Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Prabowo: Anwar Ibrahim Bukan Sahabat Saya Saja, tetapi Seluruh Rakyat Indonesia Nasional 27 Juni 2025

    Prabowo: Anwar Ibrahim Bukan Sahabat Saya Saja, tetapi Seluruh Rakyat Indonesia Nasional 27 Juni 2025

    Prabowo: Anwar Ibrahim Bukan Sahabat Saya Saja, tetapi Seluruh Rakyat Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menyebut Perdana Menteri (PM)
    Malaysia

    Anwar Ibrahim
    sebagai sahabat seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dirinya saja.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam
    joint statement
    di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
    “Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Dato Sri
    Anwar Ibrahim
    di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
    Prabowo menjelaskan, kunjungan Anwar ke Indonesia menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kedua negara.
    Dia menyebut kedua negara berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama di semua bidang.
    “Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional, ASEAN, dan juga masalah global,” jelasnya.
    “Kita tukar pandangan, dan ternyata, dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut,” sambung Prabowo.
    Prabowo memaparkan, di bidang bilateral, RI dan Malaysia sepakat untuk mempercepat kerja sama di semua bidang, terutama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.
    Lalu, kata dia, mereka juga berkehendak keras untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang secepat-cepatnya.
    “Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu hubungan persahabatan dan juga hubungan kerja sama yang erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan,” paparnya.
    “Bisa dikatakan kita memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, kemudian juga banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama dan sebagainya,” imbuh Prabowo.
    Presiden Prabowo dan
    PM Malaysia Anwar Ibrahim
    diketahui sudah dekat sejak dulu. Bahkan, Prabowo disebut kerap mengunjungi Anwar Ibrahim ketika dulu berada di penjara.
     
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo dan Anwar menyampaikan hubungan keduanya telah terjalin lama.
    “Pak Prabowo dan PM Anwar itu teman di saat senang dan saat sulit. Keduanya adalah sahabat lama. Maksud (pernyataan) Pak Anwar, karena Pak Prabowo tetap terus mengunjungi Pak Anwar saat beliau dipenjara,” kata Mayor Teddy, dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).
    Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terus mengunjungi Anwar saat mantan Wakil PM Malaysia itu difitnah dan dipenjara pada 1998.
    Begitu pula usai Anwar bebas dari penjara dan kembali ditahan. Menurut dia, Prabowo terus setia menjadi sahabatnya itu, termasuk ketika Anwar menjadi oposisi pemerintahan.
    “Dan juga setelah bebas, Pak Prabowo beberapa kali datang ke rumah Pak Anwar saat menjadi oposisi pemerintahan yang memimpin saat itu,” kata Teddy.
    Hal ini menanggapi pernyataan PM Anwar ketika itu yang menilai bahwa Prabowo adalah sosok sahabat dekat yang setia menemaninya saat senang ataupun susah. Pernyataan ini disampaikan PM Anwar usai keduanya bertemu di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada awal tahun, tepatnya Senin (27/1/2025).
    Dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto, PM Anwar Ibrahim menceritakan bahwa Prabowo merupakan satu dari sahabat yang senantiasa mendampinginya melalui masa duka yang panjang.
    “Sekali lagi, saya dan keluarga ucapkan terima kasih kepada sahabat dan saudara saya, Saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang dan susah. Di antara sahabat setia saya yang senantiasa memerhatikan dalam masa duka lara saya yang panjang, tidak ramai, yang kita boleh catat kehebatan dan keikhlasan mereka,” kata Anwar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AI Makin Canggih, Komdigi: Sisi Gelapnya Harus Kita Waspadai Nasional 27 Juni 2025

    AI Makin Canggih, Komdigi: Sisi Gelapnya Harus Kita Waspadai Nasional 27 Juni 2025

