Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Bahlil Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan Nasional 28 Juli 2025

    Bahlil Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan Nasional 28 Juli 2025

    Bahlil Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    menyetujui usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Muhaimin Iskandar
    bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Menurutnya, Golkar sudah membicarakan hal ini sejak lama di HUT Golkar pada Desember 2024.
    Bahkan, penataan sistem demokrasi melalui perubahan undang-undang politik termasuk
    pemilihan kepala daerah
    oleh DPRD ini masuk dalam pidatonya di momen itu.
    “Bukan saya yang sama dengan Cak Imin, Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama, karena memang rasionalitas berpikirnya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
    Bahlil menyampaikan partainya memiliki beberapa opsi, salah satunya pemilihan kepala daerah oleh parlemen di tingkat wilayah.
    Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati hingga wali kota itu harus dilaksanakan dengan pemilihan langsung.
    “Tapi dilakukan secara demokratis. Dan dalam berbagai hal saya katakan bahwa demokrasi itu bukan instrumen dalam pencapaian tujuan negara,” ucap dia.
    Di sisi lain, pemilihan langsung dianggap memiliki beberapa kerugian.
    Salah satunya, kata Bahlil, terjadi perselisihan antara keluarga hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan politik.
    Oleh karena itu, Bahlil menyatakan, Indonesia perlu mencari instrumen yang baik dan relevan dengan budaya ketimuran.
    “Jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga. Kita cari instrumen yang baik, yang juga bisa mendekatkan pada budaya ketimuran kita. Jangan setiap Pilkada berkelahi. Tetangga-tetangga, tadinya bersaudara gara-gara Pilkada, tidak saling bertegur sapa,” bebernya.
    Adapun saat ini, lanjutnya, Golkar tengah mengkaji opsi itu. Begitu pula membuat skema alternatif penataan sistem demokrasi.
    “Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya. Salah satu skemanya itu memang lewat DPR. Salah satu skemanya tapi sekarang kita lagi menyusun,” tandas Bahlil.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pelaksanaan
    Pemilihan Kepala Daerah
    (Pilkada) harus dievaluasi total.
    Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.
    “Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya,” kata Cak Imin dalam acara Hari Lahir ke-27 PKB di JICC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar dia melanjutkan.
    Muhaimin mengeklaim, usul tersebut sudah pernah ia sampaikan langsung kepada Prabowo.
    Menurut dia, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional agar benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Sudah Periksa 2 Perusahaan Terkait Dugaan Korupsi Subsidi Beras Nasional 28 Juli 2025

    Kejagung Sudah Periksa 2 Perusahaan Terkait Dugaan Korupsi Subsidi Beras Nasional 28 Juli 2025

    Kejagung Sudah Periksa 2 Perusahaan Terkait Dugaan Korupsi Subsidi Beras
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kejaksaan Agung
    telah memeriksa dua dari enam perusahaan produsen beras terkait dengan kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras.
    Pemeriksaan terhadap manajer perusahaan ini dilaksanakan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, pada Senin (28/7/2025).
    “Dari 6 perusahaan ini, yang terkonfirmasi hadir hanya 2, yaitu PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, pada Senin (28/7/2025).
    Sementara itu, tiga perusahaan sisanya, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, dan PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group, mengajukan penundaan pemeriksaan.
    Perusahaan PT Sentosa Umar akan diperiksa pada Selasa (29/7/2025) besok, PT Food Station akan diperiksa pada 1 Agustus 2025, sedangkan jadwal pemeriksaan PT Wilmar Padi Indonesia belum diumumkan.
    Sementara, satu perusahaan lainnya yang dipanggil, PT Belitang Panen Raya, belum memberikan informasi sama sekali terkait ketidakhadiran hari ini.
    Berhubung kasus ini masih dalam penyelidikan, belum banyak yang bisa diungkap oleh pihak Kejaksaan.
    Anang menyebutkan, penyelidik sedang mengkaji kesesuaian pengeluaran negara untuk subsidi beras kepada masyarakat.
    “Ini kan ada uang negara yang keluar. Subsidi itu kan nanti ada komponen-komponennya. Kita hanya memastikan, sudah sesuai enggak, seperti itu,” kata dia.
    Lebih lanjut, penyelidik juga akan mengkaji komponen beras subsidi yang disalurkan ke masyarakat dan keterkaitannya dengan harga di pasaran.
    “Tujuannya ke depan, jangan sampai ada penentuan harga di pasar kan dikendalikan oleh (pihak) tertentu saja,” kata Anang.
    Setelah melakukan pemeriksaan pertama, para produsen beras ini berpeluang dipanggil lagi untuk diperiksa lebih lanjut.
    Diberitakan, Presiden
    Prabowo Subianto
    telah menginstruksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut
    kasus beras oplosan
    .
    Prabowo menegaskan, praktik mengoplos beras merupakan bentuk penipuan dan pidana yang harus ditindak aparat penegak hukum.
    “Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana,” tegas Prabowo saat meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari tayangan
    YouTube
    Sekretariat Presiden, pada Senin (21/7/2025).
    Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo, praktik curang beras oplosan telah merugikan masyarakat hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya.
    Jelasnya, pemerintah sudah setengah mati mencari uang dengan mengoptimalkan pemasukan dari pajak dan bea cukai.
    Namun di sisi lain, justru ada oknum yang meraih keuntungan lewat praktik yang merugikan masyarakat.
    “Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat, untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
    Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
    Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan “5 kilogram (kg)” padahal isinya hanya 4,5 kg.
    Lalu banyak di antaranya mengeklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.
    “Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” kata Arman dalam video yang diterima
    Kompas.com
    , dikutip pada Sabtu (12/7/2025).
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkomdigi Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Sudah Terjadi Sejak Lama Nasional 28 Juli 2025

