Xcloud.id

Category: Kompas.com Nasional

  • Sepak Terjang Dewi Astutik: Pamit Jadi TKW, Pulang Jadi Bos Narkoba Nasional 6 Desember 2025

    Sepak Terjang Dewi Astutik: Pamit Jadi TKW, Pulang Jadi Bos Narkoba Nasional 6 Desember 2025

    Sepak Terjang Dewi Astutik: Pamit Jadi TKW, Pulang Jadi Bos Narkoba
    Tim Redaksi
    KOMPAS.COM
    – Nama Dewi Astutik ramai dibicarakan lagi usai dirinya ditangkap di Sihanoukville, Kamboja oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan sejumlah institusi lintas negara pada 1 Desember 2025.
    Dewi alias alias Mami merupakan buronan kelas kakap karena ia terlibat dalam jaringan narkotika Golden Triangle (kawasan Indochina Asia Tenggara penghasil opium) dan Golden Crescent (kawasan Asia Tengah penghasil opium).
    Jejaring peredaran
    narkoba
    dari
    Dewi Astutik
    beroperasi di Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Afrika.
    Bahkan, Dewi menjadi aktor utama penyelundupan 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun di wilayah Indonesia pada Mei 2025 lalu.
    Dia terdeteksi terlibat dalam bisnis narkoba pada awal tahun 2024.
    Kepala Badan Narkotika Nasional (
    BNN
    ) Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengungkap, Dewi berangkat ke Kamboja untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).
    “Keberadaan PAR alias Dewi yang pernah menjadi TKW di Taiwan dan Hong Kong, maka sebelum di Kamboja tahun 2023, PAR alias Dewi belum memiliki rekam jejak kriminal,” kata Komjen Suyudi saat dihubungi, Jumat (5/12/2025).
    Dewi diketahui pamit ke keluarga untuk untuk berangkat ke Kamboja pada tahun 2023.
    Tapi, Dewi terjerumus ke bisnis ilegal setelah tergiur untuk mencari uang dengan cepat. Saat operasi penipuan daring atau 
    online scamming
    merebak, Dewi ikut di dalamnya.
    “PAR alias Dewi Astutik awalnya menjadi TKW di Kamboja lalu mulai bersentuhan dengan fenomena
    scamming
    yang marak di Kamboja karena cepat menghasilkan uang,” ujar Suyudi.
    Kamboja bukan negara pertama yang dikunjungi Dewi. Sebelumnya, ia juga telah menjadi TKW di Taiwan dan Hong Kong.
    Suyudi mengatakan, Dewi mulai terlibat dalam jaringan narkoba usai ia bertemu dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial DON.
    Saat itu, keduanya bertemu di Kamboja. Pertemuan inilah yang menjerumuskan Dewi untuk masuk ke dunia peredaran narkoba.
    “DON inilah yang menjadi
    caretaker
    dan
    godfather
    PAR alias Dewi Astutik selama di Cambodia dan memulai merambah ke bisnis Narkotika, dan PAR bertugas merekrut para kurir,” kata Suyudi.

    Usai bertemu dengan DON, Dewi pun mulai bekerja sebagai perekrut kurir narkoba. BNN mencatat, keterlibatan Dewi di bisnis ilegal ini terjadi sejak awal tahun 2024.
    Berdasarkan temuan sementara, Dewi tidak punya rekam jejak kriminal di Indonesia. Namun, aparat masih terus mendalami apakah Dewi sudah terlibat bisnis ilegal selama berada di tanah air.
    Suyudi menegaskan, keterlibatan Dewi dengan gembong narkoba terjadi saat ia berada di Kamboja.
    “Bisnis narkoba justru tidak dimulai dari Indonesia. (Dewi) masuk kamboja tahun 2023, lakukan kejahatan narkotika awal 2024,”
    Saat ini, aparat juga masih melakukan pengejaran terhadap DON yang menjerumuskan Dewi ke dunia ilegal.
    Kepada keluarga, Dewi pamit untuk bekerja sebagai TKW di negeri orang.
    Lantas, penangkapan pada awal Desember membuat pihak keluarga terkejut. Bahkan, suami Dewi tidak mengetahui kalau istrinya terlibat dalam bisnis terlarang.
    “Suaminya sampai tidak tahu kalau PAR alias Dewi terlibat jaringan narkotika,” ungkap Suyudi.
    Keluarga Dewi di Ponorogo, Jawa Timur mengaku pasrah atas keadaan yang ada.
    “Saya syok, tapi saya pasrah. Lihat di foto, benar itu istri saya (Dewi Astutik alias Pariyatin),” ujar Sarno, suami Dewi, saat ditemui di rumahnya di Lingkungan Jepun, Desa/Kecamatan Balong, Ponorogo, Rabu (3/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi Nasional 6 Desember 2025

    Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi Nasional 6 Desember 2025

    Korban Tewas Banjir Sumatera Masih Bertambah, Ratusan Ribu Orang Mengungsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Saat banjir di tiga provinsi Sumatera ditangani, angka masyarakat yang menjadi korban masih terus bertambah.
    Jumlah korban meninggal terus bertambah dan masih banyak masyarakat yang harus mengungsi.
    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
    BNPB
    ) per 5 Desember 2025 sore, jumlah korban tewas akibat
    banjir Sumatera
    naik menjadi 867 orang.
    “Total rekapitulasi dari tiga provinsi, total meninggal dunia 867 orang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (5/12/2025).
    Abdul mengatakan pada hari Jumat kemarin, tim evakuasi di lapangan menemukan 31 jenazah korban banjir di beberapa daerah.
    “Rinciannya, ditemukan 1 jenazah di Tapanuli Tengah, hasil pencarian dari Tim Gabungan di Provinsi Aceh menemukan 20 jenazah, dan di Sumatera Barat ditemukan 10 jenazah,” tuturnya.
    Sementara itu, masih ada 521 orang yang dinyatakan hilang.
    BNPB masih terus melakukan pencarian terhadap para korban.
    Ratusan ribu warga masih harus tinggal di pengungsian karena tidak dapat pulang ke rumahnya yang terkena banjir.
    Berdasarkan data Pusdalops di setiap provinsi, pengungsi paling banyak terdapat di Aceh.
    “Sumatera Utara 51.433 jiwa, Aceh 775.346, dan Sumatera Barat 22.354, sehingga total pengungsi di tiga provinsi ada 849.133 jiwa,” jelasnya.
    Banjir di Sumatera juga menyebabkan kerusakan pada ratusan fasilitas kesehatan.
    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengungkap, setidaknya ada 31 rumah sakit (RS) dan 156 puskesmas yang terdampak.
    “Total faskes yang terdampak itu 31 rumah sakit, 156 puskesmas,” kata pria yang akrab disapa Benny dalam konferensi pers dilihat dari Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Benny turut merinci berdasarkan daerahnya. Di Aceh ada 13 rumah sakit dan 122 puskesmas terdampak.
    “Lalu Sumatera Utara 18 rumah sakit dan 22 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas,” lanjutnya.
    Hingga saat ini, ada beberapa rumah sakit dan puskesmas yang belum bisa beroperasi.
    Enam RS di Aceh dan tiga RS di Sumatera Utara yang belum beroperasi.
    Hanya Sumatera Barat yang semua RS-nya sudah beroperasi.
    “Kalau di Sumatera Barat semuanya sudah beroperasi,” kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, dalam konferensi pers yang disiarkan oleh Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Sumarjaya mengungkap, dua RS di Langkat Sumut masih terendam banjir sehingga harus menunggu surut dan dibersihkan terlebih dahulu.
    Dua RS ini adalah RS Tanjung Pura dan RS Pertamina Pangkalan Brandan.
    RS Sundari di Medan juga belum bisa beroperasi karena masih tergenang banjir.
    Saat ini, Kemenkes masih melakukan pemetaan terhadap kerusakan yang terjadi di rumah sakit di Aceh.
    Enam RS yang tidak beroperasi di Aceh tersebar ke tiga kabupaten.
    Di Aceh Tamiang ada dua RS yang belum beroperasi, yakni Rumah Sakit Muda Sedia dan Rumah Sakit Pertamina Rantau.
    Di Aceh Utara ada Rumah Sakit Prima Inti Medika yang belum bisa beroperasi akibat bencana.
    Di Aceh Timur terdapat tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Mulia Raya, Rumah Sakit RSUD Graha Bunda, dan RSUD Sultan Abdul Azizsyah.
    “Yang (RS) Abdul Aziz, Sultan Abdul Aziz inilah yang saat ini kita sedang melakukan pembersihan, mengidentifikasi alat kesehatan yang rusak, dan mungkin mobilisasi logistik kesehatan,” kata Sumarjaya.
    Kendati masih ada beberapa rumah sakit yang terkena dampak banjir dan tidak bisa beroperasi, Kemenkes memastikan bahwa semua daerah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
    “Memang saat ini semua yang ada di tiga provinsi, alhamdulillah, sudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuh Sumarjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi Nasional 6 Desember 2025

    Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi Nasional 6 Desember 2025

    Analis dari Lemdiklat: Reformasi Polri Tak Bermaksud Kecilkan Institusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri, Irjen Andry Wibowo, mengatakan bahwa upaya reformasi Kepolisian RI bukanlah upaya untuk mengecilkan institusi penegak hukum ini.
    “Tawaran kami secara pribadi, reformasi ini bukan kemudian mendelegitimasi Polri atau mengecilkan,” kata Andry dalam diskusi bertajuk ‘
    Reformasi Polri
    dan
    Pelayanan Publik
    Bagi Masyarakat’ di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
    Andry menyatakan, reformasi Polri harus dilihat dari pendekatan perbaikan institusi.
    “Maka ada dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan perbaikan,
    improvement
    ,” ujarnya. 
    Andry menjelaskan, beberapa poin yang harus diperbaiki dalam institusi Polri, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.
    Ia sepakat bahwa praktik korupsi mencederai rasa keadilan.
    “
    Police corruption
    ,
    yes
    , secara pribadi saya tidak setuju ada korupsi di kepolisian. Itu harus kita tangani betul,” ujarnya.
    Andry juga mengakui adanya tindakan polisi yang brutal dan menyalahgunakan kekuasaan atau
    abuse of power
    .
    Karena itu, ia setuju bahwa harus ada pengawasan internal yang ketat dan memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya.
    Selain itu, institusi Polri harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran.
    “Dan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang etika, integritas, dan profesionalisme kepada anggota Polri serta memberikan gaji yang layak dan insentif yang memadai,” ucap dia.
    Ombudsman RI menerima 3.308 laporan aduan masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan Kepolisian RI selama lima tahun terakhir.
    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan, jumlah ini menempatkan Kepolisian dalam daftar 10 besar dari laporan terbanyak yang masuk ke Ombudsman.
    “Data laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Ombudsman menerima kurang lebih 3.308 laporan terkait dengan pelayanan Kepolisian,” kata Najih dalam diskusi bertajuk “Reformasi Polri dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat” di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
    Najih menambahkan, jumlah ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan tidak meratanya kualitas layanan yang diberikan kepolisian.
    “Laporan-laporan terkait dengan dugaan malaadministrasi, lemahnya pengawasan hingga ketidakmerataan kualitas layanan dari pusat sampai ke level di daerah, dari ujung sampai ke puncak yaitu level Bhabinkamtibmas sampai Kapolri,” ujarnya.
    Najih menyatakan, kondisi tersebut menuntut perubahan mendasar yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk reformasi di sektor keamanan yang harus adaptif terhadap tantangan kejahatan digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain? Nasional 6 Desember 2025

    Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain? Nasional 6 Desember 2025

    Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Golkar akan mendukung Presiden Prabowo Subianto kembali dalam Pilpres 2029 mendatang karena Prabowo adalah sosok yang terbaik.
    “Ya Pak Prabowo ini kan juga adalah kader
    Golkar
    , alumni Golkar. Kalau sudah ada yang terbaik, ngapain cari yang lain?” ujar Bahlil saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Saya simpel-simpel saja. Saya orang timur itu kan ngomongnya apa adanya saja, begitu ya,” sambungnya.
    Bahlil menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Munas, Golkar akan terus berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sampai masa pemerintahan selesai.
    Sebagai partai yang mengusung Prabowo-Gibran sampai menang, Bahlil menekankan bahwa sudah seyogianya Golkar mengawal program pemerintahan sampai 2029.
    “Sudah seyogianya untuk juga kita mengawal dalam rangka menyukseskan berbagai program-program yang telah dicetuskan ataupun yang akan direncanakan ke depan,” jelasnya.
    Golkar akan mendukung kebijakan-kebijakan Prabowo yang berpihak untuk kepentingan masyarakat.
    “Apalagi program-program pro-kerakyatan. Golkar di bawah kepemimpinan kami akan konsisten untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran,” imbuh Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan Nasional 5 Desember 2025

    Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan Nasional 5 Desember 2025

    Respons Pemerintah Atas Putusan PN Jakpus Soal Sengketa Lahan Hotel Sultan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata melawan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco mempertegas status lahan itu sebagai aset negara.
    Sekretaris
    Kemensetneg
    , Setya Utama, mengatakan lahan yang dulunya memiliki hak guna bangunan (HGB) nomor 26 dan 27, lokasi
    Hotel Sultan
    saat ini, merupakan
    aset negara
    yang dibebaskan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Asian Games IV di tahun 1962.
    “Tanah ini memiliki nilai sejarah dan kebanggaan bangsa. Kami menghargai putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan saksama,” ujar Setya dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
    Setya menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan penyelamatan aset negara. Termasuk, dalam hal memaksimalkan potensi aset.
    Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi A. Kusumo, mengatakan, pihaknya siap untuk mengelola secara maksimal tanah dan bangunan yang kembali ke penguasaan negara.
    Hal ini agar aset tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan negara.
    Rakhmadi mengatakan, putusan PN Jakpus bersifat serta merta. Artinya, lahan yang ditempati Hotel Sultan bisa dikosongkan lebih dahulu meski ada upaya hukum lanjutan dari
    PT Indobuildco
    .
    “Putusan yang bersifat serta merta ini membuat pemerintah dapat segera menata kawasan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum,” kata Rakhmadi.
    Dengan adanya putusan ini, Kemensetneg dan PPKGBK akan terus mendorong kawasan GBK menjadi pusat kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) berstandar internasional dalam rangka memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
    Terdapat dua perkara yang melibatkan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco melawan negara, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara dan beberapa pihak lainnya.
    Pertama, perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT Indobuildco.
    Sementara, duduk sebagai tergugat adalah Mensesneg, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MEN ATR/BPN); Menteri Keuangan (Menkeu) dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
    Perkara ini ditolak oleh hakim dan menegaskan negara sebagai pemilik sah lahan sengketa tersebut.
    “Pengadilan menyatakan negara (melalui HPL No. 1/Gelora) adalah pemilik sah (atas Hotel Sultan),” ujar Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).
    Majelis hakim menyatakan, dokumen hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023.
    Untuk itu, tindakan negara sah, dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, yaitu tanah dan bangunan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu.
    Dalam putusan yang dibacakan melalui e-court ini, majelis hakim memerintahkan agar PT Indobuildco mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunannya.
    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan (tanah + bangunan) dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu,” lanjut Sunoto.
