Category: Kompas.com Nasional

  • Jasa Marga Jaga Kinerja Solid pada Semester I-2025, Laba Inti Naik 7,1 Persen
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Jasa Marga Jaga Kinerja Solid pada Semester I-2025, Laba Inti Naik 7,1 Persen Nasional 28 Juli 2025

    Jasa Marga Jaga Kinerja Solid pada Semester I-2025, Laba Inti Naik 7,1 Persen
    Penulis
    KOMPAS.com
    – PT
    Jasa Marga
    (Persero) Tbk kembali menunjukkan ketangguhannya di tengah tantangan ekonomi dan dinamika bisnis sepanjang semester I-2025.
    Direktur Utama Jasa Marga,
    Rivan Achmad Purwantono
    , mengungkapkan bahwa perseroan mencatatkan
    laba inti
    sebesar Rp1,9 triliun atau tumbuh 7,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
    “Capaian ini mencerminkan kekuatan fundamental perusahaan dalam menjaga performa bisnis secara konsisten,” ujar Rivan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (28/7/2025).
    Peningkatan laba inti ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) perseroan, serta penurunan biaya keuangan konsolidasian sebesar 20,4 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy).
    Penurunan biaya keuangan ini merupakan dampak positif dari aksi korporasi
    equity financing
    yang dilakukan Jasa Marga di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) pada kuartal IV-2024.
    Pada semester I-2025, Jasa Marga membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 9,5 triliun atau tumbuh 4,1 persen dari semester yang sama tahun sebelumnya.
    Pendapatan tersebut terdiri atas kontribusi pendapatan tol sebesar Rp 8,8 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp 696 miliar.
    Sejalan dengan itu, realisasi EBITDA juga meningkat menjadi Rp 6,4 triliun atau tumbuh 4,1 persen, dengan margin EBITDA tetap terjaga di level 67,3 persen.
    “Hal ini menunjukkan komitmen perseroan dalam menerapkan strategi pengendalian beban usaha serta fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional yang berkelanjutan,” tutur Rivan.
    Dari sisi operasional, Jasa Marga mencatat total volume transaksi kendaraan di seluruh ruas tol Jasa Marga Group sebesar 637,3 juta kendaraan atau naik tipis 0,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Adapun lalu lintas harian rata-rata (LHR) mencapai 3,5 juta kendaraan per hari.
    Sebelumnya, pada Mei 2025, Jasa Marga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2024.
    Dalam kesempatan tersebut, perusahaan melaporkan kinerja keuangan positif dengan pendapatan usaha Rp18,7 triliun (tumbuh 20,3 persen), laba inti Rp3,7 triliun (tumbuh 35,9 persen), dan EBITDA Rp12,6 triliun (tumbuh 27,3 persen).
    Selain itu, rasio utang terhadap EBITDA (Debt to EBITDA) juga berhasil ditekan dari 6,9 kali menjadi 4,7 kali.
    Atas kinerja tersebut, Jasa Marga menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 1,1 triliun, setara dengan 25 persen dari laba bersih, dengan nilai per saham naik 312,6 persen menjadi Rp 156,23. RUPST juga menyetujui perubahan nomenklatur dan struktur komisaris serta direksi.
    Jasa Marga masih memegang posisi sebagai
    market leader
    di industri
    jalan tol Indonesia
    , dengan total jalan tol operasional sepanjang 1.286 kilometer (km) atau setara 43 persen dari total panjang jalan tol di Tanah Air. Sementara itu, total konsesi jalan tol yang dikelola mencapai 1.736 kilometer.
    Dalam hal pembangunan, perseroan terus mengawal sejumlah proyek strategis, seperti:
    Di lini usaha lain, anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Related Business (JMRB), juga memperluas pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dengan konsep Toll Corridor Development (TCD) melalui pembangunan Travoy Hub tahap 2 dan 3 yang progresnya telah mencapai 98,3 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.
    Dalam menghadapi momen libur panjang, termasuk arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H, Paskah, Waisak, Kenaikan Isa Almasih, Idul Adha 1446 H, dan Tahun Baru Islam 1447 H, Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasional dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan.
    Jasa Marga optimistis kinerja pada 2025 akan melampaui capaian tahun lalu, dengan menjaga pertumbuhan pendapatan, volume kendaraan, penyesuaian tarif tol sesuai rencana bisnis, serta optimalisasi pendapatan dari usaha lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN Nasional 28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perdana Menteri (PM) Malaysia
    Anwar Ibrahim
    bakal mengunjungi Indonesia pada 28-29 Juli 2025.
    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda
    Konsultasi Tahunan
    ke-13 dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan kerja ke Republik Indonesia pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2025 untuk menghadiri Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025).
    Anwar bakal didampingi oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan; Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail; Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz; dan Menteri Pendidikan Fadhlina binti Sidek.
    Adapun Konsultasi Tahunan ini merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis dan komprehensif.
    Konsultasi diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara sejak tahun 2006, mencerminkan komitmen politik yang kuat untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, dan pendidikan.
    Para pemimpin kedua negara juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
    “Konsultasi Tahunan ke-13 ini akan menjadi yang pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan Presiden Republik Indonesia. Konsultasi Tahunan sebelumnya diadakan pada tahun 2017,” jelas Kemenlu Malaysia.
    Nantinya, kedua negara akan mengeluarkan pernyataan bersama usai pertemuan.
    Presiden Prabowo dan PM Anwar juga akan menyaksikan pertukaran empat (4) Nota Kesepahaman (MoU) di bidang perbatasan darat, kerja sama kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.
    Selama kunjungan tersebut, PM Anwar juga dijadwalkan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta, atas undangan Sekretaris Jenderal ASEAN.
    “Untuk menyampaikan Pidato Kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025, yang menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Malaysia terhadap integrasi regional dan pembangunan komunitas,” jelasnya.
    Seturut dengan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto batal berkunjung ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin (28/7/2025) hari ini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Kepala Negara akan bertemu dengan PM Anwar sore ini.
    “Betul, Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Bima kepada Kompas.com.
    Sebelumnya kata Bima, Prabowo dijadwalkan hadir dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII.
    Namun, Presiden Prabowo memerlukan persiapan untuk pertemuan dengan PM Anwar.
    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur Nasional 28 Juli 2025

    KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pabrik Baykar, perusahaan industri pertahanan
    Turkiye
    yang dikenal sebagai produsen drone tempur Bayraktar, saat kunjungan kerja ke Turkiye, Jumat (25/7/2025).
    Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah menjajaki peluang alih teknologi dan pengembangan bersama pesawat tempur nirawak (Unmanned Combat Aerial Vehicle/
    UCAV
    ).
    Kunjungan ke pabrik Baykar menjadi langkah awal menuju kerja sama strategis antara kedua negara di bidang pengembangan sistem tempur nirawak, yang kian menjadi pilar penting dalam operasi militer modern.
    “Kementerian Pertahanan Turkiye telah menjadi mitra penting dalam transformasi pertahanan Indonesia, termasuk melalui kerja sama industri pertahanan dan alih teknologi,” kata KSAD dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
    Selain ke Baykar, KSAD juga menghadiri pameran industri pertahanan internasional IDEF ke-17 di Istanbul.
    Pameran yang berlangsung pada 22-27 Juli 2025 ini menjadi forum strategis untuk memperluas wawasan dan memperkuat sinergi pertahanan global.
    Dalam rangkaian kunjungannya, Jenderal Maruli menggelar pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan sejumlah pejabat tinggi Republik Turkiye, antara lain Menteri Pertahanan H.E. Mr. Ya?ar Güler, Kepala Staf Umum Jenderal Metin Gürak, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Selçuk Bayraktaroglu.
    KSAD menegaskan, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memiliki komitmen kuat untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret dalam bentuk
    joint venture
    dan
    joint production
    alutsista.
    Namun, menurutnya, hubungan langsung antar Angkatan Darat kedua negara juga memegang peran penting dalam mendukung kemandirian pertahanan nasional.
    “Kunjungan ini juga mencerminkan komitmen TNI AD dalam memperkuat diplomasi militer yang adaptif terhadap tantangan global, serta mendukung kebijakan pertahanan negara yang berpijak pada kemandirian teknologi dan penguatan postur pertahanan,” tulis keterangan Dispenad.
    Turut mendampingi dalam kunjungan ini sejumlah pejabat tinggi TNI AD dan Atase Pertahanan RI di Ankara.
    TNI AD berharap hasil kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama teknis, produksi bersama, maupun pelatihan dan transfer teknologi yang konkret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat Ungkit Hubungan Baik SBY dan Jokowi, Tepis Isu Partai Biru Dalangi Tuduhan Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara
    Partai Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra, menekankan bahwa hubungan antara Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan keluarga Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), baik-baik saja.
    Hal tersebut disampaikan Herzaky dalam merespons tudingan bahwa ‘partai biru’ mendalangi
    isu ijazah palsu
    Jokowi.
    “Hubungan antara keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Bapak Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menjelaskan bahwa putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
    Ketika AHY kebetulan sedang merawat ayahnya, ia mengutus Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, dan Waketum Demokrat, Teuku Riefky Harsya, untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
    “Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat,” ucapnya.
    “Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” imbuh Herzaky.
    Maka dari itu, Herzaky menyebut Demokrat mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu ijazah palsu untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.
    Dia menegaskan bahwa tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.
    “Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut bahwa ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade Darmawan menyebut dia tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan Kompas TV, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh, ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV, dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Roy Suryo Bantah Ada Bohir di Balik Isu Ijazah Jokowi: Bohong, Kami Itu Peneliti!
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Roy Suryo Bantah Ada Bohir di Balik Isu Ijazah Jokowi: Bohong, Kami Itu Peneliti! Nasional 28 Juli 2025

