Prabowo Bakal Bertemu PM Anwar Ibrahim di Istana Jakarta, Bahas Konsultasi Tahunan RI-Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
bakal bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia
Anwar Ibrahim
di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025) hari ini.
Salah satu agendanya adalah
Konsultasi Tahunan
ke-13 antara Indonesia dengan Malaysia yang telah menjadi tradisi sejak 2004.
Anwar sendiri telah tiba di Indonesia pada Senin (28/7/2025) malam untuk memulai kunjungan kerjanya di Indonesia pada 28-29 Juli 2025.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral dan membahas isu strategis, termasuk kerja sama di berbagai bidang.
Adapun Annual Consultation RI-Malaysia terakhir kali digelar pada 2017 di Kuching, Sarawak, Malaysia.
Dengan demikian, pertemuan tahun ini menjadi yang pertama dalam tujuh tahun terakhir.
Sementara berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia, para pemimpin kedua negara juga akan bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama.
“Konsultasi Tahunan ke-13 ini akan menjadi yang pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan Presiden Republik Indonesia. Konsultasi Tahunan sebelumnya diadakan pada tahun 2017,” jelas Kemenlu Malaysia.
Nantinya usai pertemuan, kedua negara akan mengeluarkan pernyataan bersama (
joint press statement
).
Presiden Prabowo dan PM Anwar pun rencananya akan menyaksikan pertukaran empat
Nota Kesepahaman
(MoU) di bidang perbatasan darat, kerja sama kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Setelahnya, PM Anwar dijadwalkan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta, atas undangan Sekretaris Jenderal ASEAN.
“Untuk menyampaikan Pidato Kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025, yang menggarisbawahi komitmen berkelanjutan Malaysia terhadap integrasi regional dan pembangunan komunitas,” jelasnya.
Momen pertemuan ini bakal menjadi pertemuan keenam antara Presiden Prabowo dengan PM Anwar.
Sebab sebelumnya, kedua pemimpin negara sudah 5 kali bertemu sejak Oktober 2024.
Pertemuan pertama terjadi secara informal di kediaman Presiden Prabowo usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Anwar menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo yang baru saja dilantik pada pagi harinya.
Sementara, pertemuan formal pertama terjadi pada 9 Januari 2025 di Rumah Tangsi, Kuala Lumpur, Malaysia.
Pertemuan terjadi setelah sebelumnya Prabowo membatalkan pertemuan. Kedua pemimpin negara kala itu makan siang bersama di Rumah Tangsi.
Berikut daftar 5 pertemuan Prabowo-Anwar Ibrahim
Makan malam bersama di kediaman Prabowo usai pelantikan.
Pertemuan makan siang di Rumah Tangsi. Mereka hadir dalam acara budaya dan membahas hubungan bilateral serta memperluas kerja sama Indonesia–Malaysia.
Kunjungan kenegaraan kedua Presiden Prabowo ke Malaysia. Saat itu kedua negara mengadakan pertemuan bilateral di Petronas Towers yang juga menekankan dukungan Indonesia kepada Malaysia menjadi Ketua ASEAN 2025.
Pada momen ini, Prabowo merayakan Idul Fitri bersama Anwar Ibrahim di Putrajaya, Malaysia. Kedua pemimpin negara juga membahas dampak kebijakan tarif AS terhadap ASEAN dan kerja sama bantuan kemanusiaan, terutama pascakebakaran di Myanmar.
Pertemuan terakhir terjadi pada 27 Juni di Istana Kepresidenan Jakarta, Indonesia. Dalam pertemuan di Jakarta, mereka mengecam konflik Timur Tengah dan menyampaikan komitmen bersama untuk perdamaian di kawasan tersebut. Kedua negara juga membahas Selat Ambalat dan kerja sama pembangunan wilayah sengketa maritim.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Category: Kompas.com Nasional
-
/data/photo/2025/06/27/685e61a9782f3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Bakal Bertemu PM Anwar Ibrahim di Istana Jakarta, Bahas Konsultasi Tahunan RI-Malaysia Nasional 29 Juli 2025
-
/data/photo/2013/06/28/125731820130628-1129251780x390.JPG?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Sosok yang Bergabung PDIP Sejak '87 Nasional 29 Juli 2025
Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Sosok yang Bergabung PDIP Sejak 87
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kwik Kian Gie
meninggal dunia pada Senin (29/7/2025) malam. Sosok yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) itu meninggal pada usia 90 tahun.
Kabar meninggal dunianya Kwik Kian Gie dikonfirmasi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Andreas Hugo Pareira.
“Ya betul, 28 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, dalam usia 90 tahun,” ujar Andreas kepada Kompas.com, Selasa (29/7/2025) dini hari.
