Category: Kompas.com Nasional

Prabowo: Orang Kurang Mampu Harus Dapat Pelayanan Kesehatan Terbaik, Tak Dibatasi untuk Kalangan Atas Nasional 26 Juni 2025

Prabowo: Orang Kurang Mampu Harus Dapat Pelayanan Kesehatan Terbaik, Tak Dibatasi untuk Kalangan Atas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
meminta agar masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi juga harus memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.
Menurutnya, pelayanan kesehatan terbaik bukan hanya dimiliki kalangan tertentu saja, melainkan semua orang.
Hal tersebut disampaikan Prabowo usai meninjau dua rumah sakit di Bali, yakni Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center dan Bali International Hospital, Rabu (25/6/2025).
Prabowo sendiri kagum atas fasilitas canggih dan modern yang disediakan kedua rumah sakit tersebut.
“Dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk orang kalangan atas. Dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh siapa pun, bila perlu asuransi dan pemerintah intervensi. Sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga punya akses pada pelayanan terbaik,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
Prabowo menekankan, negara harus hadir untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan pelayanan kesehatan sebagai wahana pemerataan kesejahteraan.
Dia menyebut rakyat harus dilindungi dari kelaparan dan kemiskinan.
“Tugas suatu negara adalah untuk melindungi rakyatnya, meliputi semua aspek. Pertama tentunya aspek kesejahteraannya, kehidupannya. Berarti rakyat harus dijamin, dilindungi dari kelaparan, dan kemiskinan, dan sesudah itu atau berbarengan dengan itu, langkah untuk membantu keluar dari kemiskinan adalah meningkatkan kualitas hidup terutama kesehatan warga negara,” tuturnya.
Lalu, Prabowo menyampaikan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan instrumen penting dalam membangun keadilan sosial.
Oleh karena itu, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur menjadi penting untuk membangun kemandirian bangsa.
“Pendidikan, kesehatan, adalah wahana pemerataan, wahana peningkatan kesejahteraan. Karena itu dalam rangka membangun kemandirian suatu bangsa, langkah KEK ini, KEK kesehatan ini sangat penting,” jelas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/06/2025 05:31
Sidang Pemeriksaan Hasto Bakal Digelar pada Kamis Pagi Besok Nasional 25 Juni 2025

Sidang Pemeriksaan Hasto Bakal Digelar pada Kamis Pagi Besok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sekretaris Jenderal PDI-P
Hasto Kristiyanto
bakal menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa kasus suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (26/6/2025) besok.
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Takdir Suhan, mengatakan bahwa pemeriksaan Hasto akan dimulai pada Kamis pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
“Pemeriksaan terdakwa Hasto sekitar pukul 09.00 WIB,” kata Takdir kepada
Kompas.com
, Rabu (25/6/2025).
Seperti diketahui, Hasto adalah terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan yang menyeret nama Harun Masiku.
Dihubungi terpisah, kuasa hukum Hasto,
Ronny Talapessy
, mengaku tidak ambil pusing dengan
sidang pemeriksaan Hasto
pada Kamis besok.
Sebab, menurut dia, sepanjang proses persidangan ini tidak ada satu pun saksi yang memberikan keterangan memberatkan Hasto.
“Pemeriksaan Mas Hasto besok kami serahkan penuh kepada Majelis Hakim mengingat dari sidang awal sampai sidang ke-17 tidak ada saksi yang memberatkan Mas Hasto,” kata Ronny.
Ronny mengeklaim, sejumlah saksi kunci yang dihadirkan JPU KPK justru memberikan keterangan yang memperkuat posisi Hasto tidak terlibat dalam perkara Harun Masiku.
Saksi yang dimaksud antara lain adalah eks kader PDI-P Saeful Bahri, eks pengacara PDI-P Donny Tri Istiqomah, eks staf PDI-P Kusnadi, eks Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, serta ahli bahasa Frans Asisi.
Ia mencontohkan, dugaan adanya perintah Hasto untuk memberikan suap terbantahkan dari saksi kunci yang dihadirkan KPK.
Menurut Ronny, tuduhan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku melalui Satpam di kantor PDI-P, Nur Hasan, untuk menenggelamkan ponsel juga tidak pernah bisa dibuktikan oleh jaksa Komisi Antirasuah.
“Mereka datang menjelaskan dalam persidangan bahwa uang suap KPU berasal dari Harun Masiku, dan maksud dari ‘bapak’ yang memerintahkan melakukan penenggelaman HP bukan Hasto Kristiyanto. Ini adalah keterangan saksi kunci Nur Hasan,” ucap dia.
Berdasarkan rangkaian fakta persidangan, Ronny berpandangan bahwa kliennya sudah selayaknya dibebaskan dari seluruh tuntutan.
“Oleh sebab itu, tanpa mendahului keputusan hakim, maka sudah selayaknya Mas Hasto diputus bebas dari semua tuntutan jaksa,” ujar Ronny.
Dalam perkara ini, Hasto didakwa turut memberi suap kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait upaya Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat skema PAW.
Hasto juga diduga turut menghalangi penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah dalam membongkar dugaan suap
kasus Harun Masiku
tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 20:21
Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut Nasional 25 Juni 2025

Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua MPR
Ahmad Muzani
mengingatkan para
menteri
di
Kabinet Merah Putih
untuk tidak membebani Presiden
Prabowo Subianto
.
Pasalnya, ia melihat ada sejumlah permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian, bukan oleh Presiden.
“Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Salah satu yang disinggungnya adalah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut).
Masalah dimulai ketika keluarnya Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 yang memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Sumut.
Akhirnya Prabowo turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, hingga keluar kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
“Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain,” ujar Muzani.
“Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” sambung Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Diketahui, Prabowo dalam beberapa waktu terakhir langsung mengambil alih persoalan yang melibatkan sejumlah menterinya.
Mulai dari sengketa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang akhirnya ditetapkan sebagai wilayah Aceh.
Lalu ada persoalan masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, yang sudah terisolasi selama empat bulan. Prabowo kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi masalah di sana.
Ada juga persoalan pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Prabowo akhirnya memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang.
Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial kedua yang dibuat menterinya, yakni membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah gaduh.
Jauh sebelum itu, Prabowo juga menganulir kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen jelang malam Tahun Baru 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 20:15
Polri Diminta Berhenti Siksa Tersangka untuk Kejar Pengakuan Nasional 25 Juni 2025

Polri Diminta Berhenti Siksa Tersangka untuk Kejar Pengakuan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Ombudsman RI
meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan tidak ada tindakan
penyiksaan
yang dilakukan jajaran kepolisian untuk mengejar pengakuan dari seorang tersangka kejahatan.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, polisi, khususnya penyidik, semestinya meninggalkan cara-cara lama yang tidak relevan lagi dan melanggar
hak asasi manusia
(HAM) dalam mengungkap suatu tindak kejahatan.
“Mengejar ‘pengakuan’ tersangka dengan tindak kekerasan/penyiksaan adalah ‘peradaban masa lalu’ yang justru merendahkan martabat institusi
penegakan hukum
, sekaligus hal ini tidak memberikan hasil yang dapat diandalkan,” ujar Johanes di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
“Ujung-ujungnya adalah ketidakadilan atau peradilan yang sesat,” imbuh dia.
Johanes mengingatkan, semua orang yang berhadapan hukum, baik itu tersangka, terdakwa, dan narapidana, tetap punya hak fundamental untuk diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia.
Oleh karena itu, jaksa penuntut umum dan pengadilan juga dinilai perlu tegas untuk menghukum para aparat penegak hukum yang terlibat penyiksaan.
Ia menekankan bahwa proses hukum terhadap aparat penegak hukum pelaku penyiksaan harus transparan dan akuntabel.
“Sudah saatnya instansi penegak hukum membersihkan diri dari aparat yang merusak citra institusi penegak hukum,” ujar Johanes.
Johanes juga mengingatkan, aparat penegak hukum wajib membuka akses seluas-luasnya bagi terduga pelanggar hukum serta keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan aduan dan laporan ke lembaga/instansi pengawas, baik internal maupun eksternal, termasuk ke Ombudsman RI.
“Divisi Propam harus berani tegas dalam menindak anggotanya yang melanggar, apalagi tindakan yang dapat dikategorikan penyiksaan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Aduan tindak kekerasan aparat harus ditindaklanjuti secara profesional dan memenuhi rasa keadilan,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) Anis Hidayah mengungkapkan bahwa Polri merupakan lembaga yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM atas dugaan penyiksaan.
Anis mengatakan, ada 176 aduan terhadap Polri selama periode 2020-2024, diikuti oleh TNI sebanyak 15 aduan serta lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dengan 10 aduan.
“Di mana yang paling banyak menjadi korban penyiksaan adalah perorangan, tahanan, dan masyarakat,” kata Anis secara virtual melalui Zoom dalam acara peringatan Hari Anti
Penyiksaan
di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Anis mengatakan, dugaan penghilangan nyawa atau penganiayaan oleh aparat menjadi peristiwa tertinggi yang dilaporkan kepada Komnas HAM.
Beberapa praktik penyiksaan ditemukan dalam proses penegakan hukum, termasuk di dalam tahanan.
Kekerasan terhadap tahanan atau narapidana masih kerap terjadi dan menjadi tertinggi kedua terkait tipologi tindakan dalam penyiksaan, disusul interogasi dalam tahapan pemeriksaan yang diduga masih menggunakan tindak penyiksaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 20:08
Siskohat: 389 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia, Mayoritas Lansia Nasional 25 Juni 2025

