Category: Kompas.com Nasional

  • Komdigi-Mafindo Bikin Chatbot AI untuk Deteksi Konten Asli atau Palsu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Komdigi-Mafindo Bikin Chatbot AI untuk Deteksi Konten Asli atau Palsu Nasional 27 Juni 2025

    Komdigi-Mafindo Bikin Chatbot AI untuk Deteksi Konten Asli atau Palsu
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Komdigi
    ) menyatakan tengah menyiapkan chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat membantu masyarakat memverifikasi keaslian konten digital, termasuk teks, gambar, video, dan suara.
    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, di Yogyakarta, Jumat (27/6/2025).
    “Saat ini pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat sipil seperti Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia) untuk membuat tools berbasis AI,” jelas dia.
    “Salah satunya adalah chatbot yang kini dalam tahap
    soft launching
    , yang memungkinkan publik melakukan
    cek fakta
    terhadap berbagai jenis konten,” lanjut Bonifasius.
    Menurutnya, chatbot tersebut merupakan pengembangan dari portal cekfakta.com, yang kini ditingkatkan kemampuannya agar tidak hanya memverifikasi teks, tetapi juga video, gambar, hingga audio.
    “Kita bisa melakukan pengecekan terhadap konten bukan hanya teks, tetapi juga video, image, atau voice, apakah itu benar atau tidak,” jelasnya.
    Bonifasius juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, serta mendorong transparansi dari para kreator konten digital.
    Ia menyebut, konten yang dibuat menggunakan AI sebaiknya disertai disclaimer atau watermark, agar publik dapat membedakan konten buatan AI dan konten asli.
    “Ke depan, konten kreator diharapkan menyertakan keterangan apakah konten tersebut real atau generated. Itu tahap awal sebelum kita mengecek kebenaran kontennya,” katanya.
    Saat ditanya soal kemungkinan penerapan aturan wajib
    watermark
    untuk konten berbasis AI, Bonifasius menyatakan hal itu belum diberlakukan saat ini.
    Namun, opsi tersebut sedang dikaji dan kemungkinan akan masuk dalam
    roadmap
    regulasi AI.
    “Mungkin ke depan akan disesuaikan, dan itu bisa masuk dalam roadmap AI yang sedang dibahas,” ujarnya.
    Meski tidak terlibat langsung dalam penjadwalan roadmap tersebut, ia memastikan bahwa Komdigi memiliki direktorat khusus yang menangani pengembangan ekosistem AI, termasuk aspek regulasinya.
    “Untuk target penyelesaian
    roadmap
    , kita tunggu saja. Nanti akan dicek kembali,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan Nasional 27 Juni 2025

    Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi V DPR RI
    Lasarus
    meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama untuk mempercepat penyelesaian
    pembebasan lahan
    proyek pembangunan Tol Harbour Road II atau
    Tol Pelabuhan 2
    di Jakarta Utara.
    Lasarus menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan penting untuk segera dilakukan agar proses konstruksi tol tersebut dapat segera dilanjutkan secara optimal.
    Dia berharap pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Pemprov DKI Jakarta segera duduk bersama guna mencari solusi.
    “Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya berjalan baik. Hanya ada satu masalah di sini, terkait pembebasan lahan. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” kata Lasarus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/6/2025).
     