    Roy Suryo Bantah Ada Bohir di Balik Isu Ijazah Jokowi: Bohong, Kami Itu Peneliti!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pakar telematika
    Roy Suryo
    menegaskan tidak ada penyokong dana atau bohir di balik isu
    ijazah palsu
    Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    Roy mengakui tudingan-tudingan tersebut memang sering datang kepadanya.
    Menurutnya, tudingan itu ngaco dan bohong.
    “Tuduhan-tuduhan ini (disokong bohir) adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu scientist. Saya, Dokter Tifa, Doktor Rismon, (tuduhan) yang ngaco semacam ini, itu bukan sekali dua kali saya dengar ya,” ujar Roy, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (28/7/2025).
    Roy Suryo menekankan, dirinya tidak memiliki niat apa pun terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    Dia bahkan mengeklaim juga tidak memiliki niat untuk memenjarakan Jokowi.
    “Kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insyaallah memang palsu, karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu, tidak ada niat kami sedikitpun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali,” tegas Roy Suryo.
    Roy Suryo mengakui dirinya pernah berada di ‘partai biru’ selama 15 tahun, bahkan sampai menjabat wakil ketua umum (waketum) di sana.
    Partai tempat Roy Suryo bergabung saat itu adalah
    Partai Demokrat
    .
    Namun, Roy Suryo menjamin, mantan partainya itu tidak ada kaitannya dengan isu ijazah palsu Jokowi.
    “Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik, saya pernah wakil ketua umum di situ, dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut saja, karena partai politik saya dulu warnanya biru,” katanya.
    “Tapi benar-benar saya insyaallah jamin, tidak ada. Dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya, dengan beliau yang katanya mau dituduh itu, yang mau majukan anak, enggak ada sama sekali,” lanjut Roy Suryo.
    Roy Suryo menekankan, pimpinan dari ‘partai biru’ adalah sosok negarawan yang tidak akan pernah cawe-cawe seperti Jokowi.
    Dia meyakini, sosok tersebut tidak pernah kepikiran untuk melindungi anaknya di Pemilu 2029 mendatang.
    “Jadi saya jawab dengan tegas ya, tidak ada nuansa politik apapun, niat politik kecil banget pun enggak ada. Beda dengan mereka yang niatnya memang sudah politik, ingin terus mengawal sampai 2029, bahkan niat buruk untuk memenjarakan kami. Enggak ada sama sekali,” ucapnya.
    Roy Suryo pun kembali menegaskan tidak ada bohir di balik isu yang dia perjuangkan ini.
    Dia bahkan berani membuka rekeningnya untuk membuktikan tudingan bohir tersebut.
    “Tidak ada (bohir) sama sekali. Kalau perlu silakan buka rekening saya. Tampak kalau ada,” imbuh Roy Suryo.
    Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra membantah partainya merupakan ‘partai biru’ yang menjadi dalang di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    Herzaky menekankan, tudingan itu merupakan fitnah tak berdasar.
    “Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025) malam.
    Herzaky menegaskan, Roy Suryo yang terus-terusan beropini terkait dugaan ijazah palsu Jokowi sudah bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.
    Menurutnya, Roy Suryo telah mengundurkan diri sejak tahun 2019.
    Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.
    Lalu, Herzaky mengeklaim hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Jokowi sangat baik dan penuh saling hormat.
    “Putra sulung Bapak Jokowi, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wapres RI, dan Bapak Kaesang, Ketum Umum PSI, menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ucapnya.
    “Mas AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep,” sambung Herzaky.
    Kemudian, Herzaky turut menyinggung Wapres Gibran yang bahkan menjenguk langsung SBY di RSPAD saat dirawat beberapa waktu lalu.
    Dia menilai, hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi.
    “Kami mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” katanya.
    “Demikian klarifikasi resmi dari kami. Semoga pernyataan ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Herzaky.
    Munculnya isu partai biru berawal dari pernyataan Jokowi soal ada orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu partai biru pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Ade hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga telah membantah tudingan itu. Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Projo: Isu Ijazah Palsu Tak Akan Berhenti, Downgrade Jokowi agar Dianggap Beban Politik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Juli 2025