    Wamenkomdigi Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Sudah Terjadi Sejak Lama Nasional 28 Juli 2025

    Wamenkomdigi Tegaskan Transfer Data Pribadi ke AS Sudah Terjadi Sejak Lama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Transfer data pribadi
    ke Amerika Serikat, menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi)
    Nezar Patria
    , pada dasarnya sudah terjadi sejak lama. 
    “Sebetulnya sudah demikian (terjadi sejak lama), dan justru kita bersyukur karena kita punya undang-undang PDP sudah lebih dulu ada,” kata Nezar di kantornya, Senin (28/7/2025).
    Nezar mengatakan bahwa transfer data yang terjadi sebenarnya digunakan untuk kepentingan komersial. Misalnya, data yang digunakan untuk transaksi di platform milik AS.
    “Sebetulnya jadi kalau kita menggunakan, misalnya, mesin pencari kita melakukan transaksi komersial melalui platform yang berbasis di AS,” jelas Nezar.
    “Nah tentu kan kita input data, dan data itu kan bisa tersimpan di platform milik perusahaan AS. Artinya dengan demikian ada
    data lintas batas
    itu, kemudian dicatat di sana,” lanjut dia.
    Dia mengatakan, kesepakatan
    transfer data pribadi
    ke AS dilakukan untuk menyepakati bahwa transfer data tersebut harus memiliki regulasi.
    “Dengan adanya kesepakatan ini akan mempercepat proses regulasi tentang undang-undang ataupun yang kita sebut sebagai perangkat pemerintah untuk undang-undang PDP,” ujar dia.
    Sebelumnya, Nezar meminta agar publik tak salah paham dengan kesepakatan transfer data antara Indonesia dengan AS.
    Ia mengatakan bahwa pengiriman data pribadi dilakukan melalui prosedur yang legal dan aman sesuai dengan aturan pemerintah dan undang-undang.
    “Harap jangan ada salah paham itu bukan berarti Indonesia bisa men-transfer semua data pribadi secara bebas ke Amerika,” tegas Nezar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut)
    Raja Juli Antoni
    menuturkan,
    Kapolda Riau
    Irjen Herry Heryawan memperingatkan “para cukong” yang berani main api di tengah ancaman
    kebakaran hutan
    dan lahan (karhutla) di Riau.
    “Tadi dikatakan Pak Kapolda Riau, kepada para cukong, pemilik lahan, maupun kepada masyarakat yang berani-beraninya main api ketika ancaman karhutla ini terjadi,” kata Raja Juli, dalam Rapat Monitoring Karhutla yang digelar secara daring, Senin (28/7/2025).
    Ia mengatakan, sepanjang Januari hingga Juli 2025, Polda Riau dan jajaran telah menindak 41 orang dan menetapkan 51 tersangka kasus karhutla di Riau.
    “Kapolda Riau sudah melaporkan ada 41 kasus di Riau, ada 51 tersangka,” tutur dia.
    Sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Raja Juli berharap langkah penindakan serupa juga dilakukan di provinsi rawan lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
    “Dengan tegas Pak Kapolri mengatakan kepada saya untuk menginstruksikan kepada seluruh Kapolda di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memang memiliki kerawanan terhadap karhutla agar tidak segan, tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum,” ucap dia.
    Menurut Raja Juli,
    penegakan hukum
    bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai efek jera dalam mencegah pembakaran ulang pada masa mendatang.
    “Ada
    deterrent effect
    sehingga para pengusaha yang melakukan
    land clearing
    atau masyarakat yang melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan keluarga, pembukaan lahan, akan kapok dan tidak akan melakukannya kembali,” tutur dia.
    Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 merupakan salah satu kebakaran terbesar di Indonesia hingga asapnya menyebar ke negara tetangga.
    “Jadi memori masyarakat harus diingatkan kembali agar mereka sadar dan menyadarkan kepada tetangga, sesama keluarga untuk tidak membakar lahan, bagaimanapun betapa banyaknya ketika itu,” tutur dia.
    Mengenang momen ketika itu, Raja Juli menuturkan bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah dan roda perekonomian pun terhenti.
    “Tidak bisa keluar rumah, harus pakai masker, anak-anak tidak sekolah, pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat, roda ekonomi berhenti, ini adalah sebuah bencana yang akan merugikan kita,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Mayor Teddy Sambangi Sekolah Rakyat di Cibinong dan Makan Bareng Siswa Nasional 28 Juli 2025