    “Pemerintah pusat melalui BPN, Pemprov DKI, hingga Kementerian PUPR harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan ini,” sambungnya.
    Politikus PDI-P itu menjelaskan, hingga saat ini masih ada sejumlah lahan proyek Tol Harbour Road II yang belum dibebaskan dan masih ditempati warga.
    Untuk itu, Lasarus mendorong pemerintah melakukan pendekatan persuasif dalam proses relokasi warga, sambil memastikan tidak ada hak yang dilanggar.
    “Kami tentu berharap penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Mereka juga warga negara, mungkin hidup dalam keterbatasan.
    Pembebasan lahan
    harus dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang baik,” tutur Lasarus.
    Lasarus mengingatkan, keberadaan Tol Pelabuhan 2 sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Tanjung Priok.
    Dia mencontohkan kemacetan parah yang terjadi pada April 2025 di wilayah Tanjung Priok, karena antrean panjang kendaraan saat aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
    Lasarus meyakini bahwa tol yang akan menghubungkan Tol Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Ir Sedyatmo tersebut bisa lebih memperlancar arus logistik nasional.
    “Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional. Tapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan beradab,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi-Mafindo Bikin Chatbot AI untuk Deteksi Konten Asli atau Palsu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Komdigi Petakan 5 Sektor Prioritas Pemanfaatan AI di Indonesia Nasional 27 Juni 2025

    Komdigi Petakan 5 Sektor Prioritas Pemanfaatan AI di Indonesia
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (
    Kemenkomdigi
    ) memetakan lima sektor utama yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan
    kecerdasan buatan
    (artificial intelligence/AI) di Indonesia.
    “Nah, ada lima sektor yang menjadi prioritas pemanfaatan AI,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi,
    Bonifasius Wahyu Pudjianto
    , di Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta, Jumat (27/6/2025).
    “Pelayanan publik, pendidikan dan riset, reformasi birokrasi, industri, dan ketahanan pangan. Nah, mungkin kalau kita lihat dari teknologi AI sendiri, sebenarnya dia bisa mencakup berbagai aspek,” lanjut dia.
    Ia menambahkan bahwa pemanfaatan AI telah meluas ke berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, logistik, dan keuangan digital (fintech).
    “Jadi, teman-teman, start-up memanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perikanan, logistik, fintech, dan lain-lain,” ujar dia.
    Bonifasius juga menyoroti potensi AI dalam mendorong ekonomi kreatif, khususnya dalam produksi konten multimedia dan film.
    Ia menyebut salah satu contoh film pendek berbasis AI bertema sejarah Nusantara.
    “Di YouTube, ada film berbasis AI yang menceritakan tentang era Kerajaan Majapahit dan Gajah Mada. Film ini bahkan ditayangkan di
    AI Film Festival
    di Cannes tahun ini,” ucapnya.
    Meski masih dalam bentuk klip dan belum dirilis secara komersial, film tersebut dianggap sebagai contoh konkret bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk produksi sinema, edukasi sejarah, dan penguatan identitas budaya.

    Menurutnya, perkembangan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek teknologi semata, tetapi juga menyentuh sektor budaya dan kreativitas.
    “AI itu menempati posisi yang strategis, karena ini adalah teknologi masa depan, namun memberikan dampak yang sangat signifikan saat ini. Kita sudah memiliki strategi nasional kecerdasan buatan, tapi itu dibuat tahun 2020-2045,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Akan Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional-Lokal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Kemendagri Akan Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional-Lokal Nasional 27 Juni 2025

    Kemendagri Akan Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional-Lokal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan
    pemilu serentak
    menjadi nasional dan lokal.
    “Kami di Kemendagri akan terlebih dahulu mendalami substansi putusan MK ini secara menyeluruh,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, dalam siaran persnya, Jumat (27/6/2025).
    Kemendagri juga akan membahas dampak putusan tersebut terhadap berbagai regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang (UU) tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
    Kemendagri juga akan menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemilu. Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait juga akan berkomunikasi dengan DPR.
    “Perubahan jadwal penyelenggaraan pemilu tentu akan memengaruhi banyak aspek, termasuk regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Oleh karena itu, komunikasi intensif akan dilakukan baik di internal pemerintah maupun dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang,” kata Bahtiar.
    Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun skema penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang efektif agar tujuan dari pemisahan waktu pelaksanaan tersebut tercapai.
    Skema tersebut akan disusun dengan tetap mengacu pada efisiensi, termasuk dalam hal pembiayaan.
    Putusan MK itu adalah putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Keputusan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah mulai tahun 2029.
    Putusan yang dibacakan MK pada Kamis (26/6/2025) tersebut menyatakan, keserentakan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum nasional yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dengan pemilu lokal yang meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
    MK juga menyatakan bahwa pemilu lokal dilaksanakan dalam rentang waktu antara dua tahun hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan DPR-DPD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 24 WNI dari Iran Masih di Azerbaijan, Segera Pulang ke RI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    24 WNI dari Iran Masih di Azerbaijan, Segera Pulang ke RI Nasional 27 Juni 2025