    Selain itu, putusan kedua, nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Mensesneg dan pengelola GBK terhadap PT Indobuildco.
    Hakim memutuskan untuk menerima sebagian perkara ini dan menghukum pengelola Hotel Sultan untuk membayar royalti penggunaan tanah atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) periode 2007-2023 senilai 45.356.473 dollar Amerika Serikat.
    Perseteruan terkait lahan Hotel Sultan sudah terjadi sejak Oktober 2023.
    Saat itu, negara, melalui pengelola GBK, secara resmi mengambil alih pengelolaan lahan tempat Hotel Sultan berdiri.
    Sebelum keputusan ini diambil, pihak GBK sudah berulang kali menyampaikan somasi ke PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan, tapi tidak ditanggapi.
    Izin usaha Hotel Sultan dibekukan, tapi operasional hotel masih berlanjut.
    Kemudian, PT Indobuildco resmi mengajukan gugatan melawan negara pada 23 Oktober 2023.
    Menghadapi gugatan ini, Menteri ATR/BPN saat itu, Hadi Tjahjanto memastikan negara tidak akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan Hotel Sultan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.
    Dengan demikian, Indobuildco sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
    “Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB. Sudah selesai,” kata Hadi, ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Usai Umrah saat Wilayahnya Dilanda Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Usai Umrah saat Wilayahnya Dilanda Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Gerindra Copot Bupati Aceh Selatan dari Ketua DPC Usai Umrah saat Wilayahnya Dilanda Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPP Partai Gerindra mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Pasalnya, Mirwan kedapatan umrah ke Arab Saudi, pada saat wilayah Aceh dilanda banjir dan longsor.
    “Tadi saya dilaporkan mengenai
    bupati Aceh Selatan
    yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dikabarkan sedang berada di Tanah Suci dalam rangka
    ibadah umrah
    .
    Keberangkatannya itu mendapatkan sorotan dan viral di media sosial (medsos) lantaran kondisi Aceh tengah dilanda banjir.
    Padahal, Bupati Aceh Selatan itu telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
    Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Mantap Dukung Prabowo di 2029: Ngapain Cari yang Lain? Nasional 6 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar Nasional 5 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menargetkan agar partainya meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada pemilihan legislatif (Pileg) 2029.
    Dengan nada bercanda, Bahlil yakin bahwa target tersebut dapar tercapai jika senyum Presiden
    Prabowo Subianto
    bersama Partai
    Golkar
    .
    “Bagi kami Partai Golkar kursi kami sekarang adalah 102, dan InsyaAllah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar,” kelakar Bahlil dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Bahlil juga membanggakan keberhasilan partai berlambang pohon beringin itu dalam pemilihan kepala daerah (
    Pilkada
    ) 2024.
    “Untuk pilkada alhadulillah, target kami mencapai 60 persen, terwujud di pilkada gubernur, bupati, wali kota,” ujar Bahlil.
    Bahlil turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen Partai Golkar terhadap capaian mereka di pileg dan pilkada.
    Pada usia partai ke-61 tahun, ia menekankan bahwa Partai Golkar tidak dimiliki oleh kelompok maupun keluarga tertentu.
    Tegasnya, rakyat merupakan pemilik saham dari Partai Golkar yang asalnya dari Sekretariat Bersama Golongan Karya bentukan berbagai kelompok.
    “Dapatlah kita pastikan bahwa Partai Golkar ini tidak dilahirkan oleh satu kelompok tertentu, tapi Partai Golkar ini betul-betul dilahirkan, lahir dari kandungan rakyat Republik Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
    “Atas dasar hal itu, maka sudah sangatlah layak bahwa Partai Golkar ini adalah pemilik sahamnya adalah rakyat. Tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu,” sambungnya menegaskan.
    Kini, Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan tersebut merupakan salah satu poin dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
    “Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bangga MBG Sudah Masuk ke Pelosok: Ini Bukan Kegiatan Main-main Nasional 5 Desember 2025

    Prabowo Bangga MBG Sudah Masuk ke Pelosok: Ini Bukan Kegiatan Main-main Nasional 5 Desember 2025

