Category: Kompas.com Nasional

Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar Nasional 3 Desember 2025

Pemerintah Pastikan APBN Cukup Tangani Banjir Sumatera, Dana Siap Pakai Tersisa Rp 500 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk menangani banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ia menyebut, pemerintah memiliki
Dana Siap Pakai
(DSP) yang masih tersisa sekitar Rp 500 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kesiapsiagaan kebencanaan.
“(Anggaran) cukup. Jadi kan di dalam
APBN
itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu masih di kisaran Rp 500 miliar sekian,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).
Ia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto juga akan menambah dana tersebut jika diperlukan. Kepala Negara, kata dia, sudah memberikan instruksi itu secara langsung.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” ucap dia.
Prasetyo menjabarkan, dana akan disalurkan salah satunya untuk penanganan bencana kepada TNI/Polri.
“Misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita
back up
,” tandas Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah
korban tewas
akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
“Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa.
Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa.
Sementara itu, data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
“3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 20:48
Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan komitmennya dalam menjaga tatanan organisasi PBNU.
Menurutnya, klaim yang pihak lain yang memberhentikannya dari posisi Ketum
PBNU
tidak memiliki dasar hukum.
“Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Soal jabatan ini bukan yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini,” ujar
Gus Yahya
dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025), dilansir dari
Kompas TV
.
Posisinya sebagai
Ketum PBNU
, kata Gus Yahya, hanya bisa diberhentikan lewat
Muktamar
Nahdlatul Ulama (NU).
Sedangkan rapat harian Syuriyah PBNU yang mengeluarkan pertimbangan untuk memberhentikannya tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan sepihak.
“Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU,” ujar Gus Yahya.
Di samping itu, kabar akan diselenggarakannya rapat pleno PBNU juga tidaklah benar. Karena, rapat pleno bisa terlaksana jika dipimpin oleg Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
“Pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Tidak bisa Rapat Pleno hanya diselenggarakan oleh Syuriyah saja,” ujar Gus Yahya.
Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih berstatus dan menjabat sebagai Ketum PBNU.
“Ini yang perlu saya tegaskan, saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada,” ujar Gus Yahya.
Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
Yahya Cholil Staquf
atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
“Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
Miftachul sebagai Rais Aam PBNU menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (NU) dan mengedepankan kepentingan bersama.
“Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
“Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 20:07
Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Jakarta, Bakal Bertemu Prabowo Besok Nasional 3 Desember 2025

Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Jakarta, Bakal Bertemu Prabowo Besok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (3/12/2025) pukul 13.25 WIB.
Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara
Indonesia
dan
Tiongkok
, khususnya di bidang
diplomasi parlemen
dan pembangunan kemitraan masa depan.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (3/12/2025), setiba di bawah tangga pesawat,
Wang Huning
disambut oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, Duta Besar RI untuk RRT, Djauhari Oratmangun, dan Duta Besar RRT untuk Indonesia, Wang Lutong.
Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh persahabatan.
Pasukan jajar kehormatan turut memberikan penghormatan resmi, mengiringi langkah Wang Huning hingga menuju kendaraan resmi.
Upacara penyambutan ini menunjukkan penghargaan Indonesia terhadap kunjungan pemimpin tinggi lembaga legislatif China.
Wang Huning akan melaksanakan serangkaian agenda penting pada Kamis (4/12/2025).
Ia akan menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis besok.
Selain itu, Ketua MPR RRT juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 19:16
Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan cadangan beras untuk para korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera relatif sudah cukup.
Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Bulog,
cadangan beras
nasional yang harus dikeluarkan hingga Desember masih mencukupi.
“Dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu, yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800 ribu sampai 900 ribu ton, berarti ya cadangan masih ada 600 ribu ton,” ujar Tito di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pemerintah pun memastikan bahwa stok logistik nasional, terutama beras, berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang terdampak bencana.
Tito kemudian mencontohkan daerah Lhokseumawe yang terisolir akibat jalan dan jembatan yang terputus.
Menurut Tito, pemerintah daerah awalnya berencana menarik pasokan beras dari wilayah sekitar.
Namun, setelah pengecekan di lapangan, ternyata terdapat cadangan besar di gudang Bulog setempat.
“Jadi sebetulnya tidak perlu mengambil beras ke tempat lain. Itu cukup untuk 9 bulan, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana itu bisa dikeluarkan
unlimited
sepanjang ada surat permintaan dari Kepala Daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengenai penyaluran bantuan tersebut.
Dia menyampaikan bahwa mekanisme permintaan bantuan kini jauh lebih sederhana untuk mempercepat penyaluran.
“Jadi tolong rekan-rekan Kepala Daerah banyak yang tidak tahu ini mungkin, rekan-rekan Kepala Daerah yang terdampak tolong lihat kondisi cadangan yang ada di Gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Amran melalui WhatsApp bisa, kalau tidak melalui saya juga bisa, nanti saya
forward
kepada Pak Amran dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog, Bulog akan langsung mengeksekusi,” imbuh dia.
Selain beras, Tito menegaskan persediaan minyak goreng bagi para korban juga aman.
Bantuan terkait logistik juga akan disalurkan dengan mekanisme yang sama seperti penyaluran beras.
Sementara terkait kebutuhan BBM, menurut Tito, Kementerian ESDM bersama Pertamina dan SKK Migas telah melakukan pemetaan untuk percepatan pengiriman suplai ke wilayah yang membutuhkan.
“Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan suplai, karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 18:11
Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan soal dugaan warga menjarah di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
Dugaan
penjarahan
ini muncul setelah warga disebut tak kunjung menerima bantuan dari pemerintah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota
Sibolga
.
Dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma,
Pratikno
mengaku melihat langsung peristiwa tersebut saat tengah meninjau para korban.
“Yang kaitan Anda sebut tadi, menjarah, saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan Gudang Bulog di Sibolga, Pandan,” kata Pratikno, Rabu (3/12/2025).
“Kemudian itu justru masyarakat berkumpul dibagi dengan beras 5 kilogram,” jelas dia.
Dalam situasi terhimpit ini, Pratikno menyebut pemerintah hadir untuk meringankan beban korban dengan membagikan beras kepada masyarakat.
“Jadi, karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi saat itu di Sibolga adalah pemberian bantuan,” ujar dia.
Pratikno menyebutkan bahwa mulanya pendistribusian berjalan dengan baik.
“Kemudian sudah, bubar,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa polisi sudah membebaskan warga yang turut menjarah.
“Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua sudah kita lepas,” tegas Listyo.
Sebab, Listyo memahami bahwa kondisi pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan logistik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 17:08
Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan Nasional 3 Desember 2025

Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengatakan pihaknya tidak ragu untuk memberi sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang kebijakannya merusak lingkungan.
“Jadi mulai dari sanksi administrasi, kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi tidak lupa, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bilamana berdasarkan kajian ilmiah, kebijakannya memperburuk kondisi lanskap,” ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Sebab, kata dia, pemda juga berkontribusi dalam merusak bentang alam wilayahnya, sehingga terjadilah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hanif menekankan, berdasarkan undang-undang, semua pencemar wajib membayar denda.
Berhubung banjir di Sumatera ini menimbulkan korban jiwa, maka
Kementerian LH
juga akan melakukan pendekatan pidana.
Dia berharap, ke depannya sanksi yang diberikan dapat menimbulkan efek jera.
“Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian,” jelasnya.
“Kami telah mereview, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS (Daerah Aliran Sungai) itu untuk kemudian kita melakukan review. Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya itu harus berubah kegiatan dan seterusnya. Tapi nanti ada rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim ahli,” imbuh Hanif.
Diketahui, berdasarkan data BNPB yang dilansir situs BNPB per 16.00 WIB sore ini, korban tewas akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang.
Sementara, korban hilang sebanyak 612 orang. Korban luka-luka mencapai 2,6 ribu jiwa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 16:06
Warga Sibolga yang Menjarah Minimarket Saat Banjir Dibebaskan Polisi Nasional 3 Desember 2025