    Momen Mayor Teddy Sambangi Sekolah Rakyat di Cibinong dan Makan Bareng Siswa Nasional 28 Juli 2025

    Momen Mayor Teddy Sambangi Sekolah Rakyat di Cibinong dan Makan Bareng Siswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor
    Teddy Indra Wijaya
    menyambangi
    Sekolah Rakyat
    Menengah Pertama (SRMP) 10
    Cibinong
    dan makan bareng para siswa. Begini momennya.
    Mayor Teddy menyambangi sekolah yang beralamat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Bogor, pada Minggu (27/7/2025) tadi malam.
    Kunjungan Teddy itu diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (28/7/2025).
    “Senang berjumpa dengan adik-adik, para siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kab. Bogor, pada Minggu malam, 27 Juli 2025,” kata Seskab Teddy dalam unggahannya tersebut.
    Berdasarkan foto-foto yang dibagikan, Seskab sempat berbincang bersama para siswa.
    Ia pun sempat makan bersama siswa menggunakan ompreng atau
    food tray
    berbahan
    stainless steel
    yang sama dengan para siswa.
    Menu yang disajikan berupa beragam lauk dengan nasi putih dan buah pisang.
    Teddy menuturkan, kunjungannya ke Sekolah Rakyat itu merupakan undangan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Sekolah Rakyat, kata dia, dirancang sebagai ekosistem pendidikan terpadu, lengkap dengan fasilitas modern seperti ruang kelas, asrama, masjid, laboratorium, perpustakaan, ruang konseling, ruang komputer, hingga lapangan futsal.
    “Sekolah Rakyat ini merupakan program
    pendidikan inklusif
    yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” ucap dia.
    Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, baik untuk anak-anak yang belum pernah bersekolah, pernah putus sekolah, ataupun tidak dapat melanjutkan sekolah.
    “Terima kasih adik-adik di SRMP 10 Cibinong atas sambutan yang meriah dan menyenangkan! Semoga SRMP 10 Cibinong dan Sekolah Rakyat lainnya akan menjadi pembuka jalan bagi adik-adik, para siswa-siswinya untuk mengejar masa depan yang lebih baik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa,” tandas Teddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi Nasional 28 Juli 2025

    Demokrat: Kami Tak Terlibat dan Tak Ingin Melibatkan Diri soal Ijazah Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Kehormatan Demokrat
    Hinca Panjaitan
    menegaskan partainya tidak terlibat dan tidak ingin campur dalam isu
    ijazah palsu
    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Hal itu disampaikan Hinca saat menepis isu bahwa Demokrat adalah “partai biru” yang mendalangi dugaan
    ijazah palsu Jokowi
    .
    “
    Partai Demokrat
    sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri soal kasus ijazah palsu,” ujar Hinca, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/7/2025).
    Hinca memastikan tuduhan yang menyasar Demokrat adalah fitnah.
    Sebab, Demokrat, baik secara institusi maupun kader-kader di dalamnya, sama sekali tak memiliki kepentingan terhadap persoalan ijazah Jokowi.
    “Kami tegaskan enggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak,” ujar Anggota Majelis Tinggi Demokrat.
    “Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu,” sambung Hinca.
    Hinca turut menerangkan bahwa sosok Roy Suryo, yang kerap menyuarakan isu ijazah palsu Jokowi, sejak lama bukan lagi bagian dari Demokrat.
     