Dikonfirmasi terpisah, senior PDI-P, Hendrawan Supratikno menceritakan bahwa Kwik Kian Gie Kwik Kian Gie sempat dirawat selama dua bulan di Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta.
“Beliau meninggal dunia setelah dirawat sekitar dua bulan di RS Medistra,” ujar Hendrawan.
Kwik Kian Gie sendiri bukan nama yang asing di kancah perpolitikan Indonesia. Ia diketahui sudah bergabung dengan PDI-P sejak 1987, saat masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Melansir dari laman Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kien Gie (IBIKKG), Kwik Kien Gie merupakan sosok yang kental dengan dunia bisnis. Hingga akhirnya bergabung dengan PDI pada 1987.
Pada tahun yang sama, Kwik Kian Gie mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kemudian saat Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI-P, ia menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.
Sebagai kader PDI-P, Kwik Kian Gie pernah menjadi Wakil Ketua MPR, Menko EKUIN, anggota Komisi IX DPR dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Untuk semua karyanya, Kwik Kian Gie juga memperoleh penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana pada 9 Agustus 2005.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2018/12/17/2145918820.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia Nasional 29 Juli 2025
Profil Kwik Kian Gie, Menteri Era Gus Dur yang Kini Meninggal Dunia
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ekonom senior sekaligus Politikus PDI Perjuangan (PDI-P),
Kwik Kian Gie
meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) malam hari pukul 22.00 WIB di Rumah Sakit Medistra.
Kwik Kian Gie meninggal pada usia 90 tahun.
“Selamat jalan menuju keabadian, ekonom andal berintegritas.
You’ll be missed
,” kata Hendrawan Suparatikno menyampaikan
kabar duka
, Selasa (29/7/2025) dini hari.
Kwik Kian Gie lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.
Kemudian, pada tahun 1956, dia melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam. Kwik menyelesaikan studinya pada tahun 1963.
Lalu pada tahun 1987, dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun yang sama, Kwik mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR.
Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan. Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI.
Lalu di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (
Gus Dur
), Kwik Kian Gie pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) periode 1999-2000.
Kemudian pada tahun 2001-2004, Kwik Kian Gie dipercata Megawati Soekarnoputri untuk mengemban jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.
Kwik Kian Gie pun diganjar Bintang Mahaputra Adipradana pada tahun 2005.
Kwik Kian Gie tak hanya aktif di bidang ekonomi maupun politik. Dia juga dikenal sosok yang peduli dengan dunia pendidikan.
Pada 1954, Kwik ikut mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, yang menjadi salah satu kiprah awalnya dalam dunia pendidikan. Beberapa tahun kemudian, pada 1968, ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Trisakti, yayasan yang menaungi Universitas Trisakti di Jakarta.
Perhatiannya terhadap pengembangan pendidikan manajemen mendorongnya mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya pada 1982, bersama ekonom dan cendekiawan Prof. Panglaykim.
Tak berhenti di situ, Kwik juga turut mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) bersama Djoenadi Joesoef dan Kaharuddin Ongko. Lembaga ini kemudian berkembang menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, yang kini dikenal sebagai Kwik Kian Gie School of Business.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2013/10/31/1143384IMG02301-20130822-1059780x390.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Baja Impor Banjiri Pasar, Anggota DPR: Dapat Menghancurkan Industri Nasional Nasional 28 Juli 2025
Baja Impor Banjiri Pasar, Anggota DPR: Dapat Menghancurkan Industri Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi VI DPR
Ahmad Labib
meminta
Kementerian Perdagangan
(Kemendag) untuk segera turun tangan dan mengambil langkah guna melindungi
industri baja
nasional yang kini tertekan oleh banjir
impor baja
murah.
Labib telah menerima informasi mengenai keluhan dari pelaku industri baja bahwa mereka terkena tekanan berat akibat impor baja murah.
“Saya menerima banyak keluhan langsung dari para pelaku industri fabrikator baja, yang kini tertekan berat akibat harga baja impor yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah biaya produksi dalam negeri. Ini jelas merugikan, karena dapat menghancurkan industri baja nasional kita,” ujar Labib dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
Labib khawatir keberlangsungan sektor baja nasional bisa terancam dan bernasib serupa dengan industri tekstil yang sebelumnya jatuh akibat serbuan produk impor.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, industri baja bukan hanya sektor ekonomi yang krusial, tetapi juga bagian dari fondasi pembangunan infrastruktur dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Lebih jauh, Labib menegaskan betapa pentingnya proteksi terhadap industri baja nasional yang kini berada dalam kondisi darurat.
Dia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata niaga baja nasional, termasuk memperketat pengawasan terhadap impor baja yang legal maupun ilegal.
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan insentif dan stimulus kepada pelaku industri lokal agar dapat tetap bersaing di pasar global.