Siskohat: 389 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia, Mayoritas Lansia
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 389
jemaah haji
asal Indonesia meninggal dunia berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi
Haji
Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (
Kemenag
) per Rabu (25/6/2025).
Dari 389 jemaah
haji
yang meninggal dunia, 233 orang atau 59,9 persen di antaranya adalah jemaah haji laki-laki. Sedangkan 40,1 persen atau 156 lainnya adalah jemaah haji perempuan.
Selanjutnya, mayoritas jemaah haji yang meninggal dunia adalah kelompok lanjut usia (lansia), yakni sebesar 64,01 persen atau 249 jemaah.
Lalu, 35,99 persen atau 140 jemaah lainnya yang meninggal dunia berusia antara 41 sampai 64 tahun.
Sedangkan berdasarkan lokasi, 305 jemaah haji asal Indonesia meninggal di Mekkah. Kemudian di Madinah (36 jemaah haji), Mina (20 jemaah haji), bandara (15 jemaah haji), dan Arafah (13 jemaah haji).
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta pemerintah memperketat penerapan istitha’ah atau kemampuan jemaah haji, terutama dari aspek kesehatan.
Hal itu disampaikan Maman saat menyoroti masih tingginya kasus jemaah yang wafat di tengah rangkaian
ibadah haji
2025, karena ternyata memiliki penyakit berat.
Maman menilai, masih adanya jemaah haji yang ternyata memiliki penyakit berat dan meninggal dunia di tengah rangkaian ibadah haji mengindikasikan lemahnya penerapan syarat kesehatan.
Persoalan tersebut, lanjut Maman, juga tidak terlepas dari adanya budaya di tengah masyarakat yang menganggap enteng aspek kesehatan dalam berhaji.
“Masih banyak orang yang berprinsip, bahkan mudah-mudahan enggak ada, mereka menyuap supaya bisa berangkat. Padahal penyakit mereka berat, ini problem bagi kita tentang budaya itu,” ujar Maman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Menurut Maman, pola pikir semacam itu perlu diluruskan lewat edukasi yang masif oleh Kemenag, di samping penguatan istitha’ah.
Sebab, tidak sedikit jemaah yang masih beranggapan bahwa meninggal dunia saat berhaji di Tanah Suci akan otomatis dianggap syahid, tanpa mempertimbangkan kelayakan dan niat yang benar.
“Saya katakan, Ibu Bapak, kalau Anda tidak sehat lalu berangkat, lalu Anda meninggal, itu niatnya saja sudah salah,” ujar Maman.
Diketahui, Arab Saudi sudah menyampaikan sebuah catatan kepada Indonesia, setelah menemukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan
ibadah haji 2025
.
Salah satu catatannya adalah tingginya tingkat kematian jemaah haji. Pihak Arab Saudi menilai, tingginya tingkat kematian jemaah haji asal Indonesia terjadi lantaran adanya ketidakpatuhan terhadap pedoman dan ketentuan kesehatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 20:00
Prabowo Ingin Warga Kurang Mampu Bisa Berobat ke RS Kelas Internasional Nasional 25 Juni 2025