    Projo: Isu Ijazah Palsu Tak Akan Berhenti, Downgrade Jokowi agar Dianggap Beban Politik Nasional 28 Juli 2025

    Projo: Isu Ijazah Palsu Tak Akan Berhenti, Downgrade Jokowi agar Dianggap Beban Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum Relawan Pro
    Jokowi
    (
    Projo
    )
    Fredy Damanik
    mengatakan,
    isu ijazah palsu
    yang menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berhenti.
    Fredy meyakini, tujuan utama dari tudingan ijazah palsu ini adalah ingin men-
    downgrade
    Jokowi di dunia
    politik
    .
    “Satu hal juga yang membuat isu ijazah palsu dan isu-isu lain yang menyerang Pak Jokowi tidak akan berhenti adalah karena tujuan utamanya adalah politik, yaitu men-
    downgrade
    dan mendelegitimasi Pak Jokowi,” ujar Fredy kepada Kompas.com, Minggu (27/7/2025).
    Fredy menyampaikan, jika Jokowi terus-terusan diserang dengan isu-isu negatif, termasuk ijazah palsu, maka pelan-pelan simpati masyarakat Indonesia kepada Jokowi akan menurun.
    Selain itu, kata dia, partai-partai juga akan menjauhi Jokowi karena dianggap menjadi beban politik.
    “Demikian juga partai-partai akan menjauhi Pak Jokowi karena dianggap sebagai beban dalam politik. Itulah target sebenarnya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, termasuk lawan politik dan residu Pilpres 2024, mereka tidak akan pernah berhenti menyerang Pak Jokowi,” jelasnya.
    “Karena Pak Jokowi masih sangat relevan dalam perpolitikan Indonesia, kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi masih sangat tinggi,” imbuh Fredy.
    Dengan demikian, pada intinya, Fredy kembali menegaskan bahwa orang-orang yang memainkan isu ijazah palsu Jokowi tidak akan berhenti dengan alasan apa pun.
    “Walaupun ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah atas fitnah dan pencemaran nama baik, tetap saja mereka akan membangun narasi bahwa pengadilan tidak adil dan telah diintervensi Jokowi,” katanya.
    “Tapi setidaknya dengan adanya putusan pengadilan, telah memberikan kepastian hukum kepada Pak Jokowi bahwa isu ijazah palsu adalah tidak benar,” imbuh Fredy.
    Fredy juga mengatakan, orang-orang yang meragukan ijazah Jokowi hanya percaya dengan kebenaran versi mereka semata.
    Meskipun Jokowi menghadiri pertemuan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), menurutnya, mereka hanya akan menganggap pertemuan itu pencitraan semata.
     