“Meskipun para pelaku industri baja di dalam negeri berusaha melakukan efisiensi, hal itu tidak akan cukup jika arus impor baja tetap mengalir deras tanpa pengendalian yang adil dan tegas,” kata Labib.
Ia juga mengingatkan, industri baja tidak hanya menyangkut perusahaan besar, tetapi juga ribuan usaha kecil menengah, pekerja, serta seluruh ekosistem industri yang ada di sekitarnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi dan menyelamatkan industri baja nasional demi keberlanjutan ekonomi Indonesia.
“Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.
Industri baja
kita harus kuat, dan itu hanya bisa tercapai jika kita menjaga dan menguatkannya dengan kebijakan yang mendukung serta pengendalian impor yang tegas. Kalau pabrik baja berhenti, dampaknya akan terasa sangat besar bagi seluruh rantai ekonomi,” kata Labib.
Sebelumnya, Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengungkap kekhawatiran soal melonjaknya impor baja konstruksi.
Ia menilai lonjakan ini mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri.
Budi menyoroti masuknya baja dari Vietnam dan China dengan harga sangat rendah.
Ia mempertanyakan kelayakan produk tersebut karena belum tentu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Peningkatan baja impor, baik yang legal maupun tidak jelas asal-usul dan standarnya, harus menjadi perhatian serius,” kata Budi dalam forum diskusi di Hotel JS Luwansa, Kamis (24/7/2025).
Ia menjelaskan, banyak baja yang beredar masuk dalam bentuk struktur utuh seperti prefabricated engineered building (PEB) atau komponen terpisah tanpa dokumen legal dan tanpa jaminan mutu.
Menurut Budi, kondisi ini menekan produsen lokal dan membahayakan keselamatan konstruksi.
“Sekarang kita sedang krisis pekerjaan. Banyak produk baja konstruksi masuk begitu saja. Sebenarnya, PEB dan baja dari Vietnam atau China itu legal atau ilegal? Ini harus dijelaskan secara transparan,” ujar dia.
ISSC juga menilai lemahnya pengawasan memperburuk situasi.
Tidak semua baja impor menjalani proses sertifikasi mutu atau memenuhi persyaratan teknis sesuai aturan nasional.
“Kami tidak anti-impor. Tapi persaingan harus adil dan tunduk pada standar yang sama,” kata Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/24/676aa39e83f81.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usai Hasto Divonis, KPK Sebut Donny Tri Istiqomah Segera Diproses Hukum Nasional 28 Juli 2025
Usai Hasto Divonis, KPK Sebut Donny Tri Istiqomah Segera Diproses Hukum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) menyatakan akan segera memproses hukum pengacara PDI-P,
Donny Tri Istiqomah
, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP
Hasto Kristiyanto
divonis 3,5 tahun penjara terkait
kasus suap
pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)
Harun Masiku
.
“Secepatnya kami akan proses untuk tahap berikutnya, juga dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan dalam perkara dugaan suap tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Meski demikian, Budi belum memberikan informasi kapan Donny Tri Istiqomah akan diperiksa penyidik.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Harun Masiku.
Hasto Kristiyanto telah dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh hakim di kasus suap pengurusan PAW terkait Harun Masiku.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Selain pidana badan, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp 250.000.000.
“Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Rios.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 7 tahun penjara.
Dalam perkara ini, hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Hakim menyebutkan bahwa Hasto menyediakan uang suap senilai Rp 400 juta untuk menyuap Wahyu.
Sementara itu, hakim menyatakan dakwaan jaksa KPK bahwa Hasto merintangi penyidikan terhadap kasus Harun Masiku tidak terbukti.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/24/6719d9e64c502.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamenlu Akan Hadiri KTT Bahas "Two State Solution" Palestina di Markas PBB Nasional 28 Juli 2025
Wamenlu Akan Hadiri KTT Bahas “Two State Solution” Palestina di Markas PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Luar Negeri
Arrmanatha Nasir
dijadwalkan mewakili Indonesia untuk menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi yang membahas nasib Palestina ke depan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Soemirat mengatakan, pertemuan itu akan digelar pada 28-30 Juli 2025 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
“Itu di Markas Besar PBB akan ada sebuah pertemuan
high level conference
mengenai
two state solution
terkait dengan isu Palestina,” kata Roliansyah saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Pria yang akrab disapa Roy ini menjelaskan, Indonesia diberi kehormatan menjadi ketua kelompok kerja dalam isu pembebasan Palestina ini dan akan membahas secara spesifik aspek yang menjadi konsen negara di kawasan.
“Tapi yang paling pasti yang saya dapat tekankan bahwa keterkaitan, keterlibatan,
engagement
kita terhadap penyelenggaraan international
conference
ini bahkan sudah terjadi sejak awal,” ucap Roy.
