Anggota DPR Usul Guru Berkualitas Diberi Insentif Khusus agar Mau Dikirim ke Daerah Tertinggal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar M. Nur Purnamasidi mengusulkan agar guru berkualitas diberikan insentif khusus, tunjangan, hingga tempat tinggal supaya mereka mau mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Purnamasidi menyampaikan, Komisi X DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Pendidikan untuk
Daerah 3T
serta Daerah Marginal berkomitmen memastikan akses dan kualitas pendidikan sampai ke pelosok Tanah Air.
“Kesejahteraan guru, khususnya di wilayah 3T dan marginal, masih menjadi pekerjaan rumah. Diperlukan insentif khusus, tunjangan lebih tinggi, jaminan keamanan, tempat tinggal, hingga akses layanan kesehatan agar guru berkualitas mau mengabdi di sana,” ujar Purnamasidi dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Purnamasidi menjelaskan, salah satu tantangan utama di
daerah 3T
dan marginal adalah ketimpangan tenaga kependidikan.
Ia menyebut, persoalan guru sebagai masalah multidimensi, bukan hanya soal jumlah yang terbatas, tetapi juga menyangkut kualitas, distribusi yang tidak merata, hingga kesejahteraan yang belum memadai.
Maka dari itu, Purnamasidi menyatakan bahwa keberadaan
Panja Pendidikan
untuk Daerah 3T dan Marginal memiliki tujuan strategis, seperti mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan, merumuskan kebijakan yang efektif, serta memastikan implementasi program-program pemerintah di bidang pendidikan berjalan optimal di wilayah tersebut.
“Panja ini dibentuk sebagai wujud komitmen DPR untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa, termasuk yang berada di daerah paling terpencil,” tuturnya.
Lalu, dia juga menyinggung perlunya reformasi kebijakan anggaran pendidikan, mengingat ketimpangan di wilayah 3T bersifat struktural dan multidimensional.
Purnamasidi mendorong adanya penataan ulang distribusi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD agar lebih tepat sasaran.
“Selain
mandatory spending
anggaran pendidikan 20 persen, diperlukan alokasi anggaran afirmatif dan berkelanjutan untuk benar-benar memutus mata rantai ketertinggalan pendidikan di daerah 3T dan marginal,” jelas Purnamasidi.
Sementara itu, Purnamasidi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, termasuk aktor non-pemerintah.
Dia menilai bahwa komitmen politik yang kuat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang afirmatif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan lokal.
“Pendidikan di wilayah 3T dan marginal bukan hanya soal infrastruktur dan guru, tetapi juga harus disertai kurikulum yang adaptif terhadap realitas lokal masyarakat setempat,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/03/18/67d926cbba3da.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Anggota DPR Usul Guru Berkualitas Diberi Insentif Khusus agar Mau Dikirim ke Daerah Tertinggal Nasional 25 Juli 2025
-
/data/photo/2025/07/25/688392dbb92b8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lima Daerah Gelar PSU pada Agustus, Termasuk Papua dan Barito Utara Nasional 25 Juli 2025
Lima Daerah Gelar PSU pada Agustus, Termasuk Papua dan Barito Utara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri (Wamen) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Lodewijck F. Paulus, mengatakan, lima daerah akan melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang
(PSU) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang pada Agustus 2025.
Lodewijk menyebutkan bahwa PSU akan dilangsungkan di tiga wilayah pada 6 Agustus, sedangkan dua wilayah lainnya pada 27 Agustus.
“Dari rapat tadi ya sekarang itulah kita melaksanakan rapat kita mengecek sejauh mana
kesiapan logistik
dan administrasi,” kata Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Lodewijk mengatakan PSU pada 6 Agustus akan digelar di Provinsi Papua, Kabupaten Boven, dan Kabupaten Barito Utara.
Sedangkan
Pilkada ulang
akan digelar di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang pada 27 Agustus.
“Dan ada juga Pilkada ulang yang 2 kabupaten/kota saya sampaikan tadi yaitu Bangka dan Pangkalpinang,” ujarnya.
Lodewijk bersama stakeholder terkait memastikan bahwa pemerintah sudah siap menggelar PSU dan Pilkada ulang ini.
Dia memastikan logistik dan administrasinya sudah 100 persen.
“Saat ini sudah sampai di kabupaten/kota masing-masing, ya tinggal distribusi ke TPS, kemudian kesiapan anggaran sudah 100 persen,” ujarnya.