    Termasuk, meski ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah atas fitnah dan pencemaran nama baik.
    “Malah mereka akan membangun narasi negatif dan menyerang Pak Jokowi. Misalnya mereka akan mengatakan pertemuan alumni tersebut sebagai setting-an permintaan Pak Jokowi. Intinya mereka tidak akan pernah menerima fakta, saksi, bukti dan kebenaran yang mendukung kebenaran dan keaslian ijazah Pak Jokowi,” kata Ferdy kepada Kompas.com, Minggu (27/7/2025).
    “Mereka hanya akan mau menerima kebenaran versi mereka, yaitu di mana mereka akan mendukung orang-orang yang percaya dengan mereka saja, padahal orang-orangnya itu-itu saja, sesama pembenci Pak Jokowi,” imbuhnya.
    Dalam pertemuan Jokowi dengan alumnus UGM, kata dia, mantan politikus PDI Perjuangan itu bahkan tidak pernah menganggap tudingan ijazah palsu itu sebagai beban.
    “Dalam sambutannya, kelihatan Pak Jokowi menjadikan tudingan ijazah palsu hanya sebagai guyonan. Jadi memang sejak awal, Pak Jokowi tidak pernah menganggap tudingan ijazah palsu sebagai beban, karena semua ijazahnya memang asli dan dipegangnya,” ucapnya.
    Sebelumnya, Jokowi kembali angkat bicara terkait isu politik yang menimpa dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama mengenai tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan.
    Jokowi menyebut, ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan,
    feeling
    saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    backup
    , ya itu aja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Motor Sitaan Atas Nama Ajudan, KPK: Ridwan Kamil Bukan Samarkan Kepemilikan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juli 2025

    Motor Sitaan Atas Nama Ajudan, KPK: Ridwan Kamil Bukan Samarkan Kepemilikan Nasional 27 Juli 2025

    Motor Sitaan Atas Nama Ajudan, KPK: Ridwan Kamil Bukan Samarkan Kepemilikan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat
    Ridwan Kamil
    (RK) bukan menyamarkan kepemilikan kendaraan berupa sepeda motor. 
    KPK pun masih menyusuri faktanya sebelum membuat kesimpulan itu. 
    “Jadi kami sedang susuri ini sebetulnya. Jadi bukan Pak RK menyamarkan kepemilikan motornya, bukan. Sedang kami susuri,” kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
    Asep menerangkan sepeda motor yang disita penyidik Komisi Antirasuah dari Ridwan Kamil diketahui bukan atas nama RK. Nama yang tertera dalam dokumen kepemilikan kendaraan tersebut adalah ajudan Ridwan Kamil.
    “Saya jelaskan bahwa barang-barang yang disita khususnya motor itu, itu dari kepemilikannya, bukti kepemilikan dalam hal ini dari STNK-nya, surat-suratnya BPKB Itu bukan atas nama beliau. Itu atas nama orang lain, dalam hal ini ajudannya,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa RK akan diperiksa KPK terkait penyitaan sepeda motor tersebut lantaran kendaraan itu disita dari rumahnya.
    “Kalau penyidik menyita itu dari mana barang itu berada, dari siapa barang itu berada, seperti itu. Jadi penjelasannya sampai saat ini kami sedang mendalaminya,” kata Asep.
    Sebelumnya, KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023, dan menyita sejumlah kendaraan dari penggeledahan tersebut.
    Sejak saat itu hingga Minggu (27/7), tercatat sudah 139 hari Ridwan Kamil belum dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut.
    Sementara itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka kasus tersebut yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).
    Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).
    Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bima Arya: Jangan Sampai Biaya Politik Mahal Jadi Alasan Kepala Daerah Dipilih DPRD
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juli 2025