Prabowo Ingin Warga Kurang Mampu Bisa Berobat ke RS Kelas Internasional
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com-
Presiden
Prabowo Subianto
ingin masyarakat dari kalangan tidak mampu dapat mengakses layanan kesehatan kelas internasional seperti yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan
Bali International Hospital
(BIH).
Prabowo mengusulkan agar ada skema asuransi dan intervensi pemerintah agar fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan alat-alat canggih dan dokter-dokter terbaik itu tidak hanya dapat dinikmati masyarakat kelas atas.
“Bila perlu, asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga akses pada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat canggih,” kata Presiden Prabowo Subianto saat peresmian KEK Kesehatan Sanur dan BIH di Denpasar, Rabu (25/6/2025), dikutip dari
Antara
.

Prabowo menekankan bahwa negara wajib melindungi rakyatnya, termasuk dari segi kesehatan sehingga negara harus menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi rakyat.
Oleh karena itu, seiring dengan menyediakan RS-RS terbaik bertaraf internasional, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem asuransi kesehatan untuk masyarakat.
“Saya sendiri ingin sampaikan kebanggaan saya Indonesia memiliki fasilitas seperti ini, dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk kalangan atas,” kata Prabowo.
Dalam acara tersebut, Prabowo mengapresiasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang telah berupaya mendatangkan alat-alat medis canggih untuk dapat tersedia di rumah sakit dalam negeri.
“Saya sangat apresiasi Menteri Kesehatan, kita sudah banyak memiliki alat-alat yang terbaik dan tercanggih di dunia, dan mulai masuk Indonesia, dan kita sekarang didik terus tenaga ahli untuk bisa menjalankan alat-alat itu sehingga rakyat kita akan bisa punya akses pelayanan kesehatan yang terbaik,” kata dia.
Diketahui, Bali International Hospital yang berada di KEK Kesehatan Sanur merupakan bagian dari induk (holding) Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC).
BIH menempati lahan seluas 67.000 meter persegi, dengan kapasitas 255 tempat tidur, delapan ruang operasi, 38 ruang ICU, dan empat laboratorium.
RS bertaraf internasional itu didesain menjadi tujuan wisata medis dan rujukan, serta melayani pasien dari dalam maupun luar negeri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 19:50
Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos Nasional 25 Juni 2025

Guru Sekolah Rakyat Akan Diangkat Jadi Pegawai Kemensos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, para guru
Sekolah Rakyat
nantinya akan diangkat menjadi pegawai
Kementerian Sosial
(Kemensos) dan bakal mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan tersebut.
“Nanti ada SK dari Kementerian Sosial. Mereka akan menjadi
pegawai Kemensos
, dan itu ada masa transisinya,” kata Saifullah di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
Gus Ipul
, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para
guru Sekolah Rakyat
nantinya akan mendapatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Sementara, mereka yang menjabat sebagai kepala sekolah Sekolah Rakyat bakal berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut dia, pemberian status tersebut sudah dibicarakan dengan matang bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Gus Ipul melanjutkan, sudah ada 1.500 calon guru Sekolah Rakyat yang terjaring dalam proses seleksi.
Selama tahap seleksi tersebut, para calon guru juga diberikan informasi mengenai status dan lokasi penempatan mereka bila resmi menjadi guru Sekolah Rakyat.
Gus Ipul pun tidak masalah ketika ada sekitar 100 orang calon guru Sekolah Rakyat yang memilih mundur karena merasa ditempatkan terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
“Kalau mereka yakin, silakan lanjut. Kalau masih ragu, boleh mundur. Kita tidak mau memaksa sebelum ada SK,” ujar Gus Ipul.
Kemensos menargetkan merekrut 1.544 guru yang bakal mengajar di Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025-2026 mendatang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 18:42
Bila Nuklir Dipakai di Israel Vs Iran, RI Mungkin Aman tapi Tetap Terdampak Nasional 25 Juni 2025