Dia berharap PSU dan Pilkada ulang yang akan digelar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan judil), aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah juga berharap proses PSU dan Pilkada ulang berjalan demokratis, serta stabilitas politik dan keamanannya dapat terjaga dengan baik.
“Ya kita harapkan tingkat partisipasinya tinggi, ya, karena ini menjadi salah satu tolok ukur dari indeks demokrasi Indonesia,” tegas Lodewijk.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/22/68077d7c9ce43.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Internet Gratis di Kemendikbudristek Nasional 25 Juli 2025
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Internet Gratis di Kemendikbudristek
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan kuota
internet gratis
di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (
Kemendikbudristek
).
“Betul,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Jumat (25/7/2025), melansir
Antara
.
Menurut Asep, pengusutan kasus ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait
Google Cloud
di instansi yang sama.
“Ada perangkat kerasnya (laptop
Chromebook
), ada tempat penyimpanan datanya (Google Cloud), ada paket datanya (kuota internet gratis) untuk menghidupkan itu (laptop Chromebook). Iya betul (ada penyelidikan kuota internet gratis terkait Google Cloud dan Chromebook),” jelasnya.
Sebagai informasi, Kemendikbudristek pernah memberikan bantuan kuota internet untuk membantu kelancaran sistem pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19.
Bantuan tahap pertama disalurkan mulai 22-24 September 2020. Untuk peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan 20 GB per bulan, dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB.
Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.
Bantuan paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar.
Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, atau belum pada tahap penyidikan.
Sementara itu, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019–2022, yakni terkait pengadaan Chromebook.
Kejagung
telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Staf Khusus Mendikbudristek era
Nadiem Makarim
bernama Jurist Tan, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih, serta Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020–2021 Mulyatsyah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/30/6862320b4ebc9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran Nasional 25 Juli 2025
Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran
(P2MI) akan menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu para calon
pekerja migran
Indonesia (PMI) mengikuti pelatihan sebelum terbang ke luar negeri.
Menteri P2MI
Abdul Kadir Karding
, menyebutkan, salah satu skema yang disiapkan adalah fasilitas pembiayaan melalui
Kredit Usaha Rakyat
(KUR) tanpa agunan dengan bunga maksimum 6 persen dan plafon hingga Rp 100 juta.
“Biaya kita sedang (usahakan), sekarang sudah ada namanya fasilitas KUR. KUR tanpa agunan, nilainya Rp 100 juta maksimum,” kata Karding di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
“Dengan (bunga) 6 persen maksimum, dan ini kita sedang negosiasi sama bank atau memberi kredit,” ujar dia.
Kementerian P2MI juga tengah memproses BLU (Badan Layanan Umum) migran yang nantinya akan dibuat untuk membantu pembiayaan, pelatihan, hingga proses keberangkatan.
“BLU nanti akan menjadi, kita akan buat semacam
migrant fund
.
Migrant fund
itu untuk membantu membiayai. Salah satunya adalah pelatihan, hingga pemberangkatan,” kata dia.
Selain itu, Karding jug ingin agar proses rekrutmen pekerja migran lebih efisien melakukan reformasi terhadap tahapan-tahapan yang dinilai tidak krusial.
“Kita berusaha memangkas yang tidak penting-penting. Misalnya siap kerja, kayak kita satukan tempatnya menjadi
migrant center
,” kata Karding.
“Jadi sertifikasinya di situ semua.
Skill
-nya, latihannya, sertifikasinya, informasinya di situ,” imbuh dia.
Ia mengatakan, dalam sistem lama, proses pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran bahasa dilakukan di lokasi berbeda sehingga mahal dan menyulitkan.
“Jadi kalau sekarang ini kan orang latihannya di mana, sertifikasinya di mana, bahasanya di mana. Mahal, jauh, buang. Jadi sekarang kita jadi bersama,” kata Karding.
Menurut Karding, sistem baru ini sudah mulai diterapkan di beberapa lokasi, seperti Universitas Diponegoro (Undip) dan Padang, melalui kerja sama dengan universitas setempat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/14/68747d58a8726.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mensos: Tak Ada Lagi Orang Seumur Hidup Terima Bansos, Hanya 5 Tahun Nasional 25 Juli 2025
Mensos: Tak Ada Lagi Orang Seumur Hidup Terima Bansos, Hanya 5 Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial
Saifullah Yusuf
menegaskan, pemerintah akan mengubah pola penyaluran
bantuan sosial
(bansos) dari seumur hidup menjadi dibatasi hanya 5 tahun.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa warga yang selama ini menerima
bansos
harus beralih mengikuti program pemberdayaan, tidak boleh terus-teruan menerima bansos.