    Bima Arya: Jangan Sampai Biaya Politik Mahal Jadi Alasan Kepala Daerah Dipilih DPRD Nasional 27 Juli 2025

    Bima Arya: Jangan Sampai Biaya Politik Mahal Jadi Alasan Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
     mengingatkan,
    biaya politik
    yang tinggi tidak seharusnya dijadikan dalih untuk kembali mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Dia menekankan pentingnya pembahasan menyeluruh dan jangka panjang dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu.
    “Jangan sampai kita sederhanakan saja, wah ini politiknya mahal, ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu, politik mahal itu dimensinya banyak sekali,” kata Bima dalam diskusi daring bertajuk Ngoprek: Tindak Lanjut
    Putusan MK
    Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD, Minggu (27/7/2025).
    Menurut Bima, mahalnya biaya politik justru harus menjadi pemicu untuk memperkuat perlembagaan partai politik dan mendorong reformasi sistem pendanaan politik secara menyeluruh.
    Salah satu caranya adalah memperbaiki skema bantuan keuangan partai secara akuntabel.
    “Karena mungkin ya, kelemahan partai politik untuk membangun kaderisasi, kelemahan partai politik untuk melakukan advokasi dan sebagainya. Nah, membuat partai politik ini menjalankan fungsi-fungsinya, fungsi advokasi, fungsi mediasi, fungsi integrasi, fungsi kaderisasi, ini tentunya ada ikhtiar,” ujar Bima.
    “Nah, bagus sekali ada wacana untuk insentif yang dikuatkan terhadap dana bantuan politik,” sambungnya.
    Bima juga menegaskan bahwa pemerintah telah mulai membahas opsi-opsi kebijakan pasca-
    putusan MK
    bersama DPR dan lintas kementerian.
    Namun, ia mengingatkan agar proses revisi undang-undang tidak terjebak dalam kepentingan jangka pendek atau partisan.
    “Yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita tarik dalam konteks yang lebih besar daripada sekadar perjuangan untuk kepentingan partisan atau jangka pendek. Ini penting sekali menurut saya,” tegas mantan Wali Kota Bogor ini.
    Ia menyebut, ada berbagai reaksi terhadap putusan MK, mulai dari kegembiraan di kalangan DPRD karena masa jabatan berpotensi diperpanjang, hingga kekecewaan kepala daerah yang harus menunggu dan kemungkinan digantikan pejabat sementara oleh pemerintah pusat.
    Namun, menurut Bima, momentum ini seharusnya digunakan untuk menata ulang sistem politik dan memperkuat demokrasi.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung.
    Itu ia sampaikan dalam acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025) malam.
    Menurutnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam pidatonya, Rabu malam.
    Dia menilai, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional yang bertujuan untuk membuat pembangunan nasional kondusif.
    Cak Imin mengatakan, usulan PKB tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tetapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bima Arya: Indonesia Anut Sistem Presidensial, tetapi UU Kepresidenan Belum Ada, Ajaib
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juli 2025

    Bima Arya: Indonesia Anut Sistem Presidensial, tetapi UU Kepresidenan Belum Ada, Ajaib Nasional 27 Juli 2025