    Prabowo Bangga MBG Sudah Masuk ke Pelosok: Ini Bukan Kegiatan Main-main
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini sudah mencapai 49 juta penerima manfaat setiap harinya.
    Prabowo merasa bangga karena MBG sudah bisa disalurkan ke tempat pelosok dan terpencil.
    “Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, 49 juta
    penerima manfaat
    tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan setiap hari. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk,” ujar Prabowo dalam Puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini,” sambungnya.
    Prabowo menyampaikan, Brasil saja baru bisa mencapai 40 juta penerima manfaat setelah 11 tahun menggelar MBG.
    Sedangkan Indonesia, kata Prabowo, tak sampai 1 tahunn pun, mereka sudah bisa mencapai 49 juta penerima manfaat MBG.
    “Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah-wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” jelas Prabowo.
    “Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rubi Handojo Paparkan Penguatan Ketahanan Risiko Jasa Raharja melalui Pengembangan "Human Capital" Nasional 5 Desember 2025

    Rubi Handojo Paparkan Penguatan Ketahanan Risiko Jasa Raharja melalui Pengembangan "Human Capital" Nasional 5 Desember 2025

    Rubi Handojo Paparkan Penguatan Ketahanan Risiko Jasa Raharja melalui Pengembangan “Human Capital”
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Jasa Raharja turut berpartisipasi dalam ERMA International Conference on Enterprise Risk Management (ERM) yang digelar pada Kamis (4/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025) di Bali.
    Konferensi internasional bertema “
    Risk Odyssey: Engineering Momentum, Building a Resilient Risk DNA
    ” ini menjadi ajang para pemimpin industri, regulator, akademisi, dan profesional risiko untuk membahas strategi penguatan ketahanan organisasi di tengah dinamika lingkungan global yang kian cepat.
    Dalam forum tersebut, Direktur
    Sumber Daya Manusia
    (SDM) dan Umum
    Jasa Raharja
    ,
    Rubi Handojo
    , hadir sebagai pembicara pada Panel Diskusi Sesi 6 dengan materi berjudul “
    Resilience Capital: Risk, Governance, and Innovation in a Changing World
    ”.
    Pada sesi itu, Rubi memaparkan bagaimana Jasa Raharja membangun
    resilience capital
    melalui penguatan pengendalian risiko, tata kelola yang bijaksana, serta pengembangan SDM sebagai fondasi utama perusahaan.
    Rubi menjelaskan bahwa mandat negara yang diemban Jasa Raharja menuntut perusahaan untuk siap menghadapi beragam dinamika risiko, mulai dari perubahan regulasi, percepatan teknologi, hingga tingginya tantangan
    keselamatan transportasi
    .
    Kondisi tersebut menuntut penguatan ketahanan operasional yang tidak hanya mengandalkan sistem, tetapi juga budaya organisasi dan kualitas talenta.
    “Sebagai perusahaan yang mengemban amanah negara, Jasa Raharja dituntut memiliki ketahanan risiko yang lebih kuat dan terukur.
    Risk management
    harus menjadi DNA organisasi agar kami dapat merespons perubahan dengan cepat serta menjaga keberlanjutan layanan bagi masyarakat,” ujar Rubi dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
    Ia memaparkan bahwa penguatan DNA ketahanan risiko dilakukan melalui enam pilar kontrol risiko yang saat ini dijalankan perusahaan.
    Pilar tersebut meliputi manajemen risiko berorientasi pelanggan, penguatan infrastruktur dan keamanan, peningkatan kontrol proses keuangan, penerapan strategi investasi yang bijaksana, penguatan kepatuhan terhadap aturan, serta pengembangan operasional yang berkelanjutan.
    Pada tahap ini, Jasa Raharja memastikan setiap aspek operasional, termasuk proses layanan dan manajemen risiko finansial, berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan ketepatan.
    Lebih lanjut, Rubi menegaskan bahwa manusia merupakan modal utama dalam membangun ketahanan organisasi.
    Jasa Raharja menjalankan berbagai program pengembangan SDM yang berorientasi risiko, mulai dari pembentukan insan Jasa Raharja yang tangguh, penanaman pemikiran risiko sejak proses orientasi, peningkatan keterampilan melalui reskilling dan upskilling, hingga penguatan kapabilitas analitik untuk mengantisipasi pola risiko baru.
    “Ketahanan risiko dibentuk oleh orang-orang yang menjalankannya. Budaya kerja yang kuat, pemikiran risiko yang matang, dan kompetensi yang relevan adalah kunci agar organisasi mampu bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian,” ucap Rubi.
    Ia menambahkan, Jasa Raharja berkinerja melampaui tugas mandatnya dengan tetap selaras pada prinsip-prinsip tata kelola (
    governance
    ), risiko (
    risk
    ), dan kepatuhan (
    compliance
    ) atau GRC.
    Sebagai penutup, Rubi menyampaikan sejumlah pencapaian yang menjadi bukti penguatan tata kelola risiko Jasa Raharja.
    Capaian itu, di antaranya, Risk Maturity Index pada level 4,2 (Fase Praktik yang Lebih Baik) serta peringkat idAAA, yang mencerminkan kualitas tata kelola dan ketahanan operasional perusahaan.
    Jasa Raharja juga meraih sejumlah penghargaan manajemen risiko, termasuk Public Initiatives Award pada ASEAN Risk Award (ARA) 2025, sebagai pengakuan regional atas komitmennya dalam penguatan manajemen risiko.
    Partisipasi Jasa Raharja dalam konferensi ini menjadi kesempatan untuk berbagi praktik, pengalaman, dan perspektif kepada para peserta.
    Melalui sesi tersebut, Jasa Raharja turut memperkaya wawasan mengenai penerapan manajemen risiko di sektor publik, sekaligus memperoleh pandangan baru dari berbagai pihak yang berkontribusi pada pengembangan tata kelola risiko di tingkat regional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aceh dan Sumut Masih Kurang Dokter hingga Perawat untuk Layani Korban Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Aceh dan Sumut Masih Kurang Dokter hingga Perawat untuk Layani Korban Banjir Nasional 5 Desember 2025

