Category: Kompas.com Nasional

  • Cak Imin Lelang Jaket Miliknya di Blok M, Uangnya Dipakai untuk Sumbang Gerakan Lingkungan

    Cak Imin Lelang Jaket Miliknya di Blok M, Uangnya Dipakai untuk Sumbang Gerakan Lingkungan

    Cak Imin Lelang Jaket Miliknya di Blok M, Uangnya Dipakai untuk Sumbang Gerakan Lingkungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PKB
    Muhaimin Iskandar
    melelang jaket miliknya yang dananya nanti akan digunakan untuk
    pelestarian lingkungan
    .
    “Hari ini (lelang) prelove, lelang baju-baju yang dimiliki para artis seperti Bu Iyeth, Bu Ikke Nurjana, King Nasar, Inul, Ayu Ting-Ting, Lesti Kejora, Elvy Sukaesi, dan Muhaimin Iskandar,” kata Cak Imin saat berbicara di acara peluncuran komunitas lingkungan
    PKB Eco Generation
    atau PKB Ecogen, di Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).
    “(Saya) artis juga, bro. Artis TikTok,” candanya.
    Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu mengatakan bahwa
    lelang jaket
    miliknya itu nanti akan digunakan untuk gerakan lingkungan.
    Dia menegaskan bahwa gerakan lingkungan harus dilakukan dari dua sisi, yakni struktural dan kultural.
    “Itu dilelang semua kita gunakan untuk gerakan lingkungan. Jadi, dari atas secara struktural kita bergerak. Dari bawah kita juga harus bergerak,” ungkap dia.
    Wakil Ketua Umum Harian DPP PKB, Nadya Alfi, menyampaikan jaket Cak Imin yang akan dilelang adalah jaket yang pernah dikenakan saat ia dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta sering digunakan dalam berbagai kunjungan.
    “Jaket itu, dipakai saat (Cak Imin) dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Juga sering dipakai sebagai jas andalan ketika kunjungan-kunjungan ke luar negeri, termasuk waktu di Ailo, Genewa,” ungkap Nadya.
    Adapun peluncuran komunitas lingkungan PKB Eco Generation atau PKB Ecogen, dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan yang saat ini sudah tidak bisa disebut sekadar perubahan iklim (climate change), melainkan sudah sampai pada tahap krisis iklim (climate crisis).
    “Ada yang menuduh gerakan pro-lingkungan ekstrem itu ‘wahabi lingkungan’. Tapi saya paham kenapa mereka bisa ekstrem, karena kerusakan lingkungan juga sudah ekstrem,” kata Muhaimin.
    Muhaimin mengingatkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini yang harus segera ditangani.
    “Mari kita selamatkan bumi, daripada kita pindah planet. Tapi masalahnya roketnya Elon Musk belum cukup buat semua orang,” canda dia.
    “Di tangan saya belum berhasil. Tapi di tangan kalian, saya percaya Indonesia akan berhasil,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaspol People Hari Ini: Memahami Prabowo, Jokowi, dan Gibran Melalui Kementerian Kegelapan

    Gaspol People Hari Ini: Memahami Prabowo, Jokowi, dan Gibran Melalui Kementerian Kegelapan

    Gaspol People Hari Ini: Memahami Prabowo, Jokowi, dan Gibran Melalui Kementerian Kegelapan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kementerian Kegelapan
    atau Rindradana menyampaikan banyak perspektif lain soal situasi pemerintah hari ini.
    Tak hanya itu, melalui cara menyampaikan kritik yang satire, Rindra mencoba menyuguhkan pandangan soal Presiden
    Prabowo Subianto
    , Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    , dan Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    Secara khusus, Rindra menganggap bahwa Gibran punya satu kelebihan yang tak dimiliki oleh politisi dan pejabat lain di Tanah Air.
    “Mas Gibran ini dia bisa satu jurus dalam komunikasi yang pejabat lain enggak bisa,” ujar Rindra dalam podcast Gaspol People yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    “Apa itu?” tanya host Gaspol People, Tatang Guritno.
    Kemudian Rindra mengungkapkan bahwa Gibran lebih memilih langkah politik yang tidak memunculkan polemik.
    Caranya, adalah dengan tidak menjawab pertanyaan dari awak media.
    Selain itu, Rindra juga tak sepakat dengan keinginan pemerintah untuk tidak memasukkan sejarah tentang 1998.
    Ia menduga langkah itu adalah upaya untuk memuluskan jalan agar Presiden ke-2 RI Soeharto bisa diangkat menjadi pahlawan nasional.
    Sementara, Kementerian Kegelapan punya program dengan tema ‘Nanti-nanti Dulu’, sebuah program yang lebih mengutamakan Joko Widodo dibandingkan Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional.
    “Jokowi pahlawanku, Soeharto nanti dulu,” katanya.
    Terakhir, ia juga memberikan masukan untuk Prabowo agar tidak banyak menyalahkan pihak asing dalam pidato-pidatonya hari ini.
    “Saya rasa juga asing juga enggak setertarik itu sama kita,” tuturnya.
    Bagaimana obrolan selengkapnya?
    Simak keseruan Gaspol People Ft Kementerian Kegelapan, malam ini.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Undang Ketum Partai hingga Prabowo-Gibran ke Kongres di Solo

