Category: Kompas.com Nasional

  • Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain Nasional 31 Agustus 2025

    Kepala Bappisus: Mari Rukun, Pertikaian Hanya Untungkan Pihak Lain
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, mengajak seluruh masyarakat saling rukun merespons situasi sepekan belakangan ini.
    “Pak Presiden sudah memberikan statemen kepada masyarakat, bagaimanapun juga kita semua anak bangsa. Kalau saling bertikai, menang jadi arang, kalah jadi abu, yang diuntungkan mungkin pihak-pihak lain,” kata Aries di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) malam.
    Dia barus aja mengikuti sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, membahas perkembangan situasi keamanan nasional belakangan ini yang diwarnai demonstrasi dan kerusuhan di pelbagai daerah.
    “Marilah kita sama-sama rukun membangun bangsa ini,” ujarnya.
    Aries menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sudah menyampaikan pesan persatuan tersebut sebagai kunci Indonesia bangkit.
    “Beliau juga sudah menyampaikan, apabila ada tindakan-tindakan anarkis, menjarah, masuk rumah orang, akan ditindak tegas oleh aparat,” ujarnya.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memprotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi di Surabaya dibakar. Sejumlah fasilitas publik juga rusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

    Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jajaran DPP Partai Demokrat bakal segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini.
    Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025) malam.
    Rapat akan segera dilakukan setelah AHY bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    “Rapat dipimpin oleh ketum, tentu ada Pak SBY karena beliau adalah ketua MTP untuk menindaklanjuti rapat bersama dengan Presiden bersama para ketum parpol dan dilanjutkan dengan pertemuan Presiden dengan para menteri-menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi awak media.
    Saat ini, lanjut Herzaky, AHY juga masih berada di Istana Kepresidenan di Jakarta dan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan jajaran menteri lainnya.
    “Saat ini pun Pak Menko (AHY) masih berada di Istana,” ucapnya.
    Ia menungkapkan, SBY sebagai pendiri Demokrat bakal menyampaikan pandangan pada jajaran DPP Demokrat atas situasi yang terjadi.
    Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sikap Demokrat ke depan atas situasi Tanah Air saat ini.
    “Kalaupun beliau (SBY) sebagai orang tua kan ada
    wisdom
    , mungkin ada yang mau disampaikan, juga ada arahan-arahan, tentu kita akan dengarkan masukan-masukannya,” imbuh dia.
    Situasi Tanah Air sepekan belakangan ini diwarnai demonstrasi memprotes DPR dan pemerintah.
    Presiden Prabowo pun sudah melakukan rapat dengan para ketua umum dan menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat sudah dicopot dari jabatannya.
    Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi juga mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
     
    Partai Demokrat setuju dengan tuntutan demonstran agar tunjangan anggota DPR dibatalkan karena keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
    “Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Bantah Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Airlangga Bantah Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Nasional 31 Agustus 2025

    Airlangga Bantah Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet.
    “Tidak, tidak,” kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Airlangga memastikan Sri Mulyani hadir dalam rapat kabinet yang digelar hari ini.
    “Ada, ada. Tadi Ibu ada di dalam ikut rapat,” ujar dia.
    Namun, kata Airlangga, Sri Mulyani tidak memberikan paparan khusus dalam rapat tersebut.
    “Enggak, (agenda rapat) hanya pengarahan Presiden saja,” tutur dia.
    Isu mundurnya Sri Mulyani sendiri sempat ramai beredar, dengan narasi berbeda-beda.
    Ada yang menyebut Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo untuk menyerahkan surat pengunduran diri, sementara versi lain menyebut Prabowo yang memanggil Sri Mulyani ke Hambalang.
    Isu pengunduran diri Sri Mulyani muncul di tengah sorotan publik setelah rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, dijarah massa pada Minggu dini hari.
    Penjarahan tersebut berlangsung dalam dua gelombang, yakni sekitar pukul 01.00 WIB dan gelombang kedua sekitar pukul 03.00 WIB.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penjarah Rumah Pejabat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Menhan Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penjarah Rumah Pejabat Nasional 31 Agustus 2025