    Aceh dan Sumut Masih Kurang Dokter hingga Perawat untuk Layani Korban Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan, mereka membutuhkan puluhan tenaga kesehatan untuk membantu pelayanan korban terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    “Kalau ditanya berapa yang dibutuhkan? Sebaiknya sebanyak mungkin karena apa? Lelah itu akan terjadi pergantian,” kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
    Kemenkes
    , Sumarjaya, dalam keterangan pers yang dilihat dari Kompas TV, Jumat (5/12/2025).
    Kemenkes juga memiliki data terkait permintaan daerah yang kekurangan dokter dan
    tenaga kesehatan
    lainnya.
    Provinsi Aceh membutuhkan tambahan dokter spesialis di berbagai bidang, di antaranya spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah ortopedi, dokter pulmonologi, obstetri dan ginekologi, hingga apoteker.
    “Berdasarkan permintaan dari daerah, itu untuk lima kabupaten: Aceh Tamiang, Aceh Utara, Langsa, Aceh Tengah, dan Bener Meriah,” lanjut dia.
    Provinsi Aceh juga masih butuh tambahan 34 dokter umum untuk puskesmas hingga posko kesehatan.
    “Kita butuh dokter umum itu 34, saat ini, ya, 34 orang. Kemudian perawat 17, sampai bidan, petugas farmasi, petugas kesling, dan juga kespro, dan juga ambulans. Jadi, ini juga untuk 13 kabupaten/kota di Aceh,” ujar dia.
    Begitu juga dengan
    Sumatera
    Utara (Sumut) yang masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan.
    “Sumatera Utara ini khusus daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kami punya data, nanti kita kasihkan, dokter spesialis bedah, dokter umum, dan semacamnya,” lanjut Sumarjaya.
    Selain tenaga kesehatan, ahli elektromedis juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang terdampak.
    “Apakah bisa difungsikan kembali atau tidak. Nah, ini juga kita akan kirimkan tenaga untuk mengidentifikasi, mengecek alat-alat yang mungkin bisa difungsikan kembali, karena cukup mahal alat-alatnya,” kata Sumarjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.