    PSI Undang Ketum Partai hingga Prabowo-Gibran ke Kongres di Solo

    PSI Undang Ketum Partai hingga Prabowo-Gibran ke Kongres di Solo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang para ketua umum partai politik untuk menghadiri Kongres pada 20
    Juli 2025
    .
    Adapun Kongres akan diselenggarakan pada 19-20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    “Jadi kita sudah mengundang seluruh ketua umum partai. Jadi semua partai kita undang,” kata Sekretaris Steering Committee
    Kongres PSI
    , Benidiktus Papa dalam konferensi pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2025).
    Ia menyebut masih menunggu konfirmasi dari para ketum partai.
    “Bahwa konfirmasinya saya kira masih ada waktu sampai hari ini juga. Tapi sekali lagi semua partai politik kita undang di tanggal 20 (Juli) nanti di kongres,” ucapnya.
    Lebih lanjut ia menjabarkan, persiapan Kongres PSI kini sudah mencapai 90 persen.
    Selain ketua umum parpol, PSI juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri Kongres.
    Sama seperti ketum parpol, pihaknya masih menunggu konfirmasi.
    “Komunikasinya sekarang terus berjalan untuk itu kita juga menyesuaikan dengan agenda-agenda Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tutur dia.
    Adapun di tanggal 19 Juli, Jokowi akan mengisi satu sesi diskusi bersama kader PSI.
    Ia menuturkan, Jokowi sudah mengonfirmasi akan hadir dalam Kongres PSI.
    “Pak Jokowi akan hadir nanti di tanggal 19 (Juli) untuk berdiskusi dengan seluruh peserta Kongres,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jateng, Antonius Yogo Prabowo mengatakan, Kongres PSI akan diadakan di dua tempat.
    Kongres hari pertama dilaksanakan di Gedung Graha Saba Buana Jalan Letjen Suprapto Kecamatan Banjarsari.
    Kemudian hari kedua dilaksanakan di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
    Menurut dia, agenda besar kongres tidak hanya memilih ketua umum periode 2025-2030, tetapi akan ada banyak kejutan selama kongres berlangsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot

    Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot

    Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Plt Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengungkapkan, calon ketua umum nomor urut 1
    Ronald A. Sinaga
    atau
    Bro Ron
    unggul dalam hasil sementara
    e-voting
    di hari pertama Pemilihan Raya pada Sabtu (12/7/2025).
    Ia menyebutkan, data ini diperbarui per pukul 11.00 WIB. Sementara pemilihan raya calon Ketum PSI akan berlangsung pada 12-18 Juli 2025.
    “Proses pemilihan ini akan berlangsung hingga tanggal 18 (Juli) pukul 24.00 WIB. Agak mengejutkan juga saya lihat di belakang tadi di sistem kita, bahwa pukul 11.00 tadi yang unggul itu Bro Ron,” kata Andy dalam konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu.
    Ia mengungkapkan, sebanyak lebih dari 10.000 kader sudah memilih calon ketua umum pada pertengahan hari ini.
    Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan DPP PSI sebanyak 187.306 kader.
    “Jumlah pemilih sampai siang ini hampir 10.000 lah, sekitar 10.000 memperlihatkan (memilih di) hari pertama, ya. Dan belum sampai 24 jam Alhamdulillah antusiasmenya sudah mulai terasa,” ucap dia.
    Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh eks Ketua Umum PSI
    Kaesang Pangarep
    . Lalu di posisi ketiga adalah
    Agus Mulyono
    Herlambang.
    “Tapi itu sementara, sekali lagi kita masih belum tahu nanti. Mungkin Bro Agus nyusul, Mas Kaesang nyusul, belum tahu juga,” tuturnya.
    Lebih lanjut ia menjelaskan, nama ketua umum terpilih akan diumumkan di
    Kongres PSI
    pada 19 Juli 2025.
    DPP PSI pun akan menetapkan ketua umum terpilih di hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WIB.
    “Kami mengumumkan nama Ketua Umum Terpilih sekaligus menetapkan Ketua Umum Terpilih dalam rapat di Kongres, bagian dari Kongres. (Kalau untuk) Ketua Dewan Pembina silakan lihat prosesnya di Kongres,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com