    Menhan Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penjarah Rumah Pejabat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan aparat untuk tidak ragu menindak siapa pun yang menjarah kediaman pejabat.
    “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas,” kata Sjafrie dalam konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
     
    Keterangan ini disampaikan Sjafrie dalam konferensi pers yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
    Sjafrie mengatakan, semua tindakan kriminal, baik yang mengarah pada perusakan fasilitas umum maupun harta milik pribadi, harus ditindak tegas menurut hukum yang berlaku.
    Instruksi yang sama juga berlaku bagi para pelaku yang melakukan kerusuhan maupun menjarah kediaman pribadi seseorang maupun institusi negara.
    Menurutnya, Polri dan TNI akan menindak tegas terhadap semua perbuatan yang mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat dan kedaulatan negara.
    “Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan,” ujar Sjafrie.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia Nasional 31 Agustus 2025

    Kardinal Suharyo: Mari Saling Menjaga Jakarta dan Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kardinal Ignatius Suharyo mengajak umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta untuk bersama-sama menjaga Jakarta dan Indonesia.
    Suharyo mengatakan, kondisi bangsa dalam beberapa hari terakhir sangat memperihatinkan.
    “Mari kita menjaga Jakarta, saling jaga, menjaga Indonesia,” kata Suharyo dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Menurut Suharyo, dinamika yang terjadi mengajak semua pihak untuk melihatnya sebagai tanda-tanda zaman.
    Dalam situasi tersebut, ia mengajak umat Katolik agar menjaga kejernihan dan keteguhan sikap.
    Ia juga mengimbau agar umat Katolik Jakarta memperkuat solidaritas.
    “Sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Suharyo.
    “Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang telah menghantar bangsa kita kepada kemerdekaan menjaga, melindungi, dan memberkati bangsa kita,” tambahnya.
     
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta Nasional 31 Agustus 2025

    TNI dan Polri Patroli Keliling Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI dan Polri melakukan patroli keliling Kota Jakarta mulai Minggu (31/8/2025) sore hari ini.
    Patroli dimulai oleh TNI AD dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
    “Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” kata Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi di Monas.
    “Kita bersama TNI-Polri menjamin keamanan, keselamatan masyarakat,” sambungnya.
    Deddy mengatakan, patroli dilakukan TNI AD karena beberapa hari terakhir banyak kejadian yang mengganggu keamanan maupun kenyamanan masyarakat.
    “Saya lihat beberapa waktu kebelakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.
    Deddy mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta untuk saling menjaga karena keamanan dan kenyamanan milik seluruh masyarakat.
    “Saya mengimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk sama-sama saling menjaga. Karena keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ucap dia.
    Demonstrasi besar sejak 25 Agustus 2025 memprotes soal tunjangan anggota DPR serta memrpotes pernyataan anggota DPR.
    Buruh, mahasiswa, hingga elemen-elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di seluruh Indonesia.
    Pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) di Jakarta Pusat pada suasana protes 28 Agustus 2025 malam.

    Gedung-gedung dan fasilitas publik dibakar, termasuk Gedung DPRD Makassar hingga Gedung Grahadi di Surabaya.
    Terjadi pula penjarahan terhadap rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa Nasional 31 Agustus 2025

    Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Ganjar Pranowo, menyebut kehadiran ketua umum partai banteng di Istana Negara hari ini untuk menjaga kepentingan bangsa dan menenangkan publik.
    Adapun Megawati hadir dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan publik terkait situasi terkini.
    Ganjar mengatakan, di tengah peliknya situasi seperti saat ini, pimpinan partai politik memang harus berkumpul.
    “Kalau untuk kepentingan bangsa, apalagi dalam situasi seperti ini, maka seluruh pimpinan parpol memang harus bertemu bicara untuk mencari solusi agar masyarakat tenang, semua bisa saling mengendalikan diri,” kata Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/8/2025).
    Ganjar menyebut evaluasi insentif pejabat penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang baik.
    Ia juga mendorong semua pihak agar peka terhadap penderitaan yang sedang dihadapi masyarakat.
    Dalam hal ini, menurutnya, semua fraksi partai politik di DPR RI setuju.
    Lebih jauh, Ganjar memandang evaluasi insentif pejabat tidak hanya diberlakukan untuk anggota DPR RI.
    “Tapi perlu juga diberlakukan untuk eksekutif. Yang pantas dan patut pasti rakyat juga dukung,” ujar Ganjar.
    Sebelumnya, Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua Umum PDI-P, mendampingi Prabowo menyampaikan keterangan ke publik terkait situasi beberapa hari terakhir.
    Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku menerima laporan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang membuat publik marah telah dinonaktifkan dari parlemen.
    Selain itu, Prabowo juga menyebut kebijakan tunjangan anggota dewan yang memicu kemarahan publik juga telah dicabut.
    Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menjaga persatuan bangsa.Ia meminta aspirasi disampaikan dengan baik.
    “Tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” kata Prabowo.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamentan Sudaryono Sebut Prabowoisme Jadi Nafas Gerakan Organisasi Tani Merdeka
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Wamentan Sudaryono Sebut Prabowoisme Jadi Nafas Gerakan Organisasi Tani Merdeka Nasional 31 Agustus 2025

    Wamentan Sudaryono Sebut Prabowoisme Jadi Nafas Gerakan Organisasi Tani Merdeka
    Penulis
     
    KOMPAS.com
    – menyampaikan dukungan terhadap gerakan organisasi Tani Merdeka Indonesia, sebuah organisasi yang lahir dari semangat kerakyatan dan perjuangan petani demi kemakmuran bangsa.
    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan, organisasi tersebut terbentuk dan bergerak berlandaskan pada nilai-nilai Prabowoisme, yakni paham kebangsaan yang berpihak pada rakyat, kedaulatan pangan, dan keadilan sosial.
    “Tani Merdeka Indonesia adalah representasi dari semangat petani Indonesia yang ingin mandiri, kuat, dan sejahtera. Organisasi ini menganut paham Prabowoisme, yang berpijak pada nasionalisme kerakyatan dan keberpihakan terhadap kaum tani,” ujar Wamentan Sudaryono dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tani Merdeka Indonesia di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (28/8/2025).
    Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono yang didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia itu juga menekankan, bahwa perjuangan organisasi ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam hal penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    “Pasal 33 UUD 1945 adalah roh dari ekonomi kerakyatan. Petani harus menjadi subjek, bukan objek. Negara harus hadir dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sektor pertanian, agar hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat,” tegasnya yang disambut gemuruh tepuk tangan ribuan petani dari berbagai daerah yang hadir.
    Wamentan Sudaryono juga menyampaikan, bahwa Kementerian Pertanian mendukung setiap gerakan yang memperjuangkan kedaulatan pangan dan keberlanjutan hidup petani.
    Dia berharap Organisasi Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem pertanian nasional yang adil dan berdaulat.
    “Kita ingin petani Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Tidak tergantung pada impor, tidak dikendalikan oleh pasar global. Kedaulatan pangan harus dimulai dari desa, dari sawah, dan dari petani itu sendiri,” pungkas Wamentan Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.
    Sementara itu, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menambahkan bahwa organisasinya telah memiliki basis di 23 ribu desa dan ke depan menargetkan perluasan hingga 60 ribu desa.
    Program yang dijalankan tidak hanya sebatas penguatan kelembagaan, tetapi juga pelatihan kepada petani, seperti pelatihan pupuk organik, kemitraan dengan pelaku usaha, dan penghubung antara petani dengan pasar.
    Ia menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal program pembangunan pertanian yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, organsisasi ini juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan harapan petani Indonesia agar lebih sejahtera.
    “Harapan kami sederhana, setelah panen petani bisa menjual dengan harga baik, menghidupi keluarganya, menyekolahkan anak, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu tujuan utama perjuangan Tani Merdeka. Dan kami yakin, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo kesejahteraan petani dan swasembada pangan akan terwujud,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR Nasional 31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaiminm, Minggu.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut, evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujar dia.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
    “Ya enggak tahu saya,” ucap dia, singkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.