Warga Sibolga yang Menjarah Minimarket Saat Banjir Dibebaskan Polisi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan membebaskan warga yang menjarah minimarket di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
Penjarahan itu dilakukan usai warga kesulitan mendapatkan
bantuan makanan
pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menyerang wilayah tersebut.
“Adanya informasi penjarahan, bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua kita lepas,” kata Listyo dalam konferensi pers penanganan
bencana banjir
dan longsor di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Ia memahami, masyarakat terpaksa menjarah karena membutuhkan makanan.
Mereka kelaparan setelah dilanda musibah berhari-hari.
“Saat itu mereka hanya membutuhkan logistik makanan, saat ini semuanya sudah dilepas,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah minimarket menjadi sasaran penjarahan korban banjir di Sibolga, Sumatera Utara, dan sekitarnya pada Sabtu (29/11/2025).
Salah satu warga, Baim, mengaku dirinya terpaksa menjarah minimarket di kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, karena minimnya bantuan.
“Kami terpaksa mengambil ini karena bantuan untuk makan tidak juga datang,” kata dia, dikutip dari Kompas.id, Senin (1/12/2025).
Bersama dengan tiga temannya, dia mengambil beberapa air mineral, camilan, sosis, dan yoghurt.
“Ini bukan buat saya, tapi buat orang di rumah. Ada sepuluh orang di rumah, termasuk om, sama nenek,” lanjut Baim mengungkap alasannya menjarah minimarket di kota tersebut.
Menurut pengakuannya, petugas keamanan tidak memberikan penindakan ketika penjarahan dilakukan.
Bantuan dari donatur pribadi dan komunitas baru datang pada Minggu (30/11/2025) malam.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, penjarahan dipicu oleh bantuan untuk korban banjir di Sumatera Utara yang tak kunjung diterima karena terkendala akses ke lokasi.
“Sebenarnya bukan minim (bantuan), tetapi memang akses darat dari Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, itu belum tembus ke Sibolga,” kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/12/2025).
Untuk menyalurkan bantuan, Abdul mengatakan bahwa pihaknya harus menempuh jalur udara menggunakan armada helikopter.
Upaya ini sudah dilakukan sejak 3-4 hari yang lalu.
Namun, armada udara itu tidak sanggup menampung atau membawa banyak logistik.
“Tapi karena tonase angkutan melalui udara ini tidak sebesar tonase angkutan kalau menggunakan truk, sehingga proses pemenuhan kebutuhan logistik membutuhkan waktu,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 15:07
Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN Nasional 3 Desember 2025

Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSN
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima Tanda Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Depok, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
Penghargaan tersebut diberikan kepada individu yang dinilai memiliki jasa dan dharma bakti luar biasa bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang keamanan siber dan persandian.
Adibhakti Sanapati juga diberikan sebagai bentuk pengakuan atas peran Rini dalam mengonsolidasikan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta memastikan keamanan digital sebagai elemen utama dalam kerangka besar pemerintahan digital.
Dalam sambutannya, Rini mengucapkan terima kasih dan menegaskan bahwa percepatan transformasi digital pemerintah memerlukan kolaborasi lintas instansi.
“Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tetapi milik seluruh ekosistem birokrasi yang bekerja bersama untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, efektif, dan melayani. Keamanan siber adalah prasyarat utama, dan kami akan terus memperkuatnya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/12/2025).
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi
Menteri PANRB Rini Widyantini
dalam memperkuat keamanan tata kelola pemerintahan digital nasional.
“Ibu Menteri telah menunjukkan dedikasi dan komitmen nyata dalam mengorkestrasi pelaksanaan SPBE di seluruh Indonesia. Upaya beliau mempertegas pentingnya keamanan digital menjadi fondasi penting bagi transformasi pemerintahan ke arah yang lebih modern dan aman,” kata Nugroho.
Penghargaan Adibhakti Sanapati diharapkan dapat semakin mendorong sinergi antara Kementerian PANRB dan BSSN untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital Indonesia yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 14:04
Menko Pratikno: AI Bukan untuk Gantikan Peran Guru Nasional 3 Desember 2025

