Prabowo Umumkan Indonesia dan Eropa Akhirnya Sepakat soal Perjanjian CEPA
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengumumkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat untuk memiliki Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) setelah melalui negosiasi panjang selama 10 tahun.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama seusai pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa
Ursula Von Der Leyen
di Brussel, Belgia, Minggu (13/7/2025).
“Hari ini kita telah mencapai suatu
breakthrough
. Setelah 10 tahun negosiasi, kita telah menyepakati untuk memiliki
Comprehensive Economic Partnership Agreement
(CEPA), yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas,” kata Prabowo, Minggu, dikutip dari
YouTube
Sekretariat Presiden.
Prabowo mengeklaim, Indonesia dan Komisi Eropa telah mencapai banyak kesepakatan untuk mengakomodasi kepentingan ekonommi masing-masing.
“Kami merasa ini bersifat saling menguntungkan secara simbolik,” ujar dia.
Prabowo mengatakan, Eropa adalah pemimpin dalam bidang sains, teknologi, dan keuangan,s edangkan Indonesia kaya akan sumber daya alam.
Oleh karena itu, menurut dia, kemitraan antara Indonesia dan Eropa akan menjadi kontribusi sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia.
“Kami di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sangat menganggap Eropa sebagai bagian penting dalam menciptakan stabilitas global. Eropa, menurut kami, masih menjadi pemimpin dalam banyak aspek kehidupan modern. Kami masih memandang ke arah Eropa,” kata Prabowo.
Prabowo pun berharap agar Eropa dapat lebih banyak hadir dan berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia.
“Jadi, pada dasarnya, kita tidak memiliki isu yang belum disepakati antara EU dan Indonesia. Itulah kesimpulan kita hari ini, dan saya sangat senang. Di era ketidakstabilan dan kebingungan ini, saya pikir kita memberikan contoh yang baik,” kata dia.
Senada dengan Prabowo, Ursula juga merespons positif terobosan yang dicapai kedua belah pihak untuk menyepakati
perjanjian CEPA
.
“Bersama-sama, kita mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya kemitraan jangka panjang yang dapat diprediksi, dibangun di atas kepercayaan, timbal balik, transparansi, dan nilai-nilai bersama,” kata Ursula.
Ia menyebutkan, Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, pemasok utama barang-barang penting untuk transisi digital dan hijau, serta pasar yang terus berkembang dengan lebih ari 287 juta penduduk.
Namun, saat ini Indonesia baru menjadi mitra dagang kelima Uni Eropa di kawasan ASEAN serta penerima investasi asing langsung kelima terbesar dari Uni Eropa di antara negara-negara ASEAN.
“Jadi, masih banyak potensi dalam hubungan dagang kita, dan karena itu, perjanjian ini datang pada saat yang tepat. Perjanjian ini akan membuka pasar baru, menciptakan lebih banyak peluang di sektor-sektor utama, bisnis, pertanian, otomotif, dan jasa akan sangat diuntungkan,” kata Ursula.
Ia juga mengeklaim perjanjian ini bakal memperkuat rantai pasok bahan mentah yang diperlukan untuk transisi digital dan energi bersih.
“Kita tidak hanya menginginkan pasokan yang aman, tetapi juga pasokan yang bertanggung jawab, yang menghormati lingkungan, masyarakat lokal, dan berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan nilai tambah lokal,” ujar Ursula.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/07/13/6873aadf5bae1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menhan Sjafrie Tinjau Barak Kontingen RI Jelang Bastille Day di Paris
Menhan Sjafrie Tinjau Barak Kontingen RI Jelang Bastille Day di Paris
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, meninjau langsung kesiapan
Kontingen Satgas Patriot II
di barak militer Fort Vincennes menjelang keikutsertaan dalam peringatan Hari Bastille atau
Bastille Day
2025, Minggu (13/7/2025) di Paris, Prancis.
Menhan Sjafrie turut memberikan motivasi kepada seluruh personel, termasuk taruna dan taruni, yang telah terpilih sebagai perwakilan terbaik.
“Kehadiran saya di sini agar kalian memberikan tampilan yang terbaik, atas nama Tentara Nasional Indonesia dan terlebih lagi atas nama bangsa Indonesia,” kata Sjafrie dalam keterangannya, Minggu.
Ia menekankan bahwa partisipasi dalam Bastille Day bukan sekadar penugasan rutin, melainkan sebuah kehormatan besar di panggung internasional.
