Category: Kompas.com Nasional

Pemerintah Akan Minta Petunjuk Prabowo soal Putusan MK tentang Pemilu

Pemerintah Akan Minta Petunjuk Prabowo soal Putusan MK tentang Pemilu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah sedang melakukan kajian untuk menganalisis hasil putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal untuk kemudian dimintakan petunjuk dari Presiden Prabowo.
“Tentunya nanti beri kami waktu, kami akan minta petunjuk dari Bapak Presiden kalau hasil analisis dari kementerian sudah selesai. Pada waktunya nanti pasti akan kami sampaikan,” kata
Menteri Sekretaris Negara
,
Prasetyo Hadi
, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim yang terdiri dari berbagai kementerian terkait, di antaranya Kementerian Hukum serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mendalami putusan itu.
Sebab, menurut Prasetyo, putusan itu membawa implikasi yang memang harus dipikirkan dan dianalisis secara matang.
“Jadi kami, saya Kemensesneg kemudian Kemendagri selama ini yang memang membawahi masalah kepemiluan, ya, kemudian dengan teman-teman di Kementerian Hukum,” ujar Prasetyo.
“Kami membuat satu tim untuk mengkaji sebuah putusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin itu,” sambung Juru Bicara Prabowo Subianto.
Meski begitu, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati keputusan MK tersebut.
“Tapi yang pasti secara kelembagaan kita menghormati keputusan dari MK,” tegasnya.
Lebih jauh, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sebetulnya sedang fokus bekerja menjalankan program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Akan tetapi, ia tetap menghormati hasil putusan MK soal
pemisahan pemilu
tersebut.
“Tentu kita mau fokus untuk bekerja dulu nih, sebenarnya, bahwa sebuah apa namanya pemilu sebagai sistem terhadap demokrasi kita, ya, kita paham. Tapi ini baru 7 bulan, 8 bulan pemerintahan kita sedang semangat-semangatnya ini untuk bekerja,” tambahnya.
MK baru-baru ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang berujung pada pemisahan antara pemilu nasional (presiden dan DPR) dengan pemilu daerah (gubernur, bupati/wali kota, dan DPRD).
MK memutuskan memisah pemilu nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.
Sedangkan Pileg DPRD provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada.
MK dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa persoalan daerah cenderung tenggelam jika pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota digabung dengan pemilihan nasional yang memilih presiden-wakil presiden dan DPR.
Hal ini disebabkan oleh partai politik, kontestan, hingga pemilih yang lebih fokus terhadap pemilihan presiden dan anggota DPR.
“Masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan MK.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 19:17
Prabowo Kirim Nama-nama Calon Dubes ke DPR Rabu, 12 Posisi Dubes Kosong

Prabowo Kirim Nama-nama Calon Dubes ke DPR Rabu, 12 Posisi Dubes Kosong
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto disebut bakal mengirimkan nama-nama calon Duta Besar (
Dubes
) Republik Indonesia (RI) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (2/7/2025) besok.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua
DPR
Sufmi Dasco Ahmad
. Menurut dia, nama-nama calon
dubes
tersebut termasuk untuk negara Amerika Serikat (AS).
“Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa terutama duta besar beberapa negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, konfirm besok akan dikirim ke DPR. Dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi I,” kata Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
“Satu nama (yang diserahkan),” ujarnya melanjutkan.
Namun, Dasco membantah saat ditanya apakah eks Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi adalah nama yang disodorkan menjadi
calon Dubes
RI untuk AS.
Dia meminta publik untuk menunggu Komisi I DPR yang mengumumkan nama
calon Dubes AS
.
“Bukan, bukan, bukan. Nanti besok biar Komisi I, ini ada pimpinan Komisi I akan menjelaskan kepada pers terhadap duta besar negara sahabat yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR,” kata Dasco.
Politikus Partai Gerindra ini hanya menegaskan bahwa nama-nama
calon dubes
tersebut bakal diproses melalui mekanisme yang ada. Sebab, jangka waktu pada masa sidang DPR kali ini pendek.
“Kita akan usahakan secepatnya, agar dapat segera dilantik pada selesai masa sidang yang saat ini,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; dan PTRI di Markas PBB New York.
Kemudian, Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 18:11
Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 Mencapai 8,04 Juta Keluarga Penerima