Bila Nuklir Dipakai di Israel Vs Iran, RI Mungkin Aman tapi Tetap Terdampak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI),
Broto Wardoyo
, mengingatkan pentingnya mencegah penggunaan
senjata nuklir
dalam
konflik bersenjata
, misalnya yang terkini antara Iran dan Israel.
Meskipun beberapa kajian internasional menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang relatif aman dari dampak langsung konflik bersenjata global, Broto mengingatkan bahwa penggunaan senjata nuklir tetap akan memberi efek luas.
“Meskipun ada beberapa laporan yang mengatakan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling aman, lah iya mungkin bisa saja, tapi kan kita butuh makan, nuklir akan mengganggu keseimbangan iklim dan seterusnya gitu,” kata Broto dalam diskusi daring bertajuk ”
Senjata Nuklir
atau Pergantian Rezim? Perkembangan Perang Israel-Iran”, Rabu (25/6/2025).
“Jadi saya tetap ada dalam posisi jauh-jauh dari yang namanya nuklir itu,” sambungnya.
Menurut Broto, nuklir bukanlah senjata yang dirancang untuk digunakan dalam pertempuran konvensional.
Ia menegaskan bahwa pemakaian senjata nuklir mencerminkan kegagalan dalam cara berpikir strategis dan militer.
“Kalau misalnya memang nuklir itu dipertimbangkan untuk dipakai, itu berarti ada yang salah dengan cara kita berpikir tentang bagaimana menggunakan persenjataan,” ungkap.
Ia menyinggung kembali kritik yang pernah disampaikan Robert McNamara, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, terhadap senjata nuklir yang dinilai tidak kompatibel dengan operasi militer konvensional.
“McNamara itu pernah mengkritik bagaimana nuklir itu muncul dan mengganggu kinerja dari militer Amerika Serikat. Dan dia dengan tegas mengatakan nuklir itu tidak kompatibel dengan
military forces
,” ungkap dia.
Masih dari McNamara, jelas Broto, nuklir bukan untuk digunakan, melainkan menjadi pilihan terakhir setelah semua opsi senjata lain habis.
Sebagai akademisi, Broto menyatakan sikap tegasnya menolak penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apapun.
Ia mendorong pemerintah Indonesia, melalui korps diplomatiknya, untuk aktif berperan mencegah potensi penggunaan nuklir dalam konflik global.
“Orang-orang seperti Pak Dian ini (mantan Dubes RI untuk Iran, diplomat senior Indonesia), yang kita dorong, kita bilang ‘Pak, jangan sampai ya nuklir itu dipakai’,” tutur Broto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 18:10
Tannos Tolak Ekstradisi ke RI, Sidang di Singapura Akan Lanjut 7 Juli Nasional 25 Juni 2025

Tannos Tolak Ekstradisi ke RI, Sidang di Singapura Akan Lanjut 7 Juli
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sidang pendahuluan ekstradisi buron kasus proyek E-KTP, Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po, di Pengadilan Singapura belum berakhir dan masih akan berlanjut bulan depan.
“Pihak Pengacara PT akan mengajukan saksi yang memperkuat keberatan mereka, dan sidang akan dilanjutkan tanggal 7 Juli. Hakim meminta nama-nama saksi yang akan diajukan oleh PT,” kata Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, kepada
Kompas.com,
Rabu (25/6/2025)
Suryo mengatakan bahwa sidang
ekstradisi Paulus Tannos
yang berlangsung tadi baru membahas tentang keberatan Paulus Tannos atas permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Indonesia.
“Sidang tiga hari yang berakhir ini baru sampai tahap membahas keberatan pihak PT (Paulus Tannos),” kata Suryo saat dihubungi
Kompas.com
, Rabu (25/6/2025).
Suryo mengatakan, Paulus Tannos tetap menolak untuk diekstradisi ke Indonesia dengan berbagai alasan.
Salah satunya, Tannos menyinggung soal Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang tentang Singapura.
“Mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan, termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura,” ujarnya.
Suryo mengatakan, sidang ekstradisi Paulus Tannos akan dilanjutkan pada 7 Juli 2025 dengan agenda saksi-saksi yang akan diajukan pengacara Paulus Tannos.