    Bima Arya: Indonesia Anut Sistem Presidensial, tetapi UU Kepresidenan Belum Ada, Ajaib
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    menyoroti belum adanya
    Undang-Undang Kepresidenan
    di Indonesia, meskipun sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial.
    Hal ini ia sebut sebagai satu hal yang belum tuntas dalam arsitektur ketatanegaraan.
    Menurutnya, ini juga menjadi momentum penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Kita sejak reformasi ikhtiar untuk menguatkan multi partai sederhana. Sekali lagi, multi partai sederhana yang disandingkan dengan sistem presidensil. Ini pun belum tuntas,” kata Bima Arya dalam diskusi daring Ngoprek: Tindak Lanjut Putusan MK Terkait Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD, Minggu (27/7/2025).
    “Kenapa? Ya karena
    undang-undang kepresidenan
    pun belum ada. Agak ajaib menurut saya. Kita menganut sistem presidensil, tetapi tidak ada undang-undang kepresidenan,” tambahnya.
    Ia menekankan bahwa penyusunan
    revisi UU Pemilu
    jangan sampai hanya didorong oleh kepentingan partisan atau jangka pendek, melainkan harus menjadi momentum untuk menata ulang sistem politik secara komprehensif.
    “Yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai proses revisi ini lebih kental terhadap kepentingan jangka pendek atau kepentingan partisan,” ujarnya.
    Bima menyebutkan, sejak era reformasi, Indonesia sudah menapaki jalan menuju penguatan sistem multi partai sederhana yang sejalan dengan sistem presidensial.
    Namun, secara regulasi, pembangunan sistem ini masih belum tuntas.
    “Undang-undang tentang DPR ada, MD3 ada, segala macam. Tapi presiden tidak ada. Ini kan harus jelas, batasannya apa, kewenangannya apa, dan racikannya,” tutur mantan Wali Kota Bogor itu.
    Menurutnya, revisi undang-undang harus diletakkan dalam kerangka yang lebih besar, yaitu membangun pelembagaan politik yang kuat, merespons kepentingan nasional jangka panjang, serta menjaga integrasi bangsa.
    Bima mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah berada dalam posisi strategis menuju status negara maju dalam dua dekade mendatang.
    Untuk itu, reformasi sistem politik harus mendukung target-target besar nasional, mulai dari bonus demografi hingga transisi energi.
    “Kalau dulu di 1998-1999, semangat kita ya euforia membuka keran demokratisasi, gitu. Belum kita berbicara Indonesia maju, Indonesia emas. Jauh banget rasanya saat itu. Nah, sekarang ini dimensinya berbeda,” ungkap Bima.
    Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kesinambungan antara kepentingan lokal dan nasional melalui sistem pemilu yang tepat.
    Menurutnya, momentum keserentakan yang sudah dicapai dalam siklus pemerintahan pusat dan daerah harus dijaga.
    Dalam paparannya, Bima juga menyoroti pentingnya penguatan pendanaan politik melalui skema bantuan keuangan partai yang berorientasi pada integritas, bukan sekadar menambah dana tanpa akuntabilitas.
    “Jadi party funding, pendanaan politik ini sangat penting sekali. Teman-teman KPK sudah bolak-balik diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas yang memasukkan itu ke dalam rencana pemberantasan korupsinya, dan tentunya bagaimana menyandingkan antara dana politik, bantuan politik itu dengan sistem integritas partai politik,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
    Selain itu, Bima juga mendorong penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, terutama dalam tahap penghitungan dan pemungutan suara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan Jangka Pendek dan Partisan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        27 Juli 2025

    Wamendagri: Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan Jangka Pendek dan Partisan Nasional 27 Juli 2025