    Oleh karena itu, mantan Sekretaris Jenderal Demokrat tersebut berpandangan bahwa persoalan yang disuarakan atau dihadapi Roy Suryo sama sekali tak ada hubungannya dengan partainya.
    “Jadi, tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang menarik-narik, karena ada Roy Suryo yang pernah punya pengalaman bersama kami. Saya tegaskan sekali lagi, saya Sekjen Partai Demokrat waktu itu,” tutur Hinca.
    “Dan memastikan di era saya, Roy Suryo bukan lagi anggota Partai Demokrat. Karena itu, tidak ada hubungan antara apa yang dilakukan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Sama sekali tidak ada. Itu tanggung jawab pribadi dia,” tambah dia.
    Sebagai informasi, munculnya isu “partai biru” berawal dari pernyataan Jokowi tentang adanya orang besar di balik sejumlah isu yang menimpanya, yaitu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Jokowi menyebut, ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
    “Kan saya sudah sampaikan,
    feeling
    saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi, saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
    Menurut dia, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
    “Artinya memang ada orang besar, ada yang
    back up
    , ya itu saja,” ujar Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
    Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
    Namun, Jokowi tidak menyinggung apa pun soal partai maupun warna partai.
    Isu “partai biru” pun muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, diundang dalam wawancara bersama Kompas TV.
    Ade menyebut, tidak bisa menuduh langsung siapa sosok yang dimaksud Jokowi itu.
    Dia hanya meminta agar publik melihat baju yang dia kenakan untuk mengetahui dalang isu ijazah palsu Jokowi.
    Dalam tayangan itu, Ade sedang memakai baju biru.
    “Nah, ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (28/7/2025) dini hari.
    “Sisa men-
    challenge
    saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu
    clue
    yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, telah membantah tudingan itu.
    Dia mengatakan hal tersebut sebagai fitnah.
    “Fitnah besar itu,” ujar AHY, di sela kunjungan kerjanya ke Desa Golong, Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan Nasional 28 Juli 2025

    KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan Nasional 28 Juli 2025

    KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) memeriksa sejumlah pejabat di
    PT Karya Bisa
    sebagai saksi dalam kasus dugaan
    korupsi
    pembangunan gedung
    Pemkab Lamongan
    tahun anggaran 2017-2019, pada Senin (28/7/2025).
    Mereka adalah Komisaris Utama PT Karya Bisa, Yudho Ahmad Priyono dan Novi Christiana, serta Direktur PT Karya Bisa, Berlian Christianti.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
    Selain pejabat dari PT Karya Bisa, KPK juga memanggil sejumlah saksi, yaitu Dodik Tri Setiawan selaku Sales Engineer tahun 2009-2020 PT WIKA BETON Wilayah Penjualan V (Regional Surabaya), dan Suryadi selaku Operasional Head PT Rodamans Inti Teknika Cabang Surabaya.
    Meski demikian, KPK belum menyampaikan materi yang akan digali dari pemeriksaan saksi tersebut.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur.
    “Prosesnya sudah penyidikan, jadi sudah ada tersangkanya. Kalau di KPK, jika sudah masuk penyidikan, pasti sudah ada tersangkanya,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, usai menggelar diskusi media di kantor Dinas Kominfo Jatim, Rabu (20/9/2023).
    Namun, Ali masih enggan menyebut nama tersangka yang dimaksud, termasuk detail konstruksi perkaranya.
    Menurutnya, dalam proses penindakan, jika sudah sampai pada aksi penyitaan dan penggeledahan, maka dipastikan sudah masuk pada proses penyidikan dan sudah ada tersangkanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jasa Marga Jaga Kinerja Solid pada Semester I-2025, Laba Inti Naik 7,1 Persen Nasional 28 Juli 2025

    Jasa Marga Jaga Kinerja Solid pada Semester I-2025, Laba Inti Naik 7,1 Persen Nasional 28 Juli 2025