“Harus ada keluarga yang pindah dari bansos menjadi program pemberdayaan,” kata Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
“Tidak akan ada lagi orang yang seumur hidup menerima bansos seperti tahun-tahun sebelumnya,” imbuh dia.
Gus Ipul mengatakan, saat ini banyak penerima bansos yang suda menerima bansos selama belasan hingga puluhan tahun.
Bahkan, ia menyebut ada penerima bansos yang sifatnya turun menurun ke anak cucu mereka.
“Sekarang ini ada orang yang menerima bansos itu 10 tahun, 15 tahun. Dari bapaknya turun ke anaknya, turun ke cucunya,” kata Gus Ipul.
“Maka ke depan kita targetkan, dan kita ingin hanya 5 tahun, dia sudah pindah lagi ke pemberdayaan,” imbuh dia.
Kendati demikian, Gus Ipul memastikan bahwa masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas akan tetap mendapatkan bansos dengan evaluasi berkala.
“Kalau untuk lansia, penyandang disabilitas akan tetap mendapatkan bansos, meskipun tetap kita akan evaluasi ya,” kata Gus Ipul.
“Tapi, bisa jadi meskipun dia penyandang disabilitas, tapi usahanya sukses sehingga dia tidak perlu bansos lagi,” ujar dia.
Di sisi lain, Gus Ipul menyebutkan, dana bansos yang mengendap terlalu lama di rekening juga akan menjadi bahan evaluasi.
Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah ini bukan semata kebijakan
Kementerian Sosial
, tetapi bagian dari upaya seleksi penerima bansos agar lebih tepat sasaran.
“Ini semua bukan maunya Kemensos, tapi ini dalam rangka kita akan terus menyisir, memilih, dan memilah mereka yang memang layak untuk mendapatkan bansos dan layak tidak mendapatkan bansos,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/22/687f4ec8c08f1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Gaza Terancam Kelaparan akibat Blokade Israel, Indonesia Minta PBB Turun Tangan Nasional 25 Juli 2025
Warga Gaza Terancam Kelaparan akibat Blokade Israel, Indonesia Minta PBB Turun Tangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri merespons memburuknya situasi kemanusiaan di
Gaza
akibat agresi dan blokade atau pembatasan bantuan yang dilakukan
Israel
.
Kementerian Luar Negeri RI melalui akun X mengatakan, akibat tingkah Israel tersebut, ribuan warga
Palestina
terancam kelaparan.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan sangat mendalam atas terus memburuknya situasi tidak manusiawi di Gaza, termasuk pembunuhan brutal terhadap warga sipil. Ribuan warga Palestina kini terancam kelaparan akibat penolakan Israel terhadap
bantuan kemanusiaan
yang esensial,” tulis Kemenlu RI, Jumat (25/7/2025).
Selain itu, Kemenlu RI meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (
PBB
) turun tangan.
“Masyarakat internasional-khususnya Dewan Keamanan PBB-harus segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan agresi Israel dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang penuh, aman, dan berkelanjutan, termasuk melalui badan-badan PBB,” tulis Kemenlu RI.
Indonesia juga menyambut baik seruan sejumlah negara dan Uni Eropa yang mendesak Israel mencabut pembatasan bantuan.
Komunitas internasional juga mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban berdasarkan hukum humaniter internasional.
“Komunitas internasional harus bersatu dalam upaya bersama untuk mengakhiri konflik,” tulis Kemenlu RI.
Solusi Indonesia atas konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih tetap sama, yakni rencana politik yang adil dan menyeluruh untuk solusi dua negara.
“Di mana Negara Palestina yang merdeka dan Israel hidup berdampingan secara damai sesuai parameter yang disepakati secara internasional,” tulis Kemenlu RI.
Dilansir dari Kompas.id, dalam artikel berjudul ”
Puluhan Anak di Gaza Mati Kelaparan
” kelaparan yang melanda lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza telah mencapai titik kritis yang mempercepat kematian pada Juli 2025.
Tak hanya anak-anak yang menjadi korban
blokade Israel
sejak Maret, tetapi juga orang dewasa.
Dalam tiga minggu terakhir, setidaknya 48 orang meninggal akibat malanutrisi.
Jumlah ini termasuk 28 orang dewasa dan 20 anak-anak, seperti diungkap Kementerian Kesehatan Gaza.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/07/25/68839e8d21301.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/25/688364529aa8b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/04/68679beb811a3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/25/688345320044a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)