    24 WNI dari Iran Masih di Azerbaijan, Segera Pulang ke RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut masih ada 24 orang warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran kini berada di Baku, Azerbaijan.
    Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
    Judha Nugraha
    menyebut, WNI tersebut akan dipulangkan secara bertahap pada 27-29 Juni 2025.
    “24 orang
    evacuee
    sisanya dari total jumlah 97 orang
    evacuee
    yang masih berada di Baku, Azerbaijan akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 27, 28, dan 29 Juni 2025,” kata Judha kepada wartawan, Jumat (27/6/2025).
    Judha memerinci, sebanyak enam orang evacuee dijadwalkan tiba pada tanggal 28 Juni 2025 melalui rute Baku – Doha – Bangkok – Jakarta.
    Selanjutnya, 5 WNI evacuee akan tiba pada tanggal 29 Juni 2025 dan 13 WNI akan tiba pada tanggal 30 Juni 2025, dengan rute Baku – Doha – Jakarta.
    “Kemlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi ini,” tutur Judha.
    Adapun total WNI yang rencananya dievakuasi mencapai 96 orang dan 1 warga negara Iran.
    Sementara hingga tanggal 26 Juni 2025, baru sekitar 73 orang yang telah berhasil dievakuasi pemerintah.
    “Hingga tanggal 26 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 73 orang
    evacuee
    — yang terdiri dari 72 orang WNI dan 1 WN Iran,” jelas Judha.
    Sebelumnya diberitakan,
    konflik Israel-Iran
    kembali memanas dan menemui babak baru ketika AS turut menyerang Iran.
    Serangan udara itu dilancarkan AS pada Sabtu (21/6/2025) ke tiga fasilitas nuklir Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordow.
    Sebagai balasan, Iran menjatuhkan 19 rudal ke pangkalan militer AS di Qatar.
    Tercatat dari jumlah tersebut, sebanyak 18 di antaranya berhasil dicegat, sedangkan satu rudal jatuh di area pangkalan tanpa menimbulkan korban jiwa.
    Adapun semula, konflik ini dipicu oleh serangan Israel pada Jumat (13/6/2025), yang menyasar perumahan hingga fasilitas nuklir Iran.
    Iran kemudian melakukan serangan balasan pada Sabtu (14/6/2025), yang merusak fasilitas ekonomi Israel.
    KBRI setempat menetapkan siaga I sejak konflik berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PM Malaysia Ungkap Peran Prabowo Redam Konflik Myanmar, Kirim Intel Militer
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    PM Malaysia Ungkap Peran Prabowo Redam Konflik Myanmar, Kirim Intel Militer Nasional 27 Juni 2025