    AI Makin Canggih, Komdigi: Sisi Gelapnya Harus Kita Waspadai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah bicara soal
    ketahanan siber
    dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).
    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menekankan
    digitalisasi
    harus dimaknai sebagai proses menyeluruh yang menyentuh kompetensi, nilai, dan daya tahan sosial masyarakat.
    “Ketahanan, sebagaimana saya pahami, adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan saat kita menghadapi tantangan, serangan, atau perubahan besar,” ujar Ismail dalam keterangan resmi, Jumat (27/6/2025).
    Ia menambahkan bahwa di balik segala kemajuan teknologi, terdapat risiko dan tantangan baru, mulai dari ancaman siber hingga pergeseran nilai akibat pemanfaatan teknologi yang tidak seimbang.
    Oleh karena itu, manfaat digitalisasi hanya akan maksimal jika dibarengi dengan kesadaran akan batas-batas etika, budaya, dan nilai kebangsaan.
    “Topik-topik ini mengingatkan saya bahwa di balik sisi terang digitalisasi dan segala keuntungannya, terdapat sisi gelap yang harus kita waspadai. Kita harus menjawab keduanya secara bersamaan,” lanjutnya.
    Salah satu manfaat utama digitalisasi terletak pada sektor pendidikan, terutama dalam menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan digital.
    Ismail menilai bahwa pembelajaran dan cara berpikir anak-anak masa kini sangat berbeda dari generasi sebelumnya.
    Dalam proses ini, pemerintah berperan strategis bukan sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai “pemimpin orkestra” berbagai pemangku kepentingan.
    Ismail bilang, dalam menyikapi kehadiran AI, pemerintah mendorong ruang tumbuh yang sehat bagi inovasi tanpa mengorbankan nilai kebangsaan.
    “Pemerintah harus menjadi pengorkestra yang mampu menyelaraskan komitmen, strategi, dan agenda para pemangku kepentingan. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan mempercepat transformasi,” jelasnya.

    Ismail mencontohkan kebijakan sandboxing sebagai strategi efektif untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital, seperti yang berhasil diterapkan dalam sistem pembayaran digital QRIS.
    Menurutnya, pendekatan ini memberi ruang bagi inovasi dengan tetap menjaga batas-batas etika.
    “Kita tidak kekurangan kreativitas. Tetapi, kita harus tahu di mana batasnya. Etika, budaya, dan nilai adalah bagian dari batasan itu,” ujarnya.
    Manfaat digitalisasi juga menyentuh aspek ketahanan nasional melalui penguatan tata kelola AI, perlindungan data pribadi, dan infrastruktur keamanan siber.
    Semua itu membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari regulator, akademisi, industri, maupun masyarakat sipil.
    Sebagai bagian dari forum ini, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Institut Teknologi Bandung dan Deakin University, serta antara SMK Telkom Malang dan Box Hill Institute.
    Kemitraan ini bertujuan memperkuat kapasitas akademik dan vokasi di bidang digital, dengan semangat menanamkan inovasi dan nilai kebangsaan dalam strategi pengembangan sumber daya manusia.
    “Kolaborasi kelembagaan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik dan kejuruan, tetapi juga menanamkan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia kita,” tegas Ismail.
    Ismail menutup dengan ajakan agar transformasi digital tidak semata dikejar untuk kecepatan dan efisiensi, melainkan untuk memperkuat martabat dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tahapan Kontestasi Kaesang, Bro Ron, dan Mulyono Rebut Kursi Ketum PSI Nasional 27 Juni 2025

    Tahapan Kontestasi Kaesang, Bro Ron, dan Mulyono Rebut Kursi Ketum PSI Nasional 27 Juni 2025

    Tahapan Kontestasi Kaesang, Bro Ron, dan Mulyono Rebut Kursi Ketum PSI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menetapkan tiga nama untuk memperebutkan kursi ketua umum partai berlambang mawar merah itu.
    Calon ketua umum (caketum) nomor urut 1 adalah Ronald A. Sinaga atau
    Bro Ron
    yang mendaftar pada Rabu (18/6/2025). Ia mendapatkan dukungan dari enam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
    PSI
    dan 36 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.
    Kaesang Pangarep
    sebagai petahana mendaftar pada Sabtu (21/6/2025) dan mendapat nomor urut 2. Putra bungsu Joko Widodo (Jokowi) itu mendapatkan dukungan dari 10 DPW PSI dan 78 DPD PSI.
    Nama
    caketum PSI
    terakhir adalah
    Agus Mulyono
    Herlambang yang mendapatkan nomor urut 3. Sebanyak enam DPW PSI dan 24 DPD PSI menyatakan dukungan terhadapnya.
    Setelah penetapan pada Selasa (24/6/2025), ketiga caketum memiliki waktu untuk menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye pada 19 Juni hingga 11 Juli 2025.
    Kemudian pada 12 Juli hingga 18 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI dengan sistem e-vote atau daring.
    Setelah pemungutan suara dilakukan, nama ketua umum terpilih akan diumumkan dan ditetapkan dalam Kongres PSI yang digelar pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    “Kami berikan kesempatan untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi penyampaian visi-visi dalam berbagai cara. Kami berikan kebebasan kepada ketiga kandidat untuk menggunakan berbagai platform, metode untuk penyampaian visi-visi kepada seluruh anggota partai PSI,” ujar Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Benediktus Papa.
    Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai Kaesang akan kembali menduduki kursi ketua umum PSI
    Pendaftaran Kaesang sebagai caketum PSI dinilainya telah menutup peluang nama lain untuk memimpin partai berlambang mawar merah itu.
    “Artinya, setelah Kaesang mendaftar menjadi
    ketum PSI
    , ya pertarungan sudah selesai dan bisa dipastikan pemenangnya ya Kaesang, bukan yang lain,” ujar Adi saat dihubungi.
    Beredarnya nama-nama lain di luar Kaesang dinilainya sebagai penghias dan gimmick jelang Kongres PSI.
    Adi menilai, peluang Kaesang untuk menjadi ketum PSI semakin besar, setelah Jokowi disebut tak ikut dalam kontestasi tersebut.
    Ia juga menilai wajar jika Jokowi tak mendaftar sebagai caketum PSI, karena tidak mungkin bapak dan anak bersaing untuk memperebutkan kursi ketua umum partai politik.
    “Karena tidak mungkin anak sama bapak bersaing, itu kan pernyataan Kaesang secara eksplisit. Artinya Kaesang maju, Jokowi tidak maju,” ujar Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri Nasional 27 Juni 2025

    Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri Nasional 27 Juni 2025

    Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa
    Kemenag
    siap mengambil peran untuk menghadapi potensi dampak
    konflik Iran-Israel
    terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di dalam negeri.
    Menurut Syafi’i, konflik yang melibatkan Iran dan Israel bisa memicu polarisasi masyarakat Indonesia, terutama jika dibaca sebagai isu keagamaan.
    “Isu ini sudah mengarah ke isu agama, dan sasarannya adalah ormas keagamaan, tokoh agama, serta pemuda. Maka Kemenag harus mengambil peran. Kami siap menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai tugas dan fungsi kami,” tegas Syafi’i dalam keterangan pers, Jumat (27/6/2025).
    Ia mengapresiasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang melihat pentingnya pelibatan Kemenag dalam mencegah penyebaran paham radikal gara-gara konflik dua negara tersebut.
    “Masalah ini bisa membangkitkan kelompok-kelompok radikal jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat,” tuturnya.
    Karena itu, kata Syafi’i, penanganan terhadap radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara halus.
    Pendekatan deradikalisasi harus bersifat dialogis dan merangkul demi menjaga kerukunan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.
    “Kita perlu hadir untuk mengakomodasi umat dan mendorong narasi kebangsaan yang damai dan inklusif, termasuk di ruang-ruang digital,” ujarnya.
    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran mengakui fasilitas nuklir negara tersebut rusak parah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat (AS).
    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa fasilitas nuklir telah rusak karena diserang beberapa kali.
    “Itu pasti karena (fasilitas nuklir) telah diserang berulang kali,” kata Baghaei saat ditanya wartawan mengenai kondisi situs nuklir Iran yang terkena serangan AS dan Israel, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Rabu (25/6/2025).
    Adapun pada Minggu (22/6/2025), serangan AS menyasar tiga situs nuklir Iran, yakni Natanz, Fordo, dan Isfahan.
    Dalam serangannya, AS mengerahkan tujuh bomber B-2 bersayap kelelawar dan menjatuhkan 14 rudal penembus bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP), masing-masing beratnya sekitar 13 ton.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas Nasional 27 Juni 2025

    Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas Nasional 27 Juni 2025

    Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi III
    DPR Sarifuddin Sudding menyoroti langkah
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) yang menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan empat
    operator telekomunikasi
    terkait
    penyadapan
    dan akses data.
    Ia mengingatkan, agar kerja sama tersebut tidak dijadikan tempat bagi Kejagung untuk melakukan penyadapan tanpa tujuan hukum yang jelas.
    “Upaya penegakan hukum jangan sampai melanggar privasi masyarakat. Penegak hukum tidak boleh serta merta melakukan penyadapan tanpa tujuan hukum yang jelas, dan tentunya harus memenuhi kriteria dan mekanisme yang ada,” ujar Sudding lewat keterangan tertulisnya, Jumat (27/6/2025).
    Ia menjelaskan, penyadapan merupakan sesuatu yang sensitif yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
    Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan adanya prosedur hukum yang sah dan terukur untuk melakukan penyadapan, bukan sekadar kesepakatan administratif.
    ”
    Penyadapan
    dan akses terhadap komunikasi pribadi merupakan tindakan yang sangat sensitif, sehingga harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Sudding.
    Tegasnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan sektor telekomunikasi bergantung kepada perlindungan hak warga negara.
    Ia berharap kerja sama antara Kejagung dan empat operator telekomunikasi ini menjadi awal dari sistem peradilan digital yang modern, adil, dan tetap menjunjung tinggi etika hukum.
    “Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum maupun sektor telekomunikasi sangat bergantung pada sejauh mana hak-hak warga dihormati dalam setiap proses,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
    Diketahui, Kejagung meneken kerja sama atau nota kesepakatan dengan empat operator telekomunikasi terkait dengan dukungan penegakan hukum.
    Empat operator seluler tersebut, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk.
    Kejagung menyebut kerja sama ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana? Nasional 27 Juni 2025

    Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana? Nasional 27 Juni 2025

    Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IX DPR RI
    Nurhadi
    menyambut baik pemanfaatan
    minyak jelantah
    dari program
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) untuk dijual sebagai bahan
    bioavtur
    karena merupakan salah satu dukungan terhadap
    ekonomi hijau
    .
    Namun, ia mengingatkan, hasil dari penjualan
    minyak jelantah MBG
    itu harus dilakukan secara transparan.
    “Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah dimasukkan sebagai tambahan pemasukan untuk SPPG? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan,” kata Nurhadi dalam siaran pers, Jumat (27/6/2025).
    Ia mengingatkan agar pemerintah menjamin kejelasan alur dan tujuan dari hasil penjualan minyak jelantah tersebut.
    Politikus Partai Nasdem itu juga mewanti-wanti agar minyak jelantah bekas MBG tidak digunakan kembali untuk konsumsi masyarakat.
    Sebab, kata Nurhadi, hal itu sama saja dengan memperlakukan masyarakat rentan sebagai sasaran limbah pangan.
    “Bantuan pangan bukan tempat uji coba limbah. Masyarakat kurang mampu juga berhak atas pangan yang aman dan bermartabat.
    Minyak jelantah
    tak layak dijadikan bantuan, meski murah,” kata dia.
    Ia menyebutkan, langkah penjualan minyak jelantah sejatinya bagus untuk mendukung gerakan keberlanjutan dan ekonomi hijau.
    Sebab, dengan dijual menjadi bioavtur, ada manfaat baru yang dirasakan dari minyak jelantah yang sudah digunakan.
    “Jadi ya kita dukung, dan kita harus fair, kalau memang programnya baik, ya kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi,” kata Nurhadi.
    Di sisi lain, ia mendorong untuk membuat program khusus terkait pengelolaan limbah dari program MBG.
    Menurutnya, MBG adalah program berskala nasional yang kegiatannya berlangsung setiap hari, sehingga berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan beragam.
    “Limbah dari dapur MBG itu bukan hanya minyak jelantah. Ada juga sisa makanan, sayur-sayuran yang bisa dijadikan pupuk, sampai sampah plastik dan non-organik yang tak terurai,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut minyak jelantah dapat ditampung untuk dijual atau diekspor ke pihak-pihak yang membutuhkan bioavtur.
    Sebab diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menggunakan 800 liter minyak goreng untuk memasak MBG setiap bulan.
    Dari 800 liter tersebut, sebanyak 550 liter atau 71 persen di antaranya menjadi jelantah.
    Menurut BGN, minyak jelantah hasil program MBG dapat dijual kembali untuk bioavtur dengan harga Rp 7.000 per liter.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPR Sorot Pelaksanaan UU Pesantren Masih Lambat Nasional 27 Juni 2025

