankan,” jelasnya.
Penyaluran bansos tahap II mencakup program reguler dan penebalan bansos, yang dikombinasikan dengan jumlah penerima yang sama.
Dia menegaskan bahwa setiap KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan menerima Rp 1 juta yang terdiri dari Rp 600.000 bantuan reguler dan Rp 400.000 penebalan (Rp 200.000 masing-masing untuk Juni dan Juli).
“Total lebih dari 14 juta KPM telah menerima BPNT reguler. Untuk PKH, penyaluran telah mencapai 80,43 persen, sementara BPNT 82,95 persen,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, proses pembukaan rekening baru masih berjalan.
Saat ini, 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) dalam proses pembukaan rekening.
Kemudian, sebanyak 2.723.515 KPM sembako (14,9 persen) dalam proses serupa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.705 KPM PKH dan 3.502 KPM sembako telah memiliki rekening aktif.
“Kami terus berkoordinasi agar proses ini berjalan cepat dan akurat. Setiap ada
feedback
dari bank, kami langsung tindak lanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data,” kata Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 16:50
Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI Nasional 24 Juni 2025

Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Partai Solidaritas Indonesia
(PSI) resmi menetapkan tiga kandidat calon ketua umum (caketum) yang baru.
Salah satu yang menarik perhatian adalah nama
Agus Mulyono Herlambang
, yang dikenal sebagai pendiri relawan Kawan Gibran.
Penetapan ini diumumkan oleh Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman, dalam konferensi pers yang digelar PSI, Selasa (24/6/2025).
“Sejauh ini kami sudah menerima tiga pendaftar. Yang pertama pada hari Rabu yang lalu ada Bro Ronald Sinaga, Bro Ron. Kemudian pada hari Sabtu ada Mas Kaesang Pangarep, mendaftar sebagai calon ketua umum,” kata Andy, di Kantor DPP PSI, Selasa.
“Dan pada hari Senin kemarin ada Bro Agus Mulyono Herlambang yang mendaftar di hari terakhir sebagai calon ketua umum juga,” tambah dia.
Ketiganya dinyatakan lolos verifikasi berkas dan syarat dukungan dari struktur partai untuk maju dalam
Pemilihan Raya PSI
.
Syarat minimal pencalonan ketua umum adalah dukungan dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Agus Mulyono mengantongi dukungan dari enam DPW dan 24 DPD.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Steering Committee, Benediktus “Beni” Papa, mengumumkan nomor urut resmi ketiga kandidat yang akan digunakan selama masa kampanye hingga pemilihan raya internal partai yang akan digelar pada Juli 2025.
Adapun Ronald Ariston Sinaga mendapatkan nomor urut 1.
Nomor urut dua adalah Kaesang Pangarep dan nomor urut tiga Agus Mulyono Herlambang.
“Kami berikan kesempatan untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi penyampaian visi-misi dalam berbagai cara. Kami berikan kebebasan kepada ketiga kandidat untuk menggunakan berbagai platform dan metode untuk penyampaian visi-misi kepada seluruh anggota Partai PSI,” kata Beni.
Masa kampanye dan sosialisasi akan berlangsung hingga pelaksanaan kongres di Solo pada 19 Juli, dan ditutup dengan resepsi pada 27 Juli 2025.
Agus Mulyono Herlambang bukan nama asing di lingkar relawan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan situs info pemilihan umum (pemilu) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agus Mulyono Herlambang merupakan pria kelahiran 17 Juni 1988 di Indramayu, Jawa Barat.
Ia merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari PSI untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024.
Sebelum maju pada Pemilu 2024, Agus Mulyono Herlambang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk periode 2017–2019.
Sedangkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, nama Agus Mulyono Herlambang merupakan salah satu pendiri kelompok Relawan Kawan Gibran.
Di PSI, ia menjabat sebagai salah satu juru bicara partai.
Agus Mulyono menjadi salah satu orang yang angkat bicara terkait kader PSI bergabung di struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/06/2025 15:39