    Jasa Marga Jaga Kinerja Solid pada Semester I-2025, Laba Inti Naik 7,1 Persen
    Penulis
    KOMPAS.com
    – PT
    Jasa Marga
    (Persero) Tbk kembali menunjukkan ketangguhannya di tengah tantangan ekonomi dan dinamika bisnis sepanjang semester I-2025.
    Direktur Utama Jasa Marga,
    Rivan Achmad Purwantono
    , mengungkapkan bahwa perseroan mencatatkan
    laba inti
    sebesar Rp1,9 triliun atau tumbuh 7,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
    “Capaian ini mencerminkan kekuatan fundamental perusahaan dalam menjaga performa bisnis secara konsisten,” ujar Rivan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (28/7/2025).
    Peningkatan laba inti ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) perseroan, serta penurunan biaya keuangan konsolidasian sebesar 20,4 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy).
    Penurunan biaya keuangan ini merupakan dampak positif dari aksi korporasi
    equity financing
    yang dilakukan Jasa Marga di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) pada kuartal IV-2024.
    Pada semester I-2025, Jasa Marga membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 9,5 triliun atau tumbuh 4,1 persen dari semester yang sama tahun sebelumnya.
    Pendapatan tersebut terdiri atas kontribusi pendapatan tol sebesar Rp 8,8 triliun dan pendapatan usaha lain sebesar Rp 696 miliar.
    Sejalan dengan itu, realisasi EBITDA juga meningkat menjadi Rp 6,4 triliun atau tumbuh 4,1 persen, dengan margin EBITDA tetap terjaga di level 67,3 persen.
    “Hal ini menunjukkan komitmen perseroan dalam menerapkan strategi pengendalian beban usaha serta fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional yang berkelanjutan,” tutur Rivan.
    Dari sisi operasional, Jasa Marga mencatat total volume transaksi kendaraan di seluruh ruas tol Jasa Marga Group sebesar 637,3 juta kendaraan atau naik tipis 0,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Adapun lalu lintas harian rata-rata (LHR) mencapai 3,5 juta kendaraan per hari.
    Sebelumnya, pada Mei 2025, Jasa Marga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2024.
    Dalam kesempatan tersebut, perusahaan melaporkan kinerja keuangan positif dengan pendapatan usaha Rp18,7 triliun (tumbuh 20,3 persen), laba inti Rp3,7 triliun (tumbuh 35,9 persen), dan EBITDA Rp12,6 triliun (tumbuh 27,3 persen).
    Selain itu, rasio utang terhadap EBITDA (Debt to EBITDA) juga berhasil ditekan dari 6,9 kali menjadi 4,7 kali.
    Atas kinerja tersebut, Jasa Marga menetapkan pembagian dividen sebesar Rp 1,1 triliun, setara dengan 25 persen dari laba bersih, dengan nilai per saham naik 312,6 persen menjadi Rp 156,23. RUPST juga menyetujui perubahan nomenklatur dan struktur komisaris serta direksi.
    Jasa Marga masih memegang posisi sebagai
    market leader
    di industri
    jalan tol Indonesia
    , dengan total jalan tol operasional sepanjang 1.286 kilometer (km) atau setara 43 persen dari total panjang jalan tol di Tanah Air. Sementara itu, total konsesi jalan tol yang dikelola mencapai 1.736 kilometer.
    Dalam hal pembangunan, perseroan terus mengawal sejumlah proyek strategis, seperti:
    Di lini usaha lain, anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Related Business (JMRB), juga memperluas pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dengan konsep Toll Corridor Development (TCD) melalui pembangunan Travoy Hub tahap 2 dan 3 yang progresnya telah mencapai 98,3 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.
    Dalam menghadapi momen libur panjang, termasuk arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H, Paskah, Waisak, Kenaikan Isa Almasih, Idul Adha 1446 H, dan Tahun Baru Islam 1447 H, Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasional dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan.
    Jasa Marga optimistis kinerja pada 2025 akan melampaui capaian tahun lalu, dengan menjaga pertumbuhan pendapatan, volume kendaraan, penyesuaian tarif tol sesuai rencana bisnis, serta optimalisasi pendapatan dari usaha lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN Nasional 28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN Nasional 28 Juli 2025