Penyaluran Bansos PKH Tahap 2 Mencapai 8,04 Juta Keluarga Penerima
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa
Gus Ipul
, melaporkan realisasi penyaluran
bantuan sosial
(bansos) tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai lebih dari 8,04 juta
Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) per 1 Juli 2025.
Dia mengatakan jumlah tersebut setara dengan 80,49 persen dari total kuota penerima, dengan nilai bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp 5,8 triliun.
“Per 1 Juli 2025, Kemensos telah menyalurkan
bansos PKH
kepada 8,04 juta KPM atau sekitar 80,49 persen dari kuota, dengan nilai total Rp 5,8 triliun,” ujar Gus Ipul di kantornya, Selasa (1/7/2025).
Tak hanya PKH, bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15,4 juta KPM, atau sekitar 84,71 persen dari total kuota, dengan total nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
Program penebalan bantuan sosial, yang merupakan tambahan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat daya beli masyarakat, juga telah tersalurkan dengan angka yang sama dengan BPNT, yaitu lebih dari 15,4 juta KPM (84,71 persen) dengan nilai Rp 6,19 triliun.
“Kami pastikan bahwa penyaluran bansos triwulan kedua ini sesuai dengan arahan Presiden untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Gus Ipul.
Sebagai informasi, Kemensos mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta
keluarga penerima manfaat
(KPM) dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun pada 28 Mei 2025 lalu.
Gus Ipul mengatakan, penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia menyebutkan, ada lebih dari 20 juta data calon penerima, di mana sebanyak 16,5 juta telah dinyatakan valid berdasarkan DTSEN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 17:24
Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kesehatan (Menkes)
Budi Gunadi Sadikin
mengungkapkan bahwa prevalensi
stunting nasional
pada tahun 2024 berhasil turun di bawah 20 persen, yakni mencapai 19,8 persen.
Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Bappenas sebesar 20,1 persen.
“Pertama, memang hasil stunting tahun 2024, tahun terakhir dari pemerintahan kita berhasil menembus di bawah 20 persen (19,8 persen) untuk pertama kali,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Budi memaparkan bahwa jumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting alias tengkes pada 2024 mencapai 4.482.340 anak.
Ia menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut terjadi setelah sempat stagnan pada 2023, namun berhasil ditekan kembali berkat penyerapan yang baik pada
program Pemberian Makanan Tambahan
(PMT).
“Di 2024 jadi menurun dan ini lebih baik dari target RPJMN Bappenas. Diharapkan di 2025 kita bisa capai target 18,8 persen,” ujarnya.
Budi memaparkan bahwa sejak 2023, Kemenkes mulai mengubah pendekatan strategi.
Jika sebelumnya hanya mengejar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kini pemerintah juga fokus pada provinsi dengan jumlah balita stunting yang besar secara nominal.
“Karena kalau kita hanya kejar yang prevalensinya tinggi seperti Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat Daya, tapi tidak kejar yang nominalnya tinggi, enggak akan turun angka stunting nasional,” tegas Budi.

Ia mencontohkan keberhasilan penurunan signifikan di Jawa Barat, yang mencatat penurunan hingga 5,8 persen, menjadi faktor utama penurunan angka nasional 2024.
“Jawa Barat turun drastis, itu yang sebenarnya menggeret angka nasional turun. Jadi strategi kita memang memperhatikan daerah-daerah dengan jumlah kasus stunting tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
Empat provinsi besar lainnya yang juga menjadi fokus Kemenkes adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
Meski secara nasional angka stunting turun, Budi mencatat ada sejumlah daerah yang justru mengalami lonjakan prevalensi.
Provinsi Riau mengalami kenaikan 6,5 persen, Nusa Tenggara Barat naik 5,2 persen, dan Sulawesi Barat naik 5,1 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 16:09
Gelar RUPS Tahun Buku 2024, Jasa Raharja Setor Dividen Rp 1,1 Triliun ke Negara