Sebelumnya, Pengadilan Singapura mulai menggelar sidang pendahuluan ekstradisi buron kasus proyek E-KTP, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, pada Senin (23/6/2025).
“Pada hari ini, 23 Juni 2025, sidang ekstradisi untuk buronan
kasus e-KTP
, Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos, akan mulai digelar di State Court, 1st Havelock Square,” kata Suryo Pratomo dalam siaran pers, Senin.
Suryo mengatakan, sidang akan berlangsung hingga 25 Juni 2025 atau selama 3 hari, dipimpin oleh District Judge, Luke Tan.
Dia mengatakan, dalam persidangan yang disebut sebagai committal hearing, Jaksa pada Kejaksaan Agung Singapura bertindak mewakili Pemerintah RI sebagai pemohon ekstradisi.
Mereka nantinya wajib menghadirkan bukti-bukti dan permintaan ekstradisi (formal extradition request) dari Pemerintah RI.
Sementara itu, Paulus Tannos sebagai buronan-subyek permintaan ekstradisi berhak pula mengajukan bukti-bukti yang mendukung keberatannya.
“Pengadilan akan memutuskan apakah seluruh syarat berdasarkan ketentuan hukum telah dipenuhi sehingga cukup baginya untuk menetapkan buronan subyek ekstradisi dapat diserahkan kepada negara pemohon, yaitu Indonesia, untuk dilakukan proses penuntutan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya,” ujarnya.
Suryo mengatakan, apabila Pengadilan menetapkan Paulus Tannos dapat diekstradisi, maka ia akan tetap berada dalam tahanan sampai dengan waktu penyerahan kepada Pemerintah RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 17:15
Eks Direktur Sarana Jaya Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan Nasional 25 Juni 2025

Eks Direktur Sarana Jaya Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Eks Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Aharrys bersama tiga terdakwa lainnya telah dinyatakan bersalah atas kasus
korupsi

pengadaan lahan
program
DP 0 Rupiah
di Rorotan, Cilincing,
Jakarta
Utara.
Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan sejumlah hal yang memberatkan putusan, yakni Indra dan terdakwa lain tidak membantu program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan korupsi.
“Hal yang memberatkan, para terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan korupsi,” ujar hakim ketua Rios Rahmanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Sementara itu, hal yang meringankan vonis adalah para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung.
“Hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan para terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” kata Rios.
Akibat perbuatannya yang merugikan negara, Indra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta.
“Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan,” ucap Hakim.
Namun, Indra tidak dihukum untuk membayar uang pengganti seperti tiga terdakwa lainnya.
Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Tbk, Donald Sihombing, divonis 6 tahun penjara.
Komisaris PT TEP, Saut Irianto Rajagukguk, dijatuhi 5 tahun penjara, dan Direktur Independen PT Totalindo Eka Persada, Eko Wardoyo, selama 4 tahun penjara.
Dalam perkara ini, Indra didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan lahan di Rorotan bersama-sama terdakwa lain.
Mereka adalah Donald, Saut, Eko, dan eks Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles Pinontoan.
“Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 224.696.340.127,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Kasus pengadaan lahan di Rorotan ini hanya satu dari sekian perkara korupsi lainnya.
Yoory, dalam kapasitasnya sebagai Dirut
Perumda Sarana Jaya
, telah didakwa dan dinyatakan bersalah dalam pengadaan lahan di Pulogebang.
Yoory dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, terkait proyek Rumah DP Rp 0.
Dalam kasus korupsi itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Yoory pada 24 Februari 2022.
Ia juga dinyatakan bersalam dan dihukum 5 tahun dalam korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/06/2025 16:16