“Dan kita memberikan dukungan penuh kepada para inisiator awal dari konferensi tersebut dan sudah membuka diri untuk terus membantu sampai akhir proses. Semoga tidak ada hal-hal yang menghalangi terjadinya pertemuan selama 3 hari ke depan ini,” imbuh dia.
Adapun isu terkait Palestina kembali muncul di PBB setelah Presiden Perancis
Emmanuel Macron
berencana mengakui negara yang sedang berkonflik dengan Israel tersebut.
Macron mengatakan, negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September 2025.
”
Setia pada komitmen historis Perancis terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina
,” ujar Macron melalui akun
X
, Kamis (24/7/2025).
Macron juga membagikan surat yang ditujukan kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, sebagai bentuk konfirmasi.
Ia menyatakan akan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah Prancis dalam mengakui kedaulatan Palestina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/02/22/63f610f702fa8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP Nasional 28 Juli 2025
Demokrat: Kalau Isu Ijazah Jokowi Ada Kaitan dengan “Partai Biru”, Buka Saja BAP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Sekretaris Jenderal
Partai DemokratJansen Sitindaon
, mendorong agar berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian dibuka ke publik jika memang ada keterlibatan “
partai biru
” dalam polemik isu
ijazah palsu
Presiden RI Ke-7,
Joko Widodo
(Jokowi).
“Kalau ada kaitannya dengan ‘partai biru’ seperti yang dituduhkan, mudah saja sebenarnya. Buka saja BAP para saksi tersebut, ada kaitannya dengan partai biru tidak? Beres urusan,” kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).
Jansen mengatakan, persoalan keaslian
ijazah Jokowi
sudah bergulir dan diperiksa oleh Mabes Polri.
Polisi pun telah memeriksa puluhan saksi dan merilis pemeriksaan tersebut.
Oleh karena itu, Jansen mendorong agar BAP itu dibuka ke publik jika memang terdapat keterlibatan “partai biru” dalam kisruh keaslian ijazah Jokowi.
Jansen mengatakan, jika memang dalam BAP itu jelas disebutkan ada keterlibatan “partai biru”, maka pernyataan di ruang publik harus jelas dengan menyebutkan keterlibatan Partai Demokrat.
Jansen menyayangkan pernyataan yang menggunakan kalimat samar dan tidak jelas seperti “partai biru”.
Dengan demikian, kata dia, akan menjadi mudah bagi Partai Demokrat untuk menempuh jalur hukum atas tuduhan tersebut.
“Jadi bukan main-main seperti saat menggunakan kalimat samar dan bersayap di ruang publik. Mulai dari pakai baju warna birulah dan lain-lain,” ujar Jansen.
Ia menegaskan, sejak awal Partai Demokrat sama sekali tidak berurusan dengan kisruh ijazah Jokowi.
Oleh karena itu, pihaknya kaget ketika dalam beberapa hari terakhir nama Partai Demokrat diseret-seret dalam persoalan itu.
“Buat kami, sejak awal, ini adalah urusan pribadi Pak Jokowi dengan para penuduhnya. Apalagi masalah ini juga sudah bergulir di ranah hukum. Jadi bukan lagi sekadar opini-opinian politik,” kata Jansen.
Jansen juga menyebutkan, sejauh ini tidak ada satupun kader Partai Demokrat yang ikut diperiksa dalam perkara isu ijazah Jokowi.
Oleh karena itu, menurut dia, jika masih ada orang yang mengaitkan Partai Demokrat dalam persialan tersebut merupakan sebuah kegilaan.
“Jika ada yang mengkaitkannya dengan Demokrat, gila namanya itu atau lagi mabuk,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menduga terdapat orang besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dari kursi Wakil Presiden RI.
Jokowi menilai, terdapat manuver politik besar di balik kedua isu tersebut dengan beking kekuatan politik.
“Artinya memang ada orang besar, ada yang back up, ya itu saja,” kata Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
Namun, Jokowi tidak menyebut siapa elite politik yang menghembuskan isu tersebut.
Isu keterlibatan “partai biru” kemudian muncul setelah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, berbicara dalam wawancara bersama Kompas TV.
Ade mengaku tidak bisa mengungkap dengan jelas siapa sosok yang dimaksud Jokowi.
Ia hanya meminta publik melihat bajunya yang berwarna biru sebagai petunjuk dalang isu ijazah palsu Jokowi.
“Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya, mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Tetapi saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemirsa dari Kompas seluruh Indonesia sudah melihat saya tampilan hari ini saya berbaju apa,” kata Ade, seperti dikutip dari
Kompas TV
pada Senin (28/7/2025) dini hari.
“Sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri, bahwa siapa kira-kira dalangnya. Saat ini saya berbaju apa? Nah itu mungkin salah satu
clue
yang bisa saya sampaikan,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2013/06/28/125506920130628-112925780x390.JPG?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/16/68776000db64f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/10/686f8c8e3715f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)