Gelar RUPS Tahun Buku 2024, Jasa Raharja Setor Dividen Rp 1,1 Triliun ke Negara
Penulis
KOMPAS.com
– PT
Jasa Raharja
(Persero) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (
RUPS
) Tahun Buku 2024 yang digelar di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam RUPS tersebut adalah pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024 serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris, termasuk evaluasi atas kinerja program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang terus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sepanjang 2024, Jasa Raharja mencatat kinerja positif dengan realisasi laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 1,33 triliun atau naik 2,80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan premi bruto meningkat 2,46 persen, sementara hasil investasi tumbuh 6,67 persen dibandingkan 2023.
Laporan keuangan konsolidasian perusahaan memperoleh opini “Wajar Dalam Semua Hal yang Material” dari auditor independen.
Sementara itu, tingkat kesehatan perusahaan dinyatakan “Sangat Sehat” dengan peringkat idAAA/Stable oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Kinerja solid ini tidak hanya mencerminkan ketangguhan finansial Jasa Raharja, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjalankan mandat sosial yang lebih luas.
Sebagai
BUMN
yang berperan dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, Jasa Raharja berkomitmen menempatkan rakyat sebagai pusat layanan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung dalam misi Asta Cita Prabowo–Gibran.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo mengatakan, pihaknya menyadari bahwa keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari seberapa besar kehadiran kami memberi dampak bagi masyarakat.
“Komitmen kami adalah melayani dengan empati, melindungi dengan tanggung jawab, dan bertumbuh bersama rakyat,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (1/7/2025).
Dalam laporan yang disetujui para pemegang saham, Jasa Raharja juga menyampaikan bahwa realisasi program PUMK mencapai Rp 5 miliar atau 100 persen dari rencana kerja. Dana ini disalurkan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI.
Selain itu, program tanggung jawab sosial dan lingkungan (
TJSL
) terealisasi sebesar Rp 41,76 miliar, meliputi 18 program pemberdayaan yang menyasar sektor sosial, pendidikan, keselamatan lalu lintas, dan pemberdayaan komunitas.
RUPS juga menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, dengan pembagian dividen sebesar Rp 1,1 triliun kepada negara dan cadangan sebesar 16 persen dari laba bersih.
Seluruh capaian positif ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan terhadap transformasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Jasa Raharja berkomitmen melanjutkan peran strategisnya sebagai garda terdepan pelayanan publik yang humanis, adaptif, dan modern.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 15:05
Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi
Penulis
KOMPAS.com
– Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja
ASN
mengatur bahwa aparatur sipil negara (ASN) dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu.
Menindaklanjuti amanat tersebut, terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah.
Peraturan itu menjadi pedoman teknis untuk mempermudah instansi pemerintah dalam menerapkan
fleksibilitas kerja
secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Rini Widyantini
dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).
“
Fleksibilitas kerja
bersifat opsional, bukan kewajiban. Fleksibilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesiapan teknologi informasi,” jelas Rini melalui siaran persnya, Selasa (1/7/2025).
Rini menjelaskan, penyusunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 telah melalui proses panjang, termasuk survei dan uji coba di beberapa instansi serta diskusi lintas kementerian.
Studi yang pernah dilakukan pakar pada 2020 menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja membantu meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan stres, dan berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.
Sebelum terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025, fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan.
Pascapandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan pemerintah daerah dengan skema
work from office
(WFO),
work from home
(WFH),
co-working space
, dan
shift
kerja.
Pelayanan publik
tetap berjalan, terutama pada unit layanan 24 jam seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.
“Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan secara efektif dengan kriteria, pengawasan, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai,” tutur Rini.
Fleksibilitas kerja mencakup fleksibilitas lokasi kerja dan/atau fleksibilitas waktu kerja. Penerapannya tidak dapat diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai secara serta-merta, melainkan harus memenuhi kriteria yang jelas.
Fleksibilitas kerja juga bukan berarti memberikan kelonggaran kepada ASN untuk bekerja dengan santai.
Pengawasan dan penilaian ketat serta terukur tetap dilakukan bagi pegawai yang menjalankan fleksibilitas kerja.
“Karena itu, peran pimpinan dan dukungan teknologi informasi menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan efektif dan terukur,” ujar Rini.
Tujuan utama fleksibilitas kerja adalah meningkatkan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu,
Kementerian PANRB
terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, akuntabilitas instansi, dan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi.
Selain terkait fleksibilitas kerja ASN, dalam raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI, Rini juga memaparkan kebijakan pengadaan CASN serta pola karier ASN.
“Kami percaya sinergi dan kemitraan antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi II DPR RI merupakan kunci penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan ASN dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit,” imbuh Rini.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendukung fleksibilitas kerja ASN melalui kebijakan
flexible working arrangement
(
FWA
) sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Namun, penerapan FWA ASN harus dilakukan dengan syarat tidak menurunkan kualitas
pelayanan publik
dan disertai mekanisme pemantauan kinerja yang terukur.
“FWA ini penting dan revolusioner, tetapi bukan hal yang mutlak bagi kawan-kawan ASN. FWA adalah bentuk penghargaan kepada ASN yang selama ini sudah bekerja dengan baik atas kinerja dan profesionalitas mereka di lingkup kerjanya masing-masing,” pungkas Aria.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 14:01
Anggota DPR Minta Evaluasi SOP Wisata Ekstrem Usai WN Brasil Juliana Marins Tewas di Rinjani