“Ini bukan hanya sekadar penugasan, tetapi juga kehormatan besar untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional,” ucap Sjafrie.
Selain memberikan motivasi, Sjafrie juga mengecek langsung kesiapan pasukan, memastikan seluruh anggota kontingen dalam kondisi prima dan siap tampil maksimal.
Ia berpesan agar setiap individu menjaga disiplin, menunjukkan semangat juang, serta menjunjung tinggi nama baik Indonesia.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mendampingi Menhan juga memberikan semangat kepada para personel.
Ia menekankan pentingnya mental yang tangguh, semangat juang tinggi, serta profesionalisme dalam menjalankan misi kehormatan tersebut.
Dalam perayaan Bastille Day tahun ini, Indonesia mendapat kehormatan sebagai negara tamu dan akan mengawali defile militer.
Penampilan kontingen akan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, serta jajaran duta besar dan diplomat asing.
Turut serta dalam kunjungan ini antara lain Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan), Komandan Jenderal Akademi TNI, para Gubernur Akademi dari ketiga matra TNI, serta unsur pimpinan kontingen dan Satgas Patriot II.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/10/686f13b92be9b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
60 Keluarga Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat di RI
60 Keluarga Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat di RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusron Wahid
mengungkapkan bahwa 48 persen dari 55,9 juta hektar lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh
60 keluarga
saja.
Nusron mengatakan, hal tersebut diketahui dengan melacak kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang tercatat menguasai lahan-lahan tersebut.
“48 persen dari 55,9 juta hektar itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Yang kalau dipetakan PT-nya, PT-nya bisa berupa macam-macam, tapi kalau dilacak siapa
beneficial ownership
-nya, itu hanya 60 keluarga,” ujar Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Nusron tidak menyebutkan keluarga mana saja yang ia maksud, tetapi ia menilai, temuan tersebut merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya
kemiskinan struktural
.
Sebab, kepemilikan lahan yang berpusat di orang-orang tertentu itu mengakibatkan kesenjangan ekonomi.
“Inilah problem di Indonesia, kenapa terjadi kemiskinan struktural. Kenapa? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanah kutip, kalau kami boleh menyimpulkan, ada ‘kesalahan kebijakan pada masa lampau’,” kata Nusron.
“Nah ini saya anggap kebijakan yang salah secara struktural yang mengakibatkan ‘kesenjangan ekonomi’ secara struktural,” imbuh dia.
Oleh karena itu, Nusron berpandangan, seseorang dapat menjadi orang miskin bukan karena memang tidak mampu, melainkan karena kebijakan.
Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar prinsip pemerataan dan keadilan ditegakkan.
“Nah perintah dan mandatnya Bapak Presiden kepada kami adalah melakukan perubahan dengan menggunakan prinsip tiga. Pertama adalah prinsip keadilan, kedua adalah prinsip pemerataan, dan yang ketiga adalah prinsip kesinambungan hidup,” kata Nusron.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/21/68565c0abd687.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cak Imin Ancam Hentikan Bansos untuk Penerima yang Main Judi Online
Cak Imin Ancam Hentikan Bansos untuk Penerima yang Main Judi Online
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memperingkatkan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi bermain
judi online
(judol) terancam dicoret dari daftar
penerima bansos
.
Cak Imin
, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa ada sejumlah sanksi yang menanti bagi para penerima
bansos
yang bermain judol.
“Jadi saya mendengar dari
PPATK
(Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan), ada 500 ribuan rekening penerima bansos yang digunakan untuk judi online,” ujar Cak Imin di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
“Saya sampaikan bahwa nanti para pengguna bansos untuk judi online akan kita beri sanksi. Sanksi yang pertama, bisa kita kurangi bantuannya,” imbuh dia.
Cak Imin menjelaskan, sanksi lainnya adalah berupa pencabutan bantuan terhadap penerima manfaat.
Dia pun memperingatkan semua penerima bansos untuk tidak menyalahgunakan bantuannya.
“Karena itu, saya peringatkan kepada semua yang penerima bantuan sosial, jangan digunakan untuk judi online. Kita akan telusuri 500 ribu orang itu,” kata Cak Imin.
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak mengiyakan maupun membantah ketika ditanya kemungkinan penerima bansos yang bermain judi online bakal dihukum secara pidana.
Namun, Cak Imin mengaku akan lebih dulu mendengarkan laporan dari PPATK.