    Komisi X DPR RI
    memastikan akan terlibat langsung dalam proses uji publik draf penulisan sejarah nasional yang dijadwalkan pemerintah dimulai pada 20 Juli 2025.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI
    Lalu Hadrian
    Irfani menjelaskan bahwa keterlibatan parlemen diperlukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan inklusif.
    “Ya tentu kami sudah ada komitmen dengan Kementerian Kebudayaan. Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman Komisi X untuk bersama-sama memberikan masukan,” ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/7/2025).
    Menurut dia, uji publik merupakan forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan terhadap narasi sejarah yang disusun.
    Dia juga mengingatkan pentingnya memeriksa narasi sejarah agar tidak terjebak dalam sudut pandang yang sempit dan bias wilayah.
    “Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ,” kata Lalu Hadrian.
    “Kita cek mana sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa-sentris, luar Jawa juga dicek,” sambungnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Lalu Hadrian menyampaikan keberatan Komisi X terhadap penggunaan istilah “
    penulisan ulang sejarah
    ” oleh pemerintah.
    Politikus PKB itu menilai bahwa diksi tersebut mengesankan adanya bagian-bagian sejarah yang akan dihilangkan atau dihapus.
    “Kami di Komisi X sudah menggarisbawahi, jangan menggunakan diksi penulisan ulang sejarah. Karena kalau penulisan ulang berarti ada potongan-potongan sejarah yang akan dihilangkan,” kata Lalu Hadrian.
    Dia pun mengusulkan agar penulisan itu lebih tepat disebut sebagai “
    pemutakhiran sejarah
    ”, yakni upaya menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman serta bukti dan fakta baru yang muncul.
    “Kami berpandangan, penulisan sejarah ini beradaptasi dengan perkembangan zaman, pemutakhiran sejarah Indonesia. Itu usulan kami ke Kementerian Kebudayaan,” kata Lalu Hadrian.
    “Jadi yang belum masuk ya tentu, ada bukti-bukti baru, fakta-fakta baru sejarah yang memang belum masuk, ya itu dimasukkan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bakal melakukan uji publik penulisan sejarah ulang pada Juli ini.
    Ia menyatakan, rencana penulisannya bakal tetap berlanjut meski terjadi banyak penolakan.
    “Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” kata Fadli Zon usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
    Ia menuturkan, uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data pendukung dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pemangku kepentingan sejarah.
    Uji publik lanjutnya, bakal melibatkan perguruan tinggi di berbagai wilayah.
    “Ya pastilah, arkeolog (juga). Semua pemangku kepentingan, lah, sejarah dalam hal ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan,” ucap Fadli.
    Ia lantas menyampaikan, revisi penulisan sejarah bisa saja dilakukan setelah menerima masukan dari berbagai kalangan.
    Targetnya, kata Fadli, penulisan sejarah ini bakal selesai sebulan setelah uji publik, atau pada bulan Agustus 2025.
    “Ya itu target kan. Itu kan target saya ngomong supaya kita kerjanya efisien,” tutur Fadli.
    Lebih lanjut ia menyatakan, uji publik memang sudah ia rencanakan sejak awal, alih-alih karena adanya desakan masyarakat.
    Fadli ingin sejarah ulang ditulis secara transparan. Ia lantas meminta semua pihak tidak cepat-cepat menghakimi penulisan sejarah yang belum selesai.
    Terlebih, sejarah ulang ini ditulis oleh para sejarawan profesional dari berbagai wilayah.
    “Anda wartawan nih, nulis, baru nulis judul terus langsung mau uji publik. Apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong sampai 80 persen atau 90 persen baru diuji. Bisa tahu, gitu, loh. Jangan baru judul langsung mau diuji,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari Japfa Group hingga Food Station Tjipinang