    PM Malaysia Ungkap Peran Prabowo Redam Konflik Myanmar, Kirim Intel Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perdana Menteri (PM) Malaysia
    Anwar Ibrahim
    secara blak-blakan membongkar peran Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dalam meredam konflik internal Myanmar yang sudah terjadi bertahun-tahun.
    Anwar bahkan berterima kasih kepada Indonesia karena telah ikut membantu Malaysia dalam berupaya menyelesaikan masalah Myanmar.
    Hal tersebut disampaikan Anwar dalam joint statement dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
    “Yang lain, seperti mana kita tahu, Myanmar, saya ucap terima kasih sekali lagi karena tekad kita untuk menyelesaikan dengan baik, itu didukung oleh Indonesia,” ujar Anwar.
    Anwar menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman dan sejarah untuk mengurangi tekanan konflik kelompok-kelompok di Myanmar.
    Dia mengatakan, Malaysia pernah meminta jasa Prabowo berupa intelijen militer.
    “Saya telah minta jasa baik Pak Presiden untuk menggunakan… Apa juga, keupayaan militer,
    intelligence
    , bukan militer serangan ya, untuk sampai ke sana, berunding, dapat mengikat persepahaman di antara semua kelompok, kumpulan di Myanmar,” paparnya.
    “Kita juga singgung keprihatinan kita tentang isu sempadan Thailand dan Kamboja, dan kedua-dua kita merasakan kita harus coba dekati kedua-dua negara untuk meredakan dan mengurangkan suhu kehangatan, ketegangan di antara kedua negara,” imbuh Anwar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemlu RI Sudah Evakuasi 73 Orang dari Iran Imbas Konflik dengan Israel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Kemlu RI Sudah Evakuasi 73 Orang dari Iran Imbas Konflik dengan Israel Nasional 27 Juni 2025

    Kemlu RI Sudah Evakuasi 73 Orang dari Iran Imbas Konflik dengan Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) sudah mengevakuasi sebanyak 73 orang dari Iran, menyusul memanasnya konflik antara negara itu dengan Israel.
    Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
    Judha Nugraha
    menuturkan bahwa jumlah itu terdiri dari 72 orang warga negara Indonesia dan satu orang warga negara Iran.
    “Hingga tanggal 26 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 73 orang
    evacuee
    —yang terdiri dari 72 orang WNI dan 1 WN Iran,” kata Judha kepada wartawan, Jumat (27/6/2025).
    Sementara itu, 24 orang dari total 97 warga yang dievakuasi masih berada di Baku, Azerbaijan.
    Rencananya, mereka akan dipulangkan secara bertahap pada 27-29 Juni 2025.
    “Akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 27, 28, dan 29 Juni 2025,” tuturnya.
    Lebih lanjut ia memerinci, sebanyak enam orang dijadwalkan tiba pada tanggal 28 Juni 2025 melalui rute Baku – Doha – Bangkok – Jakarta.
    Selanjutnya, lima WNI akan tiba pada tanggal 29 Juni 2025 dan 13 WNI akan tiba pada tanggal 30 Juni 2025, dengan rute Baku-Doha-Jakarta.
    “Kemenlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi ini,” tandas Judha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dikunjungi Jaksa Militer RRC, Bahas Apa?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dikunjungi Jaksa Militer RRC, Bahas Apa? Nasional 27 Juni 2025

    Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dikunjungi Jaksa Militer RRC, Bahas Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (
    Jampidmil
    ) dikunjungi oleh delegasi Chinese PLA’s Military Procuratorate atau Kejaksaan Tentara Pembebasan Rakyat
    China
    . Apa yang dibahas?
    Dilansir siaran pers Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ), Jumat (27/6/2025), pertemuan digelar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (26/6/2025) kemarin.
    Perwakilan Kejagung RI adalah Plt Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana dan Jampidmil Mayjen TNI M Ali Ridho.
    Pimpinan pihak Kejaksaan Militer Republik Rakyat China (RRC) adlah Mayjen Zhang Jin, ditemani para delegasi.
    “Kunjungan ini merupakan agenda penting untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai tugas dan fungsi satuan kerja Jampidmil Kejaksaan Agung kepada delegasi Chinese PLA’s Military Procuratorate,” tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam siaran pers.
    Jampidmil Mayjen Ali Ridho memaparkan secara komprehensif mengenai peran dan wewenang satuan kerjanya sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat, serta penanganan
    perkara koneksitas
    .
    Ali Ridho lantas memaparkan tugas dan wewenang Jampidmil, meliputi penuntutan yang dilakukan oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