Menko Pratikno: AI Bukan untuk Gantikan Peran Guru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa kecerdasan artifisial atau AI bukan untuk menggantikan posisi guru.
”
Kecerdasan artifisial
bukan untuk menggantikan peran guru, tetapi memperkuat kapasitas guru dalam membimbing dan membangun karakter peserta didik,” ucap
Pratikno
di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Penegasan ini disampaikan Pratikno di agenda Talk Show MAXY Academy bersama Robotic Explorer dan Masyarakat Teknologi Cerdas Indonesia (IS-SMART) dalam rangka memperingati
Hari Guru Nasional
2025.
Menurut Pratikno, saat ini transformasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial.
“Kunci utamanya adalah kesiapan manusia, bukan sekadar teknologinya,” tuturnya.
Bukan cuma untuk pendidikan, Pratikno mengatakan bahwa AI juga dapat membantu dalam membuat kebijakan preventif yang lebih presisi.
“Jadi mau tidak mau, kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk kemanusiaan. Kami selalu menyampaikan, revolusi AI luar biasa untuk meningkatkan produktivitas manusia,” jelasnya.
Sebab itu, kata Pratikno, pemerintah menekankan bahwa kehadiran AI digunakan untuk kemanusiaan dan membantu kelompok-kelompok yang rentan.
“Bagaimana teknologi membantu bencana, membantu kelompok disabilitas agar bisa mengatasi kesulitan, membantu masyarakat di pinggiran untuk menikmati layanan kesehatan melalui telemedicine,” ucapnya.
Senada dengan pendapat Pratikno, Co-Founder & CEO MAXY Academy, Isaac Munandar, mengatakan bahwa
pendidikan teknologi cerdas
harus memberikan dampak untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Pendidikan teknologi cerdas harus diarahkan untuk menciptakan dampak nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan,” ujar Isaac.
Isaac menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga penting untuk membangun ekosistem pendidikan berbasis AI di Indonesia.
“Tidak ada perubahan besar yang terjadi sendirian. Hari ini kita membuktikan bahwa ketika pemerintah, industri, komunitas, dan sekolah bergerak bersama untuk masa depan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 12:22
Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi Nasional 3 Desember 2025

Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi telah menjadi urat nadi strategi pembangunan nasional.
Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan empat amanat yang harus direalisasikan agar manfaat
transmigrasi
benar-benar dirasakan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)
Viva Yoga Mauladi
menegaskan, transmigrasi berperan besar dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (
HMI
) dalam kegiatan Sekolah Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Sekolah kepemimpinan itu digelar pada 30 November–5 Desember 2025 dengan tema “
Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas
”.
Viva kemudian menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo terkait penguatan program transmigrasi.
Pertama
, transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni, khususnya di kawasan perbatasan, dapat mencegah penetrasi, intervensi, atau aneksasi pihak asing.
Menurut Viva, pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya keberadaan penduduk di wilayah terluar Indonesia.
“Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi adalah bagian dari upaya menjaga integrasi nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2025).
Amanat
kedua
adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva, memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat.
Melalui transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan 1–2 hektar (ha) sebagai bentuk reforma agraria sekaligus tanggung jawab negara kepada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan.
“Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai sumber ekonomi,” ujar Viva.
Ketiga
, transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan
swasembada pangan
. Banyak kawasan transmigrasi yang kini berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras.
“Saat berkeliling daerah transmigrasi dari Sumatera hingga Papua, saya melihat sebagian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar tersebut.
Amanat
keempat
adalah melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan penduduk ke daerah yang sebelumnya sepi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi hingga membentuk kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
Viva menjelaskan, daerah yang awalnya sepi dan kosong dapat berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru karena ramai.
“Banyak kawasan transmigrasi tumbuh menjadi KTM, seperti Lagita di Bengkulu Utara,” ungkapnya.
Viva menambahkan, konsep transmigrasi sejatinya telah dipikirkan para pendiri bangsa.
Mantan anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengutip pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung itu, diperlukan pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja.
Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 1950, dimulai pada era Presiden Sukarno, hingga kini berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo, program transmigrasi berlanjut melalui lima program unggulan 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
Menurut Viva, ketertarikan daerah terhadap program transmigrasi semakin meningkat. Banyak bupati dan gubernur mengajukan usulan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
“Saat ini, ada sekitar 50 kabupaten yang ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi,” tambahnya.
Viva menilai, antusiasme para kepala daerah menunjukkan bahwa transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat
Hal itu, kata dia, sejalan dengan empat amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 10:44