Category: Kompas.com Nasional

PDI-P Sindir Pihak Ingin Berkuasa, tapi Menyimpang: Rekayasa Konstitusi hingga Kriminalisasi Nasional 27 Juli 2025

PDI-P Sindir Pihak Ingin Berkuasa, tapi Menyimpang: Rekayasa Konstitusi hingga Kriminalisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP
PDI-P

Djarot Saiful Hidayat
menyinggung adanya pihak-pihak yang ingin meraih kekuasaan dengan cara menyimpang dan menekan lawan politik.
Menurut Djarot, keinginan seseorang untuk memiliki kekuasaan dan menjadi kaya adalah hal yang sah. Namun, dia mengingatkan bahwa cara untuk meraihnya harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang benar.
“Sah-sah saja apabila seseorang menginginkan kekuasaan, boleh. Orang pingin kaya, boleh. Tapi cara untuk memperoleh kekuasaan harus benar, jangan sampai memperoleh kekuasaan dengan cara yang menyimpang, apalagi dengan merekayasa konstitusi,” kata Djarot saat berpidato dalam diskusi peringatan peristiwa
Kudatuli
di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan bahwa saat ini ada upaya untuk menekan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan penguasa.
Bahkan, menurutnya, kritik sering kali dibalas dengan
kriminalisasi
.
“Apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapa pun yang tidak setuju dengan penguasa saat ini. Yang mengkritik, yang berbeda, dikriminalkan. Cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara,” kata Djarot.
Djarot kemudian menyinggung kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Menurutnya, ada upaya yang dipaksakan untuk memenjarakan keduanya dengan mencari-cari kesalahan.
Sementara kasus-kasus besar lain justru sama sekali tak tersentuh.
“Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, cari sampai ketemu, masukkan penjara. Kasus yang besar seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus blok Medan, banyak banget kasus yang segede-gede gajah seperti itu. Kasus korupsi segede gajah lewat,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Djarot bahkan menyatakan bahwa situasi hukum saat ini sama dengan pepatah lama, yang menggambarkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.
“Seperti pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu di seberang pulau kelihatan. Betul tidak ini?” kata Djarot.
Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P menggelar acara peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Peringatan itu diisi dengan tabur bunga di halaman kantor partai yang menjadi lokasi bentrokan berdarah pada 1996 silam.
Sejumlah elite partai dan keluarga korban turut hadir dalam acara tersebut.
Sebagai informasi, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan berdarah di Jakarta atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli).
Insiden ini menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang.
Kudatuli terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 13:45
Indonesia Bisa Jembatani Penyelesaian Perang Thailand-Kamboja Jika Dapat Mandat ASEAN Nasional 27 Juli 2025

Indonesia Bisa Jembatani Penyelesaian Perang Thailand-Kamboja Jika Dapat Mandat ASEAN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Guru Besar Hukum Internasional Universitas
Indonesia
,
Hikmahanto Juwana
menilai Indonesia berpeluang menjadi jembatan perdamaian dalam perang antara
Thailand
dan
Kamboja
, asalkan mendapatkan mandat dari Ketua
ASEAN
saat ini, yaitu Malaysia.
Menurut Hikmahanto, secara mekanisme ASEAN, permintaan untuk melakukan mediasi harus datang dari pihak yang berkonflik dan disampaikan kepada Ketua ASEAN. Mandat ini dapat diberikan kepada negara anggota lain, termasuk Indonesia.
“Bisa saja (Indonesia jadi jembatan perdamaian Thailand-Kamboja) asalkan dapat pendelegasian dari Ketua ASEAN,” kata Hikmahanto kepada
Kompas.com
, Minggu (27/7/2025).
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah memainkan peran serupa saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden sekaligus Ketua ASEAN.
Kala itu, SBY memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja pada 2011.
“Ya, Pak SBY pernah. Tapi waktu itu SBY sebagai Ketua ASEAN,” ungkap Hikmahanto.
Namun, situasi saat ini berbeda karena posisi Ketua ASEAN dipegang oleh Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat ini disebut sedang mencoba melakukan mediasi.
Menurut Hikmahanto, jika upaya Anwar tidak membuahkan hasil, barulah ia dapat menunjuk kepala pemerintahan lain di ASEAN, termasuk Presiden Indonesia, untuk mengambil alih proses mediasi.
Selain itu, Anwar juga memiliki opsi menunjuk sosok mediator non-pemerintah, seperti tokoh diplomasi Indonesia.
“Pak Anwar bisa juga minta mediator yang bukan kepala pemerintahan. Misalnya menunjuk Pak JK (Jusuf Kalla), Pak Hasan Wirajuda, Pak Marty (Marty Natalegawa), bahkan Ibu Retno (eks Menlu RI, Retno Marsudi),” kata Hikmahanto.
Diketahui sebelumnya, sejumlah pihak di dalam negeri mendorong agar Indonesia mengambil peran sebagai penengah konflik menyusul ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja terkait sengketa wilayah perbatasan.
Salah satu dorongan itu datang dari DPR sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut dan karenanya memiliki posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penengah.
“Untuk urusan Kamboja dan Thailand, saya pikir hubungan Indonesia terhadap dua negara itu cukup baik. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 12:03
PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum Nasional 27 Juli 2025

PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP
PDI-P

Ribka Tjiptaning
mengungkapkan bahwa peringatan peristiwa Kudatuli pada 2025 ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Ribka, suasana tahun ini terasa lebih muram karena Sekretaris Jenderal PDI-P
Hasto Kristiyanto
tidak hadir karena terseret kasus hukum dan divonis 3,5 tahun penjara.
“Dari kemarin ya, kita beberapa tahun bersama-sama sekjen dan teristimewa tahun kemarin kita meriahkan. Ada drama seperti terjadi penyerangan. Terus kita
rally
ke Komnas HAM. Tahun ini enggak, makanya tadi aku jadi jalan dari Tugu Proklamasi, satu biar olahraga pagi, kedua kok sedih banget sih,” ujar Ribka di Kantor DPP PDI-P.
Ribka menegaskan, ketidakhadiran Hasto bukan sekadar absensi fisik, tetapi menggambarkan tekanan yang sedang dihadapi partai.
Dia pun menilai vonis terhadap Hasto adalah bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap PDI-P.
“Ya memang prihatin lah, enggak mungkin kita mau hura-hura, sekjen kita sendiri masih terintimidasi oleh hukum. Jadi hukum kemarin yang diputuskan oleh hakim pada sekjen itu bukti bahwa hukum belum berpihak kepada semua rakyat. Jadi hukum itu masih patuh pada segelintir penguasa,” kata Ribka.
Dalam kesempatan itu, Ribka pun menyatakan bahwa PDI-P hingga kini masih menjadi korban dari ketimpangan hukum.
Ribka bahkan menyebut partainya terus “dizalimi” oleh sistem hukum yang tak adil.
“Jadi hukum masih menzalimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikangkangi oleh hukum, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum,” jelas Ribka.
“Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega. Partai ini, Hasto itu kan ada sasaran antara,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, DPP PDI-P menggelar acara peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Peringatan itu diisi dengan tabur bunga di halaman kantor partai yang menjadi lokasi bentrokan berdarah pada 1996 silam.
Sejumlah elite partai dan keluarga korban turut hadir dalam acara tersebut.
Sebagai informasi, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan berdarah di Jakarta atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli).
Insiden ini menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang.
Kudatuli terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 10:17
Peringati Kudatuli, PDI-P Tabur Bunga di Kantor DPP Nasional 27 Juli 2025

Peringati Kudatuli, PDI-P Tabur Bunga di Kantor DPP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PDI Perjuangan
menggelar acara peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli atau
Kudatuli
di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).
Peringatan itu diisi dengan tabur bunga di halaman kantor partai yang menjadi lokasi bentrokan berdarah pada 1996 silam.
Sejumlah elite partai dan keluarga korban turut hadir dalam acara tersebut.
Pantauan Kompas.com, tampak hadir elite partai di antaranya
Ribka Tjiptaning
, Bonnie Triyana, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani.
Terlihat pula Ronny Talapessy, Deddy Sitorus, Yoseph Aryo Adhi Darmo, dan Yuke Yurike.
Dalam sambutannya, Ribka mengingatkan kembali peristiwa Kudatuli sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan partai melawan represi Orde Baru.
Ia menyebut tragedi itu tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan rakyat.
Karena itu, ia mengajak para kader untuk terus memperingati Kudatuli sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang masih berlangsung hingga hari ini.
“Jadi perjuangan kita belum selesai, reformasi ini masih reformasi angan-angan aja. Tapi masih sama dengan Orde Baru, bahkan lebih parah,” tegas Ribka.
Sebagai informasi, pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan berdarah di Jakarta atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli).
Insiden ini menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang.
Kudatuli terjadi saat pengambilalihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
Kerusuhan ini menjadi sejarah kelam dalam dunia politik Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 09:35
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja Nasional 27 Juli 2025

RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah anggota DPR mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang belakangan memanas di kawasan perbatasan kedua negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut dan karenanya memiliki posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penengah.
“Untuk urusan Kamboja dan Thailand, saya pikir hubungan Indonesia terhadap dua negara itu cukup baik. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menyampaikan pandangan senada.
Ia menilai posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di ASEAN dapat digunakan untuk meredakan konflik yang berpotensi mengganggu
stabilitas kawasan
.
“Sebagai negara besar dan berpengaruh di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Kamboja dan Thailand,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).
“Baik melalui diplomasi bilateral maupun dalam kerangka ASEAN,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyatakan bahwa hubungan baik Indonesia dengan Thailand dan Kamboja bisa dimanfaatkan untuk mendorong proses perdamaian, bahkan jika perlu dengan menyelenggarakan forum ASEAN khusus.
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

“Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja,” papar Sukamta, Sabtu.
Sementara itu, pemerintah menyatakan keprihatinannya atas konflik yang meningkat dan berharap ketegangan tidak berujung pada eskalasi yang lebih besar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memantau perkembangan situasi secara cermat dan mengantisipasi dampaknya terhadap kawasan, termasuk Indonesia sendiri.
“Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian damai dan kepercayaan pada mekanisme diplomasi di tingkat regional.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan optimisme bahwa kedua negara bertetangga itu dapat mengatasi perbedaan secara damai.
“Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tecermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan resminya.
AFP Tentara Kamboja mengisi ulang peluncur roket BM-21 di Provinsi Preah Vihear ketika pertempuran berkecamuk melawan Thailand pada Kamis, 24 Juli 2025. Kamboja mendesak gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand usai bentrokan mematikan di perbatasan yang menewaskan belasan orang.

Ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh insiden bentrokan bersenjata di wilayah sengketa perbatasan.
Laporan media menyebutkan adanya korban jiwa dan warga sipil yang mengungsi, serta potensi meningkatnya ketegangan militer di kawasan.
Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.
Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan kekuatan berlebihan.
Masing-masing negara telah meminta warganya yang tinggal dekat perbatasan untuk mengungsi dari wilayah tersebut.
Kondisi ini pun menimbulkan keprihatinan luas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 06:25
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji Nasional 27 Juli 2025

BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf berharap keberadaan panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun 2025 tidak mengganggu rencana pengesahan Undang-Undang (UU) Haji.
Hal ini menyusul usulan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang menyarankan pembentukan
Pansus Haji
untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Meski hingga kini, usulan masih dikaji dan Pansus belum dibentuk.
“Untuk Pansus, itu bukan domain kita. Tapi saya berharap apapun itu, Pansus atau bukan, tidak berpengaruh pada
schedule
pengesahan RUU perubahan tentang Undang-Undang Haji ini,” kata Irfan usai acara Milad ke-50 MUI di Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Pria yang karib disapa Gus Irfan ini menuturkan, pengesahan revisi UU tersebut perlu tepat waktu lantaran BP Haji mulai menjadi tulang punggung penyelenggaraan haji di Indonesia tahun depan.
Bahkan di akhir Juli ini, BP Haji sudah mulai harus memesan tempat untuk jemaah wukuf di Arafah.
“Pertengahan Agustus, mulai pembayaran uang muka beberapa tempat, sehingga itu bukan domain kita untuk bicara tentang Pansus. Tapi domain kita hanya ingin revisian segera terlaksana,” ucap dia.
Ia pun berharap RUU itu segera dibahas DPR RI bersama pemerintah melalui rapat kerja.
“Nanti masuk ke pemerintah, akan segera dibentuk panja pemerintah. Kemudian kembali ke DPR. Dan kita harapkan Agustus sudah bisa disahkan sebagai Undang-Undang,” jelasnya.
Sebagai informasi, Badan Penyelenggara (BP) Haji akan mulai menyelenggarakan ibadah haji pada tahun 2026, menggantikan tugas Kemenag selama ini.
Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
“Timwas Haji DPR RI akan menindaklanjuti hasil kerja dengan merekomendasikan untuk membentuk Pansus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi menyeluruh akan melibatkan lintas komisi di DPR RI,” ujar Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Cucun menjelaskan bahwa pembentukan Pansus diperlukan karena Timwas menemukan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Permasalahan tersebut mencakup kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan ketentuan, pelaksanaan layanan yang tidak sesuai perjanjian, hingga belum terpenuhinya hak-hak jemaah yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Selain itu, Timwas Haji DPR RI merekomendasikan agar jemaah yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan diberikan kompensasi oleh penyedia layanan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berpandangan bahwa kompensasi tersebut menjadi bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak-hak jemaah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 06:14
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja Nasional 26 Juli 2025

Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua
Komisi I
DPR
Sukamta
berharap pemerintah
Indonesia
proaktif untuk mendorong proses perdamaian antara
Thailand
dan
Kamboja
, baik melalui hubungan diplomatik dengan kedua belah negara maupun lewat ASEAN.
“Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Ia menilai, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja tidak akan berdampak langsung terhadap Indonesia. Karena, Indonesia tidak berbatasan langsung dengan kedua negara.
Namun jika konflik semakin membesar, tentu akan berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas di kawasan ASEAN, mengingat Asia Tenggara merupakan wilayah yang strategis di mata dunia.
“Dalam situasi global yang sedang rentan konflik dan mengalami tekanan ekonomi, kerja sama kawasan regional sangat penting untuk dikuatkan. Kawasan ASEAN merupakan wilayah yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan dunia karena potensi ekonomi dan sumber daya alamnya. Jika hubungan antara negara ASEAN rapuh, akan rentan kepada konflik proxy,” ujar Sukamta.
Pasalnya, ia khawatir jika konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap kedua pihak segera melaksanakan gencatan senjata. Hal tersebut perlu dilakukan Thailand maupun Kamboja demi mencegah bertambahnya korban jiwa.
“Tentu kita harapkan tidak ada eskalasi konflik dan kedua belah pihak bisa segera melaksanakan gencatan senjata. Meski konflik di wilayah perbatasan ini sudah berulang terjadi, selama ini juga cepat dilakukan de-eskalasi dan perdamaian,” ujar Sukamta.
“Saya optimis proses perdamaian untuk konflik saat ini juga akan mudah diwujudkan. Baik Thailand maupun Kamboja tentu tidak ingin ada korban jiwa bertambah juga sektor ekonomi terpukul akibat perang,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja terjadi di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Kamis (24/7/2025).
Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad. Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan kekuatan berlebihan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 22:42
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah Nasional 26 Juli 2025

Maruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin meminta
Majelis Ulama Indonesia
(
MUI
) dan seluruh masyarakat untuk tidak pernah berhenti mendoakan
pemerintah
.
Pasalnya, pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang kebijakannya mampu mengubah banyak hal.
“Jadi MUI jangan berhenti berdoa kepada pemerintah, supaya bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk rakyat dan mendukung,” kata Ma’ruf dalam Tasyakuran
Milad ke-50 MUI
di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Ma’ruf lantas menceritakan kisah seorang ulama, Sayyid Hasan al-Basri. Hasan mengatakan, jika memiliki doa yang diijabah oleh Allah, doa tersebut akan diberikan kepada penguasa.
Hasan, kata Ma’ruf, menyadari besarnya kekuasaan pembuat kebijakan sehingga perlu didoakan.
“Doanya kok untuk penguasa? Apa katanya Sayyid Hasan al-Basri? Karena penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal. Memperbaiki banyak hal,” ucap Ma’ruf.
“Karena itu, kalau saya punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” sambungnya.
Ma’ruf mengungkapkan, hal itu bukan berarti MUI tidak bisa mengkritik pemerintah. Menurutnya, kritik itu perlu, tetapi disampaikan tanpa nyinyir.
MUI sebagai mitra pemerintah atau shodiqul hukumah justru memiliki peran untuk membantu dan meluruskan pemerintah.
Kritik disampaikan melalui pemberian nasihat, sebagaimana nasihat dari orang yang dicintai kepada yang dicintai (tausiyah).
“Jadi orang yang saling mencintai bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir. Artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiyah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah. Jadi bahasanya bahasa tausiyah,” beber Ma’ruf.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, tausiyah itu bisa beragam bentuknya, baik melalui pernyataan, doa, maupun dengan beragam kegiatan.
Ma’ruf menyampaikan, doa begitu penting lantaran penguasa mampu mengubah banyak hal dengan kebijakannya.
“Penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal. Karena itu, kalau saya (Hassan Al Basri -red) punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” tandas Ma’ruf.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 22:33
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir Nasional 26 Juli 2025

Maruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyinggung pernyataan Presiden
Prabowo Subianto
yang bersedia menerima kritik, asal jangan nyinyir.
Menurutnya, pernyataan itu sama dengan ucapan salah satu sahabat nabi, Abu Bakar As-Shidiq, ketika memimpin umat Islam.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden bilang, ‘saya siap dikritik asal jangan nyinyir’. Jadi sekali lagi, itu namanya ini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo sama dengan dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radiyallahu (anhu), (seorang) khalifah,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Tasyakuran Milad ke-50
Majelis Ulama Indonesia
(
MUI
) di Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Ma’ruf mengungkapkan, kala itu Abu Bakar menyampaikan bahwa ia diserahi segala urusan terkait umat Islam demi kemaslahatannya.
Namun Abu Bakar menyatakan, dirinya bukan berarti yang terbaik di antara umat, meskipun didapuk sebagai pemegang mandat untuk umat Islam.
Oleh karenanya, Abu Bakar meminta umat untuk membantunya agar segala kebijakannya tidak melenceng dari ajaran agama Islam dan kepentingan masyarakat.
Hal ini kata Ma’ruf, sesuai dengan esensi yang disampaikan Prabowo bahwa kritik sangat boleh disampaikan.
“Oleh karena itu, ‘saya (Abu Bakar -red) harus menjalankan tugas ini. Walaupun saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Kalau saya benar, baik, bantu saya. Dan kalau saya tidak baik, luruskan saya’,” kata Ma’ruf mencontohkan ucapan Abu Bakar.
Ma’ruf menuturkan, MUI sebagai mitra pemerintah atau shodiqul hukumah juga memiliki peran itu, yakni membantu dan meluruskan pemerintah.
Kritik disampaikan tidak melalui nyinyiran, tetapi melalui pemberian nasihat sebagaimana nasihat dari orang yang dicintai kepada yang dicintai (tausiyah).
“Jadi orang yang saling mencintai bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir. Artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiyah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah. Jadi bahasanya bahasa tausiyah,” beber Ma’ruf.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, tausiyah itu bisa beragam bentuknya, baik melalui pernyataan, doa, maupun dengan beragam kegiatan.
Ma’ruf menyampaikan, doa begitu penting lantaran penguasa mampu mengubah banyak hal dengan kebijakannya.
“Penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal. Karena itu, kalau saya (Hassan Al Basri -red) punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” tandas Ma’ruf.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 22:11
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan Nasional 26 Juli 2025

Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA)
Arifah Fauzi
menyampaikan bahwa kasus pencabulan sembilan santri di
Sumenep
, Jawa Timur, telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
Arifah mengaku prihatin dan mengecam keras kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan seorang pengasuh di pondok pesantren tersebut.
“Tindakan kekerasan seksual, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya berperan sebagai pendamping dan pelindung bagi anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Arifah dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Arifah mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas atas setiap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak.
“Kami meyakini tidak satu pun perempuan dan anak boleh menjadi korban kekerasan, terlebih kekerasan seksual,” tegas Arifah.
Arifah menuturkan, sembilan korban berhak mendapatkan perlindungan, termasuk restitusi.
“Korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan menyeluruh, dan akses terhadap keadilan, termasuk restitusi,” jelas Arifah.
Kasus kekerasan seksual ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Sumenep pada 3 Juni 2025 dan berkasnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan pada 17 Juli 2025.
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumenep telah menangkap pelaku pada 20 Juni 2025, di Kabupaten Situbondo.
“Kami akan terus memantau proses hukum yang berjalan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Arifah.
Sebagai informasi, pelaku yang merupakan
pengasuh ponpes
berinisial S akan segera diadili setelah berkasnya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
“Iya Mas, berkasnya sudah kami limpahkan ke kejaksaan pada 17 Juli 2025,” kata AKP Widiarti, Plt Kasi Humas Polres Sumenep, Rabu (23/7/2025).
Polisi menyebut, total ada sembilan santri yang menjadi korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh S di pondok pesantren miliknya di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.
Adapun, kasus ini mencuat setelah beberapa wali santri melapor, usai mengetahui percakapan di grup aplikasi para alumni pondok yang dibaca oleh salah satu orang tua korban.
Salah satu korban berinisial F mengaku awalnya diminta oleh pelaku untuk mengambilkan air dingin dan membawanya ke dalam kamar.
“Setibanya di kamar, korban langsung menjadi sasaran aksi pencabulan. Korban tidak berani melawan karena pelaku merupakan pengasuh pondok pesantren,” ungkap Widiarti.
Setelah melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 17:59