    4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari Japfa Group hingga Food Station Tjipinang

    4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari Japfa Group hingga Food Station Tjipinang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Empat perusahaan produsen dan distributor beras yaitu 
    Wilmar Group
    , PT
    Food Station Tjipinang Jaya
    , PT
    Belitang Panen Raya
    , dan PT Sentosa Utama Lestari (
    Japfa Group
    ) diperiksa Bareskrim terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran. 
    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf membenarkan, proses pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan besar masih berlangsung.
    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
    Keempatnya diperiksa berdasarkan sampel beras kemasan dari berbagai daerah yang sebelumnya dikumpulkan oleh Satgas Pangan.
    Wilmar Group diperiksa terkait produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, berdasarkan 10 sampel dari wilayah Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta.
    PT Food Station Tjipinang Jaya dimintai keterangan terkait produk seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen, dari total 9 sampel asal Sulsel, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh.
    Sementara itu, PT Belitang Panen Raya diperiksa atas produk Raja Platinum dan Raja Ultima dari 7 sampel yang dikumpulkan di Sulsel, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.
    Sedangkan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa atas produk beras Ayana yang sampelnya berasal dari Yogyakarta dan Jabodetabek.
    Satgas Pangan saat ini masih menganalisis hasil pemeriksaan terhadap sampel-sampel tersebut.
    Jika ditemukan pelanggaran terhadap standar mutu dan takaran, Bareskrim memastikan akan menindaklanjuti secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    Terkait pemeriksaan itu, Kepala Divisi Unit Beras PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), Carmen Carlo Ongko S, mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Polri.
    Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.
    “Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku,” kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu (12/7/2025).
    Sementara itu, Direktur Utama Food Station Karyawan Gunarso mengaku akan berkoordinasi dengan tim internal terlebih dahulu untuk menanggapi kasus ini. 
    Kompas.com juga telah berupaya menghubungi Wilmar Group dan PT Belitang Panen Raya, tetapi belum mendapatkan respons. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Kemandirian Masyarakat, Pertamina Bangun Kedai Kopi untuk Dikelola Sobat Disabilitas

    Dorong Kemandirian Masyarakat, Pertamina Bangun Kedai Kopi untuk Dikelola Sobat Disabilitas

    Dorong Kemandirian Masyarakat, Pertamina Bangun Kedai Kopi untuk Dikelola Sobat Disabilitas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) terus mendukung
    kemandirian
    masyarakat secara berkelanjutan, tak terkecuali untuk sobat
    disabilitas

    Salah satu bentuk dukungan Pertamina diwujudkan melalui Difel Cafe, usaha kopi yang dikelola oleh teman-teman disabilitas di bawah kelompok usaha bersama (
    KUB
    ) Gantari Jaya di Kota
    Denpasar
    .
    Program tersebut berada di bawah binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Fuel Terminal Sanggaran dan merupakan hasil kerja sama Pertamina dengan Dinas Sosial Kota Denpasar.
    Pertamina tidak hanya membantu menyediakan perlengkapan kafe, seperti mesin kopi, bahan baku, meja, dan kursi, tetapi juga memberikan pelatihan dan kesempatan belajar usaha ke Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina di Klungkung.
    Ketua KUB Gantari Jaya, I Nyoman Juniarta atau yang biasa disapa Jigo menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan Pertamina. 
    “Kami jadi lebih percaya diri. Melalui pelatihan dan dukungan Pertamina, kami bisa berkembang dan membuktikan bahwa kami juga mampu,” ujar Jigo melalui siaran pers, Sabtu (12/7/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengikuti kegiatan pasar energi dalam peresmian Desa Energi Berdikari Kayangan Besakih, Jumat (11/7/2025).
    Dalam acara tersebut, Jigo bersama teman-teman disabilitas lainnya menunjukkan keahlian mereka meracik kopi langsung di hadapan pengunjung. 
    Ia berharap program seperti ini bisa terus berlanjut agar semakin banyak sobat disabilitas yang mendapat kesempatan.
    “Terima kasih Pertamina yang sudah mengajak kami untuk berkolaborasi di setiap kesempatan. Kami berharap program ini terus berlanjut agar lebih banyak sobat disabilitas yang merasakan manfaatnya. Salam inklusi untuk kehidupan yang lebih baik,” ucap Jigo.
    Senada dengan Jigo, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswaty juga mengapresiasi dukungan yang telah diberikan Pertamina untuk mendorong kemandirian ekonomi para disabilitas di Denpasar.
    “Kami sangat mengapresiasi hadirnya Pertamina dalam program Difel Cafe sebagai wujud nyata pemberdayaan penyandang disabilitas,” ucapnya.
    Laxmy menekankan bahwa program tersebut tidak hanya membuka ruang partisipasi aktif bagi teman-teman disabilitas, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya dan berdaya saing.
    “Kami berharap Difel Cafe menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun Denpasar yang inklusif dan ramah disabilitas. Program Difel Cafe kami gadang juga menjadi juara 1 program inovasi kami di Kota Denpasar,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Ungkap Baru 30 Persen Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Kemarau