“Ya kita lihat, tapi kita akan telusuri. Saya akan panggil PPATK dalam waktu dekat,” imbuh dia.
Diberitakan, PPATK mengungkapkan bahwa terdapat 571.410 orang penerima bantuan sosial yang juga terindikasi bermain judi online.
Ketua Tim Humas PPATK M Natsir mengatakan, berdasarkan data PPATK tahun 2024, ada 28,4 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang menerima bansos, lalu ada 9,7 juta NIK yang terindikasi bermain judol.
“Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir dalam keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
Dia mengatakan, dari jumlah itu terdapat 7,5 juta kali transaksi judi online dengan total deposit nyaris Rp 1 triliun.
“Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp 957 miliar,” ujar Natsir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/13/68735f89a1ad1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bonus Atlet PON Asal Riau Tak Cair, Menpora: Tanggung Jawab Pemda
Bonus Atlet PON Asal Riau Tak Cair, Menpora: Tanggung Jawab Pemda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pemuda dan Olahraga (
Menpora
)
Dito Ariotedjo
mengatakan, bonus untuk atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).
Dito merespons perihal
atlet PON
asal
Riau
yang protes karena bonus mereka tidak kunjung cair.
“Karena ini memang tanggung jawab daerah, karena kalau bonus, itu tanggung jawab APBD,” ujar Dito di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Dito menjelaskan, kendala tersebut terjadi akibat transisi kepemimpinan daerah.
Dia mengatakan, anggaran bonus atlet PON tadinya dianggarkan oleh penjabat (Pj) gubernur setempat, tapi kini yang menjabat adalah gubernur definitif.
“Dan ini masing-masing memiliki tata kelola penganggaran yang berbeda-beda,” ujar Dito.
Meski begitu, Dito mengklaim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melakukan asistensi terhadap masalah ini.
Dia juga membeberkan bahwa kasus bonus atlet PON tidak cair bukan hanya terjadi di Riau saja.
“Tapi prinsipnya kami selaku Kemenpora, kami setiap hari melakukan asistensi dan memonitoring proses yang sudah dilakukan pemda-pemda yang ada terkait hal itu,” kata Dito.
“Untuk bonus atlet PON ya ini mungkin ada di Riau, terus juga ramai di Sulawesi Selatan, dan kalau enggak salah ada 1 provinsi lagi, saya agak lupa,” sambungnya.
Sebelumnya, atlet PON asal Riau meluapkan kekecewaan terhadap tindakan Gubernur Riau Abdul Wahid yang memberikan bantuan pendidikan senilai Rp 20 juta kepada Rayyan Arkan Dikha (11), bocah yang viral berkat gerakan “
aura farming
” saat tampil dalam tradisi
Pacu Jalur
di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.
Selain mendapat bonus, Rayyan juga diangkat menjadi Duta Pariwisata Riau karena dinilai berjasa mempromosikan budaya lokal melalui video tariannya yang viral di media sosial.
Namun, keputusan tersebut memicu reaksi keras dari kalangan atlet Riau yang hingga kini belum menerima bonus atas prestasi mereka dalam ajang PON Aceh-Sumut 2024.
Salah satunya datang dari atlet senam artistik Riau, Puja Sri Syahfitri (25), peraih medali perunggu di ajang nasional tersebut.
“Kami sudah berjuang untuk mengharumkan nama Riau. Jadi, ketika melihat Pak Gubernur kasih bonus ke Rayyan, kami kecewa dan merasa sakit hati. Kok bisa dengan gampang gubernur mengeluarkan Rp 20 juta dan langsung adik itu diangkat jadi duta pariwisata Riau,” ungkap Puja saat diwawancarai Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (11/7/2025).
Menurut Puja, bonus seharusnya dibayarkan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku: Rp 300 juta untuk emas, Rp 150 juta untuk perak, dan Rp 75 juta untuk perunggu.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan soal pencairan. Bahkan pemerintah disebut hanya akan membayar sekitar 45 persen dari total yang seharusnya diterima.
Ia menegaskan, para atlet tidak keberatan jika pencairan dilakukan bertahap, asalkan ada kejelasan dan bukti tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam PON 2024, Riau meraih total 11 medali, terdiri dari 6 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.