    Pimpinan DPR Sorot Pelaksanaan UU Pesantren Masih Lambat Nasional 27 Juni 2025

    Pimpinan DPR Sorot Pelaksanaan UU Pesantren Masih Lambat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
    Cucun Ahmad Syamsurijal
    menyoroti pelaksanaan Undang-Undang
    Pesantren
    di tingkat daerah yang dinilai masih berjalan lambat.
    Menurut dia, pemerintah daerah harus menindaklanjuti amanat UU tersebut, termasuk dalam hal penyusunan regulasi turunan seperti peraturan gubernur (Pergub) dan peraturan bupati (Perbup).
    “Saya ingatkan, bahwa amanat dari undang-undang, terutama sumber pendanaan, bukan hanya APBN, ada APBD juga. Makanya kalau ada daerah yang belum menjalankan amanat UU itu ya segera. Bahkan Perda-perdanya juga di bawah itu harus bisa diimplementasikan dengan turunannya,” kata Cucun dalam keterangan pers, Jumat (27/6/2025).
    Cucun menegaskan bahwa alokasi minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pendidikan tidak hanya berlaku bagi pendidikan formal, tetapi juga mencakup
    pesantren
    .
    “APBD sudah 20 persen dari jumlah besaran APBN. Ini masih belum banyak disiplin. 20 persen itu bukan hanya pendidikan formal, pesantren punya hak melalui hukum Undang-Undang Pesantren itu,” ujar dia.
    Di samping itu, ia juga mendorong pemerintah untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di kementerian terkait agar bisa lebih fokus mengatur tata kelola dan pengembangan lembaga pendidikan pesantren.
    “Jelas, kita akan dorong (pembentukan
    Ditjen Pesantren
    ). Ini baru 350 pesantren, yang pasti semua ingin kehadiran (Ditjen) pesantren ada. Negara bisa hadir, bisa melihat bagaimana entitas pesantren punya peran penting terhadap pembangunan karakter anak bangsa,” ujar Cucun.
    Menurut dia, keberadaan Ditjen Pesantren dapat menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dia menyebut beleid tersebut menjadi dasar hukum untuk mengkaji pembentukan direktorat khusus tersebut.
    “Kita sudah punya Undang-Undang 18 tahun 2019 ini, itu menjadi satu upaya hukum cantolan. Tindak lanjut dari sini ada Komisi VIII yang membidangi agama, apakah perlu segera didorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, sehingga fokus. Selama ini kan kehadiran negara masih dipertanyakan,” kata Cucun.
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengingatkan bahwa lulusan pesantren kini telah bertransformasi dan mampu berkiprah di berbagai bidang, tidak lagi hanya di ranah keagamaan ataupun pendidikan.
    Menurut dia, Potensi yang mungkin dilahirkan oleh pesantren ini pun perlu dimaksimalkan oleh pemerintah.
    “Sudah bisa bergeser, ada yang ke akuntan bahkan memahami bagaimana ilmu manajemen keuangan negara, ada juga ke pemerintahan. Jadi sudah banyak anak santri yang bertransformasi berdasarkan disiplin keilmuan, bukan hanya ilmu pesantren,” kata Cucun.
    Cucun pun yakin bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mendukung penguatan pendidikan pesantren.
    “Saya yakin, karena selama ini kita mendengar bagaimana Pak Prabowo bahwa mengoptimalisasi daripada peran APBD juga, itu untuk pendidikan harus betul-betul maksimal. Bukan hanya tugas pemerintah pusat, (tapi) pemerintah daerah,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lapor LHKPN, Yovie Widianto Punya Harta Rp 43,2 Miliar Nasional 27 Juni 2025

    Lapor LHKPN, Yovie Widianto Punya Harta Rp 43,2 Miliar Nasional 27 Juni 2025

    Lapor LHKPN, Yovie Widianto Punya Harta Rp 43,2 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan,
    Yovie Widianto
    selaku Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
    “Terupdate, Sdr. Yovie Widianto selaku Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif juga telah melaporkan LHKPN-nya, dan sudah dipublikasikan di website e-lhkpn.
    kpk
    .go.id,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
    Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan pada 17 Januari 2025, Yovie memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 43,2 miliar atau tepatnya Rp 43.276.514.249.
    Harta kekayaan terbesar yang dimiliki Yovie berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 28,5 miliar.
    Pria yang tenar lewat grup band Kahitna ini tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Jakarta Timur, dan Bogor.
    Yovie juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 2,07 miliar.
    Komisioner PT Pupuk Indonesia ini tercatat memiliki 5 unit mobil dari merek Toyota, yaitu Alphard 2012, Camry, Lexus, Alphard 2024, dan Mercedes S400.
    Selain itu, Yovie juga memiliki surat berharga sebesar Rp 125 juta, harta bergerak lainnya Rp 1,73 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 12,62 miliar, dan harta lainnya sebesar Rp 138 juta.
    Kemudian, ia memiliki utang senilai Rp 1,9 miliar.
    Dengan demikian, total harta
    kekayaan Yovie Widianto
    sebesar Rp 43,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat Nasional 27 Juni 2025

    Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat Nasional 27 Juni 2025

    Wamensos Ajak Pelaku Usaha Kucurkan CSR untuk Program Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    mengajak partisipasi semua pihak, termasuk dunia usaha, untuk terliat dalam program
    Sekolah Rakyat
    yang ditujukan untuk mengentaskan
    kemiskinan
    .
    Menurut dia, dunia usaha dpat terlibat dalam program Sekolah Rakyat lewat tanggung jawab sosial perusahaan atau
    corporate social responsibility
    (CSR).
    “Kalau bisa kita kolaborasikan antara negara dan sektor swasta, sekecil apapun kontribusinya, dampaknya akan luar biasa,” ujar Agus dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).
    Agus menyatakan, program Sekolah Rakyat tak hanya membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga memastikan bahwa penerima manfaat Sekolah Rakyat adalah benar-benar orang yang membutuhkan merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    ”Kita berangkat dari data orang tua siswa yang sudah pasti teridentifikasi di DTSEN. Anaknya disekolahkan, orangtua diberdayakan, dan rumahnya kita benahi. Kehidupannya kita perbaiki,” kata Agus.
    Ia menyampaikan, saat ini lokasi 100 titik Sekolah Rakyat sedang difokuskan pada pemanfaatan aset milik Kemensos, dengan target penerima manfaat tahap awal sekitar 9.755 siswa, yang akan terus ditingkatkan secara bertahap.
    Dia mengatakan, seluruh siswa Sekolah Rakyat tahap pertama memulai masa orientasi pada 14 Juli 2025 dan langsung tinggal di asrama yang sudah dilengkapi fasilitas mumpuni.
    Sementara itu, 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto masih terus dimatangkan.
    Dengan tambahan ini, Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat pada tahun ini mencapai lebih dari 20.000 orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan.
    Agus Jabo berharap ke depan akan terbentuk ekosistem kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lokal dalam memberdayakan masyarakat miskin.
    “Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus bareng-bareng, saling isi. Karena yang kita kejar bukan hanya target, tapi masa depan mereka,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantor Bank BUMN Digeledah KPK Terkait Pengadaan Mesin EDC Nasional 26 Juni 2025

    Kantor Bank BUMN Digeledah KPK Terkait Pengadaan Mesin EDC Nasional 26 Juni 2025

    Kantor Bank BUMN Digeledah KPK Terkait Pengadaan Mesin EDC
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) melakukan penggeledahan di dua kantor pusat salah satu
    bank
    Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada Kamis (26/6/2025), terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin
    electronic data capture
    (EDC).
    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dilakukan di kantor pusat bank tersebut di kawasan Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta.
    “Tim juga melakukan penggeledahan di dua lokasi. Yakni di Kantor Pusat (bank) Sudirman dan di Gatot Subroto,” kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.
    Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.
    Budi menyebut penyidikan masih bersifat umum (sprindik umum), dan lembaganya masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak.
    “Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka atau menggunakan sprindik umum,” ungkapnya.
    “KPK masih akan terus mendalami dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengkondisian pengadaan mesin EDC ini,” sambung dia.
    Budi menyatakan, penyidikan ini menyoroti adanya dugaan pengkondisian dalam proses pengadaan mesin EDC tersebut.
    Pihak KPK kini tengah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah dokumen penting dari hasil penggeledahan.
    Namun, Budi belum membeberkan lebih lanjut barang-barang yang diamankan dari lokasi penggeledahan.
    Ia berjanji hal itu akan diungkap pada pembaruan informasi berikutnya.
    KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk kemungkinan adanya kerugian negara dalam perkara ini.
    “KPK masih mendalami terkait dengan pemeriksaan pemeriksaan terhadap para pihak dan juga penggeledahan yang dilakukan hari ini,” tutur Budi.
    Sementara itu, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan pihaknya menghormati proses penggeledahan oleh KPK.
    BRI mengaku akan kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.
    “Kami (PT
    Bank
    Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) menghormati langkah penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi,” ujar Agustya dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis.
    “Sebagai perusahaan BUMN, maka kami akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaaan yang baik ( good corporate governance),” tambahnya.
    Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa BRI mendukung penuh penegakan hukum dan memastikan akan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan KPK.
    Ia juga memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan sumber daya manusia (SDM) BRI sudah sesuai standar operasional perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
    “Kami juga telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, serta memitigasi resiko penyimpangan di masa mendatang,” tutur Agustya.
    “Atas kejadian ini kami pastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi secara normal dengan nyaman dan aman,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.