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Indonesia 28-29 Juli, Bakal Temui Prabowo dan ke Kantor ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perdana Menteri (PM) Malaysia
    Anwar Ibrahim
    bakal mengunjungi Indonesia pada 28-29 Juli 2025.
    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda
    Konsultasi Tahunan
    ke-13 dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan kerja ke Republik Indonesia pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2025 untuk menghadiri Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan resmi, Senin (28/7/2025).
    Anwar bakal didampingi oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan; Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail; Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz; dan Menteri Pendidikan Fadhlina binti Sidek.
    Adapun Konsultasi Tahunan ini merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama strategis dan komprehensif.
    Konsultasi diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara sejak tahun 2006, mencerminkan komitmen politik yang kuat untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, dan pendidikan.
    Para pemimpin kedua negara juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
    “Konsultasi Tahunan ke-13 ini akan menjadi yang pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan Presiden Republik Indonesia. Konsultasi Tahunan sebelumnya diadakan pada tahun 2017,” jelas Kemenlu Malaysia.
    Nantinya, kedua negara akan mengeluarkan pernyataan bersama usai pertemuan.
    Presiden Prabowo dan PM Anwar juga akan menyaksikan pertukaran empat (4) Nota Kesepahaman (MoU) di bidang perbatasan darat, kerja sama kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.
    Selama kunjungan tersebut, PM Anwar juga dijadwalkan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta, atas undangan Sekretaris Jenderal ASEAN.
    “Untuk menyampaikan Pidato Kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025, yang menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Malaysia terhadap integrasi regional dan pembangunan komunitas,” jelasnya.
    Seturut dengan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto batal berkunjung ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin (28/7/2025) hari ini.
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Kepala Negara akan bertemu dengan PM Anwar sore ini.
    “Betul, Presiden awalnya diagendakan untuk memberikan arahan dan melakukan Pelantikan Pamong Praja Muda di IPDN. Namun, baru saja kami menerima informasi pembatalan kehadiran beliau,” kata Bima kepada Kompas.com.
    Sebelumnya kata Bima, Prabowo dijadwalkan hadir dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII.
    Namun, Presiden Prabowo memerlukan persiapan untuk pertemuan dengan PM Anwar.
    “Presiden dijadwalkan akan melakukan pertemuan penting dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim sore ini di Jakarta. Tentu memerlukan persiapan untuk pertemuan tersebut,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur Nasional 28 Juli 2025

    KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur Nasional 28 Juli 2025

    KSAD Kunjungi Pabrik Baykar di Turkiye, Jajaki Alih Teknologi Drone Tempur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pabrik Baykar, perusahaan industri pertahanan
    Turkiye
    yang dikenal sebagai produsen drone tempur Bayraktar, saat kunjungan kerja ke Turkiye, Jumat (25/7/2025).
    Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah menjajaki peluang alih teknologi dan pengembangan bersama pesawat tempur nirawak (Unmanned Combat Aerial Vehicle/
    UCAV
    ).
    Kunjungan ke pabrik Baykar menjadi langkah awal menuju kerja sama strategis antara kedua negara di bidang pengembangan sistem tempur nirawak, yang kian menjadi pilar penting dalam operasi militer modern.
    “Kementerian Pertahanan Turkiye telah menjadi mitra penting dalam transformasi pertahanan Indonesia, termasuk melalui kerja sama industri pertahanan dan alih teknologi,” kata KSAD dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
    Selain ke Baykar, KSAD juga menghadiri pameran industri pertahanan internasional IDEF ke-17 di Istanbul.
    Pameran yang berlangsung pada 22-27 Juli 2025 ini menjadi forum strategis untuk memperluas wawasan dan memperkuat sinergi pertahanan global.
    Dalam rangkaian kunjungannya, Jenderal Maruli menggelar pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan sejumlah pejabat tinggi Republik Turkiye, antara lain Menteri Pertahanan H.E. Mr. Ya?ar Güler, Kepala Staf Umum Jenderal Metin Gürak, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Selçuk Bayraktaroglu.
    KSAD menegaskan, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memiliki komitmen kuat untuk mendorong kerja sama yang lebih konkret dalam bentuk
    joint venture
    dan
    joint production
    alutsista.
    Namun, menurutnya, hubungan langsung antar Angkatan Darat kedua negara juga memegang peran penting dalam mendukung kemandirian pertahanan nasional.
    “Kunjungan ini juga mencerminkan komitmen TNI AD dalam memperkuat diplomasi militer yang adaptif terhadap tantangan global, serta mendukung kebijakan pertahanan negara yang berpijak pada kemandirian teknologi dan penguatan postur pertahanan,” tulis keterangan Dispenad.
    Turut mendampingi dalam kunjungan ini sejumlah pejabat tinggi TNI AD dan Atase Pertahanan RI di Ankara.
    TNI AD berharap hasil kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama teknis, produksi bersama, maupun pelatihan dan transfer teknologi yang konkret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.