“Sedangkan atlet tidak diperlakukan seperti itu. Enggak ada diangkat jadi duta olahraga. Jangankan atlet PON, anak-anak sekolah yang juara olimpiade saja enggak ada diapresiasi sebegitunya sama gubernur,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/13/687343c2e49cb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jawab Soal Presiden RI Absen di Sidang PBB, Anies: Indonesia Harus Ambil Peran Aktif
Jawab Soal Presiden RI Absen di Sidang PBB, Anies: Indonesia Harus Ambil Peran Aktif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024,
Anies Baswedan
menyebutkan,
Indonesia
perlu mengambil peran aktif dalam merespons berbagai
tantangan global
yang tengah berkembang pesat saat ini.
Hal ini disampaikan Anies usai ditanya soal pernyataannya yang menyebut Kepala Negara RI bertahun-tahun tidak muncul dalam Sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (
PBB
) dan hanya diwakili Menteri Luar Negeri.
Anies mengatakan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan besar, terutama soal lingkungan hidup.
“Jadi ada tantangan besar soal lingkungan hidup. Ini adalah masalah kemanusiaan dan Indonesia bisa ambil peran di situ. Lalu yang kedua, ketegangan-ketegangan akibat konflik yang bermunculan di beberapa wilayah. Akhir-akhir ini muncul di Timur Tengah,” kata Anies ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).
Ia menyinggung perlunya langkah konkret, terutama terkait posisi Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina yang selama ini telah didukung secara politik dan diplomatik.
“Yang ketiga adalah ketegangan akibat kebijakan ekonomi, perdagangan di dunia. Nah, kita di Indonesia bisa ikut ambil peran di situ,” ujar Anies.
“Tentu pemerintah harus merumuskan, bisa ambil peran aktif,” sambung dia.
Terkait isu perubahan iklim, Anies yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta menilai kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, memegang peran penting dalam penanganan krisis iklim.
Jakarta, kata dia, merupakan kota terbesar di belahan bumi selatan yang sudah mulai mengambil langkah-langkah konkret.
“Jakarta adalah kota terbesar di belahan selatan bumi ini. Itu kota terbesar. Kemudian, tantangan perubahan iklim itu dirasakan di seluruh dunia. Termasuk diantara yang dirasakan di Jakarta. Karena itu kita harus ambil langkah-langkah yang real di Jakarta,” jelas Anies.
Kontribusi Jakarta saat ini dalam menangani krisis iklim, menurut Anies, salah satunya melalui pengurangan emisi.
Hal itu dilakukan lewat pengembangan transportasi umum, yakni konversi ke bus listrik.
“Itu sudah dikerjakan, bagus diteruskan. Dan mudah-mudahan kota-kota lain di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Karena begitu banyak problem cuaca yang kita alami sekarang itu mulainya dari wilayah urban, bukan dari wilayah pedesaan,” pungkasnya.
Dalam Rapimnas
Gerakan Rakyat
pada Minggu (13/7/2025), Anies Baswedan menyoroti absennya kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan-pertemuan penting di tingkat global, termasuk
Sidang Umum PBB
dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Anies, perwakilan Indonesia dalam forum global tersebut lebih sering diwakili oleh Menteri Luar Negeri, bukan oleh kepala negara.
“Bapak ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” kata Anies saat berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat.
Anies menilai, sikap pasif di dunia internasional dapat merugikan posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara dan dunia.
“Kalau kita tidak aktif di dunia internasional. Itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor 4 terbesar. Ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/13/687324e4b1174.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia
Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Gubernur DKI
Jakarta
,
Anies Baswedan
, menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia dan peran penting Jakarta dalam konstelasi kawasan dan global.
Menurut Anies, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota negara, tetapi juga sebagai pusat diplomasi kawasan Asia Tenggara.
“Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah Ibu Kota
ASEAN
,” kata Anies dalam pidato di rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I
Gerakan Rakyat
, Minggu (13/7/2025).
Anies menuturkan, penegasan peran Jakarta sebagai pusat kawasan bukan hanya simbolik, melainkan refleksi dari posisi Indonesia yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kolaborasi di Asia Tenggara.
Ia kemudian bercerita ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Saat itu bertepatan pula dengan pembangunan moda raya terpadu (MRT).
Anies mengaku sengaja meminta salah satu nama stasiun MRT di Jakarta, yang berdekatan dengan Kantor ASEAN, diberi nama Stasiun “ASEAN”.
“Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN,” ungkap Anies.