    Fungsi utama Jampidmil adalah perumusan kebijakan bidang koordinasi teknis penuntutan oditurat dan penanganan perkara koneksitas, dan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan oditurat dan perkara koneksitas, koordinasi dan sinkronisasi di perkara koneksitas.
    Jampidmil juga punya fungsi utama pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga di dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang koneksitas, serta peningkatan kualitas SDM.
    Jampidmil juga berfungsi memantau, menganalisis, evaluasi, dan pelaporan koordinasi dalam perkara koneksitas, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.
    “Kunjungan delegasi Chinese PLA’s Military Procuratorate ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum, khususnya di bidang pidana militer dan penanganan perkara koneksitas,” kata Harli Siregar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Anwar Ibrahim Bukan Sahabat Saya Saja, tetapi Seluruh Rakyat Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    Prabowo: Anwar Ibrahim Bukan Sahabat Saya Saja, tetapi Seluruh Rakyat Indonesia Nasional 27 Juni 2025

    Prabowo: Anwar Ibrahim Bukan Sahabat Saya Saja, tetapi Seluruh Rakyat Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menyebut Perdana Menteri (PM)
    Malaysia

    Anwar Ibrahim
    sebagai sahabat seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dirinya saja.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam
    joint statement
    di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
    “Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Dato Sri
    Anwar Ibrahim
    di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
    Prabowo menjelaskan, kunjungan Anwar ke Indonesia menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kedua negara.
    Dia menyebut kedua negara berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama di semua bidang.
    “Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional, ASEAN, dan juga masalah global,” jelasnya.
    “Kita tukar pandangan, dan ternyata, dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut,” sambung Prabowo.
    Prabowo memaparkan, di bidang bilateral, RI dan Malaysia sepakat untuk mempercepat kerja sama di semua bidang, terutama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.
    Lalu, kata dia, mereka juga berkehendak keras untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang secepat-cepatnya.
    “Masalah perbatasan, masalah-masalah yang menurut kami berdua adalah masalah-masalah yang harus kita selesaikan secepatnya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu hubungan persahabatan dan juga hubungan kerja sama yang erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan,” paparnya.
    “Bisa dikatakan kita memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, kemudian juga banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama dan sebagainya,” imbuh Prabowo.
    Presiden Prabowo dan
    PM Malaysia Anwar Ibrahim
    diketahui sudah dekat sejak dulu. Bahkan, Prabowo disebut kerap mengunjungi Anwar Ibrahim ketika dulu berada di penjara.
     
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo dan Anwar menyampaikan hubungan keduanya telah terjalin lama.
    “Pak Prabowo dan PM Anwar itu teman di saat senang dan saat sulit. Keduanya adalah sahabat lama. Maksud (pernyataan) Pak Anwar, karena Pak Prabowo tetap terus mengunjungi Pak Anwar saat beliau dipenjara,” kata Mayor Teddy, dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).
    Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo terus mengunjungi Anwar saat mantan Wakil PM Malaysia itu difitnah dan dipenjara pada 1998.
    Begitu pula usai Anwar bebas dari penjara dan kembali ditahan. Menurut dia, Prabowo terus setia menjadi sahabatnya itu, termasuk ketika Anwar menjadi oposisi pemerintahan.
    “Dan juga setelah bebas, Pak Prabowo beberapa kali datang ke rumah Pak Anwar saat menjadi oposisi pemerintahan yang memimpin saat itu,” kata Teddy.
    Hal ini menanggapi pernyataan PM Anwar ketika itu yang menilai bahwa Prabowo adalah sosok sahabat dekat yang setia menemaninya saat senang ataupun susah. Pernyataan ini disampaikan PM Anwar usai keduanya bertemu di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada awal tahun, tepatnya Senin (27/1/2025).
    Dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto, PM Anwar Ibrahim menceritakan bahwa Prabowo merupakan satu dari sahabat yang senantiasa mendampinginya melalui masa duka yang panjang.
    “Sekali lagi, saya dan keluarga ucapkan terima kasih kepada sahabat dan saudara saya, Saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang dan susah. Di antara sahabat setia saya yang senantiasa memerhatikan dalam masa duka lara saya yang panjang, tidak ramai, yang kita boleh catat kehebatan dan keikhlasan mereka,” kata Anwar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AI Makin Canggih, Komdigi: Sisi Gelapnya Harus Kita Waspadai 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juni 2025