Anggota DPR Minta Evaluasi SOP Wisata Ekstrem Usai WN Brasil Juliana Marins Tewas di Rinjani
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VII DPR RI
Yoyok Riyo Sudibyo
mendesak ada evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) di destinasi
wisata ekstrem
usai insiden tewasnya warga negara Brasil,
Juliana Marins
, akibat jatuh di
Gunung Rinjani
, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Yoyok mengatakan, insiden tersebut merupakan peringatan keras bagi semua pihak agar lebih serius memperhatikan untuk keselamatan wisatawan, terutama di destinasi dengan risiko tinggi.
“SOP bagi wisata ekstrem perlu dievaluasi betul-betul. Pengawasan harus ditingkatkan. Harus ada pemandu atau guide tour yang dinamakan porter. Pendamping tidak boleh meninggalkan siapapun sendirian,” kata Yoyok dalam siaran pers, Selasa (1/7/2025).
“Pendaki juga harus mentaati segala peraturan sebelum naik gunung yang ditentukan di basecamp masing-masing pengelola. Biasanya peraturannya dituliskan oleh pengelola yang dipasang di basecamp,” ucap dia melanjutkan.
Apalagi, kata Yoyok, insiden serupa kembali terjadi hanya beberapa hari setelah kejadian Juliana ketika seorang pendaki asal Malaysia berinisial NAH dilaporkan terpeleset di jalur menuju Danau Segara Anak Rinjang.
“Lokasi jatuhnya Juliana bukanlah titik baru bagi kecelakaan. Kawasan yang sama juga telah mencatat beberapa insiden. Seharusnya pengelola mampu menangani situasi darurat, termasuk tertib mengenai kawasan alam dengan risiko medan dan cuaca,” tutur Yoyok.
Politikus Partai Nasdem ini pun meminta Kementerian Pariwisata untuk segera melakukan kajian manajemen krisis dan mengambil langkah konkret agar insiden ini tidak berdampak besar pada citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Menurut dia, kejadian ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, terutama dalam sektor wisata ekstrem.

“Kita punya banyak sekali potensi wisata, termasuk gunung-gunung yang memiliki daya tarik bagi wisatawan yang suka mendaki. Jadi harus ada pembenahan terhadap perencanaan untuk kejadian darurat agar peristiwa seperti Juliana di Gunung Rinjani tidak terjadi lagi,” kata Yoyok.
“Tidak ada yang tahu kapan kecelakaan akan terjadi, tapi kita bisa mengupayakan untuk meminimalisir insiden di kawasan wisata dengan memperkuat sisi keamanan dan faktor keselamatan bagi pengunjung,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 12:53
KPK Panggil Eks Direktur PT DKB Terkait Kasus Korupsi Pembangunan Kapal Angkut Tank TNI AL di Kemenhan