“Supaya setiap hari mengingatkan penggunanya. Bahwa Jakarta itu bukan hanya Ibu Kota Indonesia. Tapi Jakarta juga Ibu Kota ASEAN,” tambah dia.
Ia mengingatkan bahwa para diplomat asing di Jakarta memiliki dua penugasan, yaitu sebagai duta besar untuk Indonesia dan juga untuk ASEAN.
Begitu pula di luar negeri, kantor-kantor diplomatik Indonesia mengibarkan dua bendera, yaitu Merah Putih dan bendera ASEAN.
Dalam paparannya bertema geopolitik dan masa depan Indonesia, Anies memaparkan potensi kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai di tengah ketegangan geopolitik yang melanda Asia Timur dan Asia Selatan.
“Di timur ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, semua tegang. Di selatan ada India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, juga tegang. Tapi di antara itu semua, Asia Tenggara adalah wilayah yang teduh. Dan Indonesia harus menjaga keteduhan itu,” kata eks calon presiden pada Pilpres 2024 itu.
Menurut Anies, peran damai tersebut telah dimulai sejak sebelum berdirinya ASEAN, yaitu pada pertemuan para Menteri Pendidikan Asia Tenggara pada tahun 1965.
Anies menegaskan, untuk bisa memainkan peran strategis di dunia, Indonesia terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan-persoalan domestiknya.
“PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional. Dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional. Kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/13/6873232c5fe02.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tutup Perayaan HUT Ke-45 Dekranas, Mendagri Apresiasi Kiprah Perajin Indonesia
Tutup Perayaan HUT Ke-45 Dekranas, Mendagri Apresiasi Kiprah Perajin Indonesia
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (
Dekranas
) di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (11/7/2025).
Acara tersebut digelar sejak Rabu (9/7/2025) dan dihadiri ribuan perajin dari seluruh penjuru Nusantara.
Tito pun mengapresiasi kiprah perajin yang telah berkontribusi bagi kemajuan budaya dan peningkatan perekonomian daerah sekaligus.
Sektor
usaha mikro kecil dan menengah
(
UMKM
) pun dinilai semakin kuat. Hal ini terbukti dari keberhasilan melewati pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
“Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain mengucapkan terima kasih. Saya kira teman-teman yang hadir juga seluruh masyarakat Indonesia senang dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berjalan lancar,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (13/7/2025).
Tito menjelaskan, saat pandemi Covid-19 berlangsung, kondisi perekonomian pemerintah daerah (pemda) sempat terpuruk.
Namun, saat itu perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terjaga berkat geliat ekonomi di sektor UMKM. Dengan kata lain, kata Tito, UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi.
Tito menambahkan, Dekranas berkontribusi penting dalam memajukan UMKM. Sektor tersebut juga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki potensi pasar yang besar.
Berdasarkan data Zion Market Research per 10 Juli 2025, dari segi pendapatan, nilai pasar seni dan kerajinan global pada 2024 mencapai Rp 359 triliun.
Sejumlah riset juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam ekspor produk kerajinan.
Hal itu tecermin dari pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara dengan kekayaan ragam kerajinan tangan. Meski begitu, kiprah tersebut perlu diperkuat agar Indonesia dapat masuk 10 negara eksportir produk kerajinan terbesar di dunia.
“Ini tantangan bagi Indonesia.
Market-
nya besar. Indonesia dikenal yang paling beragam,” kata Tito.
Menurut Tito, Indonesia memiliki sejumlah daerah dengan potensi besar dalam pengembangan industri kerajinan.
Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Riau, serta Sulawesi Utara.
Setiap daerah juga diharapkan dapat memperkuat potensinya sehingga mampu bersaing di tingkat global.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Samarinda yang telah sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan secara optimal.
Ia berharap, berbagai upaya yang dilakukan dapat terus mendukung eksistensi para perajin di Indonesia.
“Terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras. Tidak mudah untuk membuat kegiatan nasional yang dimobilisasi seperti ini. Banyak yang
happy
, saya tahu, sudah datang membawa kenangan masing-masing,” ujar Tito.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua Dekranasda Kaltim Sarifah Suraidah Rudy, dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Kemudian, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Ketua Dekranasda Balikpapan Nurlena Rahmad Mas’ud, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltim, serta para pengurus Dekranasda dari seluruh Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/07/13/6873b9c5c9dbe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/02/17/67b3319420fe7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/13/6873557cc851d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)