    AI Makin Canggih, Komdigi: Sisi Gelapnya Harus Kita Waspadai Nasional 27 Juni 2025

    AI Makin Canggih, Komdigi: Sisi Gelapnya Harus Kita Waspadai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah bicara soal
    ketahanan siber
    dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).
    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menekankan
    digitalisasi
    harus dimaknai sebagai proses menyeluruh yang menyentuh kompetensi, nilai, dan daya tahan sosial masyarakat.
    “Ketahanan, sebagaimana saya pahami, adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan saat kita menghadapi tantangan, serangan, atau perubahan besar,” ujar Ismail dalam keterangan resmi, Jumat (27/6/2025).
    Ia menambahkan bahwa di balik segala kemajuan teknologi, terdapat risiko dan tantangan baru, mulai dari ancaman siber hingga pergeseran nilai akibat pemanfaatan teknologi yang tidak seimbang.
    Oleh karena itu, manfaat digitalisasi hanya akan maksimal jika dibarengi dengan kesadaran akan batas-batas etika, budaya, dan nilai kebangsaan.
    “Topik-topik ini mengingatkan saya bahwa di balik sisi terang digitalisasi dan segala keuntungannya, terdapat sisi gelap yang harus kita waspadai. Kita harus menjawab keduanya secara bersamaan,” lanjutnya.
    Salah satu manfaat utama digitalisasi terletak pada sektor pendidikan, terutama dalam menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan digital.
    Ismail menilai bahwa pembelajaran dan cara berpikir anak-anak masa kini sangat berbeda dari generasi sebelumnya.
    Dalam proses ini, pemerintah berperan strategis bukan sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai “pemimpin orkestra” berbagai pemangku kepentingan.
    Ismail bilang, dalam menyikapi kehadiran AI, pemerintah mendorong ruang tumbuh yang sehat bagi inovasi tanpa mengorbankan nilai kebangsaan.
    “Pemerintah harus menjadi pengorkestra yang mampu menyelaraskan komitmen, strategi, dan agenda para pemangku kepentingan. Salah satu peran utamanya adalah menciptakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan mempercepat transformasi,” jelasnya.

    Ismail mencontohkan kebijakan sandboxing sebagai strategi efektif untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital, seperti yang berhasil diterapkan dalam sistem pembayaran digital QRIS.
    Menurutnya, pendekatan ini memberi ruang bagi inovasi dengan tetap menjaga batas-batas etika.
    “Kita tidak kekurangan kreativitas. Tetapi, kita harus tahu di mana batasnya. Etika, budaya, dan nilai adalah bagian dari batasan itu,” ujarnya.
    Manfaat digitalisasi juga menyentuh aspek ketahanan nasional melalui penguatan tata kelola AI, perlindungan data pribadi, dan infrastruktur keamanan siber.
    Semua itu membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari regulator, akademisi, industri, maupun masyarakat sipil.
    Sebagai bagian dari forum ini, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Institut Teknologi Bandung dan Deakin University, serta antara SMK Telkom Malang dan Box Hill Institute.
    Kemitraan ini bertujuan memperkuat kapasitas akademik dan vokasi di bidang digital, dengan semangat menanamkan inovasi dan nilai kebangsaan dalam strategi pengembangan sumber daya manusia.
    “Kolaborasi kelembagaan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik dan kejuruan, tetapi juga menanamkan inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia kita,” tegas Ismail.
    Ismail menutup dengan ajakan agar transformasi digital tidak semata dikejar untuk kecepatan dan efisiensi, melainkan untuk memperkuat martabat dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.