    BMKG Ungkap Baru 30 Persen Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Kemarau

    BMKG Ungkap Baru 30 Persen Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Kemarau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) memperingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia.
    Kepala BMKG,
    Dwikorita Karnawati
    , menuturkan bahwa baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang memasuki musim kemarau.
    “Meski sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya hujan lebat dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” ujar Dwikorita dalam keterangan yang diterima, Sabtu (12/7/2024).
    Dwikorita menegaskan, dinamika atmosfer yang kompleks masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras.
    Wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.
    Hal ini disebabkan oleh gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, yang terus mendorong pembentukan awan hujan.
    “Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan yang signifikan telah tercatat di sejumlah wilayah,” ucapnya.
    BMKG memprakirakan bahwa
    potensi cuaca ekstrem
    masih tinggi dalam periode 12-18 Juli 2025.
    “Hujan lebat berisiko terjadi di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan,” paparnya.
    Selain itu, angin kencang berpotensi melanda wilayah barat hingga timur Indonesia, termasuk Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
    Kecepatan angin lebih dari 25 knot diprediksi akan memicu gelombang tinggi di beberapa perairan, seperti Perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, dan Laut Seram.
    Gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di Samudera Pasifik sebelah utara Maluku Utara, serta Samudera Hindia sebelah barat daya Banten, sebelah selatan Jawa, dan sebelah selatan NTT.
    Dwikorita mengimbau masyarakat untuk tidak menganggap enteng potensi cuaca ekstrem yang bisa datang tiba-tiba.
    “Jauhi area terbuka saat terjadi petir, hindari pohon atau bangunan tua saat angin kencang, serta tetap menjaga kesehatan karena cuaca terik masih mungkin terjadi di tengah pola hujan yang aktif,” imbaunya.
    Masyarakat harus tetap waspada meskipun secara kalender, Indonesia berada di musim kemarau.
    “Jangan lengah. Cuaca bisa berubah cepat dan membawa dampak besar,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah

    BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah

    BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) memperingatkan bahwa
    cuaca ekstrem
    masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun
    musim kemarau
    secara klimatologis telah dimulai.
    Pasalnya, hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang benar-benar memasuki musim kemarau.
    “Meskipun kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya
    hujan lebat
    dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dikutip dari siaran pers BMKG, Sabtu (12/7/2025).
    Sebagian besar wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.
    Dwikorita menegaskan, hal ini terjadi lantaran dinamika atmosfer yang kompleks.
    Dinamika tersebut masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras.
    Fenomena seperti gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, terus mendorong pembentukan awan hujan dalam skala luas.
    Dwikorita mengemukakan, intensitas hujan yang signifikan telah tercatat di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
    Pada 9 Juli, hujan harian di atas 50 mm terjadi di Nabire dan Kalimantan Barat.
    Sementara pada 8 Juli, hujan sangat lebat tercatat di Papua Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, dan Papua.
    Kondisi ini telah menyebabkan bencana hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, hingga kerusakan infrastruktur.
    BMKG, kata dia, memprakirakan bahwa potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12–18 Juli 2025.
    Hujan lebat
    berisiko terjadi di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan.
    Selain itu, angin kencang berpotensi melanda wilayah barat hingga timur Indonesia, termasuk Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
    Di lautan, kecepatan angin lebih dari 25 knot diprediksi akan memicu gelombang tinggi di beberapa perairan, seperti perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, Laut Seram, Samudera Pasifik sebelah utara Maluku Utara, serta Samudera Hindia sebelah barat daya Banten, sebelah selatan Jawa, dan sebelah selatan NTT.
    Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk tidak menganggap enteng potensi cuaca ekstrem yang bisa datang tiba-tiba.
    Ia juga meminta masyarakat menjauhi area terbuka saat terjadi petir, menghindari pohon atau bangunan tua saat angin kencang, serta tetap menjaga kesehatan karena cuaca terik masih mungkin terjadi di tengah pola hujan yang aktif.
    “Masyarakat harus tetap waspada, meskipun secara kalender kita berada di musim kemarau. Jangan lengah. Cuaca bisa berubah cepat dan membawa dampak besar,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkembangan Kasus Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Geledah Kantor GOTO, Nadiem Bakal Diperiksa Lagi