KPK Panggil Eks Direktur PT DKB Terkait Kasus Korupsi Pembangunan Kapal Angkut Tank TNI AL di Kemenhan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) memanggil mantan Direktur Logistik PT DKB,
Djuhaeni
, pada Selasa (1/7/2025).
Djuhaeni dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2
TNI AL
di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa.
Meski demikian, KPK belum menyampaikan materi yang akan digali dari pemeriksaan saksi tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI Angkatan Laut (AL) tahun 2012-2018 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan.
“Saat ini KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kemenhan RI tahun 2012-2018,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/1/2023).
Ali bahkan mengungkapkan, KPK telah mengantongi sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Namun demikian, identitas mereka akan diumumkan saat penyidikan dinilai cukup.
Para tersangka akan diungkap ke publik berikut konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan saat dilakukan penahanan.
Namun, Ali mengungkapkan, dalam perkara ini, para terduga pelaku diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
KPK menduga terdapat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dengan jumlah puluhan miliar rupiah.
Lebih lanjut, KPK meminta para pihak yang dipanggil sebagai saksi bersikap kooperatif memberikan keterangan dengan jujur.
“Kami mempersilakan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal penyidikan perkara ini,” ujar Ali.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 11:43
Prabowo Puji Kapolri: Kepolisian Kita Sekarang Sungguh-sungguh Turun ke Rakyat

Prabowo Puji Kapolri: Kepolisian Kita Sekarang Sungguh-sungguh Turun ke Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI
Prabowo Subianto
memuji kepemimpinan
Kapolri
Jenderal
Listyo Sigit Prabowo
dalam pidatonya pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Bhayangkara, Selasa (1/7/2025).
Menurut Prabowo,
Polri
di bawah kepemimpinan Sigit telah menunjukkan prestasi yang baik serta turun langsung ke masyarakat.
“Saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri khususnya kepada
kapolri
dan jajaran kepemimpinan Polri,” ucap Prabowo di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa.
“Saya melihat Polri sekarang menunjukan prestasi yang baik, saya melihat dan menyaksikan Kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat,” imbu dia.
Menurut Prabowo, polisi pada era sekarang juga mengambil peran dalam meningkatkan produksi pangan.
Oleh karenanya, Prabowo mengucapkan terima kasih ke seluruh jajaran Koprs Bhayangkara.
“Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif mengambil peran terjun ke rkayat, bekerja di tangah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita,” kata dia.
Dalam kesempatan ini, Prabowo menegaskan bahwa cita-cita bangsa ini adalah membuat seluruh rakyat menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan.
Mantan Menteri Pertahanan ini menyebutkan, para pendiri bangsa ingin agar bangsa Indonesia hidup tanpa kemiskinan serta ada keadilan.
“Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa pelaporan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita,” kata Prabowo.
“Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, Kepolisian yang unggul, Kepolisian yang bersih, Kepolisian yang dicintai rakyat,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 10:08
HUT Bhayangkara, Panglima TNI Ajak Polri Kawal Pencapaian Astacita Prabowo

HUT Bhayangkara, Panglima TNI Ajak Polri Kawal Pencapaian Astacita Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Panglima TNI Jenderal
Agus Subiyanto
mengucapkan selamat
Hari Bhayangkara ke-79
kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dalam momentum peringatan ini, ia menegaskan pentingnya sinergi antara
TNI dan Polri
dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mengawal pencapaian visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju
Indonesia Emas 2045
.
”
Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia
,” ucap Panglima TNI dikutip dari akun resmi Instagram pribadinya @91agussubiyanto, Selasa (1/7/2025).
”
Di setiap tantangan bangsa, TNI PRIMA dan POLRI PRESISI terus bersinergi menjaga stabilitas keamanan nasional
,” tambah Agus.
Lebih lanjut, Panglima TNI mengajak seluruh elemen Polri untuk bersama-sama mengawal Asta Cita, delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang antara lain mencakup ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan rakyat, hingga memperkuat pertahanan negara.
“Bersama-sama mengawal pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo untuk Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Panglima TNI.
Diketahui, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara diperingati pada hari ini, Selasa (1/7/2025).
Perayaan tahun ini dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Momen ini menjadi bagian penting dari sejarah panjang institusi kepolisian di Indonesia.
Meskipun sering dianggap sebagai hari lahir Polri, tanggal 1 Juli sesungguhnya merujuk pada turunnya Penetapan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946.
Peraturan ini menyatukan kepolisian daerah yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/07/2025 09:12