    Wamendagri: Revisi UU Pemilu Jangan untuk Kepentingan Jangka Pendek dan Partisan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    menekankan pentingnya penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu yang mengedepankan
    kepentingan nasional
    jangka panjang ketimbang kepentingan jangka pendek dan partisan.
    “Yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai kemudian proses revisi undang-undang ini lebih kental terhadap kepentingan jangka pendek atau kepentingan partisan. Itu paling utamanya,” kata Bima dalam diskusi daring Ngoprek: Tindak Lanjut Putusan MK Terkait
    Penyelenggaraan Pemilu
    Anggota DPRD, Minggu (27/7/2025).
    Menurut Bima, pemerintah telah mulai membahas berbagai opsi tindak lanjut atas putusan MK, termasuk dampaknya terhadap sistem politik dan kelembagaan daerah.
    Ia menyebut, pembahasan ini dilakukan bersama parlemen maupun lintas kementerian.
    “Banyak yang bertanya apakah sudah direspons? Ya, tidak mungkin tidak. Pasti sudah kami bahas, sudah kami telusuri satu-satu dampaknya,” ujarnya.
    Bima menyampaikan tiga poin utama yang harus menjadi pegangan dalam menyikapi putusan MK dan rencana
    revisi UU Pemilu
    .
    Pertama, revisi harus memperkuat pelembagaan politik, terutama dalam konteks sistem presidensial dan otonomi daerah.
    Ia menyoroti belum adanya Undang-Undang tentang Kepresidenan, padahal sistem presidensial Indonesia seharusnya memiliki regulasi yang mengatur secara jelas kewenangan eksekutif.
    “Kita menganut sistem presidensial, tetapi tidak ada undang-undang kepresidenan. Ini harus jelas,” katanya.
    Kedua, Bima menekankan pentingnya menempatkan reformasi politik dalam kerangka kepentingan nasional dan arah menuju Indonesia sebagai negara maju dalam 20-25 tahun ke depan.
    Ia mengingatkan bahwa sistem politik yang tidak selaras dengan target pembangunan bisa menjadi penghambat.
    “Kalau dulu di 1998-1999, semangat kita ya euforia membuka keran demokratisasi, gitu. Belum kita berbicara Indonesia maju, Indonesia emas. Jauh banget rasanya saat itu. Nah, sekarang ini dimensinya berbeda,” imbuh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
    Ketiga, Bima menyinggung pentingnya memperkuat fungsi partai politik dan pendanaan politik.
    Ia menyambut baik wacana penguatan bantuan dana politik, namun menekankan pentingnya transparansi dan integritas.
    “Jadi
    party funding
    , pendanaan politik ini sangat penting sekali. Teman-teman KPK sudah bolak-balik diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas yang memasukkan itu ke dalam rencana pemberantasan korupsinya, dan tentunya bagaimana menyandingkan antara dana politik, bantuan politik itu dengan sistem integritas partai politik,” jelas eks Wali Kota Bogor ini.
    Selain itu, Bima juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu, khususnya untuk tahapan penghitungan dan pemungutan suara.
    Ia juga menyinggung tantangan dalam pelaksanaan pemilu serentak, termasuk potensi ketimpangan antara kepentingan lokal dan nasional.
    Ia menegaskan bahwa keserentakan yang telah dicapai saat ini memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran dan keselarasan program pusat-daerah, dan karenanya perlu dijaga.
    “Jangan sampai semua itu diuyak-uyak, gitu ya, dipukul ratakan semua. Mari kita letakkan tadi, satu, dalam konteks kita membangun sistem partai politik seperti apa, kedua, kepentingan nasional kita, integrasi kita seperti apa,” ungkapnya.
    Terakhir, ia mengingatkan bahwa tidak ada sistem politik yang sempurna.
    Karena itu, revisi UU Pemilu harus dilakukan dengan kehati-hatian dan dilandasi visi kebangsaan jangka panjang.
    Sebagai informasi, Komisi II DPR rencananya akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2026.
    Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengatakan, pengembangan terkait poin-poin yang akan direvisi dalam UU Pemilu sudah dilakukan dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan diskusi.
    “Kalau rancangan timeline yang ada di Komisi II, kalau tidak ada aral melintang, Insya Allah di tahun 2026 itu sudah mulai dilakukan (revisi UU Pemilu),” ujar Khozin, di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
    Ia mencatat dua klaster dalam revisi UU Pemilu, yakni klaster teknis dan klaster politis.
    Klaster teknis adalah pembahasan terkait sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, hingga ambang batas parlemen atau
    parliamentary threshold.
    “(Klaster politis) Sudah banyak dikupas bagaimana sistem yang ideal di tengah kerangka teoretis dan fenomena empiris di lapangan,” ujar Khozin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.