    Perkembangan Kasus Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Geledah Kantor GOTO, Nadiem Bakal Diperiksa Lagi

    Perkembangan Kasus Korupsi Laptop Chromebook: Kejagung Geledah Kantor GOTO, Nadiem Bakal Diperiksa Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kejaksaan Agung
    menggeledah Kantor PT
    Gojek Tokopedia
    Tbk (GOTO) di Jakarta Selatan, terkait dengan kasus
    dugaan korupsi
    pengadaan laptop berbasis Chromebook pada Selasa (8/7/2025) lalu.
    “Kalau tidak salah di tanggal 8, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (11/5/2025).
    Harli mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pencatatan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita.
    Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti penting, termasuk dokumen, surat, dan flashdisk.
    “Barang-barang yang disita dapat kami sampaikan berupa dokumen atau surat, dan barang bukti elektronik berupa flashdisk,” ujar Harli.
    Menurut Harli, penyitaan dilakukan dalam rangka mendukung proses penyidikan yang tengah berjalan.
    Meski belum merinci kasus yang sedang diselidiki, ia menyebut bahwa seluruh barang bukti kini sedang dalam proses pencacahan dan verifikasi.
    “Kita harapkan ada berbagai informasi dari barang bukti ini yang bisa memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan. Sekarang sedang dicek dan diverifikasi oleh penyidik,” kata Harli.
    Lebih lanjut, Harli menyatakan bahwa urgensi dari penggeledahan ini akan terlihat seiring proses penyidikan pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di era kepemimpinan
    Nadiem Makarim
    .
    “Tentu kita harapkan bahwa dengan barang bukti yang telah disita ini, bisa lebih membuat terang tindak pidana yang sedang disidik. Kita tunggu seperti apa hasilnya,” pungkasnya.
    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) angkat bicara soal penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantornya,Jalan Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).
    Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook.
    “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Direktur Public Affairs dan Communications GOTO, Ade Mulya, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/7/2025).
    Harli mengatakan, Nadiem sempat tidak hadir dalam pemanggilan Selasa lalu ke Kejagung.
    Harli menjelaskan bahwa kuasa hukum Nadiem telah menyampaikan permintaan penundaan.
    “Sebagaimana kita pahami bersama, beberapa waktu yang lalu, kuasa hukumnya kan menyampaikan permintaan penundaan, pemeriksaan. Kalau tidak salah seharusnya hari Selasa yang lalu,” ujarnya.
    Harli menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan pemanggilan Nadiem selanjutnya.
    Rencananya, Nadiem akan dipanggil 15 Juli 2025 mendatang.
    “Dari situ maka penyidik setelah melakukan rapat-rapat, maka berketetapan akan melakukan pemanggilan,” katanya.
    “Dan sudah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pada hari Selasa yang akan datang di tanggal 15 Juli 2025. Kita mengharapkan kehadiran yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan,” tegas dia.
    Harli bilang, akan ada banyak keterangan yang digali dari pemanggilan Nadiem pekan depan, termasuk pengadaan Chromebook, prinsip pengadaan, hingga bentuk pengawasan.
    “Saya kira banyak hal yang akan digali dalam kapasitas yang bersangkutan. Apakah dalam proses pengadaannya, kemudian bagaimana prinsip-prinsip terhadap pengadaan itu, bagaimana bentuk pengawasannya,” ungkapnya.
    “Saya kira semua itu akan digali untuk membuat terang, memperjelas dari tindak pidana